BPS Papua lakukan Sensus Ekonomi Lanjutan

Jumpa pers yang digelar BPS Papua - Jubi
Jumpa pers yang digelar BPS Papua – Jubi

Jayapura, Jubi  Badan Pusat Statistik (BPS) Papua akan melakukan Sensus Ekonomi lanjutan terhadap 21.387 usaha  pada  1 Agustus- 30 September 2017. Sebelumnya, BPS Papua  telah melakukan sensus serupa pada 2016.

Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Papua, Bambang Ponco Aji, mengatakan akan menerjunkan 558 petugas dalam sensus lanjutan ini. Para petugas tersebut masih dalam proses pelatihan.

“Ada 21.387 usaha yang kami bidik dalam sensus ekonomi lanjutan nanti. Sensus ini bertujuan untuk mengetahui profil dan karakteristik usaha. Pertanyaan yang diajukan berbeda dibanding sensus tahun lalu,” kata Bambang, di kantornya, Selasa (1/8/2017).

Selain itu, sensus juga untuk mendapatkan data struktur pengeluaran dan pendapatan serta memperoleh gambaran permodalan di masing-masing usaha.

Dari 21.387 usaha yang disensus, terdiri atas 2.843 usaha menengah besar dan 18.544 usaha menengah kecil. Jumlah tersebut bukan jumlah keseluruhan usaha di Papua melainkan merupakan sampel.

Pihaknya mengaku telah melatih tenaga pencacah atau tenaga lapangan yang akan diterjunkan, dengan 146 orang pengawas dan 412 petugas lapangan mereka dilatih di 21 tempat pelatihan yang ada BPSnya di seluruh Papua.

Senada dengan yang disampaikan Bambang, Kepala Biro Umum BPS Pusat, Badar, mengatakan SE lanjutan kali ini dititikberatkan kepada pemilik usaha, baik kecil maupun besar.

“Ada 1.100 usaha yang spesifikasinya kecil dan menengah serta 256 usaha yang berskala besar di daerah ini yang akan didata. Fokus pendataan petugas terkait aset, omset, jumlah tenaga kerja, dan jenis usaha,” katanya.

Ia berharap pemilik usaha nanti memberikan informasi kepada petugas lapangan BPS. Pendataan ini disebutnya tak berhubungan dengan pajak.

“Pendataan ini murni untuk percepatan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, kepada para petugas yang nantinya diberikan pelatihan dalam kegiatan ini dapat mengikutinya dengan baik sampai dengan kegiatan pendataan di lapangan,” ujarnya.(*)

 

Manokwari, TP – Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan mengungkapkan Komoditi ekspor yang ada di Papua Barat, kedepan akan menjadi perhatian serius pihaknya.

“Ini menjadi program prioritas kita kedepan, berdasarkan potensi pertanian yang ada di Papua Barat ini,” ungkap Dominggus, kepada Wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (3/7).

Lanjut dia, salah satu contoh komoditi ekspor yang dimiliki Papua Barat adalah seperti buah Pala dan kelapa yang dapat diolah untuk peningkatan ekonomi rakyat.
Dikatakan Dominggus, dirinya sudah menyampaikan hal itu kepada Menteri Pertanian saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sorong beberapa waktu lalu.
Menurutnya, Menteri Pertanian akan mendorong hal itu sekaligus memberikan dukungan kepada pemerintah Papua Barat untuk mempersiapkan lahan komoditi ekspor.
Ia menegaskan, dalam waktu dekat dirinya akan memanggil para Bupati dan Walikota untuk membahas potensi pertanian dan komoditi ekspor yang ada di masing-masing daerah.

Khusus untuk Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf), dikatakan Dominggus, kedepan akan menjadi target utama pemberdayaan pertanian untuk menghasilkan sayur mayur segar, guna memenuhi kebutuhan pasar.

“Yang paling penting adalah Komitmen kita, karena Pemerintah pusat kan sudah siap untuk membantu,” tukasnya. [BOM]

JAKARTA (LINTAS PAPUA) – Circular Economy, sebuah pola ekonomi yang merupakan sebuah gerakan perbaikan dari pola ekonomi terdahulu, yang sering disebut sebagai pola ekonomi linear.

