Mahalnya tiket pesawat sebabkan inflasi di Papua

Jayapura, Jubi – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua menyatakan Kota Jayapura mengalami inflasi sebesar 0,26 persen yang dipicu akibat kenaikan harga angkutan udara sebesar 0,228 persen per Maret 2019.

Kepala Badan Statistik Provinsi Provinsi Papua Simon Sapari, di Jayapura, Selasa, mengatakan kondisi tersebut berbeda dengan bulan sebelumnya di mana pada Februari 2019 mengalami deflasi sebesar 0,03 persen.

“Selain angkutan udara, masih ada ikan ekor kuning, cakalang, kawalina, mumar cabai merah, shampo, emas perhiasan, mie kering instan, telur ayam ras dan beberapa komoditas dominan lainnya yang memicu inflasi ini,” katanya, Selasa (2/4/2019).

Menurut Simon, secara umum inflasi tersebut masih didominasi oleh pengaruh penurunan harga pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan yang memberikan andil 0,23 persen terhadap total inflasi Kota Jayapura.

“Di Kota Jayapura, perkembangan inflasi tahun berjalan Maret 2019 mencapai 0,49 persen, di mana pencapaian ini lebih rendah dan terkendali dibandingkan Maret 2018 yang sebesar 2,03 persen,” ujarnya.

Dia menjelaskan BPS menilai bahwa berdasarkan pantauan inflasi “month-to-month” tersebut memberikan sinyal capaian inflasi Kota Jayapura relatif terkendali.

“Namun demikian, hasil inflasi ‘year-on-year’ khususnya di Kota Jayapura menunjukkan pemerintah perlu menjaga stabilotas harga ke depan dengan usaha ekstra agar capaian inflasi berada pada kisaran target yang telah ditentukan sebesar 3,5-1 persen,” ujarnya.

Menurutnya pemerintah juga perlu mewaspadai terhadap potensi gejolak harga akibat gagal panen dan faktor musim atau cuaca, di mana Tim Pengendali Inflasi Daerah juga perlu fokus terhadap beberapa komoditas yang memiliki peranan konsumsi dominan di masyarakat, terutama 10 komoditas utama penyumbang inflasi di masing-masing wilayah. (*)

Editor       : Edho Sinaga

Investasi ke PNG terbuka lebar

Jayapura, Jubi – Kepala Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Pemprov Papua Suzana Wanggai mengatakan, peluang untuk melakukan investasi ke Papua Nugini (PNG) khususnya melalui Vanimo sangat terbuka.

“PKLN siap membantu pengusaha yang akan membuka usahanya di negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia,” kata Suzana Wanggai di Jayapura, Jumat (29/3/2019).

Peluang investasi ke wilayah PNG sangat besar karena barang investasi jika masukkan dari Jayapura harganya jauh lebih murah dibanding bila negara tersebut membeli dari negara lain.

Untuk itu pihaknya berupaya senantiasa memfasilitasi bila ada pengusaha khususnya dari Jayapura yang ingin berinvestasi ke PNG melalui Vanimo.

“Vanimo, merupakan salah satu propinsi di PNG yang berbatasan darat dengan wilayah RI dan saat ini sudah terhubung melalui jalan darat,” kata Wanggai.

Suzana menambahkan, selama ini warga PNG khususnya yang bermukim di sekitar Vanimo lebih memilih berbelanja ke Jayapura atau ke pasar perbatasan yang ada di Skouw karena harga yang ditawarkan lebih murah dan bervariasi.

Pasar perbatasan di Skouw, Kota Jayapura menjadi alternatif bagi warga PNG berbelanja berbagai keperluan mereka, kata Susi seraya berharap ada pengusaha Jayapura yang menangkap peluang usaha dan berinvestasi di negara tetangga.

Untuk mencapai pasar Skouw, dari Jayapura dibutuhkan waktu sekitar satu setengah jam dengan menggunakan kendaraan roda empat, sedangkan dari Vanimo ke Wutung, kampung terakhir PNG yang terdapat pos lintas batas negara, dibutuhkan waktu sekitar satu jam perjalanan. (*)

Editor : Edho Sinaga

Sekda : 10 Persen Saham Freeport Hanya Janji Manis

JAYAPURA,- Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen menyebut divestasi 10 persen saham PT. Freeport Indonesia (PTFI) bagi provinsi tertimur di Indonesia ini, masih sebatas janji manis belaka.

Menurutnya, sampai saat ini belum ada realisasi yang ril terkait pemberian saham bagi Papua. Padahal Pemerintah Indonesia telah sah mencaplok 51 persen saham saah satu perusahaan tambang emas raksasa tersebut, beberapa waktu lalu.
“Terkait divestasi saham Freeport menurut saya baru bersifat retorika dan wacana yang hanya buat kita menjadi termanipulasi dengan pikiran kita atas segala janji dan lain sebagainya. Intinya, 10 persen saham itu seperti apa, pembayarannya bagaimana kami belum mengetahuinya,” terang ia di Jayapura, kemarin.

Hal lain yang menjadi perdebatan saat ini, terkait informasi Freeport yang merugi hingga berimbas pada proses pembagian saham itu. “Ada informasi Papua tidak bisa terima deviden karena Freeport rugi. Saya kita ini merupakan satu pernyataan yag menggelitik dan saya harap gubernur segera undang kita semua lalu duduk bersama membahas masalah ini,” kata ia.

Hery pada kesempatan itu, juga menyoroti kekalahan Pemprov Papua di Mahkamah Agung (MA) terkait gugatan Pajak Air Permukaan (PAP) kepada Freeport. Padahal pemerintah provinsi sebelumnya menang gugatan PAP di Mahkamah Konstitusi (MK).

 “Sudah begitu, Freeport pun meminta penambahan 1.000 hektar untuk eksplorasi tambang. Namun untungnya belum mendapat ijin atau rekomendasi gubernur. Sehingga kita harap posisi Papua kedepan bisa lebih diuntungkan, sebab penambangan dilakukan diatas tanah orang bumi cenderawasih,” ucapnya.

Sebelumnya, Sekda Hery mengaku mengkhawatirkan eksplorasi bawah tanah PT. Freeport Indonesia, yang diperkirakan telah mencapai ratusan kilometer hingga berpotensi memberikan dampak jangka panjang negatif bagi tanah ini.

Dari informasi yang diterimanya, diduga eksplorasi bawah tanah yang dilakukan PTFI dari gunung gresberg Kabupaten Mimika, jaraknya sudah mencapai Kabupaten Puncak, Intan Jaya bahkan Tolikara.

Pihaknya pun mendorong agar dalam waktu dekat bersama dengan pihak terkait dapat melihat langsung proses penambangan yang dilakukan Freeport.

Source: https://www.pasificpos.com/

As directed by CACC (Cabinet Advisory & Consultative Committee) at its recent official meeting, the Department of Commerce and Industry is now shifting into FEASIBILITY STUDY modus operandi for Vanimo FTZ Project now. This was confirmed to me at my official meeting with Secretary for Commerce and Industry today.

We will start in March. Our investment partners led by DSI courtesy of “Mr. Freezone” Tony Restall are ready to land soon…after final administrative arrangements.

Vanimo, Sandaun and PNG, I tell you to believe in God because the new super-dynamic economic paradigm shift in Vanimo, the backward last, is going to bring positive HDI, GDI and boost our GDP big-time soon.

Whilst awaiting final NEC approval we are now commencing the local stakeholders/banks/investors pre-mobilization phase consistent with above decision now, so local investors are invited to join us.

Thankyou Governor Tony Wouwou and Prime Minister Peter O’Neil and your respective governments. Credit must be accorded where it is due.

More positive updates next week..keeping you all informed because it is your right to know the correct facts on progress,

Source: Facebook

IPO Freeport Dinilai Hanya Untungkan Orang Kaya

Jakarta, CNN Indonesia — Peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman mengkritik wacana soal penjualan saham PT Freeport Indonesia melalui Initial Public Offering (IPO) karena hanya menguntungkan pihak tertentu.

Menurutnya, jika saham itu dilepas melalui pasar modal, maka hanya orang-orang kaya yang dapat membelinya. Ferdy sendiri merupakan penulis buku Freeport: Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara.

“Kalau saham Freeport dilepas melalui mekanisme IPO di pasar modal, yang dapat untung hanya pengusaha kaya. Pelaku pasar modal hanya 0,6 % penduduk Indonesia,” kata Ferdy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (27/2).

Dia juga mengkhawatirkan soal aliran uang yang mengalir ke luar negeri jika terjadi krisis di dalam negeri. Ferdy menegaskan melalui IPO, saham tersebut justru menjadi rebutan pengusaha lokal.

