ABOUT 10 per cent of Bank of South Pacific’s income comes from the fees it charges customers but these have dropped over the years, chief executive Robin Fleming says.

He said the revenue went back to the upkeep of the bank’s retail branches and electronic network like automated teller machines (ATMs) and Eftpos.

He was giving an overview of the reduction of bank fees.

The announcement was made last week.

“BSP is also eliminating its dormant account fee whereby customers have been charged a dormancy fee when they have not used their account for the past 12 months,” Fleming said.

“In conjunction with removing the dormant account fee, Bank South Pacific will also stop charging a reactivation fee for customers who commence using their accounts after more than 12 months of inactivity.”

The fee benefit for customers is approximately K920,000 per annum in total.

“Another fee that is being removed is the over-the-counter deposit fee for deposits to a customer’s own account,” he said.

“Whenever a customer makes a deposit . . . with their card using an Eftpos device at the teller counter, it will be fee free.

“This benefit to our customers will be approximately K3 million per annum.

“If someone deposits money to someone else’s account, the transfer fee will be K3 in lieu of a deposit fee.
“Other fees being eliminated by the bank South Pacific include the statement fee which will be a benefit of K1.2 million per annum for our customers, the personal loan settlement fee at a benefit of K600,000 per annum.

“And also the line fee for housing loan customers and residential property investment loan customers with the total benefit of K1.7 million per annum.

“Some other smaller fees are being reduced as well.

“No fees are being increased and there are no changes where a customer should be disadvantaged.

“BSP will continue to review its fees and its services to pass on any productivity benefits to our customers.

“It is also worth remembering that BSP does not require our customers to open account with a minimum of K50 as other banks do, and we also have a number of fee-free savings products.”

BSP is an iconic bank in Papua New Guinea and the Pacific, recognised for its strong commitment to the region and its Melanesian uniqueness.

BSP has the largest branch network in Papua New Guinea, Cook Islands, Fiji, Solomon Islands, Samoa, Tonga and Vanuatu with many branches and sub branches.

Source: https://www.thenational.com.pg/

Rupiah lemah, pedagang perbatasan Papua- PNG senyum lebar

Tampak lapak jualan di Pasar Skou-Wutung, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura – Jubi/Roy Ratumakin.
Tampak lapak jualan di Pasar Skou-Wutung, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura – Jubi/Roy Ratumakin.

Jayapura, Jubi – Anjloknya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar berimbas juga dengan nilai tukar rupiah terhadap Kina (mata uang Papua Nugini). Banyak masyarakat mengeluh.Tapi tidak dengan para pedagang di pasar Skouw-Wutung, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.

Para pedagang di pasar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini bisa tersenyum lebar, karena harga barang dagangan pun naik seiring naiknya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar.

Kini, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar berkisar Rp14.800, sedangkan untuk nilai tukar Rupiah terhadap Kina berkisar Rp4.500.

Muslimin, yang membuka warung makan di sisi barat Pasar Skouw mengaku harga makanannya juga mulai dinaikkan mengingat bahan baku juga mulai naik.

“Biasanya saya menjual sepiring nasi ikan dengan harga Rp15 ribu. Sekarang naik Rp.20 ribu. Untuk nasi ayam dari Rp25 ribu naik menjadi Rp35 ribu. Kalau nasi ayam naik lebih banyak karena harga ayam juga cukup mahal,” katanya kepada Jubi belum lama di Skouw.

Menurutnya, harga itu bukan seenaknya dinaikkan olehnya maupun para pedagang makanan setempat. Dia mengaku naiknya harga makanan tersebut sesuai dengan harga bahkan baku yang ikut naik.

“Kalau nilai tukar rupiah melemah saya kurang tahu. Tapi saya kaget harga bahan baku kok semakin hari semakin naik. Kalau ayam sendiri sudah naik sejak dua bulan lalu. Tidak tahu kenapa,” ujarnya.

Lain halnya dengan Mustofa, pedagang kelontongan yang berjualan di sisi utara Pasar Skouw mengaku, harga barang dagangannya masih stabil seperti beberapa bulan lalu. Dan dirinya juga mengaku bahwa belum tahu soal nilai tukar Rupiah yang mulai melemah.

“Saya kurang tahu itu. Tapi mungkin barang dagangan saya tidak terlalu berpengaruh karena ketika saya membeli itu harganya masih stabil. Jadi saya cuma mengambil untuk Rp5 ribu hingga Rp10 ribu per barang. Itu sudah untung bersih dari satu barang yang saya jual,” katanya.

Nur, pedagang sembako mengaku senang karena nilai tukar Rupiah melemah. Sebab dengan begitu mata uang Kina menjadi naik. “Kalau mau dibilang untung, yah untung. Karena Kina saat ditukar menjadi naik. Dan masyarakat dari sebelah (Papua Nugini) juga kalau belanja menggunakan mata uang Kina,” ujarnya.

Namun, Nur berharap Rupiah bisa kembali normal sehingga kebutuhan masyarakat di wilayah Kota maupun di Indonesia secara umum bisa terpenuhi.

“Saya secara pribadi memang senang karena bisa meraup keuntungan dari hasil dagangan ini, namun saya sedih karena masyarakat kita akhirnya harus lebih irit menggunakan uangnya untuk berbelanja. Pemerintah harus segera atasi ini, jangan sampai krisis moneter beberapa tahun silam terulang kembali,” katanya. (*)

Soedarmo Nilai Perputaran Uang Di Jayapura Lebih Banyak Ke Jakarta

Soedarmo Nilai Perputaran Uang di Jayapura Lebih Banyak ke Jakarta
Soedarmo Nilai Perputaran Uang di Jayapura Lebih Banyak ke Jakarta

JAYAPURA,  – Papua.us – Penjabat Gubernur Papua Soedarmo menyoroti perputaran uang di bumi cenderawasih, khususnya di Kota Jayapura, yang justru lebih banyak dibawa ke Jakarta, setelah hanya dapat bertahan selama seminggu.

Hal ini dikutip Gubernur Soedarmo sebagaimana hasil surveri Bank Indonesia, menyikapi pertanyaan pers terkait perkembangan ekonomi Papua, pekan lalu di Jayapura.
“Kalau kita lihat perputaran ekonomi di Jayapura ini, dari survei dari BI banyak dana yang masuk ke Jayapura tapi hanya bertahan satu minggu. Setelahnya hilang. Hilang kemana? ke Jakarta,” terang dia.
Masih dikatakan, hal demikian perlu disikapi secara baik oleh para pihak terkait, termasuk kepala daerah di seluruh bumi cenderawasih, agar perekonomian bumi cenderawasih dapat tumbuh lebih baik dan maksimal.
“Sebab dengan begitu, tingkat kesejahteraan masyarakat akan bisa ditingkatkan. Karena bagaimana dapat mengangkat perekonomian bila uang yang mesti beredar di Jayapura, justru dibawa keluar,” terangnya.
Dirinya menyambut baik sejumlah kebijakan pembangunan pasar yang dilakukan pemerintah daerah, tak terkecuali program Presiden Joko Widodo, yang baru-baru ini memfasilitasi didirikannya Pasar Mama-Mama Papua.
Dimana pasar tradisional dengan konsep modern ini, diharapkan mampu menampung hasil bumi para mama-mama Papua untuk kemudian dijual kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau serta tingkat kebersihan dan mutu baik.
“Sebab dengan sebanyak-banyaknya dibangun pasar seperti ini, saya yakin kedepan akan bisa merangsang para Mama-Mama Papua untuk bisa menjual di pasar yang telah disiapkan. Dengan demikian maka diharpakan perputaran ekonomi bisa jalan lebih baik dibanding sebelumnya,” harap dia.
Pada kesempatan itu, dia mengajak masyarakat maupun pengusaha agar dapat menginvestasikan uangnya di Jayapura. Dia berharap dana yang tersebut dapat digunakan untuk menyokong pembangunan ekonomi diatas tanah ini. (DiskominfoPapua)
Abel gives IMF and World Bank the lowdown on PNG

Deputy PM Papua New Guinea
Deputy PM Papua New Guinea

DEPUTY Prime Minister and Treasurer Charles Abel is in Washington attending a meeting of the World Bank and International Monetary Fund as a member of the board of governors of both banks.

He gave officials of both banks an economic update, including the impacts of the earthquake.

He said the 2018 budget incorporated US$100 million (K319.611m) in budget support funding plus other sectoral programme funding in transport, energy, rural empowerment, youth and tourism.

He said the World Bank had offered to increase the budget to US$150 million (K479.416m) because of the earthquake.

He had requested technical support from the IMF for the Bank of PNG to develop a medium-term (five-year) monetary policy.

He also discussed with the US State Department regional matters and the Asia-Pacific Economic Cooperation meeting being hosted by PNG this year.

Dana sawit Maybank Rp 34 triliun rusak hutan Indonesia

Ilustrasi hutan terbakar – Tempo.co
Ilustrasi hutan terbakar – Tempo.co

Jayapura, Jubi Kerusakan hutan di Indonesia beberapa tahun belakangan cukup parah. Khususnya di daerah Sumatra dan Kalimantan.

Baru-baru ini diketahui, Maybank, salah satu bank raksasa asal Malaysia, ternyata menyalurkan sekitar Rp 34 triliun kepada perusahaan sawit yang diduga terlibat dalam perusakan hutan Indonesia sepanjang 2010-2016.

Riset terbaru berjudul Maybank: The Single Largest Palm Oil Financier menemukan bank yang dikendalikan Malayan Banking Berhad itu menjadi lembaga keuangan terbesar dunia dalam pendanaan sawit, melalui pinjaman dan penjaminan.

Laporan itu diluncurkan oleh Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia dan Profundo.

Pembiayaan sawit terbesar sendiri dilakukan di kawasan Asia Tenggara, yakni mencapai 50 persen lebih di antaranya tersebar di Malaysia dan Indonesia.

Laporan itu menyatakan enam perusahaan sawit yang menjadi klien terbesar Maybank, diduga bermasalah dengan operasi bisnisnya di Indonesia. Di antaranya terkait dengan aksi deforestasi, kebakaran hutan, perampasan tanah hingga konflik dengan masyarakat lokal.

Sepanjang 2010-2016, Maybank mengucurkan total dana melalui utang maupun penjaminan kepada 24 perusahaan sawit, termasuk yang beroperasi di Indonesia dan Malaysia. Nilai total dari kedua layanan itu mencapai US$ 3,88 miliar atau sekitar Rp 34 triliun dengan kurs Rp 9.000 pada 2010.

Pinjaman pada periode itu mencapai US$ 1,66 miliar dan US$ 2,21 miliar untuk penjaminan.

Wakil Direktur TuK Indonesia Edi Sutrisno menuturkan sedikitnya enam perusahaan sawit yang menjadi klien terbesar Maybank saat ini. Ini terdiri dari Sime Darby, Felda, Batu Kawan Group, Triputra, Genting dan Salim Group.

“Klien terbesar Maybank diduga terlibat dengan konflik berkaitan dengan deforestasi, kebakaran dalam konsesi mereka, dan konflik dengan warga lokal,” kata Edi dalam peluncuran laporan tersebut, Rabu (28/2/2018).

Dia menuturkan pengembangan kebun sawit di Indonesia diduga telah menghancurkan keanekaragaman hayati. Tak hanya itu, kata Edi, namun juga berimbas pada hilangnya lahan masyarakat adat.

Riset Tuk Indonesia dan Profundo menemukan pendanaan baik utang maupun penjaminan Maybank untuk enam klien terbesarnya sepanjang 2010-2016 adalah Sime Derby (US$ 580 juta); Felda Group (US$ 513 juta); dan Batu Kawan Group (US$ 384 juta).

Lainnya adalah Genting Group (US$205 juta) Triputra Group (US$ 192 juta) dan Salim Group (US$ 109 juta).

Laporan itu menemukan klien terbesar Maybank memiliki persoalan di lapangan yang tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, Papua serta Papua Barat.

“Hal ini dapat menyebabkan Maybank mendapatkan dampak risiko pada reputasi dan pembiayaannya,” kata dia.

Metode penelitian yang dipakai dalam laporan itu adalah mengidentifikasi pelbagai perusahaan sawit di Asia Tenggara dengan sejumlah layanan data finansial. Di antaranya adalah Thomson EIKON, Bloomberg, IJGlobal, TradeFinanceAnalytics hingga laporan publik perusahaan.

Fokus pada keberlanjutan

CEO Maybank Datuk Abdul Farid Alias dalam pernyataan resminya menyatakan pihaknya akan memfokuskan pada persoalan keberlanjutan, terutama berkaitan pada pembiayaan yang bertanggung jawab.

Hal itu berkaitan dengan Environmental, Sustainability and Governance(ESG)-standar yang digunakan investor berkaitan dengan penilaian performa perusahaan tertentu.