Pola ekonomi linear yang berlangsung berabad-abad ini, banyak menimbulkan timbunan sampah, karena belum menganut paham yang sering kita kenal dengan istilah 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Circular economy ini memungkinkan sebuah sumber memiliki rantai kegunaan sepanjang mungkin, dan meregenarasi sebuah produk. Konsep ini merupakan perpaduan dari teknikal dan daur biologis sebuah sumber.

Rantai penggunaan sebuah materil atau sumber diyakini mampu mengoptimalisasi koherensi ekonomi dan lingkungan hidup. Seperti yang disampaikan Christine Halim. ST, wirausahawati asal Surabaya ini, memiliki peran penting dalam memperpanjang umur dan nilai sebuah sampah kemasan plastik. Christine, dalam diskusi di Green Ramadhan menyampaikan bahwa Indonesia sebenarnya tidak kalah dalam teknologi pendaurulangan kemasan plastik, namun masyarakat memang belum teredukasi untuk memilah sampah, organik dan non organik.

Menurutnya, pemilahan ini penting, mengingat dalam proses pendaurulangan produk, biaya termahal dari sebuah proses daur ulang adalah biaya pemilahan yang harus dilakukan secara manual.

Sri Wahyuni, seorang wirausahawati, pernah menjadi Pegawai Negeri Sipil di sebuah perguruan tinggi negeri ini, telah menjelajah 323 kabupaten di Indonesia, untuk menularkan makna circular economy. Ditangan Sri, seonggok kotoran sapi memiliki nilai yang lebih tinggi.

Biogas dari kotoran sapi menjadi gagasan yang baik untuk menerangi daerah pedalaman Indonesia, dimana negara sulit menjangkau daerah-daerah tersebut.

Dalam penjelasannya Sri mengatakan bahwa dari kotoran dua ekor sapi, sebenarnya mampu menerangi dan menyalakan kompor masak satu keluarga untuk satu hari.

Satya Widya Yudha, Wakil Ketua Komisi VII, wirausaha dan usaha seperti ini sebenarnya perlu didukung dengan subsidi. Indonesia bisa menerangi wilayah terpencil dengan murah bila kita mampu melakukan circular economy ini. Namun menurut Yudha hal yang menjadi hambatan adalah undang-undang, seperti UU BUMN yang sering menjadi penghambat dibelinya energi listrik yang berasal dari komunal ini.

Dari diskusi ini disimpulkan, pentingnya dilakukan kajian dan perubahan beberapa undang-undang, sehingga listrik dan energi murah ramah lingkungan menjadi kenyataan di Indonesia. (***)

PasificPos – JAYAPURA,- Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah tersalurkan di Provinsi Papua senilai Rp 160, 34 miliar. Dari jumlah tersebut terbagi menurut skema sebesar Rp95,68 miliar atau 59,7 persen berupa pembiayaan mikro dan Rp64,66 miliar atau 40 persen berupa pembiayaan ritel.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Syarwan yang ditemui wartawan di Hotel Horisan Jayapura, mengatakan dari sektor ekonomi, penyaluran KUR 2017 di Provinsi Papua terbesar pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran yaitu senilai Rp79,78 miliar,” katanya.

Ia menjelaskan, sektor terbesar kedua yang telah tersalurkan KUR adalah sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan senilai Rp33,48 miliar.

“Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan menempati ukuran terbesar ketiga penyaluran KUR yaitu sebesar Rp14,12 miliar serta sektor Industri Pengolahan terbesar keempat penyaluran KUR yaitu sebesar Rp13,89 miliar,” ujarnya.

Sedangkan berdasarkan wilayah penyaluran, KUR terbesar berada di Kota Jayapura yaitu sebesar Rp38,94 miliar diikuti Kabupaten Nabire (Rp27,20 miliar), Keerom (Rp24,62 miliar), Merauke (Rp21,53 miliar) dan Mimika (Rp14,85 miliar).