Ferdy juga memberikan contoh pelepasan saham Garuda Indonesia yang diborong oleh politikus. “Fakta ini mau menunjukkan bahwa opsi divestasi saham PTFI melalui IPO bukan solusi cerdas,”katanya.

Diketahui, Pemerintah Indonesia melalui perusahaan Holding Industri Pertambangan PT Inalum (Persero) resmi mengontrol memiliki 51,23 persen saham PTFI pada akhir tahun lalu. 

Lihat juga: Jokowi Bantah Sudirman Said soal Pertemuan Rahasia Freeport

Pemerintah kemudian menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan catatan, perpanjangan kontrak sampai tahun 2041, wajib membangun smelter tembaga dan jaminan kepastian fiskal dan investasi. 

Isu IPO saham PT Freeport sebelumnya dilontarkan Menteri Energi ESDM saat itu, Sudirman Said pada 2015. Hal ini dimaksudkan agar kinerja perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu bisa langsung diawasi oleh publik. (asa/asa)

“Merry Yoweni  Klaim Masih Ketua KAPP

JAYAPURA,- Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) kini memiliki pimpinan atau nahkoda baru periode 2018-2023.

Perahu KAPP untuk lima tahun kedepan akan dipimpin oleh Musa Haluk. Pelantikan yang berlangsung di Gedung Negara Dok V Jayapura, 26 Februari 2019, dipimpin langsung oleh Sekda Papua, Herry Dosinaen.

Musa Haluk kepada wartawan usai pelantikan mengatakan, siap membawa perahu pengusaha asli Papua mulai dari kepala burung sampai di ekor. Karena meskipun secara pemerintahan terpisah, tetapi secara ekonomi tidak terpisah.

“KAPP merupakan anak dari dewan adat Papua. Untuk itu, perahu ini saya siap kemudikan sampai di pelosok-pelosok kampung,” tegasnya.

Ia tekankan, KAPP merupakan jembatan bagi pengusaha asli Papua, sehingga kepengurusan kali ini siap mengakomodir seluruh pengusaha asli Papua, dengan mengusung visi misi membangun mulai dari dusun dan menata pembangunan dari kampung.

“Hari ini kami tidak akan menjawab apa yang kami kalukan, tetapi kami siap bawa perahu ke kampung untuk apa yang kita harus kerja dan apa yang harus diberikan bagi negeri ini,” ucapnya.

Musa Haluk juga mengajak seluruh pengurus untuk menyatukan tekad membangun dan menyiapkan orang asli Papua menjadi pengusaha Papua yang sukses, mandiri dan siap membantu sesama orang Papua agar hidup makmur, aman dan adil.

“Orang Papua harus benar-benar merasakan menjadi tuan di atas tanahnya sendiri,” kata Musa Haluk.

Sementara itu, Sekda Papua Hery Dosinaen dalam sambutannya, mengajak pemerintah Provinsi Papua Barat bersama-sama dengan Provinsi Papua membangun OAP (Orang Asli Papua) yang hidup dan berusaha diatas tanah ini.

Menurut Sekda, dukungan Pemerintah Papua Barat sangat penting, sebab kesejahteraan wajib diraih masyarakat kepala dan ekor “burung cenderawasih”.

 “Kami mohon dukungan saudara Papua Barat untuk sama-sama bersatu seiring dan sejalan serta satu pikiran maupun satu langkah dan tujuan, guna membangun ekonomi kita dari kepala dan ekor burung,” terangnya.

Menurut ia, pentingnya keterlibatan Pemprov Papua Barat, sebab kelahiran serta pemberlakuan UU Otsus bagi tanah ini, tak lepas dari perjuangan semua masyarakat yang hidup diatas negeri ini.

Dilain pihak, sejak awal kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembe, memprogramkan upaya untuk membawa Kota Jayapura menjadi pintu gerbang perekonoiman bagi saudara yang hidup di wilayah pacific, seperti Papua Nugini.

Perjuangan itu, tambahnya, tak berjalan mulus bahkan ada kesan mendapat hambatan dan tantangan, sebab Provinsi Papua lebih dipandang dan didominasi dari aspek politik.

 “Makanya, dengan diberikannya dukungan dari Presiden Joko Widodo untuk kita Papua membangun infrastruktur guna mendukung perdagangan ke wilayah pacific seolah memberikan angin segar bagi tanah ini”.
 

