Bank Papua mengaku tak tahu soal Jamkrida

Ketua Komisi II DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, SE – Jubi/Arjuna
Ketua Komisi II DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, SE – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – PT Bank Papua yang merupakan badan usaha milik daerah mengaku tidak mengetaui soal PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Papua.

Pernyataan itu dikatakan perwakilan Bank Papua saat menjawab pertanyaan Komisi II DPR Papua dalam Rapat Kerja Panitia Kerja (Panja) Bidang Perekonomian yang dipimpin Ketua komisi II DPR Papua, Herlin Beatrix Monim pada Kamis (15/08/2019).

“Kalau Bank Papua yang milik orang asli Papua ini tidak tahu terkait Jamkrida, kami mempertanyakan bagaimana sepak terjang Jamkrida membantu pengembangan ekonomi kerakyatan di Papua,” kata Herlin Beatrix Monim disela-sela rapat.

Menurutnya, pembentukan PT Jamkrida sekitar tiga tahun lalu berdasarkan peraturan daerah khusus atau perdasus nomor 18 tahun 2008, terkait pengembangan ekonomi kerakyatan. Harusnya, lembaga penjamin perbankan termasuk Bank Papua, tidak ragu memberikan kredit kepada pelaku usaha kecil (ekonomi kerakyatan) asli Papua untuk mengembangkan usahanya.KAMU MUNGKIN SUKA

“Bank Papua tidak mengetahui keberadaan Jamkrida. Ini pertanyaan kami, lembaga penjamin sudah bergerak tiga tahun, namun ke mana arahnya. Ke Bank Papua atau bank lainnya. Kami belum mendengar dari bank lain. Bagaimana upaya yang dilakukan antara kolaborasi perbankan dan Jamkrida,” ujarnya.

Komisi II DPR Papua akan kembali melakukan pertemuan dengan pihak terkait untuk mendapat penjelasan serta merumuskan hadirnya sebuah kebijakan baru untuk para pelaku usaha kecil asli Papua.

“Kami akan dudukkan pihak terkait, sehingga kami tahu persis berapa besar dana yang mereka dapatkan sebagai lembaga penjamin. Kalau bank Papua tidak tahu, semoga bank lain tahu tentang Jamkrida. Dari pertemuan ini kami yakin bisa mencari solusi untuk pelaku ekonomi kecil asli Papua dalam mengembangkan usahanya,” ucapnya.

Kepala Divisi Bisnis UMK dan Konsumer Bank Papua, Abraham Krey yang hadir dalam rapat tersebut mengatakan, hingga kini kredit (pinjaman) tanpa agunan di Bank Papua hanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan program pemerintah pusat.

“Ini sekarang menjadi idola di Bank Papua. Kami diberi kuota Rp 75 miliar. Pada 2019, kami sudah salurkan Rp 61 miliar atau sudah 80 persen. Bunganya hanya tujuh persen. (Pinjaman) yang lain-lain sementara belum ada,” kata Abraham Krey.

Meski begitu menurutnya, pihak Bank Papua tetap berupaya agar orang asli Papua bisa terlayani.

“Kalau misalnya ada program Rp 5 juta di bank lain tanpa jaminan, saya akan pastikan. Tapi kalau sampai Rp 100 juta tanpa jaminan, saya tidak yakin karena aturan perbankan semua sama,” ucapnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Pedagang lokal keluhkan tempat jualan

Sentani, Jubi – Sejumlah pedagang lokal yang setiap pagi dan sore berjualan di eks pasar lama Sentani mengeluh soal tempat jual mereka saat ini.

Trotoar di eks pasar lama Sentani yang digunakan pedagang sebagai tempat jualan – Jubi/Engel Wally
Trotoar di eks pasar lama Sentani yang digunakan pedagang sebagai tempat jualan – Jubi/Engel Wally

Pasalnya, trotoar yang biasa digunakan bagi pejalan kaki digunakan sebagai tempat untuk meletakkan barang jualan mereka, baik ikan danau, sagu, umbi-umbian, buah, dan sayur mayur.

“Tidak ada tempat yang baik disediakan bagi kami, makanya trotoar ini kami pakai untuk menaruh barang jualan kami,” ujar Dortea, salah seorang pedagang ikan danau di eks pasar lama Sentani, saat ditemui Jubi, Senin (29/7/2019).

Diakuinya trotoar bukan tempat untuk berjualan, tetapi kondisi yang tidak memungkinkan sehingga semua pedagang yang datangnya dari danau menaruh barang jualan mereka di trotoar dekat dengan badan jalan raya.

“Sering kita mendapat sungutan juga dengan saudara-saudara pedagang yang non Papua, karena jalan masuk ke kios mereka terhalang oleh barang jualan kami,” ungkapnya.

Ia sangat berharap ada perhatian serius terhadap hal ini, sehingga ada pemerataan bagi masyarakat lokal dalam peningkatan ekonomi.

“Transportasi dari kampung di pesisir danau hingga ke pasar baru harus dua kali, lalu waktu berjualan di pasar baru hanya sampai sore, sementara di eks pasar lama ini bisa sampai malam. Oleh sebab itu, pemerintah juga harus mengantisipasi hal-hal ini dengan baik. Karena di pasar baru juga tidak ada lampu penerangan untuk masing-masing los jualan,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua Forum Kota (Forkot) Sentani, Deniks Felle, mengatakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jayapura hingga saat ini tidak begitu tegas dalam menyikapi kondisi masyarakat di kalangan bawah.

“Potensi sumber daya alam yang begitu banyak, tetapi tidak diberikan tempat yang layak sebagai tempat mereka. Awalnya, eks pasar lama Sentani mau ditertibkan dan disatukan ke pasar baru (Pasar Pharaa-Red), tetapi sampai saat ini masih begitu-begitu saja,” pungkasnya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Pergub Tender Terbatas bagi pengusaha asli Papua berlaku 1 Agustus

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua akan segera memberlakukan Peraturan Gubernur atau Pergub Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Papua dalam Rangka Memperdayakan Pengusaha Lokal. Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan Pergub itu akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2019.

Menurut Enembe, Pergub Nomor 14 Tahun 2019 itu akan menjadi aturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 (Perpres 17/2019) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Perpres itu mengatur kekhususan aturan tender atau penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa oleh pengusaha asli Papua.

Pasal 1 angka 31 Perpres 17/2019 mengatur bahwa pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan Tender Terbatas yang hanya bisa diikuti oleh pelaku usaha asli Papua. Tender Terbatas itu dapat dilakukan dalam proses pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya bernilai Rp1 miliar – Rp2,5 miliar.

Enembe menyatakan pemberlakuan Perpres 17/2019 dan Pergub Nomor 14 Tahun 2019 menunjukkan besarnya perhatian pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua dalam memberdayakan pengusaha asli Papua. Pemberdayaan pengusaha asli Papua itu diharapkan bisa mempercepat proses pembangunan di Papua.

“Kata percepatan yang termuat dalam Perpres 17/2019 perlu menjadi panduan atau petunjuk bagi kita bersama untuk segera mengambil Iangkah memberdayakan pengusaha orang asli Papua,” katanya.

Menurut Enembe, ada tiga aspek prinsip yang menegaskan kebijakan afirmatif Perpres 17/2019 bagi pengusaha asli Papua. Pertama, mekanisme Pengadaan Langsung untuk penyediaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai maksimal Rp 1 miliar atau penyediaan jasa konsultasi yang bernilai maksimal Rp200 juta.

Kedua, pengaturan Terder Terbatas yang hanya diikuti oleh pelaku usaha asli Papua. “Ketiga, pemberdayaan dalam bentuk kemitraan dan sub kontrak untuk pelaku usaha Papua yang aktif selama kurun waktu 1 tahun,” ujar Enembe.

Enembe menyebut Pemerintah Provinsi Papua sedang menyiapkan aplikasi pelaku usaha orang asli Papua. Aplikasi itu akan menjadi sistem database pelaku usaha asli Papua, dan memonitor perkembangan pelaku usaha yang ada di Papua. “Saya minta bupati dan wali kota se-Papua berperan aktif dalam memberdayakan pelaku usaha asli Papua di daerahnya masing-masing,” ujar Enembe.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Govt to start cocoa nurseries in districts

THE Highlands will be the new frontier of cocoa with the government looking at establishing a regional nursery to cater for two million cocoa seedlings for farmers in the region each year, Minister for National Planning Richard Maru says.

