Negosiasi divestasi Freeport rumit, kata Sri Mulyani

akarta, Jubi – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan negosiasi divestasi saham antara PT Freeport Indonesia dan pemerintah yang pada akhirnya menghasilkan kesepakatan, prosesnya panjang dan pelik.

“Akhirnya selesai juga. Proses ini panjang, rumit dan pelik,tapi atas kerja sama banyak pihak selesai juga dengan kesepakatan yang saling menguntungkan,” kata Sri Mulyani di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Kamis (27/9/2018)

Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa dengan selesainya proses negosiasi divestasi ini,menunjukkan bahwa Indonesia tempat yang baik untuk investasi, karena antara investor dan pemerintah harus sama-sama untung.

Pada hari Kamis, di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya tercapai kesepakatan sah, saham kepemilikan mayoritas Freeport Indonesia menjadi milik pemerintah Indonesia.

“Ya, proses divestasi saham PT Freeport berarti sudah selesai, setelah ini tinggal proses administrasi saja, antara Freeport dan Inalum,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan ketika menyaksikan proses tanda tangan kesepakatan.

Holding Industri Pertambangan PT Inalum (Persero), Freeport McMoRan Inc (FCX) dan Rio Tinto, melakukan penandatanganan sejumlah perjanjian sebagai kelanjutan dari Pokok-Pokok Perjanjian (Head of Agreement) terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI) ke Inalum.

Penandatanganan itu meliputi Perjanjian Divestasi PTFI, Perjanjian Jual Beli Saham PT Rio Tinto Indonesia (PTRTI), dan Perjanjian Pemegang Saham PTFI.

Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh Direktur Utama Inalum Budi G Sadikin, dan CEO FCX Richard Adkerson, yang disaksikan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat.

Dengan demikian jumlah saham PTFI yang dimiliki Inalum akan meningkat dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen. Pemda Papua akan memperoleh 10 persen dari 100 persen saham PTFI.

Perubahan kepemilikan saham ini akan resmi terjadi setelah transaksi pembayaran sebesar 3,85 miliar dolar AS atau setara dengan Rp56 triliun kepada FCX diselesaikan sebelum akhir tahun 2018.

“Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, pemerintah akan menerbitkan IUPK dengan masa operasi maksimal 2×10 tahun sampai tahun 2041,” kata Jonan.

Selanjutnya, kewajiban PTFI untuk membangun pabrik peleburan (smelter) tembaga berkapasitas 2 sampai 2,6 juta ton per tahun akan terus dimonitor dan evaluasi perkembangannya, sehingga diharapkan dapat selesai dalam waktu kurang dari 5 tahun, kata Jonan. (*)

Papua lebih pantas dapat 40 persen saham Freeport

perjanjian kontrak kerja antara Indonesia dan Freeport beberapa waktu lalu di Jakarta (Jubi/ist)
perjanjian kontrak kerja antara Indonesia dan Freeport beberapa waktu lalu di Jakarta (Jubi/ist)

Jayapura, Jubi – Anggota Parlemen Rakyat Provinsi Papua, perwakikan adat , wilayah Meepago, John NR Gobay mengatakan 10 persen saham PT Freeport yang diberikan kepada pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika itu kurang.

“Kalau cuma-cuma, saya pikir, kami Papua bisa dapat 40 ;40; 20,”kata Gobay.

Kata dia, pemberian 10 persen itu kurang lantaran Papua bukan hanya pembeli saham. Papua adalah pemilik hak ulayat lahan yang menjadi tambang tembaga terbesar kedua di dunia itu.

“Freeport itu ada di Papua. Kita tidak usah baku tipu,”katanya ketika berbincang-bincang dengan jurnalis Jubi.

Namun demikian, dirinya memahami kekurangan itu terjadi karena masalah divestasi. Jual beli saham yang harus di lakukan pemerintah di Papua dengan PT Freeport Indonesia.

“Kan harus beli…karena divestasi saham itu kan jual beli sebagian saham,”ujar Gobay.