“Untuk itu, pemerintahan Lukas Enembe atas perintah Presiden kemarin kita melaksanakan pameran industri di Port Moresby. Bahkan kami menjalin kerja sama dengan para gubernur di Papua Nugini untuk fokusnya bagaimana Papua Kota Port Numbay jadi pintu gerbang perekonomian negara pasifik. Tentunya harus ada akses yang signifikan baik, udara, laut dan darat. Disinilah kita butuh dukungan semua pihak tak terkecuali provinsi tetangga Papua Barat,”

pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Merry Yoweni yang mengaku masih sebagai Ketua KAPP dan didukung hampir seluruh ketua-ketua organisasi pengusaha adat di kabupaten dan kota, cukup terkejut dengan pelantikan itu.

Sebab dirinya bersama pengurus KAPP dibawahnya juga dilantik oleh Gubernur Papua Lukas Enembe.

“Kita sayangkan pelantikan ini sebab mestinya pemerintah provinsi bertindak sebagai mediator bukan sebagai pemecah belah. Ini tanda-tanda susahnya membangun ekonomi Papua dengan sistem seperti ini”.


Ia katakan, heran dengan sikap gubernur yang sebelumnya menginstruksikan agar kisruh kelembagaan KAPP, dikembalikan kepada mekanisme organisasi, justru melantik Musa Haluk. 

“Artinya Gubernur tidak konsisten dengan apa yang diucapkan ke publik. Bahkan pada 20 Februari 2019 lalu saya bertemu dengan Asisten Bidang Pemerintahan Doren Wakerkwa dan beliau meminta untuk menghubungi pendiri atau orang netral untuk memediasi kami. Tapi ternyata sudah ada pelantikan,”

keluhnya.

Source: https://www.pasificpos.com/

Monday next week (25 February 2019) will deliver the most valuable turning point for Vanimo FTZ Project.

Two powerful and separate high-level meetings will be held in Waigani to finalize ALL FINAL OUTSTANDING ISSUES, then NEC… One Political and one Bureaucratic.

Vanimo, Sandaun and PNG, not forgetting international investors, I urge you to be ready, because the new economic development paradigm shift for PNG is strategically unfolding..

I exalt you, my God!

Gubernur Lukas Enembe Soroti Perebutan Kawasan Pasifik

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA – Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) atau Kerja sama Ekonomi Asia Pasifik, forum ekonomi 21 negara di Lingkar Pasifik, yang diselenggarakan di Papua Nugini, pekan kemarin, turut menjadi sorotan Gubernur Lukas Enembe.

Pemimpin Papua yang dipercaya rakyat menjadi kepala daerah untuk kedua kalinya ini, menduga potensi sumber daya alam (SDM) di negara pasifik, ikut menjadi incaran sejumlah negara, yakni Amerika Serikat dan China.

Oleh karenanya, dia berharap seluruh masyarakat Papua tak terkecuali para pemuda untuk bersiap-siap dan waspada menjaga disetiap pintu masuk bumi cenderawasih.

“Kita perlu jaga Papua. Sebab sekarang terjadi perebutan antara Amerika dan China di kawasan pasifik. Saya tidak tahu siapa yang akan menang apakah Amerika Serikat atau China. Apalag pangkalan militer China sudah dibangun di seluruh pasifik. Begitu pula Amerika serikat,”

terang dia, saat menghadiri kegiatan kepemudaan, di Kota Jayapura, kemarin.

Menurut dia, pemuda Papua dan Indonesia yang ada diatas tanah ini wajib untuk tidak lengah dengan persoalan itu. Sebab politik internasional saat ini, terjadi sangat cepat pasca “perang dagang” antara Amerika Serikat dan China.

“Makanya sekali lagi pemuda Papua harus bersiap diri melawan apa pun yang terjadi di kawasan ini. Yang pasti harus berani mempersiapkan diri menghadapi tantangan perubahan politik yang sedang teradi antara Amerika dan China,” serunya.

Pada kesempatan itu,  Lukas mendorong pemuda Papua untuk bisa menjadi pelaku bisnis di kawasan pasifik. Pihaknya pun telah membangun komunikasi bersama sejumlah kepala daerah di Papua Nugini, prihal mencari kemungkinan dibukanya jalur perdagangan melalui laut.

