Tourism eyed as mine backup

LANDOWNERS of the Ok Tedi mine area in Western want to venture into tourism as a backup for when the mine closes.

A memorandum of understanding was signed between the Landowners’ Royalty Trust and Tourism Promotion Authority (TPA) in Port Moresby on Friday for this community-based project.

“I need tourism development,” chief landowner and president of Star Mountains local-level government Borok Pitalok said.

“It is a fall-back for my people.

“More good things will happen because the mine will one day come to an end.”

Royalty Trust chief executive Aubrey DeSouza, when signing the agreement with Tourism Promotion Authority chief executive Jerry Agus, said there was huge potential for tourism in the Star Mountains. The agreement will look at developing bird watching as a first project.

“We have got other investments in commercial, residential property, hotels, stocks and shares but what we are really excited about is that this is a project which is community based,” DeSouza said.

“Royalty Trust has 10 mine villages around Ok Tedi and about 5000 beneficiaries.

“Every year we inform them about the various investments for after-mine life to sustain them for the rest of their lives.

“We expect the project to grow and give them sustainable employment and other opportunities with technical expertise of TPA.”
Agus said this was the first time for a landowner company to partner with a government agency to support local people in the community.

“Most of the time you do not see landowner companies, especially from mining and petroleum-producing areas trying to partner with sectors in tourism and agriculture,” he said.

“You do not have to have huge capital investments to go into tourism.

“It is something that we live with every day, just like agriculture.

“What we will do is to market and promote tourism products in Ok Tedi and Tabubil areas.”

Source: The National PNG

Negosiasi divestasi Freeport rumit, kata Sri Mulyani

akarta, Jubi – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan negosiasi divestasi saham antara PT Freeport Indonesia dan pemerintah yang pada akhirnya menghasilkan kesepakatan, prosesnya panjang dan pelik.

“Akhirnya selesai juga. Proses ini panjang, rumit dan pelik,tapi atas kerja sama banyak pihak selesai juga dengan kesepakatan yang saling menguntungkan,” kata Sri Mulyani di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Kamis (27/9/2018)

Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa dengan selesainya proses negosiasi divestasi ini,menunjukkan bahwa Indonesia tempat yang baik untuk investasi, karena antara investor dan pemerintah harus sama-sama untung.

Pada hari Kamis, di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya tercapai kesepakatan sah, saham kepemilikan mayoritas Freeport Indonesia menjadi milik pemerintah Indonesia.

“Ya, proses divestasi saham PT Freeport berarti sudah selesai, setelah ini tinggal proses administrasi saja, antara Freeport dan Inalum,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan ketika menyaksikan proses tanda tangan kesepakatan.

Holding Industri Pertambangan PT Inalum (Persero), Freeport McMoRan Inc (FCX) dan Rio Tinto, melakukan penandatanganan sejumlah perjanjian sebagai kelanjutan dari Pokok-Pokok Perjanjian (Head of Agreement) terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI) ke Inalum.

Penandatanganan itu meliputi Perjanjian Divestasi PTFI, Perjanjian Jual Beli Saham PT Rio Tinto Indonesia (PTRTI), dan Perjanjian Pemegang Saham PTFI.

Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh Direktur Utama Inalum Budi G Sadikin, dan CEO FCX Richard Adkerson, yang disaksikan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat.

Dengan demikian jumlah saham PTFI yang dimiliki Inalum akan meningkat dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen. Pemda Papua akan memperoleh 10 persen dari 100 persen saham PTFI.

Perubahan kepemilikan saham ini akan resmi terjadi setelah transaksi pembayaran sebesar 3,85 miliar dolar AS atau setara dengan Rp56 triliun kepada FCX diselesaikan sebelum akhir tahun 2018.

“Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, pemerintah akan menerbitkan IUPK dengan masa operasi maksimal 2×10 tahun sampai tahun 2041,” kata Jonan.

Selanjutnya, kewajiban PTFI untuk membangun pabrik peleburan (smelter) tembaga berkapasitas 2 sampai 2,6 juta ton per tahun akan terus dimonitor dan evaluasi perkembangannya, sehingga diharapkan dapat selesai dalam waktu kurang dari 5 tahun, kata Jonan. (*)

Jayapura, Jubi – Bupati Yahukimo, Abock Busup, menyatakan pihaknya sedang berusaha menutup tambang rakyat di wilayah itu. Katanya, perlu kajian, analisis, dan mendengar saran serta masukan dari berbagai pihak terlebih dahulu untuk mengetahui dampak positif dan negatif kehadiran tambang emas di daerah tersebut.

“Kalau nanti ribut, ada masyarakat korban, siapa yang bertanggung jawab. Perlu kajian dulu, dipelajari dulu agar diatur baik supaya tak ada masalah ke depan,” kata kata Abock Busup, di Jayapura, akhir pekan kemarin.

Ia mengatakan DPRD setempat telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan telah menyurati pemilik lima helikopter yang selama ini membawa penambang masuk ke wilayah tambang rakyat, agar untuk sementara helikopter tidak dioperasikan.

“Tanggal 17 September 2018, kami sudah kirim surat kalau lima helikopter itu tinggal di Yahukimo,” ucapnya.

Pihaknya tak ingin jika helikopter tidak berada di Yahukimo, masyarakat setempat akan menduga digunakan mengangkut orang ke lokasi penambangan.

“Kalau nanti ada konflik, dibilang pelanggaran HAM, pemerintah tidak perhatikan dan lainnya. Padahal kami sudah tegas,” ujarnya.

Lokasi tambangan rakyat di Yahukimo, kata Busup, berada di Distrik Seredala. Lokasi penambangan dapat ditempuh 30 menit menggunakan jalan darat dari Dekai, ibu kota Yahukimo. Penambang, tidak hanya berasal dari masyarakat asli setempat, juga orang dari daerah lain.

“Memang hingga kini aktivitas (penambangan) tetap jalan, namun sudah berkurang,” ucapnya.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, belum lama ini juga menyatakan menolak kehadiran penambangan ilegal di provinsi yang ia pimpin, karena merusak alam Papua.

“Mulai sekarang tidak boleh ada kegiatan ilegal lagi karena Papua sekarang dibawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” kata Enembe.

Menurutnya, Majelis Rakyat Papua (MRP) memegang surat dari PBB untuk melindungi hutan dan tanah di Papua.

“Pokoknya tidak boleh ada kegiatan ilegal baik itu Illegal fishing, logging, dan ilegal tambang. Semua tidak boleh ada di atas tanah Papua,” ucapnya. (*)

Jayapura, Jubi – Gubernur Provinsi Morobe, Papua Nugini (PNG), Ginson Sauno meminta Gubernur Papua, Lukas Enembe memfasilitasi kunjungan pemerintah Provinsi Morobe ke lokasi tambang PT. Freeport Indonesia di Timika. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Morobe dalam jamuan makan malam yang ia selenggarakan di Kota Lae, Kamis (20/9/2018) untuk menyambut kedatangan Gubernur Papua beserta rombongan yang berjumlah 13 orang.

“Ibu kota Morobe, Kota Lae, sering menjadi tuan rumah even nasional tentang pertambangan. Karena itu, kami minta Gubernur Papua bisa memfasilitasi kami berkunjung ke PT. Freeport Indonesia,” ujar Gubernur Ginson.

Morobe adalah provinsi yang sangat penting di PNG. Provinsi ini memiliki pelabuhan utama di kawasan Pasifik, pertanian, perkebunan, peternakan sapi dan ayam, pengolahan hasil tambang  dan industri utama lainnya. Provinsi  inilah yangmengolah dan mendistribusikan kebutuhan hidup masyarakat PNG.

Provinsi terletak di pantai utara Papua Nugini. Luasnya 33.705 km², dengan populasi sekitar 750.000 jiwa. Dan karena pembagian Provinsi Southern Highlands pada tahun 2012, provinis ini merupakan provinsi yang paling padat penduduknya. Ini termasuk Huon Peninsula, Sungai Markham, dan delta, dan wilayah pesisir di sepanjang Teluk Huon.

Menanggapi permintaan Gubernur Ginson, Gubernur Enembe berjanji akan memfasiltasi tim dari Provinsi Morobe mengunjungi lokasi pertambangan PT. Freeport Indonesia.

“Seperti yang kita ketahui, kami baru saja mendapatkan 10 persen saham Freeport dari 51 persen divestasi saham pertambangan emas terbesar itu. Saya akan membantu memfasilitasi kunjungan Gubernur Morobe beserta timnya,” kata Gubernur Enembe menanggapi permintaan Gubernur Ginson.

Selain ingin berkunjung ke PT. Freeport Indonesia, Gubernur Ginson juga menawarkan kerjasama pertukaran guru dan mahasiswa. Menurutnya, hambatan dalam kerjasama kedua provinsi ini adalah bahasa. Sehingga ia merasa perlu ada pertukaran guru antar kedua provinsi yang berbeda negara ini. Provinsi Morobe akan mengirimkan guru bahasa Inggris ke Papua dan sebaliknya, Provinsi Papua mengirimkan guru bahasa Indonesia. Sedangkan untuk program pertukaran mahasiswa, Gubernur Gimson menawarkan program beasiswa bagi mahasiswa Morobe yang ingin belajar di Perguruan Tinggi di Papua dan sebagai timbal baliknya, Pemerintah Provinsi Papua juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa asli Papua yang ingin belajar ke Morobe.

Gubernur Enembe menyambut baik tawaran ini.

“Kami telah mengirimkan banyak mahasiswa Papua untuk belajar ke luar negeri. Sehingga tawaran saudara saya, Gubernur Gimson ini akan kami tindak lanjuti segera,” kata Gubernur Enembe.

Gubernur Enembe dalam kesempatan itu juga menyampaikan permintaan maafnya karena tidak bisa bertemu dengan Gubernur Ginson dalam penandatanganan Letter of Intent  (LoI) tahun lalu. Karena saat itu ia dipanggil oleh Presiden Indonesia ke Jakarta.

“Saya juga minta maaf karena belum bisa membawa staf kantor saya. Saya baru dilantik sebagai Gubernur beberapa hari lalu untuk periode kedua selama lima tahun mendatang,” tambah Gubernur Enembe.

Mengenai permintaan pasokan daging sapi dalam PON 2020 nanti, Gubernur Ginson menyambut baik permintaan tersebut. Menurutnya, ini merupakan kerjasama ekonomi yang akan saling menguntungkan bagi kedua provinsi.

“Kami siap menjadi pemasok kebutuhan daging untuk PON 2020, seperti yang disampaikan Gubernur Papua.  Kami memiliki peternakan sapi terbesar di PNG. Juga peternakan ayam. Ini akan saling menguntungkan bagi dua provinsi ini,” kata Gubernur Ginson. (*)

Papua tetap ngotot tagih pajak air pada Freeport

Ilustrasi air. Pixabay.com/Jubi
Ilustrasi air. Pixabay.com/Jubi

Jayapura,Jubi– Polemik pajak air permukaan PT.Freeport Indonesia (PTFI) belum juga berakhir. Pada Jumat (27/7/2018) Majelis Rakyat Papua (MRP) mengumpulkan sejumlah pihak untuk memberikan pendapat, agar perusahaan multi nasional yang bercokol di Papua sejak 1967 silam itu, mau membayarkan pajak kepada pemerintah daerah setempat.

Diketahui, dalam kegiatan pertambangannya, PT Freeport telah memanfaatkan air permukaan yang berasal dari sungai Aghawagon Otomona kabupaten Mimika Papua. Terhitung sejak 2011 – 2018, perusahaan itu belum bayar pajak air permukaan.

Sebelumnya, Mahkamah Agung di Jakarta telah mengabulkan peninjauan kembali yang membebaskan perusahaan itu untuk membayar pajak kepada pemerintah Provinsi Papua.

Menyikapi itu, MRP menggelar rapat yang menghadirkan sejumlah pihak, di antaranya rektor Universitas Jayapura, Apolo Safanpo , Badan Pengelolaan Pendapatan Provinsi Papua Gerson Jitmau, dan Biro hukum Provinsi Papua, Fredrik Hegemur.

Gerson Jitmau dalam materinya menyampaikan, sesungguhnya yang menjadi persoalan bukanlah dasar hukum, tetapi menggambarkan segala upaya Freeport untuk menghindari pajak.

Menurutnya, PT.FI harus menyadari bahwa kepentingan IUPK pada tahun 2021 wajib melibatkan pemerintah daerah sehingga kewajiban pajak saat ini harus diselesaikan.

Dia memaparkan pokok sengketa antara Pemprov Papua dengan PT. Freeport. Perusahaan dari Amerika Serikat itu tidak setuju membayar pajak, sesuai Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan (PAP) untuk bulan Februari dan Maret 2014 yang dikeluarkan gubernur Papua pada 8 Oktober 2014.

Sebagaimana dikutip dari Tirto.id, SKPD PAP Februari 2014 mewajibkan PT Freeport membayar Rp333.849.600.000 sedangkan SKPD PAP bulan Maret 2014 sebesar Rp369.619.200.000. kepada Pemprov Papua.

Freeport hanya bersedia membayar pajak, apabila SKPD yang dikenakan ditetapkan dengan Perda nomor 5 tahun 1990, yakni ketika kontrak karya ditandantangani dengan tariff Rp.10/m3.

Persidangan sengketa pajak air permukaan di pengadilan pajak untuk masa tahun 2011-september 2016 telah selesai dilaksanakan.

Majelis hakim Pengadilan Pajak Jakarta telah mengeluarkan putusan, menolak seluruh permohonan banding yang diajukan oleh PT.Freeport . Sebelum akhirnya perusahaan itu menang di tingkat MA.

Ketua MRP Timotius Murib mengatakan MRP bersama pemerintah Provinsi Papua sudah berjuang selama 3 tahun untuk Freeport mau bayar pajak sejak dari tahun 2011 sampai tahun 2018.

Biro hukum Provinsi Papua Fredrik Hegemur SH.MH dalam materinya menjelaskan untuk memperjuangkan hal ini, bukanlah perkara mudah, karena yang bisa di tunjuk untuk adalah orang yang bersertifikat pengacara pajak. Dan untuk sengketa pajak air permukaan yang belum di bayar ini akan di putuskan pada tanggal 31 juli 2018 di Mahkamah Agung Jakarta.

Pemerintah Provinsi Papua menunjuk MRP untuk mendengarkan hasil sidang tersebut.(*)

OK Tedi announces K100mil in dividends

Chairman Sir Moi Avei,
Chairman Sir Moi Avei,

An interim dividend of K100 million was recently declared by the Ok Tedi Mining Ltd board and paid to shareholders on Friday, the company announced yesterday.

Chairman Sir Moi Avei, pictured, thanked the employees and contractors for their efforts, especially when recovering from the effects of the earthquake in February.

“While the performance of the business was adversely affected following the earthquake, production and profitability have progressively returned to more normal levels, allowing the company to make a K50 million contribution to the Earthquake Appeal in March 2018 and now fund an interim dividend,” he said

“The outlook for the second half of 2018 remains positive.

“The recent decline in copper price and ongoing cash requirement to complete the replacement and relocation of the in-pit crusher meant that the board continued to exercise prudence.”

Following the transfer of additional equity from the State to Western entities in April this year, K67 million of the
dividend was paid to the State.

The balance of K33 million was paid to the Fly River provincial government, Community Mine Continuation Agreement CMCA, villages and mine communities.

The share distribution of the 33 per cent equity will see:

  • CMCA group owning 12 per cent;
  • Mine area villages 9 per cent; and
  • Fly River provincial government 12 per cent of which part of its interest will be shared with three districts (North Fly, Middle Fly and South Fly).
Merry Yoweni, Perempuan Papua Pertama Terjun Bisnis Tambang

Bakat enterpreneurshipnya dari sang Ayah, sejak kecil sudah terbiasa hidup prihatin,  disiplin, dan tumbuh dalam keluarga yang mahir berbahasa Inggris. Sejak kelas II SMA ia sudah kerja untuk kebutuhan sekolah dan membantu orang tuanya, meski harus jalan kaki setiap hari 11 Km. Belajar tentang ilmu tambang secara otodidak dari almarhum suami berkebangsaan Perancis, kini usahanya merambah sector kehutanan dan pariwisata. Siapa sangka perempuan Papua bertubuh mungil itu mengaku modal utamanya adalah mau belajar, ingin tahu, disiplin, dan kerja keras.

