TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA РGubernur Papua Lukas Enembe menyambut baik penandatanganan perjanjian antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika mengenai divestasi saham PT Freeport Indonesia.

Dari perjanjian tersebut, nantinya ketika pemerintah pusat sudah mendapat 51 persen saham Freeport, 10 persennya akan jadi hak pemerintah di Papua.

Papua Dapat 10 Persen Saham Freeport, Ini Kata Gubernur Lukas Enembe
Papua Dapat 10 Persen Saham Freeport, Ini Kata Gubernur Lukas Enembe

“Ini kan sejak Freeport ada di Papua, baru kali ini pemerintah beri kepercayaan kepada rakyat. Itu yang utama dan harus dibanggakan,” kata Lukas usai acara penandatanganan perjanjian di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (12/1/2018).

Baca: Pemerintah Provinsi Papua Dapat 10 Persen Saham Freeport

Lukas menyebutkan, nantinya porsi 10 persen saham Freeport yang mereka miliki akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sana bersama dengan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). PT Inalum ditunjuk oleh pemerintah untuk proses divestasi melalui mekanisme korporasi tanpa membebani APBN dan APBD.

 Menurut dia, nama BUMD yang akan mengelola 10 persen saham Freeport adalah PT Papua Divestasi Mandiri. BUMD itu baru saja dibentuk berdasarkan poin dalam peraturan daerah (perda) yang dibuat khusus untuk mengatur hal tersebut.

Dalam waktu dekat, Pemprov Papua bersama Pemkab Timika dan PT Inalum berencana membahas secara teknis pengelolaan 10 persen saham Freeport yang akan menjadi hak mereka.

Secara umum, porsi 10 persen saham itu akan dipakai untuk kepentingan masyarakat di Papua, terutama pemilik hak kawasan adat serta mereka yang terdampak kegiatan Freeport selama ini.

Fitri Sartina Dewi Sabtu, 07/05/2016 22:18 WIB

Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengimbau para bupati baru untuk tidak menambah Peraturan Daerah yang dapat menghalangi arus investasi ke daerahnya.

Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia Andi Rukman Karumpa mengatakan Kadin mendorong pemerintah untuk membuat peraturan daerah (perda) baru yang bisa mendukung paket deregulasi pemerintah pusat.

“Kadin mengimbau agar semangat deregulasi dari Jokowi-JK ini mampu diterjemahkan ke bawah, yakni minimal tidak menambah perda-perda yang berpotensi menghambat paket deregulasi,” kata Andi dalam keterangan resmi yang diterima, Sabtu (7/5/2016).

Andi, yang juga Sekjen Gapensi, ini mengimbau agar pemda kabupaten tidak membuat kebijakan yang anomali. Di satu sisi menggembar-gemborkan untuk menarik investasi, tetapi disisi lain membuat kebijakan yang menolak bahkan mengusir investasi yang sudah ada.

Menurutnya, saat ini perda penghambat investasi sudah terlalu banyak. Oleh sebab itu, Pemda diminta untuk tidak menambah Perda yang dinilai bermasalah.

“Bila negara ingin sukses mendorong pesatnya investasi, maka sebaiknya pemda tidak menambah perda-perda bermasalah,” ujarnya.

Saat ini, ungkap Andi, pemerintah menginventarisir sebanyak 3.000 perda bermasalah dan penghambat izin investasi di daerah. Targetnya pada awal Juni, perda-perda itu sudah selesai dievaluasi, termasuk aturan perizinan di sektor energi.

Pemerintah pusat sudah memberi contoh dengan membatalkan atau menghapus 270 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) bermasalah.

Dia mengungkapkan, Perda yang bermasalah tak hanya menghambat investasi, tetapi juga menghambat gerak cepat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan oleh negara untuk meningkatkan pelayanan kepada publik.

“Misalnya PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). PLN ini kan ditugaskan oleh negara melayani publik akan kebutuhan listrik. Faktanya, ada gerak-gerik PLN dibatasi oleh banyaknya perizinan, aturan, dan prosedur di pemerintah daerah itu sendiri. Tidak hanya PLN, bank-bank BUMN juga masuk ke suatu daerah tidak begitu mudah,” ungkapnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo telah mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid XII. Presiden memberikan fokus untuk memperbaiki tingkat kemudahan berbisnis di Indonesia (ease of doing business/EODB) yang saat ini berada pada peringkat ke-109 dari 189 negara sebagaimana survei yang dilakukan oleh Bank Dunia.

Dibandingkan negara-negara lainnya di Asia Tenggara, Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan Singapura yang berada pada posisi 1, Malaysia pada posisi 18, Thailand di posisi 49, Brunei Darussalam posisi 84, Vietnam posisi 90 dan Filipina posisi 103.

Presiden Jokowi dalam beberapa rapat kabinet terbatas menekankan pentingnya menaikkan peringkat EODB atau Kemudahan Berusaha Indonesia hingga ke posisi 40.

Oleh sebab itu, Andi mengungkapkan Kadin menilai diperlukan adanya sejumlah perbaikan dari aspek peraturan maupun prosedur perizinan dan biaya, agar peringkat kemudahan berusaha di Indonesi, terutama bagi UMKM, semakin meningkat.

SELASA, 18 JUNI 2013 | 14:46 WIB, TempoInteraktif

TEMPO.CO, Jakarta – Empat perusahaaan pelat merah menjajaki kerja sama dengan pemerintahan Papua Nugini. Keempat BUMN tersebut adalah PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Pertamina (Persero).

“Belum konkret,” kata Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan di Jakarta, Selasa 18 Juni 2013. “Kami kirim delegasi ke sana. Ini belum detail. Ini kan baru pertemuan dengan Perdana Menteri.”

Papua Nugini, menurut dia, memiliki prospek ekonomi yang sangat menjanjikan. “Ekonomi di sana tumbuh hingga 9 persen,” katanya.

Dahlan menerangkan, Garuda akan menjajaki bisnis penerbangan sedangkan PLN akan menyalurkan listrik. Adapun Pertamina ingin berekspansi di sektor petrochemical. “Masih mencari prospek yang bisa dimasuki,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia dan Papua Nugini menandatangani nota kesepahaman mengenai perjanjian ekstradisi kedua negara di Istana Merdeka pada Senin 17 Juni 2013. Nota yang ditandatangi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin ini adalah bagian dari 11 nota kesepahaman dalam kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Papua Nugini Peter O’Neill dan delegasinya.

“Kami juga sepakat bekerja sama di bidang hukum, agar kedua negara bisa menegakkan hukum atas negaranya masing-masing. Oleh karena itu, kerja sama di bidang ekstradisi ini menjadi sangat penting,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat konferensi pers usai penandatangani nota kesepahaman di Istana Merdeka, Senin, 17 Juni 2013.

ANANDA PUTRI

Skip to toolbar