“Sebab kalau dibuka kedua wilayah ini bisa melakukan perdagangan dengan biaya murah. Intinya akan ada banyak keuntungan bila terbuka jalur perdagangan dari Papua ke pasifik,” tegasnya.(Koran HARIAN Pagi PAPUA)

Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua, Musa Haluk Himbau Masyarakat Dukung Program 5 Pemimpin Tabi

Jayapura — Kamar Adat Pengusaha Papua, (KAPP) mengajak semua warga negara yang ada di wilayah adat Tabi, untuk menghormati dan mendukung pembangunan di wilayah Adat Tabi.

Ketua KAP Papua Musa Haluk mengatakan, sebagai sesama anak bangsa yang ada dan hidup di Tanah Tabi siapapun dia harus mendukung pembangunan di Wilayah Tabi yang telah di sepakati oleh 4 Bupati dan satu wali kota belum lama ini.

“Kita yang hidup di Tanah ini milik orang tabi, maka kita harus mendukung penuh hasil pertemuan bupati seluruh wilayah Tabi untuk merajut spirit Metu Debi,” katanya di Jayapura, Senin, (14/1).

Ia mengatakan komitmen empat bupati dan satu wali kota pemimpin Tabi yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, dan Mamberamo Raya, untuk menyukseskan PON dan pembangunan harus didukung.

“Semua warga negara yang ada di wilayah tanah Tabi untuk menghargai hak- hak kesulungan orang Tabi diatas tanah leluhurnya. Serta mendukung penuh hasil pertemuan Kepala Daerah Wilayah Tabi di Sentani waktu lalu, yang memnicarakan diantaranya membangun Tanah Tabi dalam segala bidang pembangunan di wilayah adat tanah Tabi dan mendukung pelaksanaan PON 2020 di Papua,” katanya.

Musa Haluk juga menekanakan dalam proses pembangunan dibutuhkan pengusaha – pengusaha anak Tabi untuk bisa bersaing secara sehat membangun Tanah Tabi.

“Harus ada anak – anak asli pengusaha Tabi mendukung program Bupati dan Wali Kota se Wilayah Tabi dan kami KAPP siap membekap, harapan kami pengusaha adat asli Tabi khususnya dan Papua umumnya mendapatkan tempat dalam pembangunan maka pemerinta harus memberdayahkan anak -anak Tabi dalam pembangunan,” ujarnya. (Lihat ini: Orang asli Jayapura Tinggal 4%, Sisanya 96% adalah non-Asli Jayapura) Copyright ©Ninawene “sumber” Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Sumber: Tabloid WANI

KASMIRA, seorang Mama dari Yetti, Arso Timur, Kabupaten Keerom, Papua, di bawah terik matahari, membersihkan gulma di antara pohon sawit yang baru tumbuh. Sebelumnya dia dan warga kampung lainnya berkebun dan meramu. Namun, kini mereka beralih menjadi buruh perusahaan kelapa sawit milik PT Tandan Sawita Papua. Perusahaan ini beroperasi sejak 2008 di Yetti dan menguasai lahan seluas 18.337 hektare.

Di sisi lain, Mama Mariode di Sorong, Papua Barat, hanya bisa menatap hutan adat yang sudah dibabat perusahaan PT. Henrison Inti Persada. Bersama suami dan anak-anaknya, Mama Mariode menanam batas antara wilayah perusahaan dengan hutan terakhir yang mereka miliki. Dia berharap, pemerintah tidak lagi menyerahkan hutan itu untuk perusahaan.

Dua cerita di atas merupakan kisah dalam film dokumenter berjudul “Mama Kasmira Pu Mau dan Mama Mariode”. Kedua film ini diputar di asrama Nabire, Kota Jayapura, Sabtu, 26 Januari 2018. Pemutaran film bertema “Perempuan dan Investasi” dilakukan dalam rangka Hari Perempuan Internasional yang dirayakan tiap 8 Maret.

Hadir sebagai narasumber antara lain, Pendeta Magda Kafiar dari Bidang Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) GKI di Tanah Papua, Wirya Supriyadi dari Jerat Papua dan Aiesh Rumbekwan dari Walhi Papua.

Menurut Pendeta Kafiar, janji-janji kemajuan dipakai pemerintah dan perusahaan untuk mempengaruhi masyarakat adat. Kondisi jalan yang buruk, tanpa penerangan, minimnya layanan kesehatan dan pendidikan, membuat masyarakat adat dilema dan akhirnya memilih menerima kehadiran perusahaan.

