AMDAL proyek dan perusahaan wajib libatkan Madat

Bupati Nabire, Isaias Douw – Dok/Humas
Bupati Nabire, Isaias Douw – Dok/Humas

Nabire, Jubi Bupati Nabire, Isaias Douw mengingatkan bahwa proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek dan perusahaan, wajib melibatkan Masyarakat Adat (Madat) pemilik hak ulayat serta wajib memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nabire Tahun 2008-2028 dan Rencana Tata Ruang Kota Nabire.

“Masyarakat perlu dilibatkan agar, masyarakat mendapatkan informasi mengenai kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan,” kata bupati dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati Nabire, Amirulla Hasyim pada Konsultasi Publik Rencana Penyusunan Dokumen AMDAL Daerah Irigasi Wanggar 3200 hektare di Aula Pekerjaan Umum Nabire, Selasa (21/3/2017).

Dijelaskan, hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan, serta Keputusan Gubernur Irian Jaya Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Peran Serta Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL.

“Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat atau tanggapan atas rencana usaha dan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan,” katanya.

Dengan demikian masyarakat diharapkan dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan kegiatan.

Terkait Proses AMDAL Daerah Irigasi Wanggar 3200 Hektar, Bupati menegaskan, para kepala distrik yang terkena dampat lingkungan agar dapat berkoordinasi dengan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami inginkan pembangunan irigasi ini dapat mensejahterakan masyarakat di sekitar Distrik Yaro, Wanggar dan Uwapa dan masyarakat Nabire pada umumnya,” katanya.

Hal ini sesuai visi dan misi pemerintah kabupaten Nabire, yaitu membuka isolasi daerah demi terwujudnya masyarakat Nabire yang berwawasan keberagaman, berkeadilan, sejahtera dan mandiri secara berkelanjutan.

“Saya juga mengharapkan kepada Balai Wilayah Sungai Papua agar membangun koordinasi dengan Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, serta organisasi perangkat daerah lainnya seperti Bappeda terkait rencana AMDAL, agar tidak menjadi masalah lokasi adat dan RTRW di kemudian hari,” katanya. (Humas Setda Nabire)

Comments

comments

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar