Pemilik hak ulayat tagih janji Jonan terkait kontrak Freeport

 Freport dan Indonesia melakukan kontrak perjanjian di Jakarta (Jubi/Ist)

Freport dan Indonesia melakukan kontrak perjanjian di Jakarta (Jubi/Ist)

Jayapura, Jubi – Masyarakat adat pemilik hak ulayat lahan yang dikelola  PT Freepot Indonesia, menagih janji Jakarta soal perundingan antara Freeport, Jakarta dan pemilik hak ulayat.

“Kami tagih janji sekarang,”ungkap John Gobay, anggota Parlemen Rakyat Provinsi Papua perwakilan wilayah adat Mepago kepada jurnalis Jubi.

Kata dia, pihaknya minta Jakarta penuhi janji pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  (ESDM), Ignasius  Jonan yang sepakat dengan permintaan masyarakat adat dalam pertemuan pada 4 September 2017 silam.

Kata dia, Jonan sepakat dengan permintaan masyarakat adat Suku Amungme saat itu, yang meminta perusahaan asal Amerika Serikat itu mengganti dana tanggung jawab sosial korporasi (Corporate Social Responsibility/CSR) yang diterima 1 persen  itu ke dalam bentuk bagi hasil yang nilainya lebih besar.

Katanya, masyarakat meminta demikian lantas  CSR tidak dipandang sebagai imbal hasil yang elok bagi masyarakat sekitar, yang sedianya memiliki hak atas tanah ulayat di Tambang Grasberg. “Nilai pasti soal 1 persen itu benar dari hasil perusahaan atau bukan, yang diterima tiap tahun 500 miliar atau hingga 1 triliun lebih baik untuk kesehatan dan pendidikan,” katanya.

Atas permintaan itu, menteri Jonan menjanjikan masyarakat adat, yang dipimpin ketua masyarakat adat Amungme, perlu berunding dalam rangka mencari solusi terbaik posisi masyarakat adat.

Odizeus Beanal yang memimpin delegasi dalam pertemuan itu megatakan pihaknya sudah menemui Jonan yang setuju bahwa pengelolaan dana CSR itu harus lebih akuntabel.

Namun, sebelum kesempatan dengan masyarakat adat, kata  John Gobay, pemerintah telah melakukan kesepakatan dengan perusahaan  Amerika itu. Jakarta lagi yang ambil untung dari pemilik hak ulayatnya.

“Kami juga sudah kasih buku kepada Jonan, jangan kita baku tipu…gunung ada di Papua. Kami tunggu realisasinya,”tegas Gobay.

Ketua Dewan Adat Papua, Dominikus Surabut mengatakan masyarakat adat yang punya negeri ini. Indonesia dengan Amerika jangan sembarangan main caplok. “Indonesia dengan Amerika harus tahu diri,” katanya. (*)

Comments

comments

Posted in: Investment

Leave a Comment

Skip to toolbar