“Selain itu masih ada Kabupaten Jayapura (Rp11,23 miliar), Biak Numfor (Rp5,73 miliar), Jayawijaya (Rp4,34 miliar), Kepulauan Yapen (Rp3,87 miliar) dan terakhir sepuluh terbesar yakni Boven Digoel (Rp1,86 miliar),” tambahnya. (Bams)

KAP Papua gabung jurus bangun ekonomi Papua

Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua ketika memberikan keterangan kepada wartawan di Jayapura, Jumat (28/4/2017) – Jubi/Hengky Yeimo
Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua ketika memberikan keterangan kepada wartawan di Jayapura, Jumat (28/4/2017) – Jubi/Hengky Yeimo

Jayapura, Jubi Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua mulai membangun ‘jurus’ baru dalam membangun ekonomi orang asli Papua.

Ketua Umum KAP Papua, Merry Costavina Yoweny dalam coffee morning dengan wartawan di Waena, Kota Jayapura, Jumat (28/4/2017) mengatakan, para pengusaha asli Papua hendaknya melupakan ego sektoral dalam membangun ekonomi di tanah ini.

“Kami satukan pikiran untuk membangun ekonomi Papua. Silakan saja teman-teman asli Papua merantau di organisasi lain, tetapi kami sebagai rumah adat tetap melayani pengusaha Papua yang membutuhkan pertongan,” katanya.

Ia mengatakan, badan usaha berbentuk manajemen disatukan pihaknya. “Senior-senior di Kadin yang sudah berhadapan dengan keadaan ekonomi, mereka siap dengan kami agar generasi muda ini tidak susah dengan kami. Dong pu (dorang punya=mereka punya) anak tidak lebih berat dari mereka,” katanya.

Diharapkan pihaknya juga memberikan informasi lowongan pekerjaan. “Jika pemerintah memberi kesempatan kita bisa share bersama. Kalau kita bicara ekonomi, kita tidak bisa bicara sektor-sektor atau kubu-kubu, karena jika demikian perekonomian tidak akan berkembang,” katanya.

Menurut dia, sebagai anak Papua, sebaiknya menyatukan perbedaan-perbedaan untuk membangun Papua. “Dari pertemuan ini kami ingin menyatukan persepsi dari semua anak asli Papua yang berkecimpung di dunia usaha,” katanya.

Wakil Ketua Umum Pengusaha Asli Papua, Melki Gopo mengatakan, orang Papua tertinggal kalau pengusaha morat-marit.

“Ini tolok ukur pemerintah lihat pengusaha. Tolok ukurnya ada di pengusaha, bertabrakan dengan regulasi. Bagaimana dengan di kampung? Kami sepakat tidak mungkin orang lain yang perjuangkan agar pemerintah membuaka peluang, dibuka organisasi membuat pengusaha lebih baik,” katanya.

Ia mengatakan, asosiasi-asosiasi pengusaha semestinya di bawah payung KAP Papua agar pemerintah tidak bingung. (*)

 

SORONG, Cahayapapua.com—– Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tahun ini menyiapkan sebanyak 300 paket pekerjaan kepada para pengusaha asli Papua di daerah tersebut. Hal ini disampaikan Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli saat sejumlah pengusaha asli Papuabertandang di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat, Selasa (28/6.

Dia menyebutkan, pemberdayaan bagi pengusaha asli Papua merupakan kewajibanya sebagaia kepala daerah. pemberdayaan pengusaha asli Papua merupakan amanat ubndang-undang otonomi khusus. Menurut dia, sudah saatnya pengusaha asli Papua berdiri secara mandiri. Ia berharap masyarakat besabar.

“Saya dan pak wakil serta sekda atas nama pemerintah Sorong Selatan, kami semua memita maaf sebesar-besarnya kepada bapak ibu yang tadi sudah menunggu cukup lama. Saya berharap bapak ibu bersabar dan berikan kami waktu dengan SKPD dan tim URP untuk duduk bersama pada hari jumat. Bapak ibu sudah bisa mendapatkan undangan, kami akan memberikan undangan secepatnya,”tegasnya.

Bupati berjanji akan memanggil seluruh SKPD dan Tim URP ia pun akan mengkroscek bila terdapat paket yang dobol ia akan mencoret. “Saya berharap semua pengusaha Asli Papua asal Sorong Selatan agar semua bisa dapat paket ini,” pungkasnya.(JOS).

Acara Sosialisasi dan Pembinaan BUMD dan Anak Perusahaan Daerah di Jayapura, Rabu (19/4/2017) -Jubi/ Sindung Sukoco.
Acara Sosialisasi dan Pembinaan BUMD dan Anak Perusahaan Daerah di Jayapura, Rabu (19/4/2017) -Jubi/ Sindung Sukoco.

Jayapura, Jubi – Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Papua Ribka Monim meminta BUMD di Papua tidak menjadi beban Pemerintah Provinsi Papua.

“Jangan sampai ada beban Provinsi, sangat penting membuka wawasan mereka dan ini menjadi evaluasi bagi mereka,” ujarnya kepada Jubi, Rabu (19/4/2017).

Ribka mengakui, dari seluruh BUMD di Pemprov Papua sebagian besar tidak memberikan pemasukan atau deviden kepada Pemprov Papua.

“Mereka banyak merugi, kecuali Bank Papua ya, PD Irian Bhakti, Percetakan Rakyat, dan sebagainya,” ujarnya

Menurut Ribka, upaya sosialisasi dan pembinaan BUMD dan anak-anak perusahaan yang dilakukan bironya sangat penting.

“Ada manfaat bagi mereka sehingga jadi evaluasi, itu sebabnya kami harapkan materi bisa membangun dan membuka pola pikir dan semangat untuk lebih menggali bisnis plan agar menjadi kebutuhan masyarakat, jika mereka hanya bisa duduk bagaimana meraka bisa membuktikan,” katanya.

Ia tak memungkiri ada rencana pergantian manajemen BUMD melalui RUPS jika itu diperlukan untuk pencapaian target pemasukan kepada PAD Papua.

“Kalau memang tidak bisa kerja baik, kita akan adakan RUPS sehingga pergantian pemain dan memilih pekerja profesional, kita tidak bisa menunggu hanya begini-begini saja,” tegas Ribka.

Sementara itu, staf Irian Bhakti Mandiri, Sonny mengakui dua manfaat besar adalah agar dapat mengembangkan kemampuan BUMD untuk mampu berbisnis sesuai bisnis core masing-masing dan keterlibatan pemerintah daerah mendorong untuk perkembangannya yang lebih signifikan.

“Mungkin ada dua manfaat, bagi BUMD dan Pemerintah, diakui perusahaan yang aktif di Irian Bhakti Mandiri hanya Percetakan Rakyat Papua dan Lintas Papua (pelayaran-red),” ujarnya. (*)

Jayapura, Jubi – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Djuli Mambaya, mengatakan, konstruksi pembangunan air bersih untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 di Tanah Papua akan dimulai tahun depan. Sementara itu, pihaknya telah mengalokasikan anggaran Detail Engineering Design (DED) saat ini.

“Kemarin saya sudah perintahkan Kabid Cita Karya untuk segera membuat desain untuk memenuhi kegiatan PON, khususnya gedung PON di Kampung Harapan. Mungkin tahun depan melakukan konstruksi terhadap pembangunan air bersih,” katanya di Jayapura, Kamis (20/4/2017).

Mambaya menjelaskan, pihaknya akan membangun saluran premier. “Jadi kalau misalnya dari PDAM kurang, maka pihaknya akan membuat sumur bor atau penyaringan dari Danau Sentani. Nanti kita akan filter lalu untuk mencukupi kebutuhan air di gedung PON 2020,” tambahnya.

Terpisah, Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum dan Ham Sekda Papua, Doren Wakerkwa meminta masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Provinsi Papua untuk melakukan sesuatu guna menunjang pelaksanaan PON di Papua.

“Jadi masing-masing SKPD/OPD harus dukung pelaksanaan PON di Papua, seperti Dinas PU, Dinas Perkebunan, Dinas Hortikultura, Kominfo maupun lainnya,” kata Doren.

Ia juga menyarankan agar masing-masing SKPD bisa membuat sesuatu seperti kaos, souvenir atau yang lainnya agar bisa dijual, mengingat anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan PON sangat besar.

“Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PON itu sebesar Rp10 triliun. Jadi saya harap masing-masing SKPD bisa mendukung dengan membuat sesuatu yang bisa dijual,” tutupnya. (*)

KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, merata dan berkualitas. FGD ini menghasilkan strategi untuk pengembangan ekonomi Papua.

