KAPP Papua Barat benahi internal organisasi

KAPP Papua Barat benahi internal organisasi

Manokwari, Jubi – Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) provinsi Papua Barat  mulai membenahi internal kepengurusan untuk melanjutkan visi dan misi organisasi. KAPP Papua Barat berkomitmen membantu Pemerintah Papua Barat di semua bidang pembangunan terutama pelibatan kontraktor asli Papua.

Ketua KAPP di Papua Barat, Boy  Barasano mengatakan pleno perbaikan struktur yang dilakukan juga untuk menyambut instruksi Gubernur Papua Barat. Menurutnya, setelah pembenahan organisasi, KAPP Papua Barat secara aturan akan melapor ke Bappeda untuk turut ambil bagian dalam setiap kegiatan pekerjaan di Provinsi maupun di kabupaten/kota.

“Kami benahi dulu struktur di KAPP ditingkat Provinsi, selanjutnya segera dilakukan pendataan sekaligus penyiapan KAPP di kabupaten/kota se Papua Barat,” ujar Baransano kepada Jubi di Manokwari, Selasa (29/1/2019).

Dia menjelaskan tujuan perombakan struktur, selain untuk menjawab kebutuhan organisasi,  juga untuk menjawab kebutuhan dari masyarakat asli Papua yang terlibat langsung dalam dunia kontraktor modern.  KAPP Papua Barat, lanjut Baransano, tidak terikat dengan program afirmasi (kebijakan) Gubernur soal penunjukan langsung paket pekerjaan kepada kontraktor OAP.

“KAPP di tanah Papua kita satu. Untuk KAPP di Papua Barat, kami tidak terlalu terikat atau berharap dengan program penunjukkan langsung oleh Gubernur. KAPP Papua Barat akan lebih siap untuk bersaing di tingkat lelang baik di Provinsi maupun  tingkat kementerian untuk melihat peluang disana,” katanya.

Senada dengan itu, wakil ketua II  bidang kontraktor KAPP Papua Barat, Novie Marani menambahkan,  perbaikan struktur KAPP Papua Barat ini sekaligus untuk menghapus stigma Pemerintah atau kelompok tertentu yang selama ini memandang KAPP sebagai organisasi yang biasa-biasa saja.

“Tapi sebenarnya, level KAPP sejajar dengan KADIN dan kedepan KADIN akan menjadi anggota luar biasa KAPP,” ujar Marani

Dikatakan Marani, tahun ini KAPP Papua Barat siap mendukung Pemprov Papua Barat dan balai kementerian wilayah  Papua Barat dalam mensukseskan pekerjaan yang disiapkan di tahun anggaran 2019.

“Kami punya data hasil MoU KAPP dengan pemerintah yang disepakati sejak tahun 2003.  Data ini menjadi dasar untuk KAPP turut partisipasi dalam kegiatan pembangunan di Papua Barat. Melalui ini kami minta Pemerintah serius  bina pengusaha OAP agar tidak terus tertinggal, Jadi untuk itulah KAPP Papua Barat juga berbenah ke arah lebih siap,” ujarnya. (*)

Comments

comments

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar