KAPP kabupaten dan kota didesak segera lakukan konferda

Jayapura, Jubi – Pengurus Pusat Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) meminta kepada pengurus di kabupaten/kota segera menggelar konfrensi daerah. Ini disampaikan Pengurus Pusat KAPP Musa Haluk kepada Jubi, Sabtu (1/6/2019).

“Teman-teman pengurus KAPP kabupaten yang belum Konferda segera lakukan Konferda sesuai SK mandat yang kami berikan,” katanya.

Menurut Musa pembenahan organisasi saat ini menjadi agenda utama. Ia mencatat KAPP kabupaten yang sudah melakukan konferda baru sembilan dari 42 kabupaten/kota di seluruh tanah Papua.

“Target tahun ini tahun pembenahan organisasi. Dalam waktu dekat kami akan buat konferda Yahukimo, Biak dan beberapa daerah lainnya,” katanya.

Kata Musa, sejauh ini pengurus Pusat belum bisa membantu KAPP kabupaten dalam hal finansial guna mendorong pelaksanaan Konferda.

“Sejauh ini pusat belum ada alokasi dana dari pemerintah provinsi sehingga kami tidak bisa berharap banyak. Sekalipun ada dana itu untuk pembinaan dan untuk modal usaha kaum ekonomi lemah,” katanya.

Sementara itu Abet Asmurut ketua BPD KAPP Maibrat mengajak dan mendorong kepada BPD KAPP di seluruh Provinsi Papua dan Papua Barat untuk segera melaksanakan Konferda dan pelantikan. Jika tidak maka peluang-peluang yang ada akan berlalu dan dimanfaatkan oleh orang lain yang sudah siap menjemput peluang.

“Dengan demikian untuk terwujudnya kebangkitan ekonomi dan kemandirian ekonomi, maka di butuhkan kerjasama dan meningkatkan kordinasi kerja yang baik di antara pengurus KAPP agar, orang asli Papua dapat bergandengan tangan mewujudkan Papua Bangkit Mandiri Sejahtera dan Berkeadilan di atas tanah yang sendiri,” harapnya. (*)

Editor : Edho Sinaga

Freeport setuju selesaikan sengketa pajak air permukaan dengan membayar 1,394 triliun

Phoenix, Jubi – PT Freeport Indornesia sepakat untuk menyelesaikan sengketa  pajak air permukaan (PAP) dengan membayar kepada pemerintah Provinsi Papua sebesar 1,394 triliun rupiah. Kesepakatan ini dihasilkan dalam pertemuan antara Gubernur Papua, Lukas Enembe dengan Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia, Richard Adkerson di Phoenix, Arizona, Rabu (8/5/2019).

Adkerson yang didampingi oleh Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia, Tony Wenas dalam pertemuan tersebut mengatakan Freeport bisa saja menolak membayar pajak tersebut karena Mahkamah Agung (MA) telah memenangkan banding  Freeport atas keputusan Pengadilan Pajak Indonesia yang memenangkan tuntutan pemerintah Provinsi Papua. Putusan MA pada akhir April 2018 itu membebaskan Freeport dari tuntutan pajak sebesar hampir 6 triliun.

“Namun Freeport dan pemerintah Provinsi Papua memiliki niat baik bekerjasama dalam jangka panjang untuk mendukung operasi PT. Freeport Indonesia demi kesejahteraan rakyat Papua,” ujar Adkerson.

Pertemuan yang berlangsung sekitar lima jam di kantor pusat Freeport McMoran ini menyepakati pajak air permukaan tersebut akan dibayar dalam tiga tahun, terhitung tahun 2019 – 2021. Selain itu, sejak tahun 2019, Freeport akan membayar pajak air permukaan yang merupakan kewajiban perusahaan tambang emas itu sebesar US$ 15 juta pertahun sesuai aturan yang ada dalam Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang berlaku.

Sedangkan Gubernur Papua yang didampingi Asisten 1, Doren Wakerkwa dan Asisten 2, Noak Kapissa dalam kesepakatan tersebut setuju bahwa setelah pajak air permukaan tersebut dibayarkan, tidak akan ada lagi pembayaran lainnya  termasuk pajak selain yang tercantum dalam IUPK hingga tahun 2041.

Pemerintah Provinsi Papua selanjutnya akan menyediakan dokumen-dokumen pendukung bagi operasional PT. Freeport Indonesia yang disayaratkan dan selama IUPK berlaku.

“Termasuk dalam hal ini adalah rekomendasi lingkungan hidup dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan jangka bisnis jangka panjang  Freeport di Papua,” ujar Gubernur Enembe.

Kesepakatan antara Freeport McMoran dengan Pemerintah Provinsi Papua ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam sebuah MoU.

Sengketa pajak antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Freeport ini berlangsung sejak tahun 2011. Freeport tidak setuju membayar pajak karena tidak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dengan Perda nomor 5 tahun 1990, yakni ketika kontrak karya ditandantangani dengan tariff Rp.10/m3. Sementara Pemerintah Provinsi Papua menginginkan Freeport membayar PAP sesuai nilai yang dirumuskan dari Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebesar Rp.120/m3. (*)

Pemkab Mimika diminta mengusulkan peraturan daerah perlindungan pengusaha Papua

Jayapura, Jubi – Pemerintah Kabupaten Mimika diminta mengusulkan peraturan daerah untuk melindungi pengusaha lokal. Peraturan daerah itu diharapkan memudahkan pengusaha asli Papua untuk mendapatkan pinjaman modal. Permintaan itu disampaikan Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua atau KAPP Musa Haluk di sela pelantikan pengurus KAPP Kabupaten Mimika, Jumat (10/5/2019).

Haluk menyatakan pengusaha lokal harus dilindungi, agar bisa mengembangkan usahanya. “Untuk melindungi mereka, kami harapkan pemerintah Kabupaten Mimika mengusulan peraturan daerah yang mengangkat harkat dan martabat pengusaha lokal. Permintaan kami, harus ada regulasi lokal di Kabupaten Mimika yang bisa melindungi pengusaha Papua, dan memberi akses pengusaha Papua mendapatkan modal,” katanya kepada Jubi, melalui sambungan selulernya, Jumat.

Haluk mengatakan jika peraturan daerah (perda) itu telah ada, KAPP siap untuk menjadi mitra pemerindah daerah dalam membina pengusaha Papua. “Kami siap dan optimis bermitra (dengan pemerintah daerah), demi kemandirian orang asli Papua terlebih khusus pengusaha Papua,” katanya.

Sementara itu tokoh pemuda Kabupaten Mimika Anakletus Alomang mengatakan, pentingnya regulasi yang khusus bagi pengusaha lokal. “Dalam perda tersebut harus diatur mengenai ekonomi mikro sampai ekonomi makro, berikut tata niaga terhadap barang produksi pengusaha Papua,”katanya.

Alomang mengatakan, pemerintah wajib melindungi pengusaha Papua, agar bisa berkembang dan bersaing dengan para pengusaha dari luar Papua. “Saya usul agar sebelum Pekan Olahraga Nasional 2020, perda itu bisa disahkan,” katanya.

Editor: Aryo Wisanggeni G

Mahalnya tiket pesawat sebabkan inflasi di Papua

Jayapura, Jubi – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua menyatakan Kota Jayapura mengalami inflasi sebesar 0,26 persen yang dipicu akibat kenaikan harga angkutan udara sebesar 0,228 persen per Maret 2019.

Kepala Badan Statistik Provinsi Provinsi Papua Simon Sapari, di Jayapura, Selasa, mengatakan kondisi tersebut berbeda dengan bulan sebelumnya di mana pada Februari 2019 mengalami deflasi sebesar 0,03 persen.

“Selain angkutan udara, masih ada ikan ekor kuning, cakalang, kawalina, mumar cabai merah, shampo, emas perhiasan, mie kering instan, telur ayam ras dan beberapa komoditas dominan lainnya yang memicu inflasi ini,” katanya, Selasa (2/4/2019).

Menurut Simon, secara umum inflasi tersebut masih didominasi oleh pengaruh penurunan harga pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan yang memberikan andil 0,23 persen terhadap total inflasi Kota Jayapura.

“Di Kota Jayapura, perkembangan inflasi tahun berjalan Maret 2019 mencapai 0,49 persen, di mana pencapaian ini lebih rendah dan terkendali dibandingkan Maret 2018 yang sebesar 2,03 persen,” ujarnya.

Dia menjelaskan BPS menilai bahwa berdasarkan pantauan inflasi “month-to-month” tersebut memberikan sinyal capaian inflasi Kota Jayapura relatif terkendali.

“Namun demikian, hasil inflasi ‘year-on-year’ khususnya di Kota Jayapura menunjukkan pemerintah perlu menjaga stabilotas harga ke depan dengan usaha ekstra agar capaian inflasi berada pada kisaran target yang telah ditentukan sebesar 3,5-1 persen,” ujarnya.

