Ini pesan Gubernur Mandacan kepada pengusaha OAP

Tatap muka ratusan pengusaha OAP bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat - Jubi/Hans Arnold Kapisa
Tatap muka ratusan pengusaha OAP bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat – Jubi/Hans Arnold Kapisa

Manokwari, Jubi – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengatakan pembagian paket proyek kepada pengusaha Orang Asli Papua (OAP) belum maksimal merata, karena Pemerintah Provinsi Papua Barat belum memiliki data lengkap jumlah pengusaha OAP.

“Tahun ini memang belum maksimal pembagian paket proyek khusus untuk pengusaha OAP di Papua Barat, karena data pengusaha OAP belum lengkap kami terima,” ujar Mandacan, saat tatap muka bersama ratusan pengusana OAP di kantor Gubernur Papua Barat, Rabu (12/9/2018).

Dikatakan Mandacan, draf pembagian paket proyek untuk pengusaha OAP di Papua Barat telah disiapkan. Diharapkan tahun 2019 sudah bisa berjalan. Tahun ini Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan Rp 660 miliar di setiap OPD (organisasi perangkat daerah) termasuk Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk paket pekerjaan dibawah Rp 500 juta untuk menjawab aspirasi pengusaha OAP.

Lebih lanjut dikatakan Mandacan, data sementara yang diterima, pengusaha OAP di Papua Barat saat ini sebanyak 2.366. Paket pekerjaan yang tersedia saat ini sebanyak 2.281 paket diluar dari 119 pengusaga non OAP yang sudah diserahkan terlebih dahulu oleh beberapa OPD.

“Dalam waktu dekat, kami akan sesuaikan untuk bisa menjawab semua pengusana OAP. Kita berusaha agar 2019 harus lebih baik dari tahun ini. Karena yang penting adalah data, supaya kita melangkah maju,” ujar Mandacan.

Untuk saat ini, kata Mandacan, paket pekerjaan dan nilai yang disiapkan untuk pengusaha OAP yaitu dibawah Rp 1 miliar, bisa dengan penunjukan langsung.

“Diatas Rp 1 miliar sampai Rp 2,5 miliar akan melalui proses lelang tapi khusus untuk pengusaha OAP, untuk bidang non-konstruksi (pengadaan). Sedangkan proyek dengan nilai Rp 1 miliar sampai Rp 5 miliar untuk konstruksi, OAP sendiri yang harus berjuang. Proyek diatas Rp 5 miliar terbuka untuk umum. Ini yang sementara kita siapkan,” ujar Mandacan.

Mandacan juga beri peringatan dan langsung mengevaluasi sejumlah OPD yang lebih dulu melakukan pelelangan paket proyek atau melakukan penunjukan langsung.

“Saya bahkan sudah empat kali ingatkan OPD supaya tidak cepat-cepat melakukan pelelangan. Tapi ini akan jadi catatan penting saya untuk saya evaluasi beberapa OPD itu,” ujar Mandacan. (*)

Yoman Proyek GEL harus dirasakan seluruh pengusaha Papua

Jayapura, Jubi – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua, Gerius One Yoman mengatakan ke depan pihaknya akan lebih selektif membagi paket-paket pekerjaan Golongan Ekonomi Lemah (GEL) ke setiap pengusaha Papua.

“Saya akan bentuk tim sesuai bidang masing-masing, tugasnya turun lapangan dan mengecek setiap apa yang akan dikerjakan. Jadi pekerjaan harus sesuai dengan gambar dan lokasi,” kata Yoman kepada wartawan, di Jayapura, Senin (11/9/2018).

Agar GEL ini benar-benar mengakomodir semua pengusaha asli Papua, dirinya akan berkoordinasi dengan masing-masing kepala bidang, merapikan seluruh profil yang masuk. Jika semua sudah memenuhi syarat, maka akan ditindaklanjuti.

Di samping itu, ke depan pihaknya akan menerapkan aturan yakni perusahaan ataupun orang yang sudah memeroleh proyek GEL tahun ini, maka tahun berikutnya tidak bisa dapat lagi.