Maru said the government through the PNG Cocoa board would be investing in cocoa to ensure there were eight million seedlings produced and distributed to farmers every year.

In his address to cocoa farmers, exhibitors and participants during the 2019 PNG Kumul Bilong Morobe Cocoa of Excellence show in Lae on Friday, Maru said cocoa nurseries would be established in the four regions of the country.

“Currently PNG is exporting 42,000 metric tonnes and over the next five years, we should reach 100,000 metric tonnes and beyond,” he said.

“To do that would mean a lot of effort from all farmers and everyone in the sector.”

“Our government has decided to partner all districts to embark on district nurseries.

“We are building the Mamose nursery in the Sepik plains by December.

“That will produce a further two million seedlings a year, currently the whole nation depends on Kerevat for two million seeds a year.

“By April 2020, the Mamose nursery should start producing and we will increase seedlings by 100 per cent.

“We are already studying the Southern nursery in Abau and we hope to complete the nursery next year.”

Maru said the Highlands nursery would be set up in Jiwaka because the government was committed to supporting the growth of the cocoa industry and to grow the size of the export volume.

Chimbu deputy administrator (field services) Walkaima Essy, who was part of the Chimbu administration team to showcase the growth of cocoa at higher altitudes farming during the show, said Maru’s announcement was timely.

“Karimui is producing cocoa and they are the first district to grow this crop in the Highlands,” Essy said.

Source: The National PNG

Provinsi Papua dan Madang Kerjasama Sister Province

MADANG (PT) – Provinsi Papua terus berupaya mewujudkan keinginannya menjadi pintu gerbang Pasifik bagi Indonesia dan kawasan ASEAN.

Kawasan Pasifik dengan jumlah populasi sekitar 15 juta jiwa ini merupakan pasar potensial bagi Indonesia.

Demi mewujudkan keinginan itu, Pemerintah Provinsi Papua merintis melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Sister Province dengan salah satu provinsi di Papua New Guinea (PNG), yakni Provinsi Madang.

“Penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut Letter of Intent (LoI) yang kita tandatangani di Jayapura beberapa bulan lalu,” ujar Gubernur Papua, Lukas Enembe usai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) perdagangan di Smugglers Inn Resort Hotel, Provinsi Madang, PNG, Rabu, (24/7).

Isi MoU itu, jelas Gubernur Enembe, adalah Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Madang berkeinginan untuk mendorong hubungan kemitraan dan kerjasama yang baik antara kedua pihak.

Kedua provinsi mengakui pentingnya kesetaraan dan saling menguntungkan bagi kedua provinsi.

Selanjutnya, sesuai dengan hukum dan peraturan di masing-masing pihak kedua provinsi akan membangun kerjasama dalam bidang perindustrian dan perdagangan, pariwisata dan sosial budaya, infrastruktur, perhubungan.

Kemudian pendidikan dan pelatihan, kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, karantina, pertambangan, search and rescue dan bidang-bidang lainnya yang disepakati para pihak.

PNG, menurut Gubernur Enembe, adalah pasar potensial untuk komoditi pertanian dan perkebunan Indonesia.

Sebab, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan permintaan untuk makanan impor seperti biji-bijian dan daging di PNG karena meningkatnya pertumbuhan populasi, urbanisasi dan pengembangan industri dan perubahan pola makanan.

“Secara khusus, ada peningkatan bertahap dalam konsumsi beras dan telah menjadi makanan pokok di daerah perkotaan dan beberapa daerah pedesaan. Namun, sebagian besar kebutuhan beras diimpor. Diperkirakan impor beras tahunan mencapai 200.000 ton per tahun senilai lebih dari K400 juta. Kita bisa menjadi pemasok beras dan komoditi lainnya di PNG melalui kerjasama dengan Provinsi Madang,” imbuh Gubernur Enembe.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Madang, Peter Yama berharap, selain mengekspor beras, Papua juga bisa bekerjasama dalam hal alih teknologi pertanian, terutama persawahan.

