OAP harus jadi pelaku bisnis di Pasifik

Gubernur Lukas Enembe berbincang dengan Gubernur Madang, Peter Yama - IST
Gubernur Lukas Enembe berbincang dengan Gubernur Madang, Peter Yama – IST

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua, Lukas Enembe mengajak Gubernur Provinsi Madang, Papua Nugini (PNG) Peter Yama untuk bersama membangun kerjasama ekonomi dan menjadikan pengusaha-pengusaha di kedua provinsi sebagai pebisnis di Pasifik.

Dalam sambutannya, Gubernur Enembe mengatakan bahwa pemerintah pusat mempercayakan pada dirinya sebagai Gubernur Papua untuk membuka jalur perdagangan dengan PNG. Setiap investasi Indonesia di Pasifik, menurut Enembe harus lewat Papua.

“Ini negeri kita, tanah kita. Ini waktunya kita menjadi pemain ekonomi di Pasifik. Baik pengusaha di Madang maupun di Papua,” ujar Gubernur Enembe saat berkunjung ke Madang, pekan lalu.

Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjut Gubernur Enembe, dalam periode kedua kepemimpinannya, ia telah memutuskan seluruh APBD Provinsi Papua yang bersumber dari dana otonomi khusus akan dikelola oleh Orang Asli Papua (OAP), terutama untuk pengembangan ekonomi. Kebijakan ini dilakukan agar OAP bisa bangkit, mandiri, sejahtera dan berkeadilan, lepas dari ketertinggalan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Enembe juga mencari kemungkinan untuk membuka jalur perdagangan melalui laut. Melalui laut, kedua provinsi bisa melakukan perdagangan dengan biaya murah.

“Kita sudah mengekspor beras dari Merauke. PNG bisa mengimpor beras dari Papua. Tidak perlu dari Australia atau Thailand yang biayanya sangat mahal,” ujar Enembe.

Ia juga berharap Pemerintah Madang bisa menyediakan fasilitas pergudangan untuk menjalankan kerjasama perdagangan melalui laut. Menurutnya, Provinsi Papua sudah memiliki kapal yang bisa berlayar di sepanjang pesisir utara Papua hingga PNG. Saat ini kapal tersebut beroperasi di Kalimantan.

“Kapal ini bisa memasok kebutuhan-kebutuhan di region Momase yang meliputi Morobe, Madang, East Sepik dan West Sepik dan sebaliknya membawa hasil pertanian, perkebunan atau industri dari region Momase ke Papua,” kata Enembe.

Gubernur Madang menyambut tawaran Gubernur Enembe dengan antusias. Menurutnya, Gubernur  Enembe datang ke tempat yang tepat. Madang adalah provinsi utama di PNG. Provinsi ini, selain dikenal memiliki potensi wisata seperti pegunungan dan laut, juga menjadi pusat pertanian dan perkebunan PNG. Kopi, coklat, kopra dan vanilla adalah hasil pertanian dan perkebunan utama provinsi ini.

“Selain hasil perkebunan, kami juga memiliki industri perikanan dan pertambangan,” kata Gubernur Yama.

Lanjutnya, Papua dan Madang memang berada di dua negara yang berbeda. Namun tidak seharusnya itu menjadi membatasi penduduk yang ada di kedua provinsi untuk berinteraksi karena penduduk di kedua provinsi saling bersaudara.

“Provinsi Papua adalah saudara tua PNG. Kami bisa belajar banyak dari Papua yang sudah lebih maju. Demikian juga sebaliknya, Papua bisa belajar dari kelebihan yang kami miliki,” ujar Gubernur Yama.

Ia sepakat bahwa pengusaha-pengusaha dari Papua dan Madang bisa menjadi pelaku bisnis utama di Pasifik. Karena itu, ia berharap kunjungan kerja Gubernur Enembe ke Madang bisa ditindaklanjuti secepat mungkin.

“Kita punya tanah paling besar di Pasifik ini. Penduduk paling banyak. Memang kita harus menjadi pelaku utama di berbagai sektor di Pasifik ini, terutama sektor ekonomi,” ungkap Gubernur Yama. (*)

Jayapura, Jubi – Gubernur Provinsi Morobe, Papua Nugini (PNG), Ginson Sauno meminta Gubernur Papua, Lukas Enembe memfasilitasi kunjungan pemerintah Provinsi Morobe ke lokasi tambang PT. Freeport Indonesia di Timika. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Morobe dalam jamuan makan malam yang ia selenggarakan di Kota Lae, Kamis (20/9/2018) untuk menyambut kedatangan Gubernur Papua beserta rombongan yang berjumlah 13 orang.

