Gubernur Papua perintahkan BPD eksekusi putusan pengadilan pajak

Gubernur Papua Lukas Enembe saat berbincang dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Papua, Gerson Jitmau - Jubi/Alex

Gubernur Papua Lukas Enembe saat berbincang dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Papua, Gerson Jitmau – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi Gubernur Papua Lukas Enembe perintahkan Badan Pendapatan Daerah (BPD) Provinsi Papua untuk segera menindaklanjuti putusan Pengadilan Pajak Jakarta atas perkara Pajak Daerah Air Permukaan atas PT Freepoert Indonesia.

“Masalah ini kami yang digugat Freeport, dan dalam sidang kami dimenangkan. Untuk itu, saya mau segera dieksekusi,” kata Lukas Enembe kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (23/3/2017).

Gubernur mengatakan pihaknya telah melaporkan perkara ini kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Ia menjelaskan, dalam sidang di Pengadilan Pajak dimenangkan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Artinya perusahaan tambang terbesar di Indonesia itu harus membayar pajak air permukaan berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah selama lima tahun (2011-2015) yang nilai mencapai Rp3 triliun.

“Saya sudah laporkan ke Presiden, dan beliau sampaikan untuk dibicarakan secara baik. Tatapi ini putusan pengadilan, maka kami minta pengadilan pajak untuk segera eksekusi putusan tersebut,” ucapnya.

Gubernur Enembe mengingatkan Freeport untuk segera membayar pajak berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah secara rutin sekitar Rp400 miliar per bulan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Papua, Gerson Jitmau mengatakan Pemerintah Provinsi Papua sudah menyurati Pengadilan Pajak untuk membantu pemerintah melakukan eksekusi putusan Pengadilan Pajak.

“Kami sudah menyurati pengadilan pajak, dan surat balasan sudah diterima oleh Biro Hukum Papua, dalam waktu dekat kami minta untuk putusan ini segera dieksekusi,” kata Jitmau.

Disamping itu, pihaknya juga telah membuat surat penetapan pembayaran kepada PT. Freeport Indonesia tahun 2011 sampai 2015. Sementara tahun 2016 masih dalam proses.

“Putusan Pengadilan sudah final, dan tidak ada banding lagi, sehingga Pemerintah Provinsi Papua dan Pengadilan Pajak Jakarta akan segera melakukan ekseskusi putusan tersebut,” tutupnya. (*)

Comments

comments

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment

Skip to toolbar