“Papua ada 29 kabupaten/kota, saya harap perusahaan ataupun orang yang mendapat proyek GEL ini bergantian. Jika di tahun ini perusahaan A sudah dapat pekerjaan, maka di tahun berikutnya tidak boleh dapat lagi,” ujarnya.

Mengenai proyek GEL 2018, pihaknya sedang merapikan sesuai aturan administrasi. Agar masyarakat, khususnya pengusaha asli Papua yang sepenuhnya menaruh harapan pada pekerjaan ini bisa terakomodir seluruhnya.

“Saya kira di sisa waktu empat bulan ini semua bisa terlaksana,” kata Yoman.

Menyinggung pembangunan patung Yesus- salah satu target gubernur yang sampai saat ini belum tercapai – dirinya mengaku akan mempelajarinya lebih jauh lagi, mengingat ia masih tergolong baru di PUPR.

“Saat ini saya akan fokus pembenahan internal dulu, apalagi soal kesejahteraan pegawai. Setelah itu baru akan mempelajari pekerjaan-pekerjaan apa saja yang masih belum terlaksana,” ujarnya.

Secara terpisah, salah seorang pengusaha GEL asal Kota Jayapura yang enggan namanya disebutkan, mengaku sangat menaruh harapan besar kepada pimpinan Dinas PUPR yang baru.

Sebab kata ia, penantian ratusan pengusaha Papua terhadap pekerjaan GEL ini sudah dinanti-nantikan sejak 2017 lalu. Namun sampai saat ini belum juga terwujud.

“Kami harap tidak ada penundaan lagi di tahun ini. Memang ada kabar ke depan paket-paket GEL akan dirapikan oleh pimpinan baru, bagi kami itu tidak masalah, asalkan apa yang pengusaha Papua inginkan bisa terwujud, apalagi dananya sudah ada,” katanya. (*)

Yoweni dikukuhkan memimpin KAPP

Ketua Umum Terpilih KAPP Pusat Merry C Yoweni berpose bersama usai dikukuhkan secara adat di Sentani pada Rabu (7/1). Jubi/ist
Ketua Umum Terpilih KAPP Pusat Merry C Yoweni berpose bersama usai dikukuhkan secara adat di Sentani pada Rabu (7/1). Jubi/ist

Jayapura, Jubi -Pemimpin suku atau Ondoafi  wilayah Saireri mengukuhkan Ketua Umum Terpilih Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) periode 2018-2023, Merry Costavina Yoweni, sebelum melaksanakan tugas di Obhe Oheeiyonggi atau rumah para-para adat. Prosesi  pengukuhan bertujuan sebagai restu bagi KAPP sebagai organisasi yang diturunkan dari sisi kearifan lokal.

“Jadi kami memohon restu sebelum melaksanakan tanggung jawab dalam hal melindungi usaha orang asli Papua di atas tanah ini pada lima wilayah adat,” kata Sekretaris Panitia Pengukuhan Adat, Kristovel Mara,  kepada Jubi, (7/2/2018).

Pengukuhan secara adat dilakukan Mananwir, Kepala Suku Apolos yang mewakili wilayah adat Saireri, hal itu dilakukan meski KAPP berkantor di kawasan Mamta.

“Jadi dalam prosesi adat ini, ketua umum terpilih KAPP periode 2018 hingga 2023 menggunakan busana adat dan dikukuhkan untuk mendapat restu dari alam dalam menjalankan tugas kepemimpinannya sebagai anak tanah,” ujar Kristovel Mara,

Pengukuhan itu juga memberi makna bahwa Ketua Umum Terpilih KAPP menghargai adat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ia menyebutkan pengukuhan itu juga menggambarkan adanya pemberian tongkat komando dari adat untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam membangun ekonomi orang asli Papua.