Salah satunya adalah membuat bisnis perusahaan yang berdampak pada jejak karbon rendah.

Farid juga menuturkan upaya yang dilakukan oleh Maybank itu berkaitan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) oleh PBB. SDGs merupakan standar global untuk upaya pembangunan berkelanjutan.

“Kami akan lebih mengeksplorasi cara-cara yang lebih efektif untuk menggabungkan SDGs terkoneksi langsung dengan bisnis kami,” kata dia dalam Sustainability Report 2016.

Dia menegaskan keberlanjutan dalam bisnis juga berarti menyeimbangkan antara kebutuhan klien, pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Panduan OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Panduan Pembiayaan Kelapa Sawit Berkelanjutan menyatakan Lembaga Jasa Keuangan harus memahami masalah skema rantai pasok kelapa sawit yang kompleks.

Hal itu bertujuan agar pembiayaan dan produk jasa keuangan yang dikeluarkan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

OJK menyatakan secara umum dampak yang ditimbulkan dari praktik perkebunan sawit adalah konflik sosial, ekologis, iklim, hingga air bersih. Otoritas itu menyatakan konversi hutan oleh perusahaan perkebunan berkontribusi pada perubahan iklim.

OJK menyatakan konversi hutan gambut tropis sebagai penyerap karbon lebih sangat merusak upaya mitigasi iklim.

“Selain itu, pembakaran hutan untuk membuka lahan perkebunan menjadi sumber utama asap di Asia Tenggara, yang mengancam kesehatan secara serius,” demikian keterangan otoritas tersebut.

OJK menyarankan bank dapat mendorong kliennya untuk menerapkan sertifikasi sawit berkelanjutan macam Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) atau Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO).

Di sisi lain, bank juga dapat melihat apakah klien mereka memiliki kebijakan soal lingkungan, sosial dan tata kelola sebelum memberikan pinjaman. (CNN Indonesia)

BPR ANP diharapkan menumbuhkan ekonomi Papua

Grand Opening Kantor PT. BPR Anak Negeri Papua - Jubi/Alex
Grand Opening Kantor PT. BPR Anak Negeri Papua – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi –Keberadaan Bank Pengkreditan Rakyat, Anak Negeri Papua (ANP) yang baru beroperasi diharapkan mampu menunjukan komitmen menumbuhkan perekonomian di daerah. BPR ANP menjadi mitra pemerintah Papua untuk membangun industri keuangan lewat perbankan.

“Yang tentunya menjadi mitra pemerintah guna membangun tanah Papua yang bermuara pada suatu kesejahteraan,”kata Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, saat Grand Opening Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) ANP, di Jayapura, Kamis (12/10/2017).

Menurut Hery, banyak referensi yang sudah disampaikan otoritas jasa keuangan OJK, di antaranya tentang Non Performing Loan (NPL) di Papua yang masih di bawah nasional. “Begitu juga soal inklusi keuangan yang sangat memperhatikan,” kata Hery menjelaskan.

Hal itu dinilai menjadi tantangan perbankan termasuk  BPR ANP.

Direktur BPR ANP, Nuri Irianti minta dukungan agar bank yang ia pimpin mampu tumbuh dan berkembang dengan baik. “Sehingga pada akhirnya bisa mendapat hasil yang sesuai denga harapan yang ditargetkan,” kata Nuri.

Menurut dia, BPR lahir dari mimpi anak Papua yang terpanggil melayani mayarakat daerah.  Dengan mengusung visi menjadi BPR besar, sehat, kuat terpercaya dan berpengaruh di Papua. “Serta penggerak ekonomi masyarakat Papua,” kata Nuri menjelaskan.

Ia mengharapkan  pimpinan pemerintahan provinsi maupun kabupaen dan kota memberikan dukungan. Nuri menjamin akan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dengan mengelola simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan deposito. “Juga menyalurkan dalam bentuk kredit untuk usaha-usaha produktif,” katanya.

Pemegang saham pengendali Bank Anak Negeri Papua, Ledrik J. Lekenila menjelaskan  telah mendapat surat izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 11 Agustus 2017. Menurut dia, semua perbankan lahir dari satu rahim yang sama, dan di bawah otoritas yang sama serta dengan dukungan bank sentral yang sama.

“Kami percaya bank anak negeri Papua akan tumbuh dan menjadi besar di bawah naungan NKRI,” katanya. (*)

Bisnis.com, JAYAPURA – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Papua Syarwan menilai perbankan di provinsi paling timur Indonesia itu kurang mempromosikan keberadaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga realisasinya sangat kecil.

“Bank di Papua kurang mempromosikan KUR, tidak seperti di Jawa, padahal bunganya rendah,” ujar Syarwan, di Jayapura, pada Rabu (6/9/2017).

Dia menyebutkan hingga kini program KUR di Papua baru terealisasi kepada 5.804 debitur dengan total nilai Rp253,2 miliar.

“Penyaluran KUR tersebut sangat rendah dibandingkan dengan target penyaluran nasional di 2017 yang mencapai Rp110 triliun,” kata dia.

Dari data yang dikeluarkan Kantor Wilayah DJP Papua, terlihat sebagian besar KUR tersalur pada KUR ritel dengan jumlah realisasi mencapai Rp165,15 miliar lebih dan diberikan kepada 1.543 debitur.

Sedangkan pada sektor mikro, KUR disalurkan kepada 4.261 debitur dengan nilai realisasi Rp88,02 miliar.

Untuk sektor mikro, BRI menjadi bank dengan debitur terbanyak di Papua. Hingga kini sudah ada 3.423 debitur dengan realisasnya Rp70,21 miliar lebih.

Di bagian ritel, jumlah debitur dan realisasi dikuasai Bank Mandiri. Hingga kini bank tersebut sudah menyalurkan KUR Rp116,56 miliar lebih untuk 1.341 debitur.

Sumber : Antara

Direktur Utama Bank Papua, F.Zendrato (kanan) saat penandatanganan kerjasama dengan manajemen Persipura pada bulan April 2017 – Jubi/Sindung Sukoco
Direktur Utama Bank Papua, F.Zendrato (kanan) saat penandatanganan kerjasama dengan manajemen Persipura pada bulan April 2017 – Jubi/Sindung Sukoco

Jayapura, Jubi – Gonjang ganjing pailitnya perusahaan jamu PT. Nyonya Meneer ternyata melibatkan Bank Papua. Bank milik Pemerintah Daerah ini merupakan salah satu kreditur perusahaan jamu yang berlokasi di di Jalan Raya Kaligawe Semarang.

Kurator PT Perindustrian Njonja Meneer (Nyonya Meneer) Ade Liansah, dikutip media ekonomi KONTAN, Minggu (3/9/2017) mengatakan berdasarkan penelusuran, pihaknya mengidentifikasi terdapat enam aset atas nama perusahaan dan 72 hak paten yang dapat dilelang menjadi sumber pembayaran hak kreditor. Dan saat ini asset-aset tersebut telah didaftarkan oleh Bank Papua untuk dilelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang. Bank Papua memiliki waktu hingga 4 Oktober 2017 untuk melelang sendiri seluruh jaminan yang mereka kuasai.

Perusahaan jamu ini dinyatakan pailit pada Kamis, 10 Agustus 2017 setelah Pengadilan Niaga Semarang membatalkan perjanjian perdamaian No.01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN. Niaga.Smg tertanggal 8 Juni 2015. Dalam surat perjanjian perdamaian tahun 2015 itu Bank Papua tercatat sebagai salah satu kreditor terbesar dengan total kredit mencapai Rp68 miliar.

Selain Bank Papua, PT. Nyonya Meneer juga berutang kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang Rp20,8 miliar, dan kewajiban terhadap karyawan (koperasi) sekitar Rp10 miliar. Total utang perusahaan ini mencapai Rp198,4 miliar.

Dalam kasus ini, Bank Papua sebagai satu-satunya kreditur pemegang jaminan (separatis).

Saat ini Rachmat Gobel melalui perusahaannya Gobel Internasional dikabarkan akan menghidupkan kembali perusahaan jamu ini. Gobel mengaku butuh 1 (satu) tahun untuk membenahi manajemen perusahaan. Ia menawarkan skema penyelesaian utang selama dua tahun dengan cara menyicil bagi kreditur konkuren yang memiliki tagihan dengan jumlah dibawah Rp 5 miliyar. Untuk kreditur yang memiliki tagihan diatas Rp 5 miliar akan dicicil tiga tahun. Kemudian bagi utang baru yang belum terdaftar akan dicicil selama satu tahun. Seluruh pembayaran itu akan dimulai pada September 2018.