Oleh : Walhamri Wahid

Orangnya supel, ramah dan berwawasan luas, meski hanya mengantongi ijazah SMA, tetapi ia menguasai tiga bahasa, yakni Bahasa Indonesia, Perancis dan Inggris yang semuanya ia pelajari secara otodidak sejak masih SD, karena Ayahnya Kristian Yoweni adalah seorang penterjemah yang bekerja dengan seorang pilot AMA dan setiap harinya membiasakan penggunaan Bahasa Inggris di dalam keluarga sehari – hari, bahkan ibunya pun, Ester Waibu meski hanya tamatan SMPA ketika itu, juga menguasai dan memahami Bahasa Inggris sehari – hari.

“saya anak kedua dari lima bersaudara, masa SD saya awalnya di Kampung Samabusa, kemudian pindah ke kota Nabire di SD Sriwini Nabire sampai tamat, kedua orang tua saya sebenarnya dari Wondamen, tetapi karena leluhur kami sudah lama tinggal di Nabire”, kata Merry Yoweni, dalam perjumpaan yang tak terduga di sebuah hotel di Jakarta, Sabtu (5/8/2017) kemarin.

Ketika ia memasuki bangku SMP, Ayahnya harus pindah ke Timika karena dipercayakan oleh PT. Freeport Mc Moran untuk menangani Business Developmetn Center semacam Business Incubator yang di dirkan oleh PT Freport Mc Moran ketika itu untuk memberdayakan masyarakat asli Papua, khususnya dari suku asli pemilik ulayat di Tembagapura.

“dari lima sodara, saya bisa di bilang anak Ayah, karena dekat dengan Ayah, sehingga meski masih SMP tapi saya sering mendengar dan menyimak apa pekerjaan Ayah yang ketika itu sangat menarik bagi saya, karena bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat dan mencetak entrepreneur asli Papua ketika itu, sehingga saya banyak belajar dari Ayah saya”, kata Merry Yoweni mengenang masa – masa indah bersama keluarganya sewaktu bermukim di Timika.

Sempat mengenyam pendidikan di SMP IV Nabire di tahun pertama, kemudian ia menamatkan pendidikan SLTAnya di SMP Santo Bernardus Timika, yang rupanya pelajaran Bahasa Inggris juga merupakan satu mata pelajaran wajib di sekolah tersebut.

“saya masih ingat salah satu metode belajar Bahasa Inggris yang diberikan oleh Pak Guru Herman Barru, namanya metode seribu satu pertayaan, jadi kita harus jawab pertanyaan dalam Bahasa Inggris, jadi kita harus cari tahu dulu artinya dan pahami betul barulah kita bisa jawab dalam Bahasa Inggris, di situ kemampuan berkomunikasi saya dalam bahasa Inggris semakin terasah, selain kebiasaan di rumah sejak SD tentunya”, kata Merry.

Karena di dalam keluarga sudah membiasakan diri berbahasa Inggris, maka ketika SMP ia cukup menonjol karena kemampuannya ber cas – cis – cus termasuk karena prestasi akademiknya yang diatas rata – rata.

“teman – teman saya banyak juga yang mahir berbahasa Inggris selama di SMP Santo Bernardus Timika, diantaranya Martinus Buiney, Lena Karubaba, mereka semua itu termasuk mahir semua”, kata Merry sambil tersenyum dengan tatapan menerawang ke masa lalu.

Ketika itu ia tidak menyangka, kebiasaan dan kemampuannya berbahasa Inggris itulah yang nantinya akan merubah jalan hidupnya hingga menjadi salah satu pengusaha perempuan Papua yang berhasil saat ini.

“kami lima bersaudara, hanya 1 saja kakak saya Anton Yoweni yang jadi PNS, kami lainnya semua entrepreneur, selain saya ada Monalisa Yoweni, Elen Yoweni dan seorang lagi adek bungu kami saat ini semuanya menekuni dunia pariwisata dan bergerak di bidang perumahan atau pengembang, khususnya di resort wisata”,

kata Merry Yoweni.

Tamat SMP Santo Bernardus Timika, Merry Yoweni sempat bersekolah di salah satu SMA di Timika, bahkan karena prestasi akademiknya, dan sudah pasti kemampuan berbahasa Inggrisnya ia mendapatkan beasiswa pertukaran belajar dari PT. Freeport Mc Moran ke luar negeri selama kurang lebih 6 bulan.

“itu salah satu pengalaman berharga saya, karena pertama kalinya melihat dunia luar selain Papua, juga itu sebuah prestasi dan kebanggaan bagi saya dan keluarga, karena dapatkan beasiswa di era itu berbeda dengan era sekarang, nilai harus rata – rata 7.0, kalau sekarang sepanjang kita Orang Asli Papua( OAP) berpeluang dapat beasiswa ke luar negeri, tapi waktu itu benar – benar seleksi dank arena prestasi dan kemampuan saya, banyak pengalaman penting yang saya pelajari khususnya di dunia kerja dan industry, dimana etos kerja, produktivitas kerja, semua berbeda jauh dengan kita yang ada di Papua waktu itu bahkan mungkin di Indonesia”,

kenang Merry lagi.

Balik dari pertukaran pelajar di luar negeri, cobaan terhadap keluarga mulai mendera, Ayahnya Kristian Yoweni mengalami sakit yang cukup parah sehingga harus mengundurkan diri dari PT. Freport dan akhirnya mereka semua keluarga kembali ke Nabire.

“masuk kelas II SMA, kami semua kembali ke Nabire, Ayah saya sebagai tulang punggung keluarga sakit jadi harus undur diri dari Freeport dan saat itu kami sekeluarga kehilangan sumber pemasukan, padahal adik – adik masih butuh biaya untuk sekolah, saya juga masih sekolah, terpaksa saya harus bekerja sebagai Operator Radio SSB di sebuah perusahaan”, tutur Merry dengan nada sedikit tercekat, mengingat saat – saat sulit dalam hidup keluarganya itu.