“Ibu kota Morobe, Kota Lae, sering menjadi tuan rumah even nasional tentang pertambangan. Karena itu, kami minta Gubernur Papua bisa memfasilitasi kami berkunjung ke PT. Freeport Indonesia,” ujar Gubernur Ginson.

Morobe adalah provinsi yang sangat penting di PNG. Provinsi ini memiliki pelabuhan utama di kawasan Pasifik, pertanian, perkebunan, peternakan sapi dan ayam, pengolahan hasil tambang  dan industri utama lainnya. Provinsi  inilah yangmengolah dan mendistribusikan kebutuhan hidup masyarakat PNG.

Provinsi terletak di pantai utara Papua Nugini. Luasnya 33.705 km², dengan populasi sekitar 750.000 jiwa. Dan karena pembagian Provinsi Southern Highlands pada tahun 2012, provinis ini merupakan provinsi yang paling padat penduduknya. Ini termasuk Huon Peninsula, Sungai Markham, dan delta, dan wilayah pesisir di sepanjang Teluk Huon.

Menanggapi permintaan Gubernur Ginson, Gubernur Enembe berjanji akan memfasiltasi tim dari Provinsi Morobe mengunjungi lokasi pertambangan PT. Freeport Indonesia.

“Seperti yang kita ketahui, kami baru saja mendapatkan 10 persen saham Freeport dari 51 persen divestasi saham pertambangan emas terbesar itu. Saya akan membantu memfasilitasi kunjungan Gubernur Morobe beserta timnya,” kata Gubernur Enembe menanggapi permintaan Gubernur Ginson.

Selain ingin berkunjung ke PT. Freeport Indonesia, Gubernur Ginson juga menawarkan kerjasama pertukaran guru dan mahasiswa. Menurutnya, hambatan dalam kerjasama kedua provinsi ini adalah bahasa. Sehingga ia merasa perlu ada pertukaran guru antar kedua provinsi yang berbeda negara ini. Provinsi Morobe akan mengirimkan guru bahasa Inggris ke Papua dan sebaliknya, Provinsi Papua mengirimkan guru bahasa Indonesia. Sedangkan untuk program pertukaran mahasiswa, Gubernur Gimson menawarkan program beasiswa bagi mahasiswa Morobe yang ingin belajar di Perguruan Tinggi di Papua dan sebagai timbal baliknya, Pemerintah Provinsi Papua juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa asli Papua yang ingin belajar ke Morobe.

Gubernur Enembe menyambut baik tawaran ini.

“Kami telah mengirimkan banyak mahasiswa Papua untuk belajar ke luar negeri. Sehingga tawaran saudara saya, Gubernur Gimson ini akan kami tindak lanjuti segera,” kata Gubernur Enembe.

Gubernur Enembe dalam kesempatan itu juga menyampaikan permintaan maafnya karena tidak bisa bertemu dengan Gubernur Ginson dalam penandatanganan Letter of Intent  (LoI) tahun lalu. Karena saat itu ia dipanggil oleh Presiden Indonesia ke Jakarta.

“Saya juga minta maaf karena belum bisa membawa staf kantor saya. Saya baru dilantik sebagai Gubernur beberapa hari lalu untuk periode kedua selama lima tahun mendatang,” tambah Gubernur Enembe.

Mengenai permintaan pasokan daging sapi dalam PON 2020 nanti, Gubernur Ginson menyambut baik permintaan tersebut. Menurutnya, ini merupakan kerjasama ekonomi yang akan saling menguntungkan bagi kedua provinsi.

“Kami siap menjadi pemasok kebutuhan daging untuk PON 2020, seperti yang disampaikan Gubernur Papua.  Kami memiliki peternakan sapi terbesar di PNG. Juga peternakan ayam. Ini akan saling menguntungkan bagi dua provinsi ini,” kata Gubernur Ginson. (*)

DP3A diminta mendata pekerja perempuan

lustrasi perempuan Papua - IST
lustrasi perempuan Papua – IST

Jayapura, Jubi – Dinas Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Papua, diminta untuk mendata tenaga kerja perempuan yang saat ini sudah bekerja di pemerintahan maupun swasta.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua, Lukas Enembe melalui Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Sosial dan SDM, Ani Rumbiak, saat membuka seminar kajian tenaga kerja perempuan di dunia kerja/sektor swasta, di Jayapura belum lama ini.