Sebelumnya, Merry Costavina Yoweni terpilih kembali menjadi Ketua Umum Kamar Adat Pengusaha Papua Pusat periode 2018-2023 pada Konferensi III KAPP se-Bumi Cenderawasih.  “Rencananya akan dilantik oleh Gubernur Papua pada 9 Februari 2018,” katanya. (*)

Pesawat kecil menjadi satu-satunya moda transportasi yang bisa mengantar penumpang dan bama serta material dari kota ke kampung-kampung di Yahukimo. Pada gambar tampak masyarakat membawa beberapa bama yang dibeli di Jayapura ke Dekai, beberapa waktu lalu. - Jubi/Yuliana Lantipo
Pesawat kecil menjadi satu-satunya moda transportasi yang bisa mengantar penumpang dan bama serta material dari kota ke kampung-kampung di Yahukimo. Pada gambar tampak masyarakat membawa beberapa bama yang dibeli di Jayapura ke Dekai, beberapa waktu lalu. – Jubi/Yuliana Lantipo

Yahukimo, Jubi – Jumlah rute penerbangan perintis, baik untuk penumpang (orang) dan kargo gratis (free cargo), di Kabupaten Yahukimo kini bertambah lagi, dalam tahun 218. Lounching penerbangan perdananya, direncanakan dilakukan pada Kamis, 15 Februari, pekan besok.

Penambahan rute penerbangan ke kampung-kampung tersebut sebagaimana dijanjikan Bupati Abock Busup pada 20 Juni 2017 lalu. Saat itu, Abock yang menghadiri peresmian lapangan terbang perintis di kampung Supugi, distrik Werima, mengatakan, “Supaya ada rasa keadilan, kami akan berikan subsidi 23 lapter dan 18 kargo. Ini semua bertujuan untuk pembangunan daerah sampai di kampung-kampung,” kata Abock, kala itu.

Dihubungi Senin (5/2/2018) pagi, Bupati Abock Busup mengatakan, lounching perdana rute penerbangan perintis tersebut akan dilakukan pada Kamis, 15 Februari 2018. “Awalnya direncanakan tanggal 8 Februari, tapi kita munudurkan minggu depan, tanggal 15 Februari di bandara Nop Goliat Dekai,” jelasnya.

Program subsidi tersebut dibenarkan Kepala Bandara Nop Goliat Dekai, Joko Harjani, ST, di Dekai, Minggu (4/2/2018). Ia mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan beberapa persiapan menuju lounching perdana rute-rute baru penerbangan perintis di wilayah Yahukimo.

Joko menjelaskan, sebelumnya hanya ada 7 rute penerbangan perintis, kini dengan ditambah 16 rute baru, menjadi 23 rute. Sementara untuk kargo gratis, dulunya hanya ada 4 rute, sekarang setelah ditambah 14 rute, menjadi 18 rute.

“Kita berupaya di wilayah pegunungan, kita memberikan pelayanan perhatian karena mereka sudah lama tidak tersentuh oleh pembangunan jadi kita coba dari bandara ini,” kata ujar Joko, yang menerangkan, program tersebut terlaksana dengan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Kementerian Perhubungan RI.

“Intinya, ini untuk membuka keterisolasian dan memudahkan orang untuk berpergian,” lagi ucap  Kepala Bandara Nop Goliat Dekai, yang bertugas sejak tahun 2015 ini.

Berikut 23 rute penerbangan perintis untuk penumpang: Dari Dekai ke Holuwon, Anggruk, Silimo, Ninia, Sobaham, Pasema, Korupun, Ubahak, Kwelamdua, Nipsan, Wenput, Langda, Nalca, Werima/Supugi, Walma, Suru-suru, Ewer, Koroway Batu, Oksibil, Bomakia, Senggo, Herapini dan Sela.

Sedangkan untuk kargo gratis, rutenya dari Dekai ke Holuwon, Angguruk, Silimo, Ninia, Sobaham, Pasema, Korupun, Ubahak, Kwelamdua, Wenput, Langda, Nalca, Werima/Supugi, Walma, Oksibil, Herapini, Nipsan dan Sela.

Tak hanya itu, kata Joko. Pemerintah juga membuka rute interkoneksi antara kabupaten Yahukimo dengan kabupaten tetangga, yakni rute Ewer-Dekai, Oksibil-Dekai, Bomakil-Dekai, Korowai Batu-Dekai, dan Senggo-Dekai.

“Kami buat interkoneksi antara kabupaten karena di Dekai sebagai pengumpul penumpang skala kecil, sehingga dari sini bisa ke Jayapura, Wamena dan Timika,” jelasnya.