Setiap harinya Merry Yoweni harus bangun pagi jam 05.00 WIT lalu berjalan kaki sejauh 10 Km untuk sampai ke sekolah, setelah mengikuti pelajaran hingga pukul 13.00 WIT, ia kembali harus berjalan kaki sejauh 1 Km untuk sampai ke tempat kerjanya.

“ke sekolah saya pake’ baju dobel, di dalam saya pake kaos atau baju biasa, di luar baju seragam, selesai sekolah lepas baju seragam lalu berjalan kaki lagi sejauh 1 Km ke tempat kerja, jadi saya kerja dari jam 15.00 WIT sampai jam 22.00 WIT, tugas saya adalah operator radio SSB, saya menerima orderan dari daerah – daerah untuk diteruskan ke bagian logistic dan nantinya orderan barang tersebut di kirim ke daerah lagi, nama perusahaannya Nadier Bate Mining”, kata Merry.

Setiap malam, pukul 20.00 WIT, sang ibu, Ester Waibu dengan setia menjemputnya, menempuh perjalanan kaki sejauh 11 Km dari Sriwini ke tempatnya bekerja, dan nanti bersama – sama dengan Merry pulang berjalan kaki menempuh jarak sejauh 11 Km kembali.

“waktu itu gaji pertama saya hanya Rp 18.500, itu tahun 1993, tiap hari, malamnya saya pulang jalan kaki dengan mama, biasa kami sampai di rumah sudah mau jam 1.00 WIT malam, setiap hari seperti itu sampai saya lulus sekolah dan berhenti bekerja, Mama tidak pernah mengeluh melakukan itu semua, kami berdua jalan di tengah gelapnya malam, tanpa penerangan, kalaupun ada lampu botol saja, karena waktu itu listrik dan lampu petromak barang langka, itu masa – masa terberat memang dalam keluarga kami”, kata Merry mencoba menyembunyikan kesedihannya lewat senyum lebar, tetapi matanya terlihat berkaca – kaca mungkin mengenang pengorbanan ibunya.

Tamat dari SMA, Merry tidak berpikiran untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, dan memilih berumah tangga untuk meringankan beban keluarganya karena ia merasa adik – adiknya masih membutuhkan biaya sekolah juga.

“saya dilamar oleh manager tempat saya bekerja, warga negara Perancis, setelah tamat dan menikah saya memilih jadi ibu rumah tangga dan berhenti bekerja, suami saya ketika itu adalah seorang Insinyur Geologi Tambang, di tengah kesibukan urus suami dan keluarga, karena terdorong rasa ingin tahu saya banyak belajar dari suami tentang batu – batuan, dan pertambangan, semuanya saya serap dari suami, maka nya saya tidak sekolah pertambangan tapi saya cukup kuasai soal tambang”, katanya lagi.

Setiap suaminya membawa pekerjaan ke rumah, sambil menemani suaminya bekerja Merry mengaku banyak bertanya dan punya rasa ingin tahu yang besar, syukurnya sang suami juga tidak pelit berbagi ilmu, semua yang ia ketahui ia sampaikan kepada Merry, saat suaminya menggambar peta geologi tentang potensi alam daerah – daerah di Papua, ia juga ikut mempelajari.

“saya jadi tahu, kalau di suatu lokasi ada tanda – tanda mengandung kalkopirit, berarti ada potensi tambang emas di lokasi tersebut, saya jadi tahu bahwa kalau ada tembaga di situ pasti juga ada emas, tidak mungkin tidak, karena tembaga dan emas ibaratnya mereka bersaudara, saya juga jadi belajar bahasa Perancis, masakan Perancis”, kata Merry mengatakan berkat belajar ototodidak dari suaminya itulah, kelak menjadi modalnya juga untuk terjun dalam dunia pertambangan hingga kini.

Menikah tahun 2016, saat pasangan beda negara tersebut tengah di puncak bahagia karena tengah dikaruniai seorang bayi perempuan, sang suami di panggil TYME memasuki tahun kedua pernikahan mereka.

“saat itu saya berpikir keras, saya harus bekerja, ada anak saya masih kecil, ada adik – adik dan orang tua juga yang sedikit banyak masih menggantungkan kebutuhan ke saya, kebetulan waktu itu ada sebuah LSM dari Perancis masuk di Nabire, mereka mencari tenaga local yang memiliki kemampuan Bahasa Perancis dan Bahasa Inggris, karena waktu itu karyawan LSM tersebut hampir sebagian besar adalah warga negara Perancis, dan saya diterima di LSM tersebut”, kata Merry sumringah mengaku waktu itu ia ditempatkan sebagai Kepala Logistik.

Masa – masa itulah baru ia menyadari bahwasanya kemampuannya berbahasa asing itu terasa sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga, disela – sela sebagai staff di LSM beberapa kali ada acara pemerintah yang membutuhkan penterjemah, atau saat ada kujungan dari rombongan luar negeri, sudah pasti ia akan di panggil dan mendapatkan honor yang lumayan.

Selama bekerja di LSM, pengalamannya bertambah dalam hal menangani beberapa persoalan masyarakat yang berkaitan dengan sanitasi, air bersih dan terlibat dalam beberapa aktifitas pelayanan social dengan LSM tempatnya bekerja.

Sekitar 1,5 tahun bekerja di LSM, sekitar tahun 1999 ia dan adiknya diterima untuk bekerja di Freeport, karirnya bermula di admin office Environmental sampai terakhir saat ia harus mengundurkan diri dari Freeport posisinya sebagai Sekretaris Kepala Environmental di Freeport.

“waktu itu saya di kasih pilihan untuk mengundurkan diri karena saya dianggap telah membocorkan rahasia perusahaan, hanya karena saya membalas email masuk yang mempertanyakan soal mercury di Freeport, waktu itu belum terbuka dan belum ada control public jadi saya sebagai orang asli Papua, hanya bisa pasrah menerima putusan Freeport yang menilai saya salah, jadi tidak ada pembelaan untuk saya”, kata Merry Yoweni.

Pilihan sulit ia harus terima, setelah sekian tahun mengabdi dan berada di posisi Sekretaris ia dikasih pilihan mengundurkan diri tetapi di perkanankan mendaftar ulang mulai lagi sebagai staff biasa dari bawah.

“sempat kecewa dan tidak terima juga, tapi saya tidak mau berlarut – larut, setelah terima uang pesangon, dengan modal uang pesangon itulah saya mendirikan sebuah perusahaan tambang, CV. Makimi Indah namanya yang bergerak di bidang pertambangan, waktu itu saya dengan adik sama – sama mendirikan dan rintis perusahaan tersebut”, katanya lagi mengatakan ada hikmahnya juga ia di paksa mundur dari Freeport waktu itu, karena sedikit banyak ia sudah paham dan pernah belajar tentang manajemen perusahaan tambang, etos kerja, produktifitas, budaya industry, dan lain – lainnya terkait perusahaan tambang.

Merry Yoweni mengaku sudah bertekad bulat, bahwa ia bisa terjun ke dunia tambang, karena ia  cukup paham daerah – daerah mana saja di Nabire khususnya yang punya cukup kandungan mineral berharga, karena dari almarhum suami dulu saya banyak belajar dan masih di ingat semuanya.

“setelah memperoleh ijin areal tambang di Musairo seluas 25 hektar, maka CV Makimi Indah akhirnya beroperasi untuk melakukan operasional pendulangan emas di Musairo, Nabire, waktu awal – awal memulai kadang sehari bisa dapat ½ Kg, tapi juga pernah hanya dapat 5 ons, dan saya terlibat semua proses dari awal, bahkan masuk ke hutan dan lokasi tambang, kita menggunakan alcon awalnya, yang skala kecil dulu, semua proses dalam produksi saya ikuti sehingga saya cukup kuasai secara teknisnya”, kata Merry.

Ketika itu bisa di katakana orang asli Papua dan perempuan pula yang pertama kali terjun ke dunia tambang dan punya izin pengelolan hasil tambang hingga mencapai 25 hektar itu barulah Merry Yoweni

“itu menjadi usaha keluarga, sodara, om – om saya, semuanya ikut membantu saya, dan puji Tuhan CV Makimi Indah tetap eksis hingga kini dan terus bertumbuh, teknik dulangnya gunakan alcon kecil, yang harga 3 – 4 juta, sampai akhirnya saya ada modal sedikit, saya bikin PT, namanya PT Krister Jaya yang bergerak di bidang kehutanan, karena lahan dulang itu lalui areal hutan kayu, setelah bicara dengan masyarakat di kampung akhirnya saya buka PT yang bergerak di kehutanan untuk memanfaatkan kayu – kayu yang ada di areal tambang maupun potensi kehutanan di Nabire yang belum tergarap”, katanya.

Dengan bendera PT. Krister Jaya, yang merupakan singkatan nama kedua orang tuanya Kris dan Ester, Merry Yoweni memberanikan diri ekspansi merambah sector kehutanan, tidak tanggung – tanggung, ia berani membuka jalan logpound hingga 30 Km agar memudahkan proses mobilisasi hasil hutan di areal konsesinya.

“saya harus buka jalan sepanjang 30 Km untuk bisa sampai ke areal yang akan di garap baik kayu maupun jadi areal tambang emas, kita sewa alat 1 bulan, kita jual kayu di kota, dan hasilnya kita pake buka hutan dan bikin jalan secara bertahap”, katanya lagi.

Sekitar tahun 2004, Nabire di landa gempa bumi dan bencana alam, sehingga banyak lembaga donor internasional yang turun tangan mengatasi bencana alam dimaksud, termasuk salah satu LSM dari Inggris.

“waktu itu saya di hubungi Ibu Toni Karubaba (ibu Wakil Bupati-Red), bahwa ada sebuah LSm internasional yang butuhkan tenaga local Papua yang mahir berbahasa Inggris, dan saya di minta untuk membantu LSM tersebut, karena usaha saya sistemnya sudah bagus, dan bisa di tinggal saya terima tawaran itu”, kata Merry Yoweni.

Usahanya baik di sector tambang emas maupun kehutanan tengah naik daun, tetapi perempuan mungil tersebut memilih untuk kembali terjun ke dunia LSM dan melepaskan operasional perusahaannya kepada sodara dan kerabatnya.

“jiwa saya sebenarnya memang lebih sreg bekerja social, bisa menolong orang banyak, makanya saya terima untuk gabung ke LSM tersebut, tapi usaha saya sudah pastikan tetap berjalan, karena sudah ada system dan manajemen yang saya buat sebelumnya, sehingga usaha jalan, kerja social di LSM juga jalan”, kata Merry.

Ia mengakui selama bekerja di LSM itulah ia banyak belajar, banyak tahu tentang Papua dan banyak merenung tentang Papua, tentang bagaimana mengangkat dan meningkatkan taraf ekonomi orang Papua hingga ke pedalaman – pedalaman.

“ada kepuasan kerja dengan LSM, saya bisa sampai ke banyak pedalaman Papua, bisa melihat, merasakan, dan memikirkan bagaimana bisa menolong orang Papua secara langsung, saya sampai di Yahukimo dengan masyarakat yang kelaparan, sakit, dan lainnya, kita bersentuhan langsung, itu yang membuat saya merasa puas dan bangga bisa melakukan itu”,

kata Merry Yoweni yang mengaku bekerja selama kurang lebih 2 tahun di LSM tersebut.

Ditengah kesibukannya kerja social menolong rakyat, dan juga padatnya memantau dan mengawasi operasional dua perusahaan keluarga yang di rintisnya, ada obsesi terpendam seorang Merry Yoweni yang terpaksa harus ia kubur sewaktu tamat SMA dahulu dan memilih menikah dini demi menolong keluarga dan memastikan keberlanjutan sekolah adik – adiknya ketika itu.

“meski sekian tahun vakum, ada impian saya yang terpendam, dan saya pikir waktu itu momentnya pas untuk saya wujudkan impian itu, saya ingin kuliah lagi”, tutur Merry.

LSM tempatnya bekerja menugaskan Merry Yoweni di Yahukimo, dengan berkantor di salah satu hotel di Wamena, sehingga setiap hari dipagi menggunakan pesawat carteran mereka bekerja di Yahukimo waktu itu ikut membantu menangani masalah kelaparan dan sejumlah masalah social lainnya, sore harinya dengan menggunakan pesawat yang sama mereka kembali ke Wamena sebagai home basenya.

“saya sempat main ke Jayapura dan saya lihat ada moment untuk saya mendaftar ikut kelas ekstensi di Uncen, saya ambil jurusan Hukum waktu itu, jadi tiap hari Jumat dari Wamena saya terbang ke Jayapura untuk kuliah, Senin sudah kembali ke Wamena kerja lagi, itu saya lakoni sekian waktu, lelah memang, tapi saya tetap enjoy jalani karena ada dukungan juga dari suami dan keluarga”, katanya walau memang semua tidak berjalan mulus sehingga memasuki tahun ketiga masa kuliahnya, Merry dihadapkan pada pilihan sulit.

Ia dipercayakan sebagai penanggung jawab penuh untuk program di Yahukimo, jadi tanggung jawabnya juga kian besar, terpaksa ia harus cuti kuliah, waktu itu tahun 2010, akhirnya studi Merry Yoweni tertunda lagi, padahal saat itu sambil kuliah ia juga sudah mulai aktif di Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) yang berkantor di Jayapura di bawah pimpinan Jhon Haluk

Hebatnya, di sela – sela kesibukannya yang padat itu juga dia masih menyempatkan diri sebagai pengajar Bahasa Inggris di SMA Advent di Nabire.

“saya gabung di KAPP sejak 2007, waktu itu 2006 itu ada Pak Jhon Haluk sudah mulai dirikan KAPP ini, ketika itu saya masih di Yahukimo sebagai staff LSM juga, di sela – sela kegiatan itu saya juga masih menyempatkan diri sebagai guru bahasa inggris di SMA Advent di Nabire, padahal saya hanya tamatan SMA”,

kata Merry mengenang bejibunnya aktifitasnya waktu itu.

Sekuat – kuatnya fisik seorang manusia, pasti ada batasnya, kurang lebih enam bulan focus di Yahukimo, Merry Yoweni terkena malaria tropika plus 4, sehingga harus mendapatkan perawatan intensif di Jayapura untuk waktu yang lama.

“Tahun 2008 akhirnya saya putuskan keluar dari LSM dan focus di KAPP, waktu itu juga saya kena penyakit malaria tropika plus 4 sehingga harus turun ke Jayapura untuk berobat, tapi setelah sembuh saya tidak kembali lagi ke Yahukimo, undur dari LSM, dan focus bantu Pak Jhon Haluk benahi KAPP, waktu itu saya dipercayakan sebagai Bendahara”, katanya mengenang.

Keputusan besar itu ia ambil berdasarkan pengalaman panjangnya terlibat di LSM dan bersinggungan langsung dengan orang Papua di kampung – kampung, impiannya bahwa lewat KAPP suatu saat kelak akan banyak muncul pengusaha Papua yang kuat dan mapan sehingga tidak selalu berharap bantuan dari pemerintah maupun pihak asing (LSM) saja.

“Selama kerja di LSM itu yang jadi pertanyaan saya kenapa bantuan dari luar negeri itu hanya lebih kepada menangani masalah bencana, kenapa bukan pemberdayaan dan menguatkan masyarakat Papua secara ekonomi, makanya saya waktu itu memilih focus di KAPP, dimana satu nasehat yang saya tidak lupa dari (alm) Jhon Haluk saat mengajak saya untuk bergabung dalam KAPP itu, beliau mengatakan, “mari bantu saya datang kerjakan ini, kita focus disini, suatu ketika orang rame – rame datang di KAPP, itu baru kita tahu kita berhasil, dia tidak mejatuhkan orang, tapi motivasi saya, dan saya pikir inilah jalan yang harus saya tekuni untuk menolong banyak orang Papua agar bisa lebih sejahtera”, katanya mengakhiri sesi wawancara dengan Lingkar Papua. (***)

Sumber: https://www.tifaonline.com/

Papua masih punya hak tagih pajak PT Freeport

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi) Papua, Anthon Raharusun - Jubi/Alex
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi) Papua, Anthon Raharusun – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi –  Pemerintah Provinsi Papua dinilai masih punya hak menagih tunggakan pajak air permukaan (PAP) PT. Freeport Indonesia sebesar Rp5,6 triliun yang belum dibayar sejak tahun 2011 hingga 2016. Tagihan itu masih menjadi hak pemerintah provinsi Papua meski Mahkamah Agung telah membatalkan putusan Pengadilan Pajak Jakarta.

“Sebab pemerintah daerah bisa menganulir putusan itu karena Gubernur masih memiliki kewenangan menagih Freeport untuk membayar pajak air sesuai dengan undang-undang perpajakan atau peraturan daerah,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi) Papua, Anthon Raharusun, kepada wartawan, di Jayapura, Kamis (3/5/2018).
.
Ia menilai putusan MA bukan final karena masih ada peraturan kebijakan yang dibikin oleh pemerintah provinsi Papua yang menjadi landasan hukum untuk menagih pajak. Raharusun menyarankan agar pemerintah provinsi Papua dengan Freeport kembali membicarakan solusi pembayaran pajak yang belum ditaati itu.

“Ini saya pikir jauh lebih baik melakukan pertemuan,” ujar Anthon yang juga mantan Kepala Kantor Perwakilan PT. Freeport di Jayapura.

Menurut dia, pajak air permukaan menjadi kewajiban PT Freeport Indonesia berdasarkan Perda Pemerintah Provinsi Papua. Sedangkan Putusan MA dinilai memberikan preseden kepada Freeport, yang seharusnya menjadi kewajiban membayar ke pemerintah Papua. Namun ternyata perusahaan tambang raksasa ini tidak iklas memberikan pajak kepada pemerintah.

“Akhirnya goodwill berubah menjadi masalah bagi pemerintah, padahal awalnya pajak ini freeport yang menawarkan, namun pada saat ditagih justru mengajukan permohonan keringanan pajak,” kata Anton menjelaskan.

Anton juga menilai putusan pengadilan pajak di Jakarta punya kelemahan karena tidak menyebutkan sanksi hukuman terhadap PT Freeport yang menunggak membayar Rp 5.6 triliun. Sehingga putusan itu dimanfaatkan PT Freeport mengajukan kasasi pada tingkat MA.

“Inilah yang menjadi problem hukum dan masalah bagi pemerintah provinsi Papua, karena seolah pemerintah sudah tidak bisa menagih pajak air lagi kepada freeport,” katanya.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Papua, Elia Loupatty, mengatakan PT Freeport Indonesia harus menghormati pemerintah daerah.

“Perda itu produk pemerintah dan rakyat yang diwakili oleh legislatif, karena itu dia berlaku untuk semua. Untuk itu, freeport harus menghormati ini,” kata Elia. (*)

Ruben Magai: Freeport membangkang akibat kesalahan masa lalu

Ilustrasi areal pertambangan PT Freeport Indonesia - Jubi/Dok.
Ilustrasi areal pertambangan PT Freeport Indonesia – Jubi/Dok.

Jayapura, Jubi – Ketua Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM, Ruben Magai mengatakan, pembangkangan yang dilakukan PT Freeport (PTFI) terhadap kebijakan Pemprov Papua akibat kesalahan pejabat negara pada masa lalu.

Menurutnya, salah satu bentuk perlawanan PTFI terhadap Pemprov Papua yakni enggan membayar pajak air permukaan senilai Rp2,5 triliun sesuai putusan Pengadilan Pajak Jakarta, Januari 2017.

Katanya, pihak PTFI justru mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait putusan itu. MA kemudian mengabulkan PK tambang emas dan tembaga yang beroperasi di Mimika itu majelis hakim di tingkat PK menilai putusan Pengadilan Pajak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

“Freeport selalu mengacu pada Kontrak Karya (KK) yang dibuat sejak 1991 dan ditandatangani para pejabat negara pada masa lalu. Padahal sejak hadir di Papua pada 1967 hingga kini, tidak ada sumbangsi besar Freeport untuk orang asli Papua dibandingkan emas yang diproduksi setiap hari,” kata Magai, Senin (23/4/2018).

Ia mengatakan, pemerintah pusat juga terkesan tidak dapat berbuat banyak. Bahkan tidak mendukung upaya Pemprov Papua untuk meningkatkan PAD dari keberadaan Freeport. Justru mematuhi KK, sehingga kewenangan daerah dan orang asli Papua sebagai pemilik tanah, tak dianggap.

“Jelas sekali Freeport selalu melalukan intervensi. Dari beberapa kali pertemuan yang saya ikuti dengan pejabat kementerian, terkesan pemerintah pusat seakan tidak peduli. Freeport juga hanya menghargai Jakarta, bukan orang Papua,” ucapnya.

Ruben menilai, jika memang pemerintah pusat berniat membangun Papua, mestinya mendukung berbagai upaya yang dilakukan Pemprov Papua. Namun seakan pihak Jakarta tidak mendukung pengelolan potensi sumber daya alam di Papua.

Hal yang nyaris senada dikatakan pakar hukum tata negara, Mahfud MD dalam diskusi yang disiarkan langsung salah satu stasiun televisi swasta di Jakarta, belum lama ini.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, posisi Freeport sulit digoyahkan lantaran perusahaan asal Amerika tersebut memiliki sebuah dokumen hukum. Dalam dokumen itu negara memberikan hak resmi kepada Freeport untuk mengelola. Pemerintah kini tersandera kejahatan masa lalu.

Katanya, dalam KK yang ditandatangani Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben) ketika itu serta disetujui DPR, disebutkan meski UU dicabut tapi tidak berlaku untuk Freeport.

“Dokumen UU itu tidak bisa dicabut karena sudah terikat sebelumnya. Masalahnya ada pada landasan hukum yang menyandera. Itu bentuk proses pembuatan hukum yang koruptif dan koluptif,” kata Mahfud MD kala itu.

Ia mengatakan, siapa pun presiden Indonesia tidak akan bisa merebut Freeport, karena ini warisan turun temurun. Jika pemerintah memaksa mengambil alih Freeport, akan berurusan dengan peradilan internasional atau bisa dilaksanakan invasi sepihak. (*)

Skip to toolbar