Tindak tegas perusahaan tambang emas tanpa ijin di Musairo

Base camp salah satu perusahaan tambang di sungai Musairo, Nabire – Jubi/Titus Ruban.

Base camp salah satu perusahaan tambang di sungai Musairo, Nabire – Jubi/Titus Ruban.

Nabire, Jubi – Polemik tambang emas di sungai Musairo, Nabire hingga saat ini belum usai. Masih terjadi aksi saling klaim areal oleh perusahaan, hingga soal surat ijin dari pemerintah, bahkan ijin dari pemilik hak ulayat serta isu WNA di areal tambang yang hanya menggunakan visa turis.

Pantauan Jubi, hingga saat ini terdapat 11 perusahaan tambang emas di daerah tersebut. Satu di antaranya adalah milik Orang Asli Papua. Sementara 10 lainnya merupakan investor dari luar.

Di antara 11 perusahaan tersebut, dipastikan hanya dua perusahaan yang mendapatkan surat ijin pelepasan dari pemilik hak ulayat, yakni dari suku besar Wate, khususnya di kampung Nifasi.

Dua perusahaan itu, yakni PT. Kristalis Eka Lestari dan PT. Tunas Anugerah Papua (TAP).

PT. Kristalis, kini telah meninggalkan areal tambang. Tidak beroperasi lagi sejak 2017 silam. Saat ini hanya PT. TAP yang masih berada di lokasi tersebut, bersama sembilan perusahaan lainnya.

“Hanya dua yang datang minta surat ijin dari adat,” kata Kepala Sub Suku Wate, Azer Monei kepada Jubi, Kamis (21/6/2018).

Kata Azer, sebelum masuk dan beroperasi di areal sungai Musairo, kedua perusahaan tersebut terlebih dahulu minta persetujuan dari tua – tua adat.

Adapun perusahaan lainnya menurut dia, bukan melalui adat dan pemilik hak ulayat. Tetapi hanya melalui penggarap yang bukan punya hak ulayat. “Dorang ini sampai hari ini tidak lapor pemilik hak ulayat,” katanya.

Akibatnya, lanjut Monei saat ini terjadi tumpang tindah, saling serobot, di antara perusahaan satu dengan lainnya

“Mereka main masuk saja tanpa kasih tahu (minta ijin) suku,” tuturnya.

Lanjut Azer, ada satu perusahaan yakni PT. Pasifik Maining Jaya (PMJ) yang mengklaim berhak beroperasi di sungai Musairo.

Namun kata dia, sampai hari ini dirinya sebagai kepala sub suku belum tahu menahu tentang investor tersebut. Akan tetapi informasi yang diperoleh kepala suku Wate kampung Nifasi , bahwa perusahaan itu sedang beroperasi. Hanya saja pihaknya belum tahu perusahaan yang mana.

“Ada banyak perusahaan yang beroperasi dan saya akan cek nanti sebab orang tua sebelumnya, hanya memberikan surat pelepasan adat kepada dua perusahaan yaitu PT. Kristalin dan PT. Tap,” ujarnya.

Melky Hao, seorang warga setempat mengatakan, perusahaan apapun dan dimanapun bila ingin beroperasi di suatu daerah, seharusnya terlebih dahulu mendapat persetujuan dari masyarakat adat.

“Yang punya tanah itu masyarakat adat, jadi harus lapor. Bagaimana mau masuk ke rumah orang tanpa memberitahukan pemilik rumah. itu namanya pencuri,” ujarnya.

Menurutnya, sebelum memiliki ijin dari pemerintah, investor seharusnya terlebih dahulu mendapatkan persetujuan berupa ijin dari masyarakat sebagai pemilik hak ulayat.

Karena sebelum adanya sebuah negara, masyarakat ada lebih dulu ada. Dan masyarakat adatlah yang punya wilayah dan berhak atas tanah adatnya.

“Negara ini ada karena masyarakat, dan masyarakat adat yang punya tanah,” katanya.

Menurut dia, polemik di areal tambang Musairo muncul karena adanya kepentingan orang – orang tertentu.

Dan seharusnya, Pemerintah dalam hal ini ESDM Papua terlebih dulu mengecek ijin dari pemilik hak ulayat sebelum memberikan ijin kepada investor.“Bila sudah ada ijin dari pemilik hak ulayat baru kasih ijin dari pemerintah, tapi ini terbaik,” ujarnya.

Legislator Papua, Jhon NR Gobai, menambahkan bahwa gubernur Papua harus menindak tegas perusahaan tambang tak berijin di sungai Musairo. “Tindak tegas mereka di sana, banyak yang liar,” tegasnya.

Hal yang paling penting menurut Gobai bahwa yang harus dilakukan adalah bertanya kepada rakyat, apakah mereka kenal atau memberikan persetujuan kepada pemegang IUP ataukah hanya diketahui oleh pemerintah melalui oknum pejabat di Distamben.

“Selain itu dari aspek sosial, apakah perusahaan memberikan manfaat kepada rakyat. Bila mengecewakan maka seharusnya wilayah itu dikembalikan kepada pemilik hak ulayat, sesuai dengan UU no. 4 tahun 2009,” katanya. (*)

Comments

comments

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment

Skip to toolbar