Menurutnya pemerintah juga perlu mewaspadai terhadap potensi gejolak harga akibat gagal panen dan faktor musim atau cuaca, di mana Tim Pengendali Inflasi Daerah juga perlu fokus terhadap beberapa komoditas yang memiliki peranan konsumsi dominan di masyarakat, terutama 10 komoditas utama penyumbang inflasi di masing-masing wilayah. (*)

Editor       : Edho Sinaga

Investasi ke PNG terbuka lebar

Jayapura, Jubi – Kepala Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Pemprov Papua Suzana Wanggai mengatakan, peluang untuk melakukan investasi ke Papua Nugini (PNG) khususnya melalui Vanimo sangat terbuka.

“PKLN siap membantu pengusaha yang akan membuka usahanya di negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia,” kata Suzana Wanggai di Jayapura, Jumat (29/3/2019).

Peluang investasi ke wilayah PNG sangat besar karena barang investasi jika masukkan dari Jayapura harganya jauh lebih murah dibanding bila negara tersebut membeli dari negara lain.

Untuk itu pihaknya berupaya senantiasa memfasilitasi bila ada pengusaha khususnya dari Jayapura yang ingin berinvestasi ke PNG melalui Vanimo.

“Vanimo, merupakan salah satu propinsi di PNG yang berbatasan darat dengan wilayah RI dan saat ini sudah terhubung melalui jalan darat,” kata Wanggai.

Suzana menambahkan, selama ini warga PNG khususnya yang bermukim di sekitar Vanimo lebih memilih berbelanja ke Jayapura atau ke pasar perbatasan yang ada di Skouw karena harga yang ditawarkan lebih murah dan bervariasi.

Pasar perbatasan di Skouw, Kota Jayapura menjadi alternatif bagi warga PNG berbelanja berbagai keperluan mereka, kata Susi seraya berharap ada pengusaha Jayapura yang menangkap peluang usaha dan berinvestasi di negara tetangga.

Untuk mencapai pasar Skouw, dari Jayapura dibutuhkan waktu sekitar satu setengah jam dengan menggunakan kendaraan roda empat, sedangkan dari Vanimo ke Wutung, kampung terakhir PNG yang terdapat pos lintas batas negara, dibutuhkan waktu sekitar satu jam perjalanan. (*)

Editor : Edho Sinaga

Sekda : 10 Persen Saham Freeport Hanya Janji Manis

JAYAPURA,- Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen menyebut divestasi 10 persen saham PT. Freeport Indonesia (PTFI) bagi provinsi tertimur di Indonesia ini, masih sebatas janji manis belaka.

Menurutnya, sampai saat ini belum ada realisasi yang ril terkait pemberian saham bagi Papua. Padahal Pemerintah Indonesia telah sah mencaplok 51 persen saham saah satu perusahaan tambang emas raksasa tersebut, beberapa waktu lalu.
“Terkait divestasi saham Freeport menurut saya baru bersifat retorika dan wacana yang hanya buat kita menjadi termanipulasi dengan pikiran kita atas segala janji dan lain sebagainya. Intinya, 10 persen saham itu seperti apa, pembayarannya bagaimana kami belum mengetahuinya,” terang ia di Jayapura, kemarin.

Hal lain yang menjadi perdebatan saat ini, terkait informasi Freeport yang merugi hingga berimbas pada proses pembagian saham itu. “Ada informasi Papua tidak bisa terima deviden karena Freeport rugi. Saya kita ini merupakan satu pernyataan yag menggelitik dan saya harap gubernur segera undang kita semua lalu duduk bersama membahas masalah ini,” kata ia.

Hery pada kesempatan itu, juga menyoroti kekalahan Pemprov Papua di Mahkamah Agung (MA) terkait gugatan Pajak Air Permukaan (PAP) kepada Freeport. Padahal pemerintah provinsi sebelumnya menang gugatan PAP di Mahkamah Konstitusi (MK).

 “Sudah begitu, Freeport pun meminta penambahan 1.000 hektar untuk eksplorasi tambang. Namun untungnya belum mendapat ijin atau rekomendasi gubernur. Sehingga kita harap posisi Papua kedepan bisa lebih diuntungkan, sebab penambangan dilakukan diatas tanah orang bumi cenderawasih,” ucapnya.

Sebelumnya, Sekda Hery mengaku mengkhawatirkan eksplorasi bawah tanah PT. Freeport Indonesia, yang diperkirakan telah mencapai ratusan kilometer hingga berpotensi memberikan dampak jangka panjang negatif bagi tanah ini.