Menurut Enembe, pendataan terhadap pekerja maupun perempuan Papua perlu dilakukan untuk memastikan keberadaan mereka.

“Apakah sudah memiliki lapangan kerja dan sejauh mana mereka sudah bekerja, apakah sudah ada keberpihakan kepada perempuan asli Papua atau belum,” katanya.

Disamping itu, ujar ia, harus ada kajian tentang tenaga kerja perempuan, oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memberi perhatian terhadap hal ini.

“Saya tegaskan untuk Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya perempuan di dunia kerja, perlu diperhatikan, terutama menyangkut kesehatan dan keselamatan kerja  mengingat perempuan yang bekerja memiliki skill yang tentunya harus diperhatikan kesejahteraannya,” ucapnya.

Menurut ia, partisipasi, pengendalian dengan memandang gender agar tidak terjadi ketimpangan, penting untuk dilakukan.

“Poin penting adalah bagaimana kita bisa menciptakan kehidupan bagi perempuan, dalam artian pembangunan SDM harus memberi ruang yang cukup bagi kaum perempuan,” sambungnya.

“Saya harapkan dinas terkait, dalam hal ini DP3A untuk memberi pelatihan kepada perempuan asli Papua.”Mereka harus diikutkan dalam pelatihan-pelatihan maupun pendampingan-pendampingan,” tambahnya.

Dia menambahkan, sampai saat ini Pemerintah Provinsi Papua terus memberi perhatian terhadap pembangunan yang terarah yakni meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, sehingga mampu menciptakan kehidupan yang layak dan berkualitas.

“Artinya faktor pembangunan SDM harus menjadi pokok perhatian di semua sektor pembangunan tanpa membedakan jenis kelamin agar laki-laki dan perempuan mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang setara sehingga tidak terjadi ketimpangan gender,” kata Gubernur Enembe.

Secara terpisah, Diana warga Kota Jayapura mengaku pendataan terhadap perempuan sudah seharusnya dilakukan, mengingat sampai hari ini masih banyak perempuan Papua yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan.

“Memang sudah banyak perempuan Papua yang bekerja di pemerintahan maupun swasta, tapi di satu sisi juga masih banyak perempuan Papua yang hidupnya terkekang. Untuk itu, pendataan dan perlindungan terhadap perempuan harus dilakukan secara serius,” kata Diana. (*)

Gubernur Papua Lukas Enembe. (KabarPapua.co/Lazore)
Gubernur Papua Lukas Enembe. (KabarPapua.co/Lazore)

KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Kenaikan pertumbuhan ekonomi di Papua selama 4 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Klemen Tinal tak merata di sejumlah kabupaten di Provinsi Papua.

Hal ini disampaikan Gubernur Papua, Lukas Enembe saat tatap muka dengan sejumlah tokoh masyarakat dari 5 wilayah adat dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sasana Krida Dok II Kantor Gubernur Papua, Sabtu 8 April 2017.

Walaupun diyakini mengalami peningakatan, namun angka peningkatan tersebut tak signifikan. Pada tahun 2012, saat keduanya baru dilantik, pertumbuhan ekomoni sebesar 3,65 persen. Lalu di 2015, angkanya naik menjadi 7,47 persen. Sementara pada 2016 prosentase kenaikan mencapai 9,21 persen.

“Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita pada awal 2013 hanya 24,54 persen dan pada 2016 dengan target 30 persen telah mencapai 185,37 persen. Walaupun ada peningkatan, namun tak merata di beberapa kabupaten,” kata Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Lukas menyebutkan sepanjang dirinya menjadi Gubernur Papua, ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat Papua hampir tercukupi. Misalnya saja pada 2013 hanya terdapat 292 unit atau 3,23 persen. Lalu di 2016 sudah dibangun 12.320 unit atau 94,77 persen dari target 13 ribu unit.

“Orang asli Papua banyak yang tak memiliki rumah. Mereka punya banyak kayu, namun tak bisa membangun rumah. Ini juga persoalan. Tahun ini kami akan bangun kembali rumah layak huni 1.377 rumah,” paparnya.