Joko mengatakan, setidaknya ada dua alasan dibukanya jalur interkoneksi Korowai Batu-Dekai. Pertama, sebagian daerah Korowai masuk dalam wilayah administrasi kabupaten Yahukimo. Kedua, sebagai alternative jalur wisatawan.

“Kalau lewat sini (Dekai), para wisatawan tidak terlalu mutar lewat Merauke, itu jauh. Tetapi kalau dari Jayapura-Dekai dan Dekai-Korowai Batu, itu lebih dekat, perjalanan lebih cepat juga untuk wisatawan.”

Hanis Kambuy, anggota DPRD Yahukimo, menilai kinerja pemerintah daerah saat ini, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat, terbilang cepat.

“Saya sangat apresiasi kerja-kerja Pemerintah daerah Yahukimo. Ini baru tahun kedua dan kita bisa lihat pekerjaan-pekerjaan besar sudah dilakukan dan sedang berjalan khususnya untuk infrastruktur jalan, sungai, dan transportasi udara. Sekarang, untuk transportasi udara, bertambah lewat program subsisi rute perintis, ini jelas sasaran untuk masyarakat di kampung-kampung jadi kami sebagai wakil rakyat sangat apresiasi,” kata Hanis Kambuy, yang juga Wakil Ketua Komisi C, yang membidangi Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Masyarakat dan Keagamaan, tersebut.

Melalui kehadiran rute penerbangan perintis dan kargo gratis tersebut, Hanis berpendapat, aktifitas perekonomian khususnya di kampung-kampung akan meningkat. (*)

Hary Tanoe Sebut Indonesia Belum Makmur Karena Anut Sistem Kapitalisme

Mustholih, Jurnalis · Rabu 21 Desember 2016, 15:43 WIB

Hary Tanoesoedibjo (Foto: Okezone)
Hary Tanoesoedibjo (Foto: Okezone)

JEPARA – Group Chairman & CEO MNC Group, Hary Tanoesoedibjo mengisi kuliah umum di Universitas Islam Nadlatul Ulama (UNISNU), Jepara, Jawa Tengah. Dalam kuliah umum yang dihadiri 1.500 mahasiswa itu, Hary Tanoe menjelaskan bahwa Indonesia belum mencapai kemakmuran usai mencapai kemerdekaan 71 tahun lalu.

Menurut Hary Tanoe, penyebab rakyat belum merasakan kemakmuran berpangkal pada sistem ekonomi kapitalis yang dianut Indonesia. Dia menuturkan aturan-aturan yang ada tidak pernah berpihak pada rakyak miskin.

“Selama ini Indonesia menganut sistem ekonomi kapitalisme. Satu peraturan dibuat sama untuk kaya dan miskin. Yang kaya makin mapan, yang di bawah ya itu-itu saja. Kapan kita jadi negara maju,” ujar Hary Tanoe.

Rencananya usai dari Jepara, Hary Tanoe akan bertolak ke Rembang, dan Pati. Di Rembang, Hary Tanoe akan melantik 294 Pengurus Ranting Partai Perindo dan menyerahkan 50 ekor kambing bagi warga di sana. Adapun di Pati, Hary Tanoe akan melantik Pengurus Ranting Partai Perindo dan menyerahkan 50 kambing bagi warga setempat.

(kha)

Dogiyai bakal bongkar kios ilegal di area publik

Sebuah kios milik pedagang yang dibangun di atas got persis tepian jalan raya di kampung Tokapo, Dogiyai – Jubi/Medsos
Sebuah kios milik pedagang yang dibangun di atas got persis tepian jalan raya di kampung Tokapo, Dogiyai – Jubi/Medsos

Nabire, Jubi – Bupati Kabupaten Dogiyai, Papua, Yakobus Dumupa, telah memerintahkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat agar membongkar sejumlah kios ilegal yang dibangun pedagang di kawasan trotoar dan daerah aliran sungai, seperti di kali Tukaa dan Tokapo.

“Saya mengimbau lewat Dinas Perindag agar kios-kios yang dibangun para pedagang di jalan dan di daerah aliran sungai harus dibongkar,” kata Yakobus Dumupa, Minggu, (28/1/2018).

Dumupa menyatakan jalan raya dan daerah aliran sungai itu fasilitas publik yang dipakai sesuai kegunaanya, yakni untuk pejalan kaki dan mengalirkan air.

