DPRP Apresiasi Pemerintah Pusat Dorong UMKM

Jumat, 04 Maret 2016 20:03
Dilihat: 5 Ditulis oleh Super User

Jayapura,- Komisi II DPR Papua bidang perekonomian memberikan apresiasi kebijakan Pemerintah Pusat yang mendorong mendorong sector para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), baik itu pengusaha yang sudah berjalan maupun pengusaha pemula atau calon debitor.

Wilhelmus Pigai, anggota Komisi II DPR Papua me respon baik atas paket Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikeluarkan Pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo kepada masyarakat Indonesia dalam mendorong perekonomian mereka melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Menurutnya, kebijakan Pemerintah Pusat terhadap paket KUR yakni dari 12 persen turun menjadi 9 persen sudah menandakan bahwa rakyat Indonesia bisa bersaing dengan para pelaku usaha di Negara lain.

Namun dengan penurunan suku bunga dari 12 persen turun menjadi 9 persen, pihak Bank diharapkan dapat menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara merata bagi masyarakat sehingga 100 triliun yang ditetapkan dalam APBN dapat tersalur dengan baik.

“Tak hanya Java Centris, tapi harus sampai di pelosok tanah air, termasuk di Papua. Jika selama ini, KUR ini hanya dinikmati oleh saudara-saudara kita di Pulau Jawa, tapi dengan adanya paket kebijakan ekonomi ini, saya berharap semua daerah yang dianggap daerah-daerah minus bisa mendapatkan bagian,” harap dia.

Ia memandang dalam penyelenggaraan KUR yang terpenting adalah kegiatan sosialisasi yang terus menerus dilakukan oleh pihak bank penyalur dan dengan dukungan pemerintah pemerintah daerah setempat, baik Gubernur, para Bupati dan Walikota.

“Kemendagri telah mengeluarkan surat edaran Nomor 581/6871/SJ tentang KUR tahun 2015 kepada seluruh gubernur, bupati dan wali kota seluruh Indonesia agar mendukung penyaluran KUR,” katanya.

Wilhelmus pun mengartikan peran pemerintah dalam kebijakan ini sangat besar dan dibutuhkan untuk menyediakan anggaran bagi kegiatan penyiapan calon debitur KUR dan menyiapkan basis data calon debitur KUR melalui pembentukan tim monitor dan pendampingan, evaluasi penyaluran KUR di sektor masing-masing.

“Untuk Papua, kami meminta UKM orang asli Papua dapat diprioritaskan mendapatkan KUR, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Apalagi, presiden meminta supaya kredit yang ada dibawah Rp 25 juta, itu tidak boleh ada jaminan,” imbuhnya. (Syaiful)

Comments

comments

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment

Skip to toolbar