Dari informasi yang diterimanya, diduga eksplorasi bawah tanah yang dilakukan PTFI dari gunung gresberg Kabupaten Mimika, jaraknya sudah mencapai Kabupaten Puncak, Intan Jaya bahkan Tolikara.

Pihaknya pun mendorong agar dalam waktu dekat bersama dengan pihak terkait dapat melihat langsung proses penambangan yang dilakukan Freeport.

Source: https://www.pasificpos.com/

As directed by CACC (Cabinet Advisory & Consultative Committee) at its recent official meeting, the Department of Commerce and Industry is now shifting into FEASIBILITY STUDY modus operandi for Vanimo FTZ Project now. This was confirmed to me at my official meeting with Secretary for Commerce and Industry today.

We will start in March. Our investment partners led by DSI courtesy of “Mr. Freezone” Tony Restall are ready to land soon…after final administrative arrangements.

Vanimo, Sandaun and PNG, I tell you to believe in God because the new super-dynamic economic paradigm shift in Vanimo, the backward last, is going to bring positive HDI, GDI and boost our GDP big-time soon.

Whilst awaiting final NEC approval we are now commencing the local stakeholders/banks/investors pre-mobilization phase consistent with above decision now, so local investors are invited to join us.

Thankyou Governor Tony Wouwou and Prime Minister Peter O’Neil and your respective governments. Credit must be accorded where it is due.

More positive updates next week..keeping you all informed because it is your right to know the correct facts on progress,

Source: Facebook

IPO Freeport Dinilai Hanya Untungkan Orang Kaya

Jakarta, CNN Indonesia — Peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman mengkritik wacana soal penjualan saham PT Freeport Indonesia melalui Initial Public Offering (IPO) karena hanya menguntungkan pihak tertentu.

Menurutnya, jika saham itu dilepas melalui pasar modal, maka hanya orang-orang kaya yang dapat membelinya. Ferdy sendiri merupakan penulis buku Freeport: Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara.

“Kalau saham Freeport dilepas melalui mekanisme IPO di pasar modal, yang dapat untung hanya pengusaha kaya. Pelaku pasar modal hanya 0,6 % penduduk Indonesia,” kata Ferdy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (27/2).

Dia juga mengkhawatirkan soal aliran uang yang mengalir ke luar negeri jika terjadi krisis di dalam negeri. Ferdy menegaskan melalui IPO, saham tersebut justru menjadi rebutan pengusaha lokal.

Ferdy juga memberikan contoh pelepasan saham Garuda Indonesia yang diborong oleh politikus. “Fakta ini mau menunjukkan bahwa opsi divestasi saham PTFI melalui IPO bukan solusi cerdas,”katanya.

Diketahui, Pemerintah Indonesia melalui perusahaan Holding Industri Pertambangan PT Inalum (Persero) resmi mengontrol memiliki 51,23 persen saham PTFI pada akhir tahun lalu. 

Lihat juga: Jokowi Bantah Sudirman Said soal Pertemuan Rahasia Freeport

Pemerintah kemudian menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan catatan, perpanjangan kontrak sampai tahun 2041, wajib membangun smelter tembaga dan jaminan kepastian fiskal dan investasi. 

Isu IPO saham PT Freeport sebelumnya dilontarkan Menteri Energi ESDM saat itu, Sudirman Said pada 2015. Hal ini dimaksudkan agar kinerja perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu bisa langsung diawasi oleh publik. (asa/asa)

“Merry Yoweni  Klaim Masih Ketua KAPP

JAYAPURA,- Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) kini memiliki pimpinan atau nahkoda baru periode 2018-2023.

Perahu KAPP untuk lima tahun kedepan akan dipimpin oleh Musa Haluk. Pelantikan yang berlangsung di Gedung Negara Dok V Jayapura, 26 Februari 2019, dipimpin langsung oleh Sekda Papua, Herry Dosinaen.

Musa Haluk kepada wartawan usai pelantikan mengatakan, siap membawa perahu pengusaha asli Papua mulai dari kepala burung sampai di ekor. Karena meskipun secara pemerintahan terpisah, tetapi secara ekonomi tidak terpisah.

“KAPP merupakan anak dari dewan adat Papua. Untuk itu, perahu ini saya siap kemudikan sampai di pelosok-pelosok kampung,” tegasnya.

Ia tekankan, KAPP merupakan jembatan bagi pengusaha asli Papua, sehingga kepengurusan kali ini siap mengakomodir seluruh pengusaha asli Papua, dengan mengusung visi misi membangun mulai dari dusun dan menata pembangunan dari kampung.