Tak hanya itu saja, pada era kepemimpinannya, pasangan ini telah menjalankan sistem e-government, guna menunjang aktivitas perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari musrenbang, penyusunan dokumen RPJMD, RKPD dan penyusunan anngaran (KUA/PPAS, RKA).

“Keuntungan e-government lebih efisiensi, efektivitas, leadership, transparan dan akuntabel.*** (Fitus Arung)

Pertemuan Gubernur Papua, Lukas Enembe bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam ekspos 4 tahun kepemimpinannya. (KabarPapua.co/Fitus Arung
Pertemuan Gubernur Papua, Lukas Enembe bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam ekspos 4 tahun kepemimpinannya. (KabarPapua.co/Fitus Arung

KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua mengklaim tingginya arus migran atau migrasi masuk ke Papua, menyebabkan angka kemiskinan yang terus meningkat. Apalagi masuknya para migran ini tak dibarengi dengan keahlian khusus yang dimilikinya.

Walau begitu, pemerintah setempat mengklaim berhasil dalam menekan angka kemiskinan selama 4 tahun di Papua. Gubernur Papua, Lukas Enembe menyebutkan saat baru memimpin, angka kemiskinan mencapai 31 persen.

“Saya memiliki target, hingga jabatan ini usai, angka kemiskinan bisa turun hingga 25 persen. Walaupun pada 2015, angka kemiskinan sempat turun 25 persen, namun karena banyaknya migran masuk ke Papua, angka itu kembali naik,” kata Lukas dalam tatap mukanya dengan sejumlah Forkopinda dan masyarakat adat yang digelar di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Sabtu 8 April 2017.

Selain itu, persentase penduduk juga mengalami kenaikan 88,3 persen, karena tingginya arus migran ke Papua. Sementara capaian pembangunan mengalami perubahan dengan indeks pembangunan manusia (IPM) mencapai 95,42 persen.

“Dari 34 provinsi di Indonesia, hanya Provinsi Papua yang menerima migran paling banyak,” ujar Lukas.

Lukas mengakui, banyaknya lulusan perguruan tinggi di Papua maupun dari luar Papua yang tak terserap tenaga kerja juga menjadi permasalahan. Salah satu contohnya adalah Universitas Cenderawasih dalam satu tahun melakukan dua kali wisuda mahasiswanya. Ini belum termasuk perguruan tinggi lainnya yang tersebar di Papua.

” Lapangan kerja di Papua terbatas, sehingga banyak lulusan perguruan tinggi, baik di Papua maupun lulusan dari luar Papua tetap menganggur dan ini menjadi masalah buat kita,” jelasnya.

Pemerintah Papua pun mengajak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja lebih baik, agar tercipta pemenuhan target yang diinginkan.

“Terima kasih atas kerja keras pra OPD. Kita masih punya waktu satu tahun lagi bekerja dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Papua,” tuturnya. *** (Fitus Arung)

Komentar Anda

Gubernur Papua Lukas Enembe saat berbincang dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Papua, Gerson Jitmau - Jubi/Alex
Gubernur Papua Lukas Enembe saat berbincang dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Papua, Gerson Jitmau – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi Gubernur Papua Lukas Enembe perintahkan Badan Pendapatan Daerah (BPD) Provinsi Papua untuk segera menindaklanjuti putusan Pengadilan Pajak Jakarta atas perkara Pajak Daerah Air Permukaan atas PT Freepoert Indonesia.

“Masalah ini kami yang digugat Freeport, dan dalam sidang kami dimenangkan. Untuk itu, saya mau segera dieksekusi,” kata Lukas Enembe kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (23/3/2017).

Gubernur mengatakan pihaknya telah melaporkan perkara ini kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Ia menjelaskan, dalam sidang di Pengadilan Pajak dimenangkan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Artinya perusahaan tambang terbesar di Indonesia itu harus membayar pajak air permukaan berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah selama lima tahun (2011-2015) yang nilai mencapai Rp3 triliun.

“Saya sudah laporkan ke Presiden, dan beliau sampaikan untuk dibicarakan secara baik. Tatapi ini putusan pengadilan, maka kami minta pengadilan pajak untuk segera eksekusi putusan tersebut,” ucapnya.

Gubernur Enembe mengingatkan Freeport untuk segera membayar pajak berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah secara rutin sekitar Rp400 miliar per bulan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Papua, Gerson Jitmau mengatakan Pemerintah Provinsi Papua sudah menyurati Pengadilan Pajak untuk membantu pemerintah melakukan eksekusi putusan Pengadilan Pajak.

“Kami sudah menyurati pengadilan pajak, dan surat balasan sudah diterima oleh Biro Hukum Papua, dalam waktu dekat kami minta untuk putusan ini segera dieksekusi,” kata Jitmau.

Disamping itu, pihaknya juga telah membuat surat penetapan pembayaran kepada PT. Freeport Indonesia tahun 2011 sampai 2015. Sementara tahun 2016 masih dalam proses.

“Putusan Pengadilan sudah final, dan tidak ada banding lagi, sehingga Pemerintah Provinsi Papua dan Pengadilan Pajak Jakarta akan segera melakukan ekseskusi putusan tersebut,” tutupnya. (*)

Jayapura, Jubi – Pemerintah provinsi (Pemprov) Papua akan meningkatkan pengawasan dan pengendalian untuk menjamin pencapaian target program-program pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat di kampung-kampung dan berdampak pada peningkatan kualitas hidup Orang Asli Papua.

Gubernur Papua Lukas Enembe, mengatakan pihaknya tetap memprioritaskan kebijakan pembangunan ekonomi dalam mewujudkan kemandirian masyarakat khusus Orang Asli Papua dalam rangka menghadapi MEA.

“Kami telah melakukan upaya-upaya dan terobosan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang terfokus pada pewilayahan komoditas berbasis lima kawasan pembangunan, Integrasi Tanam, Petik, Olah dan Jual serta Prospek,” kata Enembe kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.

Dalam rangka menggerakkan ekonomi riil daerah, pemerintah provinsi bekerjasama dengan Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) untuk menggerakkan geliat usaha kecil dan menengah melalui peningkatan wirausaha dan pengembangan usaha-usaha dibidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan ekonomi kreatif.

“Selain itu juga ditingkatkan intermediasi bank, penyaluran kredit usaha kecil dan peningkatan wirausaha, penyempurnaan prosedur serta mempercepat proses perijinan dan investasi,” ujarnya.

Dengan demikian, Gubernur berharap dengan penguatan ekonomi ditingkat lokal atahu kampung, akan memperkuat fundamental ekonomi daerah, dan khususnya masyarakat kampung serta semakin kuatnya daya tahan terhadap globalisasi seperti implementasi MEA.

“Disamping itu, pembangunan jaringan transportasi terpadu semakin di pacu dan percepat, yang dapat menerobos keterisolasian wilayah, sekaligus penyediaan energi listrik, penyediaan perumahan layak huni dan pemenuhan air bersih,” tutupnya. (*)

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi asli Bumi Cenderawasih untuk memanfaatkan secara maksimal kredit usaha rakyat.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, di Jayapura, Jumat (26/2/2016), mengatakan pemanfaatan secara maksimal KUR ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua yang menjadi pelaku usaha.

“Tahun ini pemerintah pusat menunjuk Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk mengelola dana KUR yang diperkirakan mencapai Rp 3 triliun khusus untuk Provinsi Papua,” katanya.

Pelaku usaha usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi asli Papua diharapkan mampu mencairkan dana itu untuk mengembankan usaha.

“Meski begitu, diharapkan pelaku usaha usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi asli Papua yang hendak mencairkan dana KUR harus benar-benar memiliki usaha,” ucapnya.

Kepada bank yang ditunjuk sebagai penyalur KUR, diharapkan agar tidak mempersulit pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi asli Papua dalam mengajukan kredit usaha rakyat itu.

“Pihak bank yang ditunjuk harus habiskan dan biarkan dana itu terserap oleh rakyat Papua, jika perlu harus mampu menghabiskannya untuk kepentingan masyarakat kita,” katanya.

Dia menambahkan yang tak kalah penting adalah memberi kemudahan bagi masyarakat atau pelaku usaha usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi asli Papua untuk mencairkan KUR.

“Dengan keberpihakan ini, diharapkan program KUR dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi asli Papua, termasuk menumbuhkan perekonomian daerah,” kata Gubernur Lukas Enembe. (*)

Editor : Dewi Wulandari
Sumber Berita

Skip to toolbar