Menurut Bupati Dumupa, sejak Kabupaten Dogiyai dimekarkan menjadi Devinitif, daerah ini menjadi kota kumuh dan banyak warga transmigrasi gelap. “Saya beri waktu bongkar selama dua bulan, yakni bulan Januari dan Februari 2018,” kata Dumupa menegaskan.

Ia mengancam akan mengerahkan alat berat untuk bongkar paksa jika waktu yang ia tetapkan tak kunjung ada pembongkaran. Dumupa bakal mengerahkan traktor dan bajak untuk meratakan kios para pedagang yang dinilai tidak beretika.

Pembongkaran itu sebagai langkah pencegahan agar Dogiyai tidak menjadi kota kumuh.

Sekretaris Disperindag Dogiyai, Andrias Gobay, saat dikonfirmasi Jubi mengakui segera menindaklanjuti perintah bupati dengan cara memberitahukan kepada para pedagang yang mendirikan rumah di pinggir jalan raya dan pinggir kali.  “Agar mereka dengan kesadarannya bisa membongkar sendiri,” kata Gobay.

Menurut dia, bongkar paksa segera dilakukan jika para pedagang  tak menghiraukan imbauan pemerintah daerah. Selain itu pembongkaran untuk menata   agar wajah kota Moanemani sebagai ibu kota Dogiyai menjadi bersih dan indah.

“Perlu adanya kerja sama dari warga terutama yang punya rumah atau kios di daerah itu,” katanya. (*)

Seminar dan lokakarya pembangunan Papua jadi rujukan RPJMD

Jayapura, Jubi –  Hasil kajian seminar dan lokakarya  yang membedah pembangunan Provinsi Papua bakal dibukukan dan dimasukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 -2023.

“Kegiatan bersama Uncen itu hasilnya akan menjadi masukan untuk penyusunan  Rencana RPJMD 2018 – 2023, jadi sesuai dengan kalender sudah harus menyiapkan RPJMD dalam konteks teknokratnya,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua, Muhammad Musaad usai menutup kegiatan Lokarya Identifikasi isu stategis dan solusi Pembangunan Papua, di Sasana Krida Rabu (15/11/2017).

Menurut dia, konsep dan masukan dari berbagai pihak yang diseminarkan dan lokakarya itu akan dikolaborasikan untuk pembangunan jangka menengah. “Agar program yang diturunkan bisa  lebih baik, dan ini juga termasuk dengan program Gerbang Mas,” kata Musaad, menambahkan.

Tercatat terdapat lima komponen besar yang diskusikan seputar pembangunan, meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur ekonomi dan Asersi. Sejumlah gagasan yang muncul itu di antaranya munculnya ide model pembagunan Papua berbasis spasial cultural atau  pembangunan khas Papua.

“Yang terpenting yakni pembangunan khas Papua, itu hal yang menarik, para peserta dan para antropolog termasuk ahli sosiologi menginginkan pembangunan tidak hanya dari aspek pemerintahannya tetapi juga menelusuri aspek ekologinya,” kata Musaad menjelaskan.

Staf Ahli Bidang, Pemerataan dan Kewilayahan, Bapenas, Taufik Hanafi, menyatakan rencana kerja pemerintah Provinsi PapuaTahun 2015 menjadi satu satunya program prioritas nasional.

“Tidak ada wilayah Sumatera tidak ada wilayah Jawa, Sulawesi. Papua sebagai prioritas nasional,” kata Taufik .

Ia menyebutkan banyak kemajuan yang telah dicapai, termasuk pertumbuhan ekonomi di atas rata rata nasional. Ia menyebutkan, pada tahun 2016 Papua menjadi satu satunya potensi take over kecepatan peningkatan IPM tercepat di Indonesia.

“Jadi peningkatan IPM 2016 berdasarkan data BPS ini tantangannya momentum ke depan dengan pertumbuhan ekonomi,” kata Taufik mejelaskan.