Wakil Ketua KEIN, Arif Budimanta menjelaskan, strategi jangka pendek untuk pengembangan ekonomi Papua diantaranya, mengembangkan ekonomi berbasis masyarakat dan produk Papua, melalui usaha mikro kecil dan menengah dengan meningkatkan akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna.

Kemudian menarik investasi swasta untuk mengembangkan industri pengolahan Papua dengan kemudahan perizinan usaha dan penggunaan lahan.

Arif menambahkan, strategi pendek lainnya yaitu merevitalisasi industri pengolahan ikan melalui pembangunan infrastruktur yang memadai seperti kelistrikan dan cold storage, kucuran kredit, usaha pemberantasan ilegal fishing dan pendampingan nelayan untuk penggunaan teknologi budidaya maupun penangkapan ikan.

“Mendorong industri pengolahan kayu terpadu, salah satunya dengan kepastian izin pengolahan dan pengelolaan kayu dan pemberantasan ilegal logging. Juga mendorong dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan distribusi aset yang dicanangkan oleh pemerintah pusat,“ kata Arif, Selasa 18 April 2017.

Strategi jangka pendek lainnya, kata Arif, meningkatkan promosi wisata Papua dengan menempatkan promosi wisata Papua di tempat-tempat strategis, seperti bandara, memberikan insentif kepada wisatawan lokal dan mancanegara untuk mempromosikan pariwisata Papua melalui media sosial, media elektronik dan media promosi lainnya.

Lalu membuat kanal khusus untuk mempromosikan pariwisata andalan Papua berbasis web dan media sosial lainnya. Sementara jangka panjang salah satunya peningkatan akses dan mutu kualitas sumber daya manusia, “tuturnya.

Arif menegaskan, dengan melakukan seluruh strategi yang sudah disusun, maka dapat berpotensi untuk mendorong Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua meningkat sebesar 1,04 persen dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 0,02 persen. ***(Syahriah)

Jayapura, Jubi Wakil Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional, Arif Budimanta mengungkapkan perlu adanya stategis khusus untuk mendorong perekonomian daerah dan pemerintah harus membuat kebijakan dan program yang disesuaikan dengan potensi dan keadaan di daerah.

Untuk Papua, katanya, sektor di luar pertambangan dan mineral harus lebih dikembangkan, khususnya pertanian, perikanan, dan UMKM.

“Tak terlepas juga, pembangunan di Papua harus mengawinkan pendekatan teknokratik dengan pendekatan sosio-antropologis atau kekhasan wilayah komunal atau adat,” katanya pada acara Focus Grup Discussion (FGD) Regional Growth Strategy Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Tinggi, Merata, dan Berkelanjutan di Swiss-Bell Hotel Papua, Selasa (18/4/2017).

Jika ini bisa dikembangkan, lanjutnya, Papua bisa berkontribusi pertumbuhan ekonomi sesuai dengan harapan Presiden Jokowi dengan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5,1 persen seperti yang ditargetkan.

Arif menilai, kontribusi perekonomian Papua jika dikeluarkan sektor tambang dan mineral, relatif masih di atas rata-rata nasional. Tinggal bagaimana APBN dan APBD melalui Otsus dikontribusikan untuk pengembangan tenaga kompeten untuk perekonomian yang berbasis pertanian, perkebunan, dan perikanan di setiap wilayah adat yang memiliki adaptasi.

“Ini akan menjawab kebutuhan Papua setelah dana Otsus tidak ada pada 2020, sehingga Papua akan mendapat kompensasi selain dari tambang,” ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Papua Muhamad Musaad mengungkapkan, Provinsi Papua telah menegaskan bahwa pendekatan pembangunan ekonomi yang dilakukan saat ini lebih melegitimasi berbasis budaya.

“Apa yang dibawa oleh teman-teman KEIN itu sama dan sejalan, makanya kita tidak membawa komoditas-komoditas baru masuk ke Papua, tetapi mengembangkan sesuai yang ada di masyarakat dan diharapkan menjadi unggulan, kalau di Biak ya pastinya perikanan kelautan yang dikembangkan, di Jayapura atau Mamta coklat dan kelapa, di Meepago kopi, “

ujar Musad. (*)

Skip to toolbar