“Hari ini kami tidak akan menjawab apa yang kami kalukan, tetapi kami siap bawa perahu ke kampung untuk apa yang kita harus kerja dan apa yang harus diberikan bagi negeri ini,” ucapnya.

Musa Haluk juga mengajak seluruh pengurus untuk menyatukan tekad membangun dan menyiapkan orang asli Papua menjadi pengusaha Papua yang sukses, mandiri dan siap membantu sesama orang Papua agar hidup makmur, aman dan adil.

“Orang Papua harus benar-benar merasakan menjadi tuan di atas tanahnya sendiri,” kata Musa Haluk.

Sementara itu, Sekda Papua Hery Dosinaen dalam sambutannya, mengajak pemerintah Provinsi Papua Barat bersama-sama dengan Provinsi Papua membangun OAP (Orang Asli Papua) yang hidup dan berusaha diatas tanah ini.

Menurut Sekda, dukungan Pemerintah Papua Barat sangat penting, sebab kesejahteraan wajib diraih masyarakat kepala dan ekor “burung cenderawasih”.

 “Kami mohon dukungan saudara Papua Barat untuk sama-sama bersatu seiring dan sejalan serta satu pikiran maupun satu langkah dan tujuan, guna membangun ekonomi kita dari kepala dan ekor burung,” terangnya.

Menurut ia, pentingnya keterlibatan Pemprov Papua Barat, sebab kelahiran serta pemberlakuan UU Otsus bagi tanah ini, tak lepas dari perjuangan semua masyarakat yang hidup diatas negeri ini.

Dilain pihak, sejak awal kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembe, memprogramkan upaya untuk membawa Kota Jayapura menjadi pintu gerbang perekonoiman bagi saudara yang hidup di wilayah pacific, seperti Papua Nugini.

Perjuangan itu, tambahnya, tak berjalan mulus bahkan ada kesan mendapat hambatan dan tantangan, sebab Provinsi Papua lebih dipandang dan didominasi dari aspek politik.

 “Makanya, dengan diberikannya dukungan dari Presiden Joko Widodo untuk kita Papua membangun infrastruktur guna mendukung perdagangan ke wilayah pacific seolah memberikan angin segar bagi tanah ini”.
 

“Untuk itu, pemerintahan Lukas Enembe atas perintah Presiden kemarin kita melaksanakan pameran industri di Port Moresby. Bahkan kami menjalin kerja sama dengan para gubernur di Papua Nugini untuk fokusnya bagaimana Papua Kota Port Numbay jadi pintu gerbang perekonomian negara pasifik. Tentunya harus ada akses yang signifikan baik, udara, laut dan darat. Disinilah kita butuh dukungan semua pihak tak terkecuali provinsi tetangga Papua Barat,”

pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Merry Yoweni yang mengaku masih sebagai Ketua KAPP dan didukung hampir seluruh ketua-ketua organisasi pengusaha adat di kabupaten dan kota, cukup terkejut dengan pelantikan itu.

Sebab dirinya bersama pengurus KAPP dibawahnya juga dilantik oleh Gubernur Papua Lukas Enembe.

“Kita sayangkan pelantikan ini sebab mestinya pemerintah provinsi bertindak sebagai mediator bukan sebagai pemecah belah. Ini tanda-tanda susahnya membangun ekonomi Papua dengan sistem seperti ini”.


Ia katakan, heran dengan sikap gubernur yang sebelumnya menginstruksikan agar kisruh kelembagaan KAPP, dikembalikan kepada mekanisme organisasi, justru melantik Musa Haluk. 

“Artinya Gubernur tidak konsisten dengan apa yang diucapkan ke publik. Bahkan pada 20 Februari 2019 lalu saya bertemu dengan Asisten Bidang Pemerintahan Doren Wakerkwa dan beliau meminta untuk menghubungi pendiri atau orang netral untuk memediasi kami. Tapi ternyata sudah ada pelantikan,”

keluhnya.

Source: https://www.pasificpos.com/

Monday next week (25 February 2019) will deliver the most valuable turning point for Vanimo FTZ Project.

Two powerful and separate high-level meetings will be held in Waigani to finalize ALL FINAL OUTSTANDING ISSUES, then NEC… One Political and one Bureaucratic.

Vanimo, Sandaun and PNG, not forgetting international investors, I urge you to be ready, because the new economic development paradigm shift for PNG is strategically unfolding..

I exalt you, my God!

Skip to toolbar