Peneas Lokbere, aktivis Hak Asasi manusia dari Bersatu Untuk Kebenaran menyebut pemberian 10 persen saham itu penghinaan.

“Pemilik ko tadapat sedikit. Adil kah orang yang bukan pemilik dapat banyak?”tegasnya.

Dominikus Surabut, ketua wanita adat Papua menyebut pemberian 10 persen saham itu tidak lebih dari penipuan.

“Kapitalis menipu rakyat Papua demi keuntungan lebih,”tegasnya.

Kata dia, rakyat Papua mesti dasar penipuan itu..”lawan penipuan ini. Kalau tidak, orang warga begini terus”.

Pada Januari 2018 lalu, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika, akhirnya mendapat 10 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

Sementara itu pada 12 Juli lalu, dilangsungkan kesepakatan pokok (Heads of Agreement) antara Pemerintah Indonesia bersama Freeport-McMoRan Inc, perusahaan induk dari PT Freeport Indonesia. Kesepakatan tersebut adalah bagian dari proses yang memungkinkan Pemerintah RI memiliki 51 persen saham PT Freeport Indonesia.

PT. Freeport Indonesia (PTFI) melalui pernyataan pers Riza Pratama, Vice President, Corporate Communication PT Freeport Indonesia, yang diterima Jubi Jumat (13/7/2018), menjelaskan  para pihak telah menyepakati keberlangsungan operasi PT Freeport Indonesia hingga tahun 2041 dengan mekanisme yang akan didetailkan lebih lanjut.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan, dilansir CNN Indonesia, Kamis (12/7/2018), menjelaskan bahwa kesepakatan ini akan menjadi landasan hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan Freeport Indonesia. Antara lain, terkait Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi (OP). Bukan lagi berbentuk Kontrak Karya (KK).

“Perpanjangan operasional 2 x 10 tahun akan diberikan jika Freeport Indonesia memenuhi kewajiban IUPK. Freeport Indonesia mendapat perpanjangan sampai 2041,” kata Sri Mulyani.

Nilai akuisisi saham PTFI tak sedikit, yakni mencapai US$3,85 miliar atau sekitar Rp 55 triliun (asumsi kurs Rp 14.400).

Menurut Pengamat Hukum Sumber Daya dari Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi, 51 persen saham Freeport Indonesia yang dibanderol senilai US$ 3,85 miliar kelewat mahal karena perhitungan valuasi dilakukan berdasarkan proyeksi arus kas (cash flow), termasuk investasi, hingga 2041.

Padahal, Kontrak Karya (KK) Freeport Indonesia di tambang Grasberg, Papua, akan berakhir pada 2021. Setelah itu, pemerintah berhak mengambil alih tambang tembaga dan emas itu.

“Kontrak karya Freeport kan berakhir pada 2021. Seharusnya, yang menjadi perhitungan adalah (proyeksi hingga) 2021 bukan sampai 2041,” ujarnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (12/7).(*)

Dapat Jatah dari Divestasi Freeport, Gubernur Papua: Baru di Pemerintahan Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia telah menandatangani perjanjian pengambilan saham divestasi PT Freport Indonesia (PT FI) kepada pemerintah provinsi Papua.

Suasana Penandatanganan perjanjian kerjasama pemberian saham 10 persen kepada Pemerintah Provinsi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Ignasius Jonan
Suasana Penandatanganan perjanjian kerjasama pemberian saham 10 persen kepada Pemerintah Provinsi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Ignasius Jonan

Besaran yang diberikan kepada pemerintah senilai 10 persen dari 51 persen rencana divestasi saham Freeport.

Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan dari sejak Freeportberoperasi mulai 1967 atau sekitar 50 tahun eksplorasi di Papua, baru di Pemerintahan

“Intinya bahwa kita pemerintah provinsi, kabupaten, sejak dulu eksplorasi di Papua, baru pemerintah Jokowi yang memberikan kepercayaan pada rakyat Papua,” ungkap Lukas Enembe di acara perjanjian pemberian 10 persen divestasi saham PT Freeportantara Pemerintah Pusat dan Pemprov Papua, di kantor Kemenkeu, Jumat (12/1/2018).