Sebab, sektor pertanian menopang mata pencaharian sekitar 80 persen dari populasi di PNG.

Dari populasi ini, mayoritas adalah petani subsisten yang menanam tanaman tradisional seperti ubi jalar, talas, ubi dan sagu, sementara beberapa terlibat dalam menghasilkan tanaman komersial untuk ekspor seperti kopra, kopi, kakao dan kelapa sawit.

“Saya juga berharap Pemerintah Indonesia melalui Gubernur Enembe bisa berinvestasi di Madang. Kami punya banyak sumberdaya alam yang belum dimanfaatkan,” ujar Peter Yama.

Peter Yama juga berterima kasih kepada Provinsi Papua yang telah membantu beras sebanyak 50 ton.

Beras ini, menurut Yama didistribusikan kepada sekolah-sekolah di PNG serta salah satu pulau di Provinsi East Britain yang mengalami bencana alam gunung meletus.

Agar kerjasama ini bisa berjalan secara efektif dan efisien, kedua Gubernur sepakat untuk mendorong pemerintah negara masing-masing segera membuka akses transportasi, baik udara maupun laut berikut sarana lainnya seperti imigrasi dan karantina.

Duta Besar Indonesia untuk PNG, Andriana Supandy yang hadir dalam penandatanganan MoU mengatakan, ia telah bertemu dengan Pemerintah PNG dan mendiskusikan kemungkinan dibukanya akses udara dari Papua ke PNG.

Pemerintah PNG, menurutnya menyambut baik hal ini.

Namun karena Pemerintah PNG sendiri kekurangan pesawat, maka PNG berharap Indonesia bisa membuka jalur penerbangan dari Papua ke PNG.

“Saya bersama Gubernur Papua sudah bertemu Komisi V DPR RI untuk menindaklanjuti rencana pembukaan jalur udara ini. Salah satu maskapai milik pemerintah, yakni Citilink akan didorong untuk membuka jalur penerbangan dari Papua ke salah satu provinsi di PNG,” imbuhnya. (ist/rm)

Niat Papua jadi pintu masuk Pasifik terkendala lambannya respon Jakarta

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Lukas Enembe kembali menegaskan agar pemerintah Indonesia menetapkan Papua sebagai satu-satunya pintu masuk Indonesia dalam kerjasama ekonomi di kawasan Pasifik.

“Kalau misi ekonomi, harus ada program yang jelas, sehingga betul-betul menyentuh masyarakat Pasifik. Kalau hanya sekadar untuk menutupi isu politik, itu tidak bagus,” katanya di sela-sela acara The First Pasific Exposition yang berlangsung sejak 11-14 Juli 2019 di Auckland, Selandia Baru.

Khusus untuk Provinsi Papua, Enembe sudah mendeklarasikan Papua sebagai satu-satunya pintu masuk masyarakat ekonomi ASEAN untuk kawasan Pasifik saat kunjungannya ke Papua Nugini pada September 2018 lalu.

“Selanjutnya saya akan ke Papua Nugini untuk bertemu Perdana Menteri mereka membicarakan hal ini. Agar dia bisa menerima kami (Provinsi Papua), karena kami sudah melakukan MoU dengan beberapa Gubernur (di Papua Nugini), sehingga kami bisa menerima manfaat kepada mereka,” jelasnya, Sabtu (13/7/2019).

Enembe menjelaskan Papua memiliki produk yang cukup beragam bagi Negara tetangga di kawasan Pasifik. Selama ini, Australia yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara-negara Pasifik. Padahal produk yang dijual Australia bukan produk mereka, melainkan produk dari negara tetangga Indonesia seperti Thailand dan Vietnam.

“Kenapa tidak langsung dari Papua, Indonesia ke Pasifik. Mata rantai ini yang harus kita putuskan. Kalau dia mau ambil beras, ya dari Papua. Itu sebabnya kami mendeklarasikan Papua sebagai satu-satunya pintu Indonesia ke kawasan Pasifik,” jelasnya.

Sebagai provinsi paling timur yang berdekatan, bahkan berbatasan langsung dengan negara-negara di kawasan Pasifik, Enembe menegaskan agar Indonesia mau memberi kesempatan bagi Provinsi Papua dengan membuka semua akses agar kerjasama ekonomi tersebut dapat berjalan.

“Akses imigrasi, akses ekspor impor, semua akses,” tegasnya

Setelah pameran, akses penerbangan harus dibuka

Saat ditanya mengenai kemungkinan membuka akses penerbangan langsung dari Papua ke kawasan Pasifik, Enembe menyatakan kekesalannya.

“Saya sudah bicara berulang-ulang tetapi kerja pemerintah ini lamban-lamban, dan lamban. Pemerintah tidak serius. Mereka tidak bisa kerja seperti itu,” katanya.

Gubernur Enembe mengaku sudah berberulang kali meminta pemeritah pusat membuka akses darat, laut dan udara dari Papua ke kawasan Pasifik, tapi hingga saat ini tidak juga dilakukan.

“Setelah kegiatan seperti ini, seharusnya pintu aksesnya dibuka, agar kerjasama dapat berjalan. Pintu penerbangan cukup dari Timika ke Cairns. Dari Jayapura Ke Port Moresby. Tidak perlu harus ke Jakarta dulu, terlalu jauh!” katanya.

Selama ini, penerbangan dari Pasifik menuju Papua, dapat menggunakan dua jalur. Melalui Denpasar Bali- Australia, Atau Jakarta-Singapura. Penerbangan memutar ini tentu memerlukan biaya yang cukup besar.

Konektivitas tujuan wisata Papua-Pasifik

Hampir semua Negara Pasifik merupakan pusat pariwisata dunia. Ribuan orang dari benua Eropa, Asia maupun Amerika mengunjungi Pasifik untuk menikmati budaya dan alam Pasifik yang indah. Seperti Negara Pasifik lainnya, Provinsi Papua juga menyimpan potensi pariwisata tropis yang kaya.

“Kami akan konektivitas dengan tujuan wisata Pasifik, Papua dan Pariwisata lain di Indonesia. Dengan begitu, ekonomi Pasifik akan berjalan dengan baik. Kami akan dorong itu,” jelas Enembe.

Untuk itu, pekan ke depan, Gubernur Enembe akan menemui Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape.

“Saya sudah kontak PM Papua Nugini. Kami akan bicarakan itu. Kami harap kebutuhan Papua Nugini seperti beras, gula, dan lainnya dapat dipenuhi dari Papua,” kata Enembe.

Sebelumnya, Pada September 2018 lalu Gubernur bertemu dengan Gubernur Madang, Peter Yama dan Gubernur National Capital District (NCD), Powes Parkop untuk membicarakan kemungkinan kerjasama di bidang ekonomi dan kebudayaan.

Saat itu Gubernur Lukas Enembe dan Peter Yama membicarakan kemungkinan investasi di sektor pertambangan dan sektor lainnya.

“Saya siap memberikan kemudahan kepada pengusaha Papua seperti yang saya berikan kepada pengusaha dari Chin, Philipina dan Jepang selama ini,” kata Peter Yama saat bertemu dengan Enembe di Madang, bulan September 2018.

Peter Yama, yang juga adalah seorang pengusaha ini, juga berminat membuka jalur laut dari Jayapura ke Madang seperti yang ditawarkan oleh Pemerintah Papua dalam kunjungan ke Madang itu. Bahkan Yama bersedia memfasilitasi pengusaha-pengusaha Papua dalam mencari mitra bisnis di Madang.

Selain menjajaki peluang bisnis, Peter Yama juga berharap pemerintah Provinsi Papua bisa menyediakan guru bahasa Indonesia bagi pengusaha-pengusaha di Madang yang akan berbisnis dengan pengusaha-pengusaha Indonesia. (*)

Editor : Victor Mambor

You now pay less for internet in Papua New Guinea

By CLARISSA MOI, The National PNG

IT’S official. Internet rates for consumers using Telikom PNG and Bmobile have been slashed by between 70 and 80 per cent.

In what is a landmark moment in the telecommunication sector, Communication and Energy Minister Rainbo Paita said the lowering of internet rates would facilitate “higher and more efficient communication among our citizens”.

“We will now enjoy major reductions in fixed mobile data prices by the Kumul Telikom Holdings through its subsidiaries Bmobile and Telikom PNG,” he said.
“On average, internet prices have been reduced by 70 to 80 per cent.

“These are permanent price changes and not just a one-off campaign.

Paita said it was consistent with the Government’s plan to transform and grow the country’s economy, cultivate new practices and provide new jobs.

“This massive reduction in rates will also involve higher and efficient communication among our citizens,” he said.

Paita said information and communication technology was a cross-cutting enabler to transform the country economically. He said customers should expect continuous price reductions in all products including fixed internet services on fibre, assymetric digital subscriber line (ADSL) and fixed wireless broadband.

“This reduction should encourage more Papua New Guinea citizens to start more small medium enterprises and businesses as well as enable increased productivity for existing companies.

Telikom PNG began reducing its rates on Monday (July 1).

Bmobile began at 12:01am yesterday (July 03).

Telikom PNG’s 2GB (gigabytes) for seven days which previously cost K18 will now be K10.

Bmobile’s 150MB (megabytes) for seven days was previously K10. It will be now be 2GB for K12.

The new data rates for Bmobile are: 500 megabytes (MB) for one day for K3; 1 gigabyte (GB) for three days for K6; 2GB for seven days for K12; 10GB for 30 days for K55 and 20GB for 30 days for K150.

Telikom PNG’s new rates are: 1BG for one day for K5; 2GB for seven days for K10; 20GB for 30 days for K95; 50GB for 30 days for K230; 100GB for 30 days for K450, and 200GB for 30 days at K875. Telikom PNG’s sales and marketing manager Silas Matoli said they expected an influx of customers given the reduction in internet cost.

“With the current capacity, we are able to cater for the increased demand in bandwidth. But if there is any need, (obviously) we will go back to DataCo PNG Ltd which is the wholesale, to add on more value,” he said.

Matoli said there would be a decline in revenue to the company but they had plans to cushion that.

“We are looking at aggressively going into the market and getting all the market shares.”

More data, less cost in Papua New Guinea

By CLARISSA MOI, the National PNG

CUSTOMERS are flocking in numbers at Telkom and bmobile outlets to enjoy the reduction in internet rates, with both companies expecting an immediate surge in sales.

bmobile-Vodafone retail staff Alma Lahui at the Vision City outlet told The National that on Wednesday afternoon alone, they sold 80 Telikom PNG SIM (subscriber identity module) cards and 90 bmobile SIM cards.

“This shows how the internet pricing reduction has affected our sales,” Lahui said.
“We are also attending to a lot of customers compared to previously.”
She said sales had improved tremendously.

bmobile Waigani retail store team leader Aiavuna Walo said there was a big increase in the number of customers on Wednesday and yesterday.
She said only a few got wind of news of the lowering of the rates on Wednesday.

But yesterday, more turned up after it was extensively publicised.

Walo said since they were dealing with from both Telikom and bmobile.

Kumul Telikom Holdings Limited deputy chairman Rueben Kautu said on Wednesday that they had also expected the demand to increase and so had plans to manage it.

Communication and Information Minister Rainbo Paita, pictured, said on Wednesday the reduction of internet rates by the two companies was part of the Government’s plan to offer better services to the people.
He said it should promote “higher and more efficient communication among our citizens”.

“On average internet prices have been reduced by 70 to 80 per cent.
“There are permanent price changes and not just a one-off campaign.”
Meanwhile, Digicel, the other telecommunications company, has not changes its prices.

Senior vice-president and chief sales officer Lorna McPherson told The National that all their plans and pricings were available in their stores and on the company website for all customers to see.
She said they had no further updates.

O’Neill ready for loan inquiry

By JEFFREY ELAPA, The National PNG

FORMER Prime Minister Peter O’Neill has told Parliament that he will be the first to testify before a Commission of Inquiry into the UBS loan saga.

O’Neill welcomed the tabling of the Ombudsman Commission report on the loan by acting Speaker of Parliament Jeffery Komal yesterday.

He said that he was not part of any wrong-doing and would be the first person to testify before the inquiry that Prime Minister James Marape had announced to establish to investigate the saga.

However, the report implicated that most officials in the chain of obtaining the loan had acted wrongly or illegaly and recommended they be referred to the leadership tribunal.