Pertemuan membahas pelepasan lahan kepada perusahaan juga tidak melibatkan perempuan. Perempuan biasanya hanya menerima keputusan yang dibuat.

“Rapat di para-para adat semua laki-laki yang duduk. Perempuan hanya bisa lihat jarak jauh, tidak tahu laki-laki dong (mereka) bicara apa,” katanya.

Ketika hutan sudah dibongkar dan janji-janji tidak terwujud, kekecewaan mulai muncul. Tidak jarang mama-mama menjadi sasaran dan menjadi objek kekerasan.

Lebih jauh, mama-mama juga kehilangan sumber makanan untuk keluarga. Ada juga wilayah yang sumbernya tercemar akibat pupuk yang digunakan perusahaan. Untuk perempuan yang bekerja sebagai buruh, mereka juga menghadapi masalah baru. Kondisi kerja yang buruk, upah rendah, dan tanpa kontrak, serta sering tanpa jaminan sosial. Kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual juga terjadi, tapi jarang dilaporkan.

Kondisi yang dialami dua mama dalam film tadi berkaitan erat dengan kondisi ekonomi politik global. Populasi manusia yang terus meningkat membuat kebutuhan akan pangan dan energi juga meningkat.

Negara maju dengan kekuatan modal dan teknologi memanfaatkan negara berkembang seperti Indonesia untuk menanamkan modalnya. Dari hubungan inilah lahir berbagai perjanjian ekonomi dan program-program ekonomi yang gencar dicanangkan pemerintah.

Di Indonesia, setelah lahan di Sumatra dan Kalimantan habis, pemerintah mengandalkan Papua.

“Pemerintah mengeluarkan izin-izin tanpa melihat bahwa ada masyarakat adat yang hidup di sana,” kata Wirya dari Jerat Papua.

Pembukaan hutan dalam skala besar membuat kehidupan masyarakat adat berubah drastis. Hutan yang menyediakan kebutuhan, mulai dari makanan, kesehatan, aksesoris budaya, dan religi hilang. Masyarakat adat dipaksa beradaptasi dengan cara-cara baru. Dalam kondisi ini, perempuan dan anak menjadi pihak yang paling menderita.

Perlu perhatian serius

Melani Kiriho, salah satu peserta mengapresiasi pemutaran film dengan mengangkat masalah perempuan dan investasi. Menurutnya, masalah perempuan yang dibicarakan selama ini masih terbatas pada isu kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Menyuarakan hak perempuan terkait investasi ini memang akan mendapat tantangan terutama dari tokoh-tokoh adat. Namun upaya ini harus terus disebar.

“Gerakan perempuan bukan melawan laki-laki, tapi membangun kesetaraan dan hak yang sama supaya kehidupan menjadi lebih baik,” kata Kiriho.

Sementara Emenuel Gobay dari LBH Papua mengatakan, gerakan apa pun di Papua, tidak hanya menjadi gerakan laki-laki, tapi juga gerakan perempuan.

“Bagaimana cara mendorong agar ada perempuan yang bicara dan ambil kendali gerakan entah untuk bicara hak perempuan maupun hak yang lain,” ujar Gobay.

Berbagai pihak pun diajak untuk menyebarkan informasi tentang perampasan lahan ini, dan melakukan penguatan kapasitas perempuan.

Menghadapi arus investasi yang terus masuk ke Papua, kemampuan perempuan Papua untuk mengorganisir diri perlu ditingkatkan. Berbagai instrumen hukum, baik di internasional, maupun nasional dan lokal, bisa menjadi dasar untuk melakukan gerakan-gerakan ini.

Data Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Papua menyebutkan, hingga 2017 sudah ada 187 izin industri berbasis lahan, yang dikeluarkan pemerintah di Papua. Dari ratusan izin tersebut, 82 di antaranya izin pertambangan, 75 izin usaha perkebunan kelapa sawit, dan 30 izin di sektor kehutanan.

Sementara itu Aiesh Rumbekwan dari Walhi Papua mengatakan bahwa momentum politik ke depan bisa dipakai untuk memperjuangankan isu ini.

“Saya harap kita memilih kawan-kawan yang produktif memahami isu lingkungan dengan baik mulai level kota provinsi maupun nasional.” (*)

Source: https://www.tabloidjubi.com/

Skip to toolbar