Lukas Enembe pun menuturkan perolehan dari Freeportmerupakan sesuatu yang sangat mereka nantikan, karena banyaknya eksplorasi yang dilakukan perusahaan asal Amerika itu di Papua.

 “Rakyat di tambang penduduk asli termasuk yang kena dampak yang harus diperhatikan,” tutur Lukas Enembe.

Nantinya mengenai mekanisme pembagian saham pemerintah Papua akan melakukan kerjasama dengan PT Inalum (Persero) selaku induk holding tambang, yang juga sebagai operator PT FI saat kelak sahamnya dikuasai pemerintah Indonesia.

Pemerintah Papua pun telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bernama PT Papua Divestasi Mandiri untuk pengambilan saham.

“Caranya seperti apa nanti mekanismenya dibicarakan. Jadi 51 persen ini gak boleh keluar dari pemerintah. Ini milik pemerintah. Negosiasi dengan perusahaan besar bagaimana kita mengatur persoalan 10 persen ini,” ungkap Lukas Enembe.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan dengan adanya pembagian saham tersebut dapat memperkuat kegiatan otonomi daerah Papua.

“Secara prinsip pemerintah itu satu arahan dari Pak Presiden, jelas untuk membangun tata kelola yang lebih efisien dalam rangka memperkuat otonomi Papua,” ungkap Tjahjo.

Sementara itu dari 10 persen besaran saham yang bakal jadi milik pemerintah Papua, 3 persen bakal diserap Pemerintah Provinsi Papua, dan 7 persen untuk pemerintah kabupaten Mimika.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Papua Lukas Enembe menyambut baik penandatanganan perjanjian antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika mengenai divestasi saham PT Freeport Indonesia.

Dari perjanjian tersebut, nantinya ketika pemerintah pusat sudah mendapat 51 persen saham Freeport, 10 persennya akan jadi hak pemerintah di Papua.

Papua Dapat 10 Persen Saham Freeport, Ini Kata Gubernur Lukas Enembe
Papua Dapat 10 Persen Saham Freeport, Ini Kata Gubernur Lukas Enembe

“Ini kan sejak Freeport ada di Papua, baru kali ini pemerintah beri kepercayaan kepada rakyat. Itu yang utama dan harus dibanggakan,” kata Lukas usai acara penandatanganan perjanjian di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (12/1/2018).

Baca: Pemerintah Provinsi Papua Dapat 10 Persen Saham Freeport

Lukas menyebutkan, nantinya porsi 10 persen saham Freeport yang mereka miliki akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sana bersama dengan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). PT Inalum ditunjuk oleh pemerintah untuk proses divestasi melalui mekanisme korporasi tanpa membebani APBN dan APBD.

 Menurut dia, nama BUMD yang akan mengelola 10 persen saham Freeport adalah PT Papua Divestasi Mandiri. BUMD itu baru saja dibentuk berdasarkan poin dalam peraturan daerah (perda) yang dibuat khusus untuk mengatur hal tersebut.

Dalam waktu dekat, Pemprov Papua bersama Pemkab Timika dan PT Inalum berencana membahas secara teknis pengelolaan 10 persen saham Freeport yang akan menjadi hak mereka.

Secara umum, porsi 10 persen saham itu akan dipakai untuk kepentingan masyarakat di Papua, terutama pemilik hak kawasan adat serta mereka yang terdampak kegiatan Freeport selama ini.

Pemprov dan tiga kementrian tandatangani kesepakatan 10 persen saham Freeport

Penandatanganan perjanjian pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen, di Jakarta, Jumat (12/1/2018) antara Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) - Jubi/Bregas M. Dewanto
Penandatanganan perjanjian pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen, di Jakarta, Jumat (12/1/2018) antara Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) – Jubi/Bregas M. Dewanto

Jakarta, Jubi – Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) menyepakati perjanjian pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen, di Jakarta, Jumat.