Menurut dia, pertumbuhan pendidikan, layanan kesehatan meningkat  termasuk angka kematian ibu mengalami penurunan. (*)

Ternyata angkutan udara menjadi fakktor pendorong inflasi di Papua

Banda udara Sentani di Jayapura - skycrapercity.com
Banda udara Sentani di Jayapura – skycrapercity.com

Jayapura, Jubi – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mengungkapkan kenaikan tarif angkutan udara pada Agustus 2017 menjadi salah satu pendorong utama terjadinya inflasi di Kota Jayapura sebesar 0,22 persen.

“Faktor terjadinya inflasi di Kota Jayapura adalah kenaikan harga yang cukup signifikan pada beberapa komoditi, antara lain angkutan udara, tomat sayur, cabai rawit, daging sapi, telur ayam ras dan lain-lain,” ujar Kepala Bidang Distribusi BPS Papua Bambang Ponco Aji, di Jayapura, Senin (4/9/2017).

Beberapa komoditi yang mengalami penurunan harga antara lain ekor kuning, bawang putih, cakalang, teri, gula pasir, dan lain-lain.

Ia menjelaskan dengan terjadinya inflasi di Kota Jayapura sebesar 0,22 persen, maka angka indeks harga konsumen (IHK) dari 129,59 pada Juli 2017 menjadi 129,87 ada Agustus 2017.

Dari sisi kelompok pengeluaran barang dan jasa, ada empat kelompok yang mengalami kenaikan indeks, yaitu kelompok perumahan, air, gas dan bahan bakar sebesar 0,09 persen, kelompok sandang 0,07 persen, kelompok pendidikan rekreasi dan olahraga 0,93 persen dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan lainnya 0,99 persen.

“Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan harga adalah, kelompok bahan makanan turun 0,24 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,04 persen, dan kelompok kesehatan o,01 persen,” kata dia.

Bambang menambahkan, secara umum dari 82 kota IHK di Indonesia, sebanyak 35 kota mengalami inflasi dan 47 kota deflasi.

“Inflasi tertinggi terjadi di Loksumawe (Aceh) sebesar 1,09 persen, sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Ambon 2,01 persen,” katanya. (*)

DP3A diminta mendata pekerja perempuan

lustrasi perempuan Papua - IST
lustrasi perempuan Papua – IST

Jayapura, Jubi – Dinas Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Papua, diminta untuk mendata tenaga kerja perempuan yang saat ini sudah bekerja di pemerintahan maupun swasta.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua, Lukas Enembe melalui Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Sosial dan SDM, Ani Rumbiak, saat membuka seminar kajian tenaga kerja perempuan di dunia kerja/sektor swasta, di Jayapura belum lama ini.

Menurut Enembe, pendataan terhadap pekerja maupun perempuan Papua perlu dilakukan untuk memastikan keberadaan mereka.

“Apakah sudah memiliki lapangan kerja dan sejauh mana mereka sudah bekerja, apakah sudah ada keberpihakan kepada perempuan asli Papua atau belum,” katanya.

Disamping itu, ujar ia, harus ada kajian tentang tenaga kerja perempuan, oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memberi perhatian terhadap hal ini.

“Saya tegaskan untuk Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya perempuan di dunia kerja, perlu diperhatikan, terutama menyangkut kesehatan dan keselamatan kerja  mengingat perempuan yang bekerja memiliki skill yang tentunya harus diperhatikan kesejahteraannya,” ucapnya.

Menurut ia, partisipasi, pengendalian dengan memandang gender agar tidak terjadi ketimpangan, penting untuk dilakukan.

“Poin penting adalah bagaimana kita bisa menciptakan kehidupan bagi perempuan, dalam artian pembangunan SDM harus memberi ruang yang cukup bagi kaum perempuan,” sambungnya.

“Saya harapkan dinas terkait, dalam hal ini DP3A untuk memberi pelatihan kepada perempuan asli Papua.”Mereka harus diikutkan dalam pelatihan-pelatihan maupun pendampingan-pendampingan,” tambahnya.

Dia menambahkan, sampai saat ini Pemerintah Provinsi Papua terus memberi perhatian terhadap pembangunan yang terarah yakni meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, sehingga mampu menciptakan kehidupan yang layak dan berkualitas.

“Artinya faktor pembangunan SDM harus menjadi pokok perhatian di semua sektor pembangunan tanpa membedakan jenis kelamin agar laki-laki dan perempuan mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang setara sehingga tidak terjadi ketimpangan gender,” kata Gubernur Enembe.