Namun para kreditur menolak jika pembayaran utang oleh investor dilakukan dengan menyicil.

“Kami ingin pembayaran secara kontan, tidak dicicil,” ungkap salah satu kuasa hukum kreditur Njonja Meneer Eka Widiarto.

Eka mengatakan, alasan pihaknya menolak skema menyicil karena rata-rata masa utang jatuh tempo sudah terlalu lama.

“Kami saja, utang jatuh temponya sudah 11 tahun,” tambahnya.

Bank Papua sebelumnya telah tersandung Kredit Macet senilai Kredit macet senilai Rp1 triliun dan Rp2,06 triliun lainnya dalam keadaan bermasalah.

Pada tahun 2013-2014 bank ini memberikan kredit kepada PT Sarana Bahtera Irja (PT SBI) dan PT Vita Samudra (PT Vitas). PT SBI berlokasi di Surabaya dan bergerak dalam  aktivitas bisnis Agen Pengiriman & Pelabuhan. Sedangkan PT Vitas beramat di Jayapura dan bergerak di jasa konstruksi. Namun kredit yang diberikan macet sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp351 Miliar. (*)

Scott Hamilton | UKeconews | Emma Charlton : CharltonEmmam, February 29, 2016 — 2:00 PM WIT

For the chief economist at one of the world’s oldest central banks, cash might not be king.

One year after Andy Haldane and Bank of England Governor Mark Carney kicked off a research program to probe everything from inequality to climate change and digital currencies, the institution is pondering a question that could ultimately put it out of business: What is the future of money?

The topic has grown in importance as central banks drive interest rates lower, pushing them closer to the limits of conventional policy, and the rise of peer-to-peer lending and digital money threatens to overhaul finance. That also poses tricky questions for those tasked to steer the economy and regulate the financial system, like whether they will be needed if society no longer requires central banks to back currency.

“The challenge that I think is among the most important right now, it would be around the future of money,” Haldane, 48, said in an interview in his office in London. “What shape that takes and what role central banks play in shaping that.”

Haldane, known for his contrarian analysis and frisbee metaphors, is aware that his more extreme research is pushing the BOE — where’s he’s worked for more than a quarter of a century — far beyond its traditional comfort zone.

Existential Questions

“It’s a pretty existential question for us,” he said. “I don’t remotely know what the answer is but that’s why it’s research.”

But the analysis of money and technology isn’t completely pie-in-the-sky thinking. It comes at a time that central banks have been pushed to the limits of their power in a bid to keep demand and inflation from collapsing. The People’s Bank of China has said it’s studying the prospects of issuing its own digital currency and aims to roll out a product as soon as possible.

As policy makers at the Bank of Japan and European Central Bank embrace sub-zero rates, some officials, including Haldane, have said such policies could work better in a cashless society. As digital money moves up the international agenda, it’s also a hot topic at the BOE. Deputy Governor for Financial Stability, Jon Cunliffe, said last week it raised questions about the circulation of funds through the economy and Ben Broadbent, deputy governor for monetary policy, is due to deliver a speech on the issue on Wednesday.

Sub Zero

“With more countries moving into low, or indeed some cases negative, interest-rate territory, that has begged questions about how low you can go,” Haldane said. “There’s an important cash dimension to that, in that physical cash is one of the constraints that prevents interest rates going too low.”

Another research area that’s a future priority is microprudential tools and their interaction with broader financial-stability policies, Haldane said. Efforts to better understand the culture within banks inspired by behavioral research may also aid regulators, he said.

His comments underscore how far the BOE’s set of responsibilities has expanded. Part of Haldane’s work is to update how the institution gathers, understands and interprets data. About 20 people work in his “Research Hub” at any one time, a mixture of permanent staff and employees on rotation from other departments, and the plan is to increase that in the coming years, he said.

Big Data

With the increasing demand for information, the BOE is building new granular databases for the millions of financial market transactions that take place every day, and to capture every U.K. mortgage issued for the last several years.

In some cases, like the development of macroprudential policy, research is nascent, with Haldane drawing a comparison to the 1940s, when officials were first trying to devise modern macroeconomic strategies.
“I think of us as being in the foothills today when it comes to things like macroprudential policy and the interaction between macro and microprudential policy,” he said. “There’s a real investment to be made over the next 10 years.”