Penandatanganan tersebut dilakukan antara Menteri Keuangan, Menteri ESDM, Gubernur Papua, Bupati Mimika, Direktur Utama PT Inalum serta Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN mewakili Menteri BUMN.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perjanjian ini merupakan salah satu langkah strategis dalam rangka pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia.

Perjanjian ini, kata dia, juga merupakan wujud semangat kebersamaan atas seluruh jajaran pemerintah pusat serta pemerintah daerah seusai tercapainya pokok kesepakatan dengan PT Freeport Indonesia pada 27 Agustus 2017.

Dengan adanya perjanjian ini, maka Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika secara bersama-sama akan memiliki hak atas saham PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen.

“Porsi hak atas kepemilikan saham tersebut termasuk untuk mengakomodir hak-hak atas masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen dari usaha PT Freeport Indonesia,” kata Sri Mulyani.

Pengambilan saham divestasi ini, kata dia, akan dilakukan melalui mekanisme korporasi, sehingga tidak membebani APBN maupun APBD dan menjadi salah satu manfaat PT Inalum sebagai holding BUMN industri pertambangan.

Sri Mulyani memastikan seluruh proses divestasi PT Freeport Indonesia menjadi 51 persen kepemilikan peserta Indonesia sesuai komitmen Presiden harus dilakukan secara transparan, bersih dari kepentingan kelompok dan tata kelola terjaga di setiap tahapan.

“Kepada PT Inalum, saya meminta terus bekerja untuk melaksanakan proses divestasi ini hingga keseluruhan paket perjanjian ini dapat diselesaikan dengan cara profesional penuh integritas dan menjaga prinsip-prinsip good corporate governance,” ujarnya.

Pemerintah, kata dia, mengharapkan kepemilkan saham divestasi ini akan meningkatkan penerimaan negara, mempercepat hilirisasi industri tambah dalam rangka peningkatan nilai tambah, meningkatkan kesempatan kerja dan mendorong pembangunan daerah.

“Pada akhirnya, pengambilan saham divestasi tersebut akan memberikan manfaat bagi seluruh komponen bangsa, termasuk masyarakat Papua,” ujar Sri Mulyani.

Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin memastikan komitmen pembagian kepemilikan ini untuk mendorong pemerintah daerah agar dapat mempunyai saham di PT Freeport Indonesia.

Ia menambahkan Inalum akan berkerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua serta Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mencari skema pembiayaan yang sesuai untuk divestasi ini.

“Pendanaan skema ini tidak ada dari APBN dan APBD, tugas kami di Inalum adalah kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mencari pendanaan,” ujarnya.

Secara keseluruhan, pemerintah mengharapkan proses pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia harus dikawal dengan mengedepankan kepentingan nasional, masyarakat Papua serta kedaulatan NKRI dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam secara transparan dengan tetap menjaga iklim investasi kondusif.

Draf Perjanjian Induk Divestasi Saham Freeport Resmi Diparaf

Wilayah Pertambangan PT Freeport Indonesia DOK/PAPOS
Wilayah Pertambangan PT Freeport Indonesia DOK/PAPOS

JAKARTA [PAPOS] – Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Hadiyanto, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE, MM, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dan perwakilan PT Inalum (Persero) secara resmi memparaf draf perjanjian induk saham divestasi saham PT Freeport Indonesia, Selasa (5/12/2017) di Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta.

Sebelum draf tersebut dilakukan paraf terlebih dahulu dilakukan pembahasan perjanjian induk antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Inalum (Persero) ditempat yang sama.

Pembahasan yang cukup panjang tersebut dihadiri dari Kementerian Keuangan, Dirjen Perimbangan Keuangan, Pemprov Papua, Pemkab Mimika dan PT Inalum (Persero). Setelah dinilai rampung dan disepakati seluruh pasal-pasal yang berkaitan dengan draf tersebut, akhirnya diparaf sebagai draf perjanjian induk yang nantinya akan ditandatangani kembali pada 15 Desember 2017 mendatang oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Gubernur Papua, Bupati Mimika.

“Ini sifatnya sebagai draf saja untuk adanya suatu kesepakatan. Nantinya akan dilakukan seremonial penandatanganan langsung oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Papua bersama Bupati Mimika dan PT Inalum (Persero),”jelas Sekjen Kementerian Keuangan, Hadiyanto dihadapan Gubernur Papua.

Diakuinya, paraf yang dilakukan untuk draf ini tak lain dalam rangka menyamakan persepsi dan menyikapi isi dari perjanjian tersebut lebih kepada formulasi apa-apa saja yang menjadi komitmen bersama.

Dijelaskannya, dalam draf tersebut diatur secara detail tentang para pihak terkait kemudian bagaimana hak dan kewajiban serta hal-hal lainnya.

Sementara itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH mengungkapkan, draf perjanjian yang disiapkan Pemerintah Pusat ini memang sudah dibahas jauh-jauh hari dan sudah dipelajari sehingga kalaupun ada hal-hal yang perlu diperbaiki maka akan dilakukan.

Dikatakannya, isi dari perjanjian induk ini pada dasarnya menguntungkan kepada Indonesia karena 51 persen divestasi saham PT Freeport adalah milik Indonesia dimana didalamnya terdapat juga Pemerintah Provinsi Papua.

“Pada dasarnya kita sudah sepakati dan paraf. Nanti tanggal 15 Desember 2017 akan dilakukan penandatanganan perjanjian itu antara PT Freeport Indonesia, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika,”ucap Gubernur.

Mengenai divestasi saham PT Freeport Indonesia, nantinya Pemprov Papua akan mendapat jatah 10 persen dimana 7 persen akan diserahkan kepada Pemkab Mimika sehingga yang dikelola oleh Pemprov Papua sebanyak 3 persen.

Gubernur menekankan bahwa divestasi saham ini tidak boleh jatuh kepada sembarang orang tapi ini milik pemerintah dan bahkan tidak dijual kepada siapapun.

“PT Inalum (Persero) telah ditunjuk sebagai holding company untuk mengelola divestasi saham ini. Jadi kita ikuti saja,”imbuhnya lagi.

Ditempat yang sama, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE, MM menambahkan, alokasi 7 persen kepada Pemkab Mimika dari 10 persen divestasi saham untuk Pemprov Papua nantinya akan dibagi untuk masyarakat sebanyak 3 persen kemudian 3 persen untuk Pemkab Mimika sedangkan 1 persen lagi nantinya akan dikelola oleh BUMD.

Menurutnya, 1 persen divestasi saham yang dikelola BUMD tersebut bertujuan untuk menambah pemasukan kepada Pemkab Mimika. “Kami akan bentuk perusahaan daerah seperti BUMD khusus yang mengelola saham ini. Kemudian untuk 3 persen masyarakat akan diberikan kapada dua suku yang ada disana dalam bentuk yayasan untuk dikelola,”tandasnya.[tho]

Terakhir diperbarui pada Kamis, 07 Desember 2017 12:55

Kelompok Tertentu Stop Lobi Pemerintah Pusat

“Soal 10 Persen Saham Freeport”

Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH bersama Toni Wardoyo saat melakukan diskusi di DPR RI, Senin (9/10/2017).
Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH bersama Toni Wardoyo saat melakukan diskusi di DPR RI, Senin (9/10/2017).

JAKARTA,- Kepastian pemerintah pusat yang akan membagi 10 Persen dari divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada Papua, ternyata tercium ada gelagat tidak baik dari kelompok tertentu maupun golongan yang melakukan manuver untuk mendapatkan sedikit saham tersebut.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH menegaskan, tidak boleh ada kelompok tertentu maupun golongan yang akan mengurus masalah 10 persen divestasi saham tersebut dengan pemerintah pusat.

Melainkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang berada di sekitar PTFI dan masyarakat adatnya yang nantinya bakal membahas secara detail.

“Kita harap kelompok dan golongan tertentu menghentikan upaya-upaya manuver dalam masalah 10 persen divestasi saham ini. Semua satu pintu yakni melalui kami di Pemprov Papua dan sejumlah kabupaten di sekitar serta masyarakat adat,”tegas Gubernur Lukas Enembe saat melakukan diskusi di DPR RI, Senin (9/10/2017).

Gubernur Lukas mengungkapkan, pihaknya akan melakukan pembahasan secara detail bersama beberapa Bupati di sekitar PTFI dan masyarakat adat untuk bagaimana teknisnya. Artinya bahwa kalau pemerintah pusat sudah memberikan 10 persen  maka akan dibeli kemudian teknis pembeliannya akan dibahas secara detail.

Sebab, lanjutnya, pihaknya belum membahas bersama pemerintah pusat tentang bagaimana teknis pembelian saham tersebut sehingga pihaknya akan mengikuti tata cara pembelian itu apakah melalui perusahaan BUMN yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat.

“Kami akan mengikuti perkembangan bagaimana tata caranya dan akan didiskusikan secara teknis. Termasuk masalah nominal jumlah dana belum diketahui berapa. Oleh karena itu, masyarakat Papua diharapkan bisa mengikuti perkembangan masalah saham ini dan tidak perlu melakukan gerakan tambahan sebab masyarakat sudah memiliki 10 persen divestasi saham PTFI,”ujarnya.

Gubernur menambahkan sekaligus menyampaikan terimakasih kepada Komisi VII DPR RI, Presiden Jokowi dan Menteri ESDM karena sudah memperjuangkan kepemilikan divestasi saham ini. Bahkan, Gubernur mengakui bahwa kepemilikan divestasi saham PTFI ini baru terealisasi di era kepemimpinan Presiden Jokowi.

“Papua sudah cukup lama menderita. Namun di era kepemimpinan Presiden Jokowi mampu merubah Papua mulai dari harga BBM yang disamakan dengan daerah lain kemudian menurunkan harga semen di pegunungan bahkan membuka infrastruktur yang menghubungkan daerah ke daerah lain di pegunungan. Kami Pemprov Papua mendukung penuh pemerintah pusat terkait semua kebijakan untuk pembangunan Papua,”tambah Lukas.

Sementara itu, Toni Wardoyo, anggota Komisi VII DPR RI menjelaskan, PTFI telah menyepakati divestasi saham sebesar 51 persen kemudian pembangunan Smelter. Mengenai 51 persen  divestasi saham itu, Toni merincikan bahwa sebanyak 41 persen untuk pemerintah pusat dan 10 persen  untuk Papua yang akan dikelola Pemprov Papua bersama kabupaten disekitarnya termasuk masyarakat adat.

Toni menegaskan, Menteri ESDM sudah melakukan pertemuan dengan CEO Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson dan hasilnya bahwa PTFI menyatakan tetap berkomitmen pada hasil negosiasi yang disepakati dengan pemerintah Indonesia.

“Kami sudah menyepakatinya ketika pertemuan sambil makan siang antara Menteri ESDM dan Gubernur Papua yang juga dihadiri Wakil Menteri ESDM, Sekjen ESDM dan Dirjen Minerba. Jadi tidak ada masalah. Harapannya semua berjalan dengan apa adanya,”tandasnya.

Divestasi 51% Saham, Freeport Ogah Lewat Right Issue

CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam suratnya menolak divestasi saham PT Freeport lewat penerbitan saham baru (right issue) dan lebih memilih IPO. Foto/Ilustrasi
CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam suratnya menolak divestasi saham PT Freeport lewat penerbitan saham baru (right issue) dan lebih memilih IPO. Foto/Ilustrasi

JAKARTA – Induk PT Freeport Indonesia di Amerika Serikat (AS) yakni Freeport McMoran mengirimkan surat balasan kepada pemerintah Indonesia mengenai posisi pemerintah atas divestasi saham PT Freeport Indonesia. Dalam surat tersebut, Freeport menolak usulan pemerintah untuk mendivestasikan sahamnya lewat penerbitan saham baru (right issue).

Dalam surat tertanggal 28 September 2017, pemerintah menyataan bahwa divestasi harus dilakukan dengan menerbitkan saham baru yang seluruhnya akan diambil oleh peserta Indonesia. Divestasi dengan penerbitan saham baru diharapkan dapat meningkatkan jumlah saham Freeport untuk melalkukan investasi belanja modal di masa depan.

Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoran Richard Adkerson mengungkapkan bahwa, penerbitan saham baru akan menimbulkan ovekapitalisasi dan sangat tidak efisien. Freeport akan melakukan divestasi melalui penjualan saham perdana (Innitial Public Offering/IPO) yang dimiliki oleh Freeport McMoran dan perusahaan mitra join venture.

“Penerbitan saham baru akan membutuhkan invesasi yang lebih besar oleh peserta Indonesia mencapai 51% dan akan menghasilkan overkapitalisasi PTFI dan struktur modal yang tidak efisien. Freeport akan melakukan divestasi melalui penjualan saham yang dimiliki FCX dan PT mitra joint venture. Freeport akan mengkaji ulang dengan rencana pemerintah untuk mendanai modal pengeluaran,” imbuh dia.

Dalam suratnya, pemerintah juga mengharuskan Freeport untuk memberikan hak pemerintah secara keseluruhan setelah divestasi dilakukan. Hak tersebut merupakan 51% dari total produksi dari semua wilayah yang termasuk dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Selain itu, pemerintah juga mewajibkan Freeport untuk menyelesaikan perjanjian dengan Rio Tinto sebelum proses divestasi dilakukan.

Richard pun merespons bahwa pihaknya tidak masalah mengenai hal tersebut, asalkan divestasi dilakukan atas dasar nilai pasar yang wajar sampai 2041.

“Pemerintah menyetujui kesepakatan penyertaan dengan Rio Tinto. Freeport telah memberitahu Rio Tinto tentang persyaratan divestasi (berdasarkan kerangka kerja yang diusulkan) sehingga pemerintah akan memperoleh hak atas 51%  dari area produksi. Namun, Freeport dan mitranya akan melakukannya mewajibkan divestasi tersebut dilakukan atas dasar nilai pasar wajar bisnisnya sampai tahun 2041,”

tandas Richard.

(akr)
Bos Besar Freeport Kirim Surat Tolak Skema Lepas 51% Saham

Richard menyatakan, Freeport sepakat untuk mendivestasikan 51% saham berdasarkan aturan yang ditetapkan pemerintah. Namun, dia menginginkan agar divestasi dilakukan dengan menerbitkan saham perdana (innitial public offering/IPO). Foto/Ilustrasi
Richard menyatakan, Freeport sepakat untuk mendivestasikan 51% saham berdasarkan aturan yang ditetapkan pemerintah. Namun, dia menginginkan agar divestasi dilakukan dengan menerbitkan saham perdana (innitial public offering/IPO). Foto/Ilustrasi

JAKARTA – Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoran Richard Adkerson mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan. Dalam surat tersebut, dia menyatakan penolakannya atas usulan pemerintah yang menyatakan bahwa harga saham yang didivestasikan Freeport hanya menghitung nilai wajar hingga akhir masa kontrak Freeport pada 2021.

Dia mengatakan bahwa pihaknya telah menerima surat dari pemerintah terkait klausul divestasi yang dikirimkan tanggal 28 September 2017. Namun, Freeport McMoran menolak usulan pemerintah mengenai skema divestasi yang diajukan pemerintah dalam surat tersebut.

“Kami telah menerima posisi pemerintah terkait divestasi tanggal 28 September 2017. Kami sangat tidak setuju dengan pernyataan yang termasuk dalam dokumen tersebut, dan kami kirimkan tanggapan serta klarifikasi atas ketidakakuratan yang ada di dalam posisi pemerintah sebelum mengumumkan kerangka pada empat poin tersebut,” kata Adkerson dalam surat yang dikutip SINDONews di Jakarta, Jumat (29/9/2017).

Menurutnya, Freeport telah bersikap responsif atas aspirasi pemerintah untuk memiliki 51% saham. Namun, dia menginginkan agar nilai divestasi mencerminkan nilai wajar bisnis sampai 2041.

“Ada diskusi penting mengenai empat poin antara Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan CEO FCX. Freeport telah bekerja untuk bersikap responsif terhadap aspirasi pemerintah untuk kepemilikan 51%. Namun secara konsisten jelas bahwa divestasi tersebut tergantung pada transaksi yang mencerminkan nilai wajar bisnis sampai tahun 2041 dan Freeport mempertahankan kontrol manajemen dan tata kelola,” imbuh dia.

Richard menyatakan, Freeport sepakat untuk mendivestasikan 51% saham berdasarkan aturan yang ditetapkan pemerintah. Namun, dia menginginkan agar divestasi dilakukan dengan menerbitkan saham perdana (innitial public offering/IPO).

“Tidak ada kewajiban divestasi saat ini di bawah Kontrak Karya PTFI. Artikel 24 menunjukkan bahwa jika setelah penandatanganan perjanjian ini kemudian undang-undang yang efektif dan peraturan atau kebijakan atau tindakan pemerintah tidak memberatkan persyaratan divestasi dari yang disebutkan di sini, seperti kurang memberatkan persyaratan divestasi berlaku untuk para pihak dalam hal ini persetujuan,” tandasnya.

(akr)
BEI: Jika ikut divestasi, Pemprov Papua harus siap dana

Areal tambang PT Freeport Indonesia di Papua - IST
Areal tambang PT Freeport Indonesia di Papua – IST

Jayapura, Jubi – Terkait rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua yang minta divestasi saham  PT Freeport 20 persen, Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia, Kresna Aditya Payokwa, menegaskan seharusnya Pemprov segera melakukan persiapan untuk dapat mewujudkannya.

“Memang sudah diatur di UU Minerba, bahwa yang bisa ikut menyerap saham divestasi adalah BUMN sebagai prioritas pertama, prioritas kedua pemerintah maerah melalui BUMD, dan kalau tidak terserap akan diberikan kepada umum atau bisa listing di bursa efek,” ujarnya.

Iapun mengakui adanya rumor divestasi untuk dihibahkan kepada pemerintah daerah akan tetapi secara legal atau hukum, bahwa penghibahan saham tidak akan pernah terjadi.

Sehingga perlu langkah konkret untuk mempersiapkannya bagi pemerintah daerah melalui BUMD atau upaya menerbitkan surat obligasi daerah untuk bisa membeli saham.

“Kalau tidak maka akan terlambat jika tak dimulai dari sekarang sebab BUMN sendiri telah berupaya mempersiapkan membentuk konsorsium-konsorsium,” ujarnya.

Ditanya mengenai harga per saham, dirinya mengakui belum mengetahui angka pasti nilai saham PT Freeport  per lembarnya. Namun dirinya yakin bahwa harga tersebut akan mahal sebab informasinya bahwa dari PT Freeport akan menghitung cadangan emas yang masih ada di areal pertambangan.

“Meski ini yang masih menjadi polemik, dimana pemerintah sendiri minta agar cadangan emas tak dihitung sebab itu milik Indonesia. Kita akan tunggu keputusannya,” paparannya.

Hamdi Hassyabaini, Direktur Transaksi dan Kepatuhan Bursa Efek Indonesia, mengaku optimis pemerintah mampu menyerap divestasi saham 51 persen tersebut sebab banyak yang belum mengetahui pasar modal dan dana masih tersimpan di perbankan yang ada.

“Saya optimis sebab market capitalism sekarang tercatat kita sudah mencapai 6.500 juta dolar, ” ujarnya. (*)

Skip to toolbar