Secara terpisah, Diana warga Kota Jayapura mengaku pendataan terhadap perempuan sudah seharusnya dilakukan, mengingat sampai hari ini masih banyak perempuan Papua yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan.

“Memang sudah banyak perempuan Papua yang bekerja di pemerintahan maupun swasta, tapi di satu sisi juga masih banyak perempuan Papua yang hidupnya terkekang. Untuk itu, pendataan dan perlindungan terhadap perempuan harus dilakukan secara serius,” kata Diana. (*)

Wagub bersama OPD di lingkungan pemerintah Kota Jayapura membuka Festival Teluk Humbold ke-9 - Jubi/Hengky
Wagub bersama OPD di lingkungan pemerintah Kota Jayapura membuka Festival Teluk Humbold ke-9 – Jubi/Hengky

Jayapura, Jubi – Festival Teluk Humbold (FTH) bukan kegiatan hura-hura semata. Festival Teluk Humbold (FTH) harus berkualitas dan memberi outcomebagi masyarakat Port Numbay.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Provinsi Papua Klemen Tinal, di hadapan tamu undangan serta simpatisan, ketika membuka acara Festival Teluk Humbold ke-9, di pantai Wisata Hamadi, Kamis (3/8/2017).

“Kita punya komitmen sama untuk memajukan festival ini agar dapat memberi dampak untuk kehidupan masyarakat di sini. Untuk itu, melalui momentum ini kita maju bersama-sama,” kata Klemen Tinal.

Dirinya berterimakasih kepada wali kota dan jajarannya yang sudah menggagas FTH. Secara perlahan festival harus diambil alih dan dikelola oleh masyarakat dan swasta yang ada di Kotamadya Jayapura.

Untuk ke depannya Kelemen Tinal mengatakan, pemerintah dapat menjadi fasilitator. Pemerintah hanya memberi contoh dan merangsang masyarakat untuk menjadikan tanggung jawab bersama.

“Jangan setiap tahun wali kota membuat festival, pemerintah bisa menganggarkan dana untuk festival dan pemerintah hanya memberikan contoh agar ke depannya masyarakat Port Numbay sebagai subjek pembangunan, untuk mengambil alih dan membawa festival ini menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kehidupan bermasyarakat,” kata Klemen Tinal.

Ia mencontohkan, Festival Sakura di Jepang kemudian Festival Tulip di Belanda, Festival Rio de janeiro di Brasil dan yang mengelola itu bukan pemerintah malahan masyarakat. Mereka sudah merasa bagian dari dirinya.

Untuk itu ke depannya Klemen Tinal berharap, semua sopir taksi, dan masyarakat dapat diajak untuk menggunakan busana adat mereka. Seharian bisa memutar lagu Wainambey, dan hari ini dapat dijadikan hari penuh sukacita bagi mereka.

Lanjut Klemen Tinal, pemerintah kotamadya harus memikirkan inovasi bagi 14 kampung yang ada di Kota Jayapura.

“Mudah-mudahan lima tahun ke depan ini wali kota Jayapura, punya komitmen dapat menunjukkan bahwa warga sendiri yang mengelola festival ini. Jadi festival masyarakat Jayapura, bukan festival pemerintah kotamadya,” kata Klemen Tinal.

Sementara itu, Ketua Panitia penyelenggara Nurjaidin Konu mengatakan,  Festival Teluk Humbold inI akan berlangsung dari 3-7 agustus 2107 dengan melibatkan berbagai stakeholder di Kota Jayapura.

Tujuan dilaksanakan, menumbuhkembangkan dunia pariwisata di Kota Jayapura, dan memperkenalkan budaya dan destinasi wisata di Kota Jayapura. Menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Jayapura, menarik pemilik modal untuk berinvestasi di berbagai bidang khususnya dunia pariwisata.

“Yang terpenting bagaimana memberikan rasa kepercayaan diri kepada masyarakat Kota Jayapura, bahwa kami juga mampu mengolah pariwisata di Kota Jayapura. Dan juga bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Jayapura, dan untuk memeriahkan HUT RI Ke-72,” katanya. (*)

Skip to toolbar