Komisi IV DPRP Dukung Penghentian Ekspor Freeport

Kamis, 22 Januari 2015 07:21, BintangPAPUA>com

JAYAPURA – Ancaman pemerintah pusat untuk menghentikan ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia lantaran belum adanya kemajuan dalam pembangunan pengelolaan dan pemurnian dalam perusahaan asal Amerika Serikat, mendapat dukungan dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR) Papua. Komisi IV menyatakan mendukung penuh sikap pemerintah tersebut.

“Kami dari Komisi IV DPR Papua sangat mendukung penuh apa yang disampaikan oleh Menteri SDM jika membekukan izin PT Freeport Indonesia. Sebab manajemen PT Freeport Indonesia tidak menunjukan kesungguhannya membangun pabrik Smelter di tanah Papua,” ungkap Ketua Komisi IV DPR Papua, Boy Markus Dawir kepada Bintang Papua, melalui telephone selulernya.

Ia menyatakan, selama ini Freeport Indonesia tidak setuju apa yang telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan juga Pemeirntah Provinsi Papua. “Seharusnya manajemen Freeport Indonesia tunduk kepada pemerintah Indonesia bukan tunduk kepada pemerintah Amerika Serikat,” katanya.

Boy mengungkapkan, salah satu contoh besar yang tidak di gubris oleh manajemen PT Freeport Indinesia adalah pembangunan semelter yang selama ini diminta untuk harus dibangun di Papua, untuk lebih meningkatkan pembangunan SDM dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

Apalagi lanjut dia, Pemerintah Indonesia telah memberikan kepercayaan penuh kepada PT Freeport Indonesia untuk memberikan Izin Ekspor melalui penandatangan MoU pada tahun 2014 lalu. Namun kenyataannya kepercayaan yang dilakukan tidak mampu melakukan pembangun smelter.

“Sebenarnya di awal tahun 2015 ini sudah ada eksen dari PT Freeport Indonesia. Dia harusnya sudah mulai melakukan pembangunan jika punya niat baik untuk membangun Semter di Papua. Tapi buktinya sampai saat ini tidak ada,” katanya.

Dikatakannya, Perusahaan Freeport Indonesia yang sudah sekian tahun dikelolah sangat tidak rugi jika Izin dihentikan. “Indonesia bakal tidak rugi jika dihentikan. Biar perusahaan itu dikelolah Pemerintah Indonesia sendiri. Jadi, apa yang disampaikan Menteri SDM kami sangat mendukung agar PT Freeport Indonesia taat dan tunduk dengan pemerintah Indonesia,” pungkasnya.(Loy/don/l03)
Baca 17 kali

Comments

comments

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment

Skip to toolbar