Forums

Home Forums

    • Forum
    • Topics
    • Posts
    • Freshness
    • Bisnis Keamanan Meluas di Papua
      05/10/2015 | By Suara Pusaka Di hari TNI (5 Oktober), beredar poster di media sosial “Demokrasi lebih damai dan indah, jika TNI benar-benar kembali ke barak”. Pietsaw, aktivis sosial dan lingkungan dari Manokwari menanggapi isi poster, “Dorang itu terbiasa kuasai panggung politik dan pengamanan sektor bisnis hingga perkotaan, sehingga tra mungkin kembali ke barak. Ketika para moralis serukan perdamaian “senjata ditempat jadi cangkul”, akhirnya dorang laksanakan dengan gantung senjata dibahu sambil meyetir ekskavator menggusur lahan buat persawahan 10 ribu hektar dari 1 juta hektar yang direncanakan di Merauke”, ungkap Pietsaw. Realitas di Papua, keterlibatan aparat keamanan dalam bisnis kegiatan ekonomi dan jasa keamanan untuk perusahaan industri ekstraktif sumber daya alam semakin meluas di Papua. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah dan pembangunan pos-pos aparat kemanan TNI dan Polri di areal konsesi perusahaan pembalakan kayu, perusahaan perkebunan kelapa sawit maupun pertambangan. Selain pos aparat keamanan di daerah perbatasan, Kabupaten Keerom, Merauke dan Boven Digoel, yang mana daerah tersebut marak dengan investasi perkebunan kelapa sawit dan pembalakan kayu, juga ditemukan pos-pos aparat keamanan TNI dan Polri di daerah pedalaman kawasan hutan, seperti: Pos TNI di Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, sekitar areal konsesi perusahaan pembalakan kayu PT. Kurniatama Sejahtera, Pos Brimob di Distrik Kuriwamesa, Kabupaten Teluk Wondama, sekitar areal konsesi perusahaan pembalakan kayu PT. Sinar Wijaya, Pos TNI di Distrik Momiwaren, Kabupaten Manokwari Selatan, daerah yang direncanakan untuk ekstraksi pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit PT. Anugerah Papua Investindo Utama, Pos Brimob diareal konsesi PT. Permata Putera Mandiri, Sorong Selatan, Pos Brimob di Distrik Mbaham Dandara, Kabupaen Fakfak, lokasi perusahaan pembalakan kayu PT. Arfak Indra, Pos Brimob di Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, lokasi perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Nabire Baru. Keberadaan aparat keamanan TNI dan Polri tersebut umumnya untuk mengamankan dan memperlancar bisnis perusahaan dalam perolehan tanah hingga pengamanan kegiatan lainnya. Tidak ada informasi, apakah bisnis tersebut institutional dan atau non institutional, sebagaimana dimaksudkan Indria Samego (1999), yakni bisnis institutional berbentuk koperasi untuk kesejahteraan anggota dan keluarga militer, bisnis melalui badan usaha yang dikelola yayasan dan bisnis keamanan di perusahaan milik negara. Sedangkan bisnis non institutional adalah bisnis yang dilakukan para mantan anggota TNI, keluarga TNI atau anggota TNI diluar jalur resmi. Dalam banyak kasus, bisnis pengamanan perusahaan yang melibatkan aparat keamanan justeru membuat konflik dan ketegangan dalam masyarakat setempat semakin kompleks. Di Muting, Merauke, dilaporkan anggota Kepolisian setempat ikut mem “beking” perusahaan kontraktor PT. Purnama Jaya yang melakukan pembongkaran hutan adat untuk perkebunan kelapa sawit PT. Agriprima Cipta Persada (ACP). Di Goras, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, aparat Brimob membekingi perusahaan pembalakan kayu PT. Arfak Indra melakukan pembongkaran hutan dan kebun pala. Aktifitas perusahaan ini sebelumnya belum pernah mendapat persetujuan dari masyarakat, sehingga masyarakat protes. Namun kehadiran aparat keamanan membuat masyarakat sungkan protes dan terpaksa menerima lahan sumber kehidupan mereka digusur dan dibongkar. Bisnis keamanan sepertinya menjanjikan menghasilkan keyaaan uang banyak. Beberapa waktu yang lalu (Februari 2014), Yorrys Raweray, politisi Partai Golkar, menyebutkan istilah “datang bawa 16 M (senjata) dan pulan bawa 16 M (uang)”, ungkap Yorrys untuk menggambarkan bisnis aparat keamanan terkait perdagangan senjata dan amunisi di Papua. Perusahaan tambang PT. Freeport Indonesia mengeluarkan uang keamanan mencapai US$ 14 juta atau sekitar Rp. 126 miliar, untuk perusahaannya di Indonesia pada tahun 2010. Diperkirakan ada 635 orang aparat TNI dan Polri yang ditugaskan unruk mengamankan obyek vital PT. Freeport Indonesia. Miinimnya anggaran keamanan menjadi salah satu isu, keterlibatan militer dalam bisnis keamanan. Aragon (2007) menyampaikan, hanya 30-40 % dari biaya penggelaran tentara Indonesia ditutup oleh anggaran nasional, sisanya harus dicari dari tempat mereka masing-masing dan ini memicu keterlibatan paksa para tentara dalam bisnis-bisnis legal maupun ilegal. Jika aparat keamanan masih mengutamakan kepentingan bisnis, terlibat dalam politik ekonomi dan menggunakan pendekatan keamanan dalam menghadapi rakyat, maka impian kehidupan rakyat demokratik yang indah dan damai masih sulit diwujudkan. Ank, Okt 2015
    • 1
    • 2
    • 1 year, 12 months ago

       admin

Skip to toolbar