Jayapura, Jubi – Pemerintah provinsi (Pemprov) Papua akan meningkatkan pengawasan dan pengendalian untuk menjamin pencapaian target program-program pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat di kampung-kampung dan berdampak pada peningkatan kualitas hidup Orang Asli Papua.

Gubernur Papua Lukas Enembe, mengatakan pihaknya tetap memprioritaskan kebijakan pembangunan ekonomi dalam mewujudkan kemandirian masyarakat khusus Orang Asli Papua dalam rangka menghadapi MEA.

“Kami telah melakukan upaya-upaya dan terobosan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang terfokus pada pewilayahan komoditas berbasis lima kawasan pembangunan, Integrasi Tanam, Petik, Olah dan Jual serta Prospek,” kata Enembe kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.

Dalam rangka menggerakkan ekonomi riil daerah, pemerintah provinsi bekerjasama dengan Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) untuk menggerakkan geliat usaha kecil dan menengah melalui peningkatan wirausaha dan pengembangan usaha-usaha dibidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan ekonomi kreatif.

“Selain itu juga ditingkatkan intermediasi bank, penyaluran kredit usaha kecil dan peningkatan wirausaha, penyempurnaan prosedur serta mempercepat proses perijinan dan investasi,” ujarnya.

Dengan demikian, Gubernur berharap dengan penguatan ekonomi ditingkat lokal atahu kampung, akan memperkuat fundamental ekonomi daerah, dan khususnya masyarakat kampung serta semakin kuatnya daya tahan terhadap globalisasi seperti implementasi MEA.

“Disamping itu, pembangunan jaringan transportasi terpadu semakin di pacu dan percepat, yang dapat menerobos keterisolasian wilayah, sekaligus penyediaan energi listrik, penyediaan perumahan layak huni dan pemenuhan air bersih,” tutupnya. (*)

Jayapura, Jubi – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui Direktorat Kerjasama Kawasan Pasifik, penuhi undangan Pemerintah Provinsi Papua dalam rangka membahas kerjasama mencapai visi misi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.

Sekretaris Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Sudirman Haseng, di Jayapura, Kamis (3/3/2016) mengatakan kedatangan pihaknya ke pemerintah provinsi untuk mencari program-program yang bisa disenirgikan dalam rangka kerjasama.

“Jadi pihak Kemenlu ingin mempromosikan ikon atau produk unggulan baik dari segi ekonomi, budaya maupun sosial yang dimiliki oleh Papua untuk dipromosikan di negara-negara Pasifik Selatan,” katanya.

Menurut Sudirman, Kemenlu mengakui Papua menduduki posisi yang sangat strategis untuk menjadi pintu gerbang bagi kerjasama Indonesia dengan negara negara Pasifik.

“Posisi Papua sangat strategis, makanya kami datang melihat produk-produk unggulan untuk dipromosikan ke negara-negara Pasifik,” ucapnya.

Saat diminta tanggapan soal isu isu Papua, khususnya statement Menko Polhukam, kata Sudirman, secara politik hal itu tidak perlu di ambil serius, karena kadang-kadang konteksnya tidak seperti itu.

“Maksud saya, pembicaraan itu konteksnya lebih luas, tidak seperti yang dikutib media,” kata Sudirman.

Sementara itu, Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, Suzana Wanggai mengaku pertemuan dengan pihak Kemenlu sangat luar biasa.

“Ini merupakan satu gebrakan baru, kami mengundang secara resmi Kemenlu terutama direktorat kerjasama kawasan Pasifik untuk datang dan menyampaikan yang perlu dilakukan, apalagi Papua dianggap miliki peran yang sangat strategis untuk kerjasama dengan negara-negara kawasan Pasifik dalam hal ini Melanesia,” kata Suzana Wanggai. (Alexander Loen)

Author : Alexander Loen, October 16, 2015 at 18:00:24 WP

Jayapura, Jubi – Pemerintah Republik Indonesia bersama Pemerintah Papua Nugini (PNG) lakukan pertemuan (Border Liaison Meeting) ke 12 membicarakan isu-isu yang terjadi di wilayah perbatasan.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengatakan Border Liaison Meeting (BLM) adalah forum yang sangat penting bagi kedua negara dalam rangka membangun hubungan kerjasama diberbagai bidang, khususnya pengelolaan kawasan perbatasan.

“Saling tukar menukar informasi, mendiskusikan permasalahan dan rencana pembangunan di kawasan dan rencana pembangunan di kawasan perbatasan antara Indonesia dan PNG, akan sangat bermanfaat bagi kepentingan pembangunan kedua negara,” kata Klemen Tinal, di Jayapura, Jumat (16/10/2015).

Menurut Klemen, pertemuan kali ini kedua delegasi akan membahas berbagai agenda di antaranya pembangunan infrastruktur jalan lintas batas, dokumen kewarganegaraan, masalah bea cukai, imigrasi, karantina dan kemanan maupun agenda lainnya.
“Pembangunan insfrastruktur di wilayah perbatasan RI-PNG sangat penting, hal ini diharapkan dapat meningkatkan aktifitas ekonomi dan menekan tingginya harga disepanjang daerah perbatasan,” ucapnya.

Klemen menilai, untuk memacu pembangunan dalam berbagai sektor di wilayah perbatasan, pembangunan akses jalan yang menghubungkan kedua negara dalam rangka meningkatkan aktifitas ekonomi dan menekan tingginya harga disepanjang daerah perbatasan menjadi sangat penting.

Selain itu, agar masyarakat di wilayah perbatasan merasa nyaman, bebas beraktifitas terutama meningkatkan taraf hidup yang lebih baik demi mewujudkan visi Papua bangkit, mandiri dan sejahtera.

“Saya harap agenda-agenda yang akan dibahas dalam pertemuan ini dapat diikuti dengan sungguh-sungguh oleh kedua delegasi, dan dapat diimplementasikan dalam program dan aktivitas pembangunan di wilayah perbatasan,” kata Klemen.

Hal senada dilontarkan Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri, Zusana Wanggai. Dirinya mengatakan pertemuan antara Pemerintah RI dan PNG untuk membahas isu-isu perbatasan antar kedua negara.

“Agenda dalam pertemuan ini adalah pembahasan masalah infrastruktur, keamanan dan ekonomi dari masing-masing negara,” kata Zusana.

Dia menambahkan, hal terpenting dalam pertemuan ini adalah konsultasi untuk memantapkan posisi kedua negara khususnya dengan Provinsi Papua sebagai wilayah perbatasan.

“Dalam pertemuan ini, kedua pihak menghadirkan instansi-instansi terkait seperti pengamanan perbatasan, imigrasi dan karantina,” ucapnya. (Alexander Loen)

Jayapura, Jubi – Lebih dari 40 tokoh pemuda dari seluruh negara dikawasan Pasifik bertemu di Auckland, Selandia Baru, untuk membahas bagaimana kewirausahaan sosial dapat meningkatkan komunitas mereka.

Para delegasi pemuda Pasifik menghadiri konferensi ketiga ‘Pemimpin Masa Depan Pasifik’ yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri AS dan East-West Center di Hawaii.

Radio New Zealand, Senin (7/9/2015), melaporkan para delegasi membahas isu-isu seperti kewirausahaan sosial dalam konteks adat, kemitraan publik-swasta, mengidentifikasi kebutuhan, dan menempatkan kewirausahaan sosial dalam praktek.

Jerry Finin dari East-West Center mengatakan acara itu mengumpulkan orang-orang yang bekerja di daerah pada beberapa isu seperti perubahan iklim, penyakit tidak menular serta tradisi dan budaya.

“Setiap individu terlibat dalam proyek sosial entrepreneur mengatasi tantangan dan masalah yang prioritas terbesar untuk daerah masing-masing dan kami ingin membawa mereka bersama-sama dengan orang lain sehingga mereka bisa belajar pendekatan baru, ide-ide baru dan dari waktu ke waktu akan mendukung satu sama lain,” kata Jerry Finin, mengutip laporan RNZ. (Yuliana Lantipo)

Skip to toolbar