Supermarket Inggris Stop Penjualan Produk Sawit, Pengusaha Indonesia Protes

SATUHARAPAN.COM – Pengusaha kelapa sawit Indonesia menggambarkan jaringan supermarket Inggris, Iceland, sebagai “korban kampanye hitam” setelah memutuskan menghentikan produk yang mengandung minyak sawit.

Ilustrasi. Perkebunan kelapa sawit yang membutuhkan banyak lahan dan sering kali menebas hutan tropis dunia untuk ekspansi perkebunan.(Foto: Dok.satuharapan.com/mongabay.co.id/Rhett A. Butler)
Ilustrasi. Perkebunan kelapa sawit yang membutuhkan banyak lahan dan sering kali menebas hutan tropis dunia untuk ekspansi perkebunan.(Foto: Dok.satuharapan.com/mongabay.co.id/Rhett A. Butler)

“Ini barangkali akibat kurang informasi, sekaligus korban kampanye hitam tentang sawit,” kata Kacuk Sumarto, wakil ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), kepada BBC Indonesia, hari Senin (16/4).

Lebih jauh Kacuk mengatakan Iceland mengambil langkah itu mungkin sebagai imbas dari keputusan parlemen Eropa yang menerapkan larangan pemakaian sawit di biodisel pada 2020.

“Jadi sangat disayangkan, keputusan yang mereka ambil berdasarkan informasi yang kurang lengkap . Kami memprotes keras (atas keputusan mereka),” katanya.

Iceland adalah jaringan pasar swalayan pertama di Inggris yang memutuskan tak akan lagi menjual produk yang mengandung minyak sawit.

Direktur Iceland, Richard Walker, mengatakan “tidak ada minyak kelapa sawit yang berkesinambungan”.

“Minyak kelapa sawit bersertifikat saat ini tidak membatasi deforestasi dan tidak membatasi perkebunan minyak kelapa sawit,” katanya kepada BBC.

“Jadi selama belum ada minyak kelapa sawit yang benar-benar berkesinambungan, yang sama sekali bukan dari deforestasi, kami mengatakan tidak kepada minyak kelapa sawit,” kata Walker.

Iceland saat ini telah menghentikan 50 persen produk yang mengandung minyak sawit dan menurut rencana penghentian total penjualan produk yang mengandung minyak sawit akan diterapkan pada akhir 2018.

Direktur Iceland antara lain menyebut industri minyak sawit menyebabkan deforestasi dalam skala masif.

Ia mengatakan dalam waktu yang singkat setelah dia mengumumkan langkah perusahaannya, hutan seluas 12 kali lapangan sepak bola di Indonesia “akan dibakar dan dibuldoser untuk menanam kelapa sawit”.

Menanggapi alasan ini, wakil ketua GAPKI Kacuk Sumarto mengatakan deforestasi yang dituduhkan sejumlah pihak ke Indonesia adalah deforestasi atau pembalakan di hutan-hutan primer.

“Barang kali satu dua ada ya, itu (dilakukan oleh) rakyat. Tapi jumlahnya kan tidak signifikan,” ujar Kacuk. Ia mengatakan industri sawit di Indonesia melakukan foretasi di hutan-hutan bekas HPH sejak akhir 1960-an.

Langkah yang Diskriminatif

Menurut Kacuk langkah Iceland “diskriminatif dan tidak sesuai dengan prinsip perdagangan yang adil (fair trade)”.

“GAPKI siap mengundang Iceland (ke Indonesia) untuk memberikan penjelasan kepada mereka, tentang pengusahaan kelapa sawit Indonesia yang sustainable,” kata Kacuk.

Selain GAPKI, Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit (CPOPC) juga menyayangkan keputusan Iceland. Direktur Eksekutif CPOPC, Mahendra Siregar, dalam surat yang dikirimkan kepada Richard Walker menyebut langkah yang diambil Walker “diskriminatif”.

Mahendra mengatakan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh minyak nabati lain seperti minyak bunga matahari dan minyak kedelai jauh lebih besar. Dikatakan pula bahwa sawit adalah minyak nabati paling berkelanjutan.

Total produksi minyak sawit Indonesia pada 2017 mencapai 38 juta ton. Dari angka ini, sekitar 27 juta ton terserap di pasar domestik.

Pasar ekspor terbesar Indonesia adalah India, 27 negara Uni Eropa, dan Cina.

Jumlah ekspor ke Uni Eropa sekitar 5 juta ton. Kacuk mengatakan dari sisi volume, dampak keputusan Iceland tidak terlalu besar. Meski demikian, tetap saja dianggap tidak adil.

Kacuk menduga konteks besar langkah Iceland adalah keinginan agar negara-negara berkembang seperti Indonesia “tidak mengganggu hegemoni pengusaan ekonomi negara-negara besar”. (bbc.com)

Editor : Sotyati

Source: https://www.kantarworldpanel.com” Until recently, most consumer product companies paid relatively little attention to Indonesia. Today, many consider it a must-win market. Why? As many emerging markets enter a period of slower growth, Indonesia may be reaching an inflection point. It’s not only attractive in its own right, but also may be critical to the global ambitions of many companies in search of the next wave of international growth.

To help companies position themselves for success in Indonesia, Kantar Worldpanel and Bain & Company provide an in-depth look at market conditions as well as consumer attitudes and behavior in the country. We then highlight five golden rules that consumer product companies should follow to succeed in the archipelago nation.

To understand Indonesian shoppers, Kantar Worldpanel and Bain & Company synthesized findings from a range of exclusive sources. This is including proprietary consumer insights, gleaned from 7,000 Indonesian households, developed by Kantar Worldpanel; and analysis from Bain extensive expert network and years of experience in Indonesia. This made it possible to identify critical shopper insights in five areas related to Indonesians’ willingness to pay for premium products, degree of loyalty, behavior across regions, shopping preferences, and attitudes toward social media.

Based on these market and consumer analyses, we highlight five golden rules for success in Indonesia:

1. Be clear on where and how to win
2. Truly understand the Indonesian consumer
3. Attain the right distribution coverage to reach target consumers
4. Win the battle for new consumers at each point of sale
5. Ensure that human resources (HR) is an accelerator and not a bottleneck

No consumer product company with global ambitions can afford to ignore the Indonesian opportunity, and Indonesian brands won’t survive unless they secure a sustainable leadership position in the market. While there are many paths to the winner’s circle, brands of all types—from new entrants to established leaders—have shown that the golden rules are critical to achieving and sustaining success in Indonesia.

Skip to toolbar