Soedarmo Nilai Perputaran Uang Di Jayapura Lebih Banyak Ke Jakarta

Soedarmo Nilai Perputaran Uang di Jayapura Lebih Banyak ke Jakarta
Soedarmo Nilai Perputaran Uang di Jayapura Lebih Banyak ke Jakarta

JAYAPURA,  – Papua.us – Penjabat Gubernur Papua Soedarmo menyoroti perputaran uang di bumi cenderawasih, khususnya di Kota Jayapura, yang justru lebih banyak dibawa ke Jakarta, setelah hanya dapat bertahan selama seminggu.

Hal ini dikutip Gubernur Soedarmo sebagaimana hasil surveri Bank Indonesia, menyikapi pertanyaan pers terkait perkembangan ekonomi Papua, pekan lalu di Jayapura.
“Kalau kita lihat perputaran ekonomi di Jayapura ini, dari survei dari BI banyak dana yang masuk ke Jayapura tapi hanya bertahan satu minggu. Setelahnya hilang. Hilang kemana? ke Jakarta,” terang dia.
Masih dikatakan, hal demikian perlu disikapi secara baik oleh para pihak terkait, termasuk kepala daerah di seluruh bumi cenderawasih, agar perekonomian bumi cenderawasih dapat tumbuh lebih baik dan maksimal.
“Sebab dengan begitu, tingkat kesejahteraan masyarakat akan bisa ditingkatkan. Karena bagaimana dapat mengangkat perekonomian bila uang yang mesti beredar di Jayapura, justru dibawa keluar,” terangnya.
Dirinya menyambut baik sejumlah kebijakan pembangunan pasar yang dilakukan pemerintah daerah, tak terkecuali program Presiden Joko Widodo, yang baru-baru ini memfasilitasi didirikannya Pasar Mama-Mama Papua.
Dimana pasar tradisional dengan konsep modern ini, diharapkan mampu menampung hasil bumi para mama-mama Papua untuk kemudian dijual kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau serta tingkat kebersihan dan mutu baik.
“Sebab dengan sebanyak-banyaknya dibangun pasar seperti ini, saya yakin kedepan akan bisa merangsang para Mama-Mama Papua untuk bisa menjual di pasar yang telah disiapkan. Dengan demikian maka diharpakan perputaran ekonomi bisa jalan lebih baik dibanding sebelumnya,” harap dia.
Pada kesempatan itu, dia mengajak masyarakat maupun pengusaha agar dapat menginvestasikan uangnya di Jayapura. Dia berharap dana yang tersebut dapat digunakan untuk menyokong pembangunan ekonomi diatas tanah ini. (DiskominfoPapua)
Bank Indonesia Bekali Pengusaha Asli Papua Permudah Dapatkan Modal Usaha

 

Pengrajin Noken, salah satu usaha kecil dan menengah di Papua. (KabarPapua.co/Katharina)
Pengrajin Noken, salah satu usaha kecil dan menengah di Papua. (KabarPapua.co/Katharina)

KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Bank Indonesia perwakilan Provinsi Papua akan melakukan pelatihan kepada pengusaha asli Papua yang tergabung dengan Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP).

Model pelatihan yang akan diberikan kepada pengusaha asli Papua ini adalah training of trainer, dikarenakan banyaknya anggota organisasi KAPP.

“Dalam waktu dekat kami akan membahasa dengan KAPP untuk jumlah anggota yang akan dilatih,” ucap Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua, Joko Supratikto, Selasa 18 April 2017.

Lanjut Joko, salah satu tugas Bank Indonesia adalah membina usaha mikro dan kecil dari dua sisi, salah satunya untuk memiliki akses terhadap pembiayaan perbankan.

Bank Indonesia juga memiliki ketentuan bahwa perbankan wajib menyalurkan kredit minimal 20 persen kepada usaha mikro dan kecil. “Disinilah Bank Indonesia juga mempunyai kewajiban melakukan pelatihan terhadap usaha mikro dan kecil itu,” jelasnya.

Tak hanya itu saja, Kepala Bappeda Provinsi Papua, Muhammad Musaad menegaskan bahwa Papua memiliki lembaga Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) yang diharapkan menjadi penghubung antara usaha kecil menengah dan perbankan. Namun, lembaga itu belum efektif melakukan tugasnya sebagai penghubung.

“Khusus untuk KAPP, Pemerintah Provinsi Papua telah menggelontorkan dana miliaran rupiah pada 2016, untuk membina anggotanya yang jumlahnya belasan ribu orang. Jika KAPP menunjukkan hasil positif, pemda pasti akan meningkatkan bantuan modal untuk usahanya,” katanya.

Sebelumnya KAPP mengklaim kesulitan mendapatkan bantuan usaha dari perbankan, terutama kepada usaha kecil dan menengah. KAPP juga meminta adanya pelatihan bagi usaha kecil dan menangah, agar dapat dipercaya oleh perbankan dalam peminjaman modal usaha. *** (Syahriah)

22 Mei 2016 18:59 WIB

Metrotvnews.com, Jayapura: Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Joko Supratikto mengungkapkan bahwa sektor pangan memiliki potensi terbesar dalam dunia kewirausahaan di Papua.

“Kita lihat hampir semua barang di pasok dari Jawa. Kewirausahaan itu kan tidak hanya terbatas pada pembuatan barang jadi, bisa juga di bidang pertanian, termasuk juga perternakan. Sektor pangan peluangnya besar,”

ujarnya di Jayapura, seperti dikutip dari Antara, Minggu (22/5/2016).

Ia pun mengatakan kini BI tengah gencar menarik minat dari generasi muda Papua untuk mau berwirausaha agar mereka tidak hanya bisa membuat peluang bagi dirinya sendiri tapi juga dapat membuka lapangan pekerjaan.

“Kita dorong mereka sehingga nantinya setelah lulus kuliah mereka bisa menjadi wirausaha yang mandiri, tidak lagi tergantung dari lapangan pekerjaan yang ada di Papua pada khususnya, apa lagi hanya bercita-cita sebagai PNS atau anggota DPR yang jumlahnya terbatas,” jelas dia.

Menurut Joko, BI pun memiliki tugas untuk bisa menumbuhkan jumlah pelaku usaha di sektor mikro, kecil dan menengah. Oleh karena itu terdapat program untuk membina mereka yang berminat berwirausaha.

“BI juga punya kewajiban yang namanya pengembangan UMKM. Salah satunya adalah bagaimana menciptakan wirausaha, tidak hanya seminar tetapi kita akan menciptakan wirausaha mulai dari bawah, kita didik bagaimana berwirausaha, mencatat transaksi keuangan, berhubungan dengan bank, mencari modal, pengembangan usahanya dan pemasarannya,” paparnya.

Joko pun bertutur sektor UMKM adalah penggerak utama perekonomian di Indonesia, karenanya hal ini perlu terus ditingkatkan agar kesejahteraan masyarakat bisa terus bertumbuh.

“Sektor UMKM secara nasional penyumbang PDB terbesar, sekitar 76 persen yang perannya terhadap kegiatan usaha lebih dari 90 persen, sisanya perusahaan besar,” tutupnya.

“BI juga punya kewajiban yang namanya pengembangan UMKM. Salah satunya adalah bagaimana menciptakan wirausaha, tidak hanya seminar tetapi kita akan menciptakan wirausaha mulai dari bawah, kita didik bagaimana berwirausaha, mencatat transaksi keuangan, berhubungan dengan bank, mencari modal, pengembangan usahanya dan pemasarannya,”

paparnya.

Joko pun bertutur sektor UMKM adalah penggerak utama perekonomian di Indonesia, karenanya hal ini perlu terus ditingkatkan agar kesejahteraan masyarakat bisa terus bertumbuh.

“Sektor UMKM secara nasional penyumbang PDB terbesar, sekitar 76 persen yang perannya terhadap kegiatan usaha lebih dari 90 persen, sisanya perusahaan besar,” tutupnya.
(AHL)

KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua memperkenalkan kepada anak muda Papua untuk berwirausaha.

Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Universitas Cenderawasih (Uncen) Abepura diikuti oleh lebih dari 1500 mahasiswa dan masyarakat Papua.
Kegiatan ini atas kerja sama BI Papua, GenBI dan Uncen dan menghadirkan narasumber dari pengusaha-penguasah muda, diantaranya founder of Radja Cendol asal Jakarta, Danu Sofwan; Pengusaha Fashion yang juga penyangi asal Jakarta Alika, Pengusaha Noken Papua, Mama Merry, akademisi Uncen dan enterpreneur, Anthonius Citra.

Dalam kesempatan ini, Kepala BI Perwakilan Provinsi Papua, Joko Supratikto menyebutkan jiwa usaha muda berperan penting menggerakan perekonomian di Papua. Data yang dimiliki BI, baru ada 50-an ribu pengusaha muda di Papua.

“Setelah kuliah mau jadi apa sih ? Pasti jawabnya ingin jadi pegawai negeri, dan anggota DPR. Boleh saja tapi peluang untuk menjadi PNS sedikit tapi untuk bisa menjadi pengusaha tidak ada batasan,” ujar Supratikto, Sabtu 21 Mei 2016.

Dijelaskannya, untuk bisa menjadi pengusaha tidak langsung jadi saat mulai, tapi melalui kesabaran, kemauan dan tekad yang tinggi, serta terus belajar yang merupakan kunci dari kesuksesan seorang pengusaha atau interpreneur agar berperan penting menumbuhkan perekonomian Indonesia khususnya diri sendiri.

Dalam kesempatan ini, BI Papua memperkenalkan kewenangan BI kepada seluruh peserta, yaitu mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, menjaga stabilitas sistem keuangan, menjalankan fungsi sebagai “sistem of lander”.

Kristina, (20 Tahun) mahasiswa Uncen semester VI jurusan Fisika Program studi Teknik Geofisika menyebut, acara ini sangat membantu bagi dirinya, salah satunya untuk merencanakan keuangan.

“Biar kita tau cara menyimpan uang dan menjadi pengusaha. Karena ada rasa tertarik mengenai kewirausahan, sehingga kami ikuti dan ini sangat menarik dan akan mempratekan dalam kehidupan demi meningkatkan perekonomian yang bukan saja jadi PNS,” ujar Kristina. *** (Ramah)

Ditulis oleh Srb/Papos ukuran huruf perkecil besar tulisan perbesar ukuran huruf Cetak Email Jadilah yang pertama!

JAYAPURA [PAPOS] – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Papua mendorong perbankan yang ada di Papua untuk lebih aktif menyalurkan kredit bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Ada ketentuan sifatnya “paksaan” yakni perbankan diminta menyalurkan kredit kepada UMKM termasuk di dalamnya KUR hingga mencapai target 20 persen pada tahun 2018. Tahun 2015 sudah 5 persen, tahun ini menjadi 10 persen, kemudian tahun 2018 sudah harus mencapai 20 persen. Ini ada sanksinya bila tidak diimplementasikan. Ketika bank tersebut tidak dapat menyalurkan kredit bagi UMKM yang ditetapkan oleh BI, ditambah lagi Non Performing Loan (NPL/kredit macet) lebih dari 5 persen, maka sanksinya berupa penurunan jasa giro, “terang Joko.

Joko mengatakan, banyak bank yang tidak memiliki pengalaman penyaluran kredit di sektor mikro, sehingga BI memberikan insentif berupa pelatihan kepada account officer perbankan yang tidak memiliki pengalaman di sektor itu.

Selain itu, BI juga membuka peluang kepada perbankan untuk bekerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam pengelolaan dana kredit. Hal lainnya, kata Joko, bank tidak memiliki catatan dari UMKM terkait kelayakan usaha tersebut diberi kredit. “Biasanya UMKM tidak memiliki catatan keuangan standar yang dapat membuat bank percaya pada UMKM tersebut.

Terkait hal ini, BI berupaya bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) membentuk pedoman panduan catatan transaksi keuangan yang mudah dan sederhana untuk UMKM agar dapat dipahami oleh UMKM itu sendiri dan dapat diterima oleh bank, “terangnya. “BI juga melakukan pelatihan terhadap UMKM mengenai pencatatan keuangan ini bekerjasama dengan perguruan tinggi di Papua, “tambahnya. [srb]

Terakhir diperbarui pada Kamis, 10 Maret 2016 00:25

Diposkan oleh : Dewi Wulandari on July 10, 2015 at 19:00:30 WP [Editor : Dewi Wulandari]

Jayapura, Jubi/Antara – Joko Supratikto resmi dilantik menjadi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua menggantikan Hasiholan Siahaan yang dipindahtugaskan menjadi Kepala Divisi Pengelolaan Keuangan BI.

Joko, yang sebelumnya adalah Analis Senior BI, dilantik oleh Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara, di Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua, Jayapura, Jumat (10/7/2015).

Dalam sambutannya, Mirza mengemukakan kantor perwakilan BI ke depan akan semakin berperan penting sebagai mitra strategis bagi pemerintah daerah.

“Kantor perwakilan BI, khususnya di tingkat provinsi, akan lebih fokus dan dituntut perannya dalam mendukung peningkatan perekonomian daerah sebagai bagian integral dari perekonomian nasional,” katanya.

Untuk itu, tambahnya, pemimpin kantor perwakilan BI diharapkan mampu mendukung program transformasi penguatan fungsi BI di daerah melalui implementasi fokus fungsi utama BI.

Dijelaskannya, kantor perwakilan BI harus mampu menjadi advisor bagi pemerintah daerah terkait kebijakan perekonomian daerah melalui penyusunan kajian ekonomi dan keuangan regional, lalu berperan serta dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), kemudian memberi ‘advice’ dan konsultasikan isu ekonomi kepada pemerintah daerah.

Mirza menambahkan kantor perwakilan BI harus mampu melaksanakan kegiatan surveilancce keuangan daerah, antara lain melalui penyusunan kerangka surveilance, penyusunan informasi mengenai aset dan kewajiban finansial sektor korporasi dan rumah tangga di daerahnya, serta menjalin koordinasi dengan institusi yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah.

BI di daerah, katanya, juga dituntut mengumpulkan data dan survei yang diperlukan dalam perumusan kebijakan BI di pusat dan di wilayah, termasuk fiskal UMKM dan hubungan investor. (*)

Galih Kurniawan, Kamis, 04/12/2014 10:22 WIB

Bisnis.com, MANOKWARI–Transaksi keuangan di wilayah Papua Barat selama ini tergolong lambat karena harus menunggu kiriman uang dari Papua terlebih dahulu.

Seiring pembukaan kantor perwakilan BI di Manokwari, transaksi keuangan di wilayah Papua Barat diharapkan bisa berlangsung lebih lancar.

Bank Indonesia resmi membuka kantor perwakilan baru di Manokwari, Papua Barat, Kamis (4/12/2014).

Peresmian kantor perwakilan BI tersebut dilakukan Gubernur Bank Indonesia Agus D.W Martowardojo, dan dihadiri Gubernur Papua Barat Abraham O. Atururi serta sejumlah pejabat BI maupun Pemprov Papua Barat.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat akan melayani penukaran, penarikan, dan penyetoran uang oleh perbankan maupun masyarakat umum. Bank Indonesia juga akan memfasilitasi pertukaran warkat kliring antarbank.

Ke depan kantor perwakilan tersebut diharapkan dapat mendukung transaksi kliring maupun Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) secara penuh.

Dalam pidato sambutannya Agus mengatakan Indonesia harus melakukan reformasi struktural demi mengantisipasi tantangan ke depan.

Menurutnya BI akan memfasilitasi lingkungan yang kondusif dalam hal stabilitas ekonomi dan sistem keuangan.

“Kami juga akan mendorong akselerasi struktural melalui sinergi dengan pemerintah daerah, salah satunya melalui kehadiran BI di berbagai wilayah,” katanya.

Agus meyakini ekonomi Papua akan tumbuh signifikan jika pembangunan infrastruktur terus dilakukan.

Dia menuturkan pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada triwulan III/2014 mencapai 6,4%, lebih tinggi ketimbang nasional yang hanya 5%.

Gubernur Papua Barat Abraham O. Atururi mengatakan kehadiran Bank Indonesia di wilayahnya akan membantu perekonomian dan memperkuat iklim investasi.

Menurutnya selama ini transaksi kerap terhambat karena harus menunggu pengiriman uang dari Papua.

“Dengan kehadiran BI di sini penyaluran uang jadi lebih cepat,” katanya.

Apps Bisnis.com available on:
Editor : Saeno

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Rabu, 21 Agustus 2013 | pukul 01.05 WIT, bisnis.PAPUA.us

KOTA JAYAPURA – Beberapa indikator perbankan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada triwulan II/2013 tumbuh signifikan, sekalipun tingkat LDR masih jauh dari standar bank sentral.
“Fungsi intermediasi perbankan terlihat cukup meningkat seperti tercermin dari pertumbuhan dana pihak ketiga di sisi pasiva perbankan yang tumbuh sebesar 11,68% (yoy),”
ungkap Kepala Perwakilan BI Papua dan Papua Barat Hasiholan Siahaan, Sabtu (17/08/2013).

Sementara itu, penyaluran pinjaman oleh perbankan tumbuh 31,10% (year on year) dan mendorong meningkatnya loan to deposit rate (LDR) perbankan menjadi 59,73% (yoy) pada triwulan II/2013 dari 58,01% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Namun demikian, tambah Hasiholan dalam Kajian Ekonomi Regional Provinsi Papua dan Papua Barat Triwulan II/2013, LDR tersebut masih jauh dari range minimal 78% yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Secara umum, total aset perbankan di dua provinsi paling timur itu umbuh 9,20% (yoy) menjadi Rp48,48 triliun, terutama disumbang oleh tingginya pertumbuhan kredit sebesar 31,10% (yoy) menjadi Rp22,85 triliun.

Kredit konsumsi dan modal kerja menjadi porsi terbesar dalam kredit yang diberikan dengan total share mencapai 84% dan masing-masing tumbuh 41,01% (yoy) jadi Rp10,45 triliun dan 18,92% (yoy) menjadi Rp8,89 triliun.

“Walaupun share kredit investasi masih relatif lebih kecil, namun sektor ini mengalami pertumbuhan yang cukup besar yakni 38,02%,” ungkap BI.

Pertumbuhan kredit itu masih diimbangi oleh kualitas pinjaman yang cukup berkualitas, tercermin dari rendahnya kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) sebesar 1,83%, di bawah batas maksimum 5%.

Apabila dilihat dari segi nominal kredit macet, terjadi peningkatan 72,44% (yoy) menjadi Rp417 miliar per akhir triwulan II/2013 dibandingkan posisi yang sama tahun lalu sebesar Rp242 miliar.

Pada sisi pasiva, peningkatan dana pihak ketiga (DPK) menjadi Rp38,25 triliun per akhir triwulan kedua terutama disumbang oleh peningkatan deposito dengan pertumbuhan sebesar 29,11% (yoy) menjadi Rp7,7 triliun.

Diikuti oleh pertumbuhan tabungan sebesar 11,53% (yoy) menjadi Rp15,29 triliun, serta giro yang naik sebesar 4,69% (yoy) menjadi Rp15,26 triliun.

Menurut BI, rendahnya pertumbuhan giro terutama disebabkan oleh belum cairnya dana perimbangan pemerintah pada triwulan laporan.

Peran BPD

Khusus di Provinsi Papua, total aset perbankan mencapai Rp37,92 triliun per akhir Juni 2013. Dari jumlah itu, bank umum milik pemerintah masih dominan dengan pangsa 81%.

Diikuti bank umum swasta nasional dan BPR dengan pangsa 19% dan total aset masing-masing Rp6,72 triliun dan Rp547 miliar.

BI menegarai tingginya dominasi bank pemerintah karena besarnya dana APBD dan Dana Otonomi Khusus bagi Pemerintah Daerah Papua yang ditempatkan pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua.

“Persiapan PT. BPD Papua menjadi bank regional champion (BRC) masih berjalan dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah besarnya dana penempatan milik (giro) Pemda di BPD yang mencapai lebih dari 50% dari DPK-nya,”

tulis BI dalam laporan triwulanan.

Dari segi jaringan kantor, tambah BI, Bank Papua telah mampu memerankan fungsinya sebagai bank regional champion di wilayahnya.

BI menggarisbawahi peran intermediasi perbankan di wilayah Papua masih belum optimal sebagaimana tercermin dari LDR yang hanya 57,71%.

Terbatasnya jumlah usaha baik UMKM maupun usaha besar di Papua menjadi salah satu penyebab rendahnya daya serap dunia usaha terhadap kredit perbankan.

Selain itu, tulis BI, jaringan kantor perbankan dengan tingkat tertinggi adalah kantor wilayah (3 bank umum) serta satu bank umum (BPD) ditengarai menjadi salah satu penyebab rendahnya LDR.

“Level jaringan kantor yang semakin kecil menunjukkan kewenangan pemberian kredit yang juga lebih kecil. Selain itu, rendahnya entrepreneurship yang diperkirakan hanya sekitar 0,20% dari seluruh Penduduk Papua juga ikut menjadi penyebab rendahnya LDR di Papua,”

ungkapnya. [Bisnis]
this article is posted on www.papua.us

Skip to toolbar