Among them are O’Neill, Marape, Chief secretary Isaac Lupari, Treasury secretary Dairi Vele and other government officials, including Philip Eludeme and Wapu Sonk.

O’Neill said the Oil Search saga was not new, it had been going on since the acquisition of Origin Mineral by Oil Search.

He said Oil Search was a small company but acquired all assets owned by Origin Mineral owned by the State, making Oil Search a big company in the country, meaning that it processed all the oil-producing and gas-producing assets in the country that was held on behalf of the State.

O’Neill was referred by two former State ministers whom he had sacked from his cabinet for not following NEC decisions, but then alleged that the UBS loan was illegal.

He said NEC decisions were not made by one person, but by ministers of the State based on advice from Government officials.

“I want to assure the prime minister that he did not do anything wrong by complying with the court order that the State needed to make repayments on loan and that’s why he made the payment to repay the loan that we got from UBS,” O’Neill said.

“This came about because we needed to buy back the shares that were mortgaged to the Arabs.

“We have done so, and then, of course, today we are in the situation where these complaints are referring some leaders for their actions that they have made.

“I welcome the prime minister’s commitment to an open, transparent, public inquiry. I will be the first one to testify in that inquiry, I will be the first one because I have done nothing wrong. I have not negotiated these loans with any official with the UBS.

“These negotiations were conducted by Treasury.

“On advice given by our officials, we went ahead and made a NEC decision and that is nothing wrong with that. But I want to ask the prime minister that this inquiry should extend beyond UBS, it extends even beyond, and it must go to the root cause of this particular action that we took and that is the loan we took in IPC. The Arabs’ loan the Somare-government got from a company that was not a publicly listed company.

“It has got no transparency, no visibility and that is the cause of the situation that gave rise to securing this loan we took to buy back.
“When you talk about taking back PNG, it’s about owning assets, it’s owning resources, ownership of our country and that is precisely what we did.

“The OSL shares given away or mortgaged by the previous government and I welcome the COI and it must extend into the IPC loan as well because that is where you will find corruption.”

KAPP kabupaten dan kota didesak segera lakukan konferda

Jayapura, Jubi – Pengurus Pusat Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) meminta kepada pengurus di kabupaten/kota segera menggelar konfrensi daerah. Ini disampaikan Pengurus Pusat KAPP Musa Haluk kepada Jubi, Sabtu (1/6/2019).

“Teman-teman pengurus KAPP kabupaten yang belum Konferda segera lakukan Konferda sesuai SK mandat yang kami berikan,” katanya.

Menurut Musa pembenahan organisasi saat ini menjadi agenda utama. Ia mencatat KAPP kabupaten yang sudah melakukan konferda baru sembilan dari 42 kabupaten/kota di seluruh tanah Papua.

“Target tahun ini tahun pembenahan organisasi. Dalam waktu dekat kami akan buat konferda Yahukimo, Biak dan beberapa daerah lainnya,” katanya.

Kata Musa, sejauh ini pengurus Pusat belum bisa membantu KAPP kabupaten dalam hal finansial guna mendorong pelaksanaan Konferda.

“Sejauh ini pusat belum ada alokasi dana dari pemerintah provinsi sehingga kami tidak bisa berharap banyak. Sekalipun ada dana itu untuk pembinaan dan untuk modal usaha kaum ekonomi lemah,” katanya.

Sementara itu Abet Asmurut ketua BPD KAPP Maibrat mengajak dan mendorong kepada BPD KAPP di seluruh Provinsi Papua dan Papua Barat untuk segera melaksanakan Konferda dan pelantikan. Jika tidak maka peluang-peluang yang ada akan berlalu dan dimanfaatkan oleh orang lain yang sudah siap menjemput peluang.

“Dengan demikian untuk terwujudnya kebangkitan ekonomi dan kemandirian ekonomi, maka di butuhkan kerjasama dan meningkatkan kordinasi kerja yang baik di antara pengurus KAPP agar, orang asli Papua dapat bergandengan tangan mewujudkan Papua Bangkit Mandiri Sejahtera dan Berkeadilan di atas tanah yang sendiri,” harapnya. (*)

Editor : Edho Sinaga

Skip to toolbar