Another hot topic is the sharing economy and the growth of peer-to-peer websites like Uber and Airbnb, which may have long-term implications for the structure of the financial system and regulation, as well as inflation.
New Partnerships

“It could alter the functioning of the economy,” Haldane said. “It may mean that the rents of the middle person are whittled away. That lowers prices and improves productivity, and on the financial sector that would be lowering profitability and improving productivity.”

The BOE’s agenda has also included new research partnerships with institutions including Oxford University and Germany’s Max Planck Institute, while there’s now a staff blog, called Bank Underground, that allows economists to share analysis. That’s a mini revolution at an institution traditionally reluctant to let junior officials air views in public.

So what’s the point of it all? With the global economy in transition and still finding its feet after the Great Recession, Haldane’s work is ultimately aimed at preparing the BOE, and central banks in general, for an environment where the old models don’t quite work.

“It’s certainly been liberating for us and I think other central banks, other organizations have looked on and I hope they might seek to follow in our footsteps,” Haldane said. “This is a brave new world for us.”

NEW YORK | BY CHRIS TAYLORMoney | Tue Feb 16, 2016 9:21am EST

Whether we have money or not, one thing is certain: It is never far from our minds.

Just look at the presidential election. Among the candidates are a billionaire and a self-proclaimed democratic socialist, each with their own prescriptions about how to address rampant income inequality. (Waiting in the wings is another billionaire.)

Paul Piff, an assistant professor of social psychology at the University of California, Irvine, has been studying how money changes us and our relationships with each other. Most of the findings point to money bringing out negative behavior in people.

“The more money you have, the more focused on yourself you become, and less-sensitive to the welfare of people around you,” Piff says.

He made this the topic of a TED talk in 2013 called “Does money make you mean?” (bit.ly/1uwVfKg) that has now racked up almost three million views.

With income inequality such a key issue in 2016, Reuters spoke with Piff to find out how wealth alters our behavior – and what that means for society.

Q: How did you come to go about studying if money makes people behave badly?

A: We rigged a Monopoly game. Hundreds of pairs of strangers came into our lab, and one of those people was randomly assigned to be the rich player. They got twice as much money, got to roll two dice instead of one and were given more cash when passing ‘Go.’

Even though it was so clearly rigged, within a few minutes we started to see pattern shifts in behavior. Rich players were ruder, louder, more dominant. They would celebrate their success, and talk about how much money they had.

At the end of game, we asked people about why they had won. Rich players always focused on specific things they had done, like buying certain properties. But really, it all came down to luck, of having been assigned the role of the rich player.

Q: What parallels did you see between that Monopoly game and real life?

A: It’s random what family you are born into. Some people are born into lives of privilege, and some aren’t. But despite not having earned that privilege, people tend to attribute it to things they did and how much they deserve it. Parents’ wealth often correlates with a sense of entitlement.

Q: Why should we care about how money alters our thinking?

A: When you feel entitled, you are more likely to do the wrong thing. In experiments we have run, we have seen that you are more likely to break ethical norms to serve your self-interest, or lie to get ahead, or cheat in games, or break laws.

Q: Since you gave your TED talk, inequality has only gotten more extreme. Why do you say this is a problem for the 1 percent as well?

A: Inequality is a pressing issue, and not just for the poor, but for everyone. The social fabric gets frayed, trust and cooperation are undermined, people’s health gets worse. Inequality makes social outcomes worse for everybody – and that’s a problem.

The real challenge is that it’s a self-perpetuating dynamic, because those at the top feel they are more deserving of what they have, and become less-willing to share those resources with others. Inequality creates more distance between people.

Q: So what can be done to bridge that distance?

A: It’s not the case that wealthy people are corrupt. That’s a caricature. But wealth is a resource that comes with certain psychological tendencies. If wealth tends to drive a decrease in compassion and kindness and generosity, then we have to find ways to mitigate that.

In the lab, for instance, we found that poorer people were initially more generous than richer people. But when shown a short video about poverty, richer people became just as generous.

The Giving Pledge, where billionaires have promised to give away at least half of their wealth to charity, is one step in the right direction.

The real problem is that wealth makes us turn inward. We have to shake ourselves up psychologically, reconnect with the needs of others, and get out of our insular worlds.

(Editing by Beth Pinsker and Dan Grebler)

Skip to toolbar