DPRP Desak Pemprov Buat Pergub Perekonomian Berbasis Kerakyatan

Pasifik Pos – Jayapura,- Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Provinsi Papua, Bidang Perekonomian Wilhelmus Pigai, mengaku kaget dan heran, pasalnya Perdasus Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian berbasis kerakyatan yang mestinya sudah berjalan tetapi sampai dengan 7 tahun ini belum ada aturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub)) maupun Perdasi.

“Sejak menjadi anggota DPRP, Perdasus nomor 18 tahun 2008 tentang ekonomi kerakyatan sampai dengan saat ini belum terelisasikan. Karena masih harus menunggu adanya Peraturan Gubernur (Pergub). Jadi selama 7 tahun ini belum ada aturan yang jelas dalam bentuk Pergub, “ kata Wilhelmus Pigai saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (16/3) siang.

Dirinya menilai ada pembiaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua (Pemprov) terhadap Perdasus tersebut, Dalam kurun waktu 7 tahun terakhir, Perdasus inilahir untuk memproteksi kepentingan rakyat Papua, agar mandiri dan kreatif, sehingga mereka mampu untuk bersaing secara ekonomi, guna memenuhi sumber kehidupan bagi kesejahteraan rakyat .

“Untuk itu, kami mendorong Pemprov untuk membuat Pergub agar Perdasus nomor 18 tahun 2008 dapat teralisasikan. Sehingga Perdasus ini bisa disarasakan oleh masyarakat Papua mulai dari Kabupatan dan Kota di Provinsi Papua,” tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya minta kepada pemerintah provinsi agar pro aktif , dalam hal ini Biro Hukum juga kepada SKPD terkait yang membidangi perekonomian supaya mereka lebih pro aktif untuk mendorong sehingga implementasi dari Perdasus ini lebih cepat di bua tahun init. Agar DPR Papua juga akan mendorong ini.

“Hanya saja Perdasus ini tidak bisa secara maksimal karena aturan pelaksanaanya yang harus di buat. Aturan pelaksaan yang saya maksud yaitu, Pergub dan Perdasi termasuk Perda-Perda yang nanti akan dibuat oleh masing-masing Kabupaten/Kota. Acuannya kan Perdasus ini, jadi kami berharap dalam bulan ini Pergub sudah bisa keluar, ” jelasnya.

Menurutnya, ini isu menarik yang harus diangkat . Karena ini memang domennya pemerintah, namun DPR juga tidak persalahkan pemerintah karena ini juga menjadi tanggungjawab DPR sebagai mitra eksekutif. Oleh karena itu DPR punya tanggungjawab untuk mendorong ini. Namun DPR tidak bisa menetapkan aturan lalu kemudian membiarkannya seperti itu. Hanya DPR selalu mengingatkan kepeda pemerintah kenapa sampai sekarang belum diselesaikan karena ini tugas mereka.

“Jadi kita juga mulai mendorong oleh karena itu kita membentuk Panja di internal Komisi II DPRP yang disebut dengan Panja Ekonomi Kerakyatan. Disamping itu kita juga sedang mencari informasi yang berkaitan dengan pembentukan Predasi serta pembentukan Peraturan Gubernur (Pergub) sehingga ini bisa berjalan, “ ungkapnya.

Dikatakan, rohnya Otsus Papua itu ada 3 sektor, yaitu sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan. Dan saya melihat ada porsi anggaran jelas, baik di bidang kesehatan dan pendidikan. Namun porsi anggaran untuk ekonomi kerakayatan ini porsinya tidak lihat . Sehingga ini haru menjadi tanggungjawab pemerintah terhadap peningkatan ekonomi karekayatan.

“Kalau kita melihat secara keseluruhan dan kalau kita kelaloh Sumber Daya Alam (SDA) Papua, ini sangat luar biasa karena akan memberikan kontibusi ekonomi yang sangat besar. Tapi kan harus juga dibarengi semacam insentifnya atau rangsangan-rangsangan yang baik oleh pemerintah terhadap para investor yang akan masuk di Papua untuk melakukan investasinya.. “ terangnya.

Kendati demikian tambahnya, rangsangan atau insentif yaitu proses-proses perijinan. Jangan sampai memberatkan para pelaku ekonomi yang masuk ke Papua. Tapi ini juga harus sinergis antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota sehingga ekonomi kerakyatan kita atau peningkatan kesejahteraan kita bagi rakyat di Papua ini bisa ada perhatian karena itu harus ada ketersediaan anggaran yang sangat besar.

“Kalau ada ketersediaan anggaran yang sangat besar maka menurut saya tidak harus 100 persen, tapi sudah pasti secara perlahan-lahan masyarakat kita ini akan bangkit dari ekonomi yang hidupnya pasa-pasan, “ tutup Pigai. (Tiara)

Comments

comments

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar