TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Papua Lukas Enembe menyambut baik penandatanganan perjanjian antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika mengenai divestasi saham PT Freeport Indonesia.

Dari perjanjian tersebut, nantinya ketika pemerintah pusat sudah mendapat 51 persen saham Freeport, 10 persennya akan jadi hak pemerintah di Papua.

Papua Dapat 10 Persen Saham Freeport, Ini Kata Gubernur Lukas Enembe
Papua Dapat 10 Persen Saham Freeport, Ini Kata Gubernur Lukas Enembe

“Ini kan sejak Freeport ada di Papua, baru kali ini pemerintah beri kepercayaan kepada rakyat. Itu yang utama dan harus dibanggakan,” kata Lukas usai acara penandatanganan perjanjian di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (12/1/2018).

Baca: Pemerintah Provinsi Papua Dapat 10 Persen Saham Freeport

Lukas menyebutkan, nantinya porsi 10 persen saham Freeport yang mereka miliki akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sana bersama dengan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). PT Inalum ditunjuk oleh pemerintah untuk proses divestasi melalui mekanisme korporasi tanpa membebani APBN dan APBD.

 Menurut dia, nama BUMD yang akan mengelola 10 persen saham Freeport adalah PT Papua Divestasi Mandiri. BUMD itu baru saja dibentuk berdasarkan poin dalam peraturan daerah (perda) yang dibuat khusus untuk mengatur hal tersebut.

Dalam waktu dekat, Pemprov Papua bersama Pemkab Timika dan PT Inalum berencana membahas secara teknis pengelolaan 10 persen saham Freeport yang akan menjadi hak mereka.

Secara umum, porsi 10 persen saham itu akan dipakai untuk kepentingan masyarakat di Papua, terutama pemilik hak kawasan adat serta mereka yang terdampak kegiatan Freeport selama ini.

Acara Sosialisasi dan Pembinaan BUMD dan Anak Perusahaan Daerah di Jayapura, Rabu (19/4/2017) -Jubi/ Sindung Sukoco.
Acara Sosialisasi dan Pembinaan BUMD dan Anak Perusahaan Daerah di Jayapura, Rabu (19/4/2017) -Jubi/ Sindung Sukoco.

Jayapura, Jubi – Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Papua Ribka Monim meminta BUMD di Papua tidak menjadi beban Pemerintah Provinsi Papua.

“Jangan sampai ada beban Provinsi, sangat penting membuka wawasan mereka dan ini menjadi evaluasi bagi mereka,” ujarnya kepada Jubi, Rabu (19/4/2017).

Ribka mengakui, dari seluruh BUMD di Pemprov Papua sebagian besar tidak memberikan pemasukan atau deviden kepada Pemprov Papua.

“Mereka banyak merugi, kecuali Bank Papua ya, PD Irian Bhakti, Percetakan Rakyat, dan sebagainya,” ujarnya

Menurut Ribka, upaya sosialisasi dan pembinaan BUMD dan anak-anak perusahaan yang dilakukan bironya sangat penting.

“Ada manfaat bagi mereka sehingga jadi evaluasi, itu sebabnya kami harapkan materi bisa membangun dan membuka pola pikir dan semangat untuk lebih menggali bisnis plan agar menjadi kebutuhan masyarakat, jika mereka hanya bisa duduk bagaimana meraka bisa membuktikan,” katanya.

Ia tak memungkiri ada rencana pergantian manajemen BUMD melalui RUPS jika itu diperlukan untuk pencapaian target pemasukan kepada PAD Papua.

“Kalau memang tidak bisa kerja baik, kita akan adakan RUPS sehingga pergantian pemain dan memilih pekerja profesional, kita tidak bisa menunggu hanya begini-begini saja,” tegas Ribka.

Sementara itu, staf Irian Bhakti Mandiri, Sonny mengakui dua manfaat besar adalah agar dapat mengembangkan kemampuan BUMD untuk mampu berbisnis sesuai bisnis core masing-masing dan keterlibatan pemerintah daerah mendorong untuk perkembangannya yang lebih signifikan.

“Mungkin ada dua manfaat, bagi BUMD dan Pemerintah, diakui perusahaan yang aktif di Irian Bhakti Mandiri hanya Percetakan Rakyat Papua dan Lintas Papua (pelayaran-red),” ujarnya. (*)

Skip to toolbar