Tindak tegas perusahaan tambang emas tanpa ijin di Musairo

Base camp salah satu perusahaan tambang di sungai Musairo, Nabire – Jubi/Titus Ruban.
Base camp salah satu perusahaan tambang di sungai Musairo, Nabire – Jubi/Titus Ruban.

Nabire, Jubi – Polemik tambang emas di sungai Musairo, Nabire hingga saat ini belum usai. Masih terjadi aksi saling klaim areal oleh perusahaan, hingga soal surat ijin dari pemerintah, bahkan ijin dari pemilik hak ulayat serta isu WNA di areal tambang yang hanya menggunakan visa turis.

Pantauan Jubi, hingga saat ini terdapat 11 perusahaan tambang emas di daerah tersebut. Satu di antaranya adalah milik Orang Asli Papua. Sementara 10 lainnya merupakan investor dari luar.

Di antara 11 perusahaan tersebut, dipastikan hanya dua perusahaan yang mendapatkan surat ijin pelepasan dari pemilik hak ulayat, yakni dari suku besar Wate, khususnya di kampung Nifasi.

Dua perusahaan itu, yakni PT. Kristalis Eka Lestari dan PT. Tunas Anugerah Papua (TAP).

PT. Kristalis, kini telah meninggalkan areal tambang. Tidak beroperasi lagi sejak 2017 silam. Saat ini hanya PT. TAP yang masih berada di lokasi tersebut, bersama sembilan perusahaan lainnya.

“Hanya dua yang datang minta surat ijin dari adat,” kata Kepala Sub Suku Wate, Azer Monei kepada Jubi, Kamis (21/6/2018).

Kata Azer, sebelum masuk dan beroperasi di areal sungai Musairo, kedua perusahaan tersebut terlebih dahulu minta persetujuan dari tua – tua adat.

Adapun perusahaan lainnya menurut dia, bukan melalui adat dan pemilik hak ulayat. Tetapi hanya melalui penggarap yang bukan punya hak ulayat. “Dorang ini sampai hari ini tidak lapor pemilik hak ulayat,” katanya.

Akibatnya, lanjut Monei saat ini terjadi tumpang tindah, saling serobot, di antara perusahaan satu dengan lainnya

“Mereka main masuk saja tanpa kasih tahu (minta ijin) suku,” tuturnya.

Lanjut Azer, ada satu perusahaan yakni PT. Pasifik Maining Jaya (PMJ) yang mengklaim berhak beroperasi di sungai Musairo.

Namun kata dia, sampai hari ini dirinya sebagai kepala sub suku belum tahu menahu tentang investor tersebut. Akan tetapi informasi yang diperoleh kepala suku Wate kampung Nifasi , bahwa perusahaan itu sedang beroperasi. Hanya saja pihaknya belum tahu perusahaan yang mana.

“Ada banyak perusahaan yang beroperasi dan saya akan cek nanti sebab orang tua sebelumnya, hanya memberikan surat pelepasan adat kepada dua perusahaan yaitu PT. Kristalin dan PT. Tap,” ujarnya.

Melky Hao, seorang warga setempat mengatakan, perusahaan apapun dan dimanapun bila ingin beroperasi di suatu daerah, seharusnya terlebih dahulu mendapat persetujuan dari masyarakat adat.

“Yang punya tanah itu masyarakat adat, jadi harus lapor. Bagaimana mau masuk ke rumah orang tanpa memberitahukan pemilik rumah. itu namanya pencuri,” ujarnya.

Menurutnya, sebelum memiliki ijin dari pemerintah, investor seharusnya terlebih dahulu mendapatkan persetujuan berupa ijin dari masyarakat sebagai pemilik hak ulayat.

Karena sebelum adanya sebuah negara, masyarakat ada lebih dulu ada. Dan masyarakat adatlah yang punya wilayah dan berhak atas tanah adatnya.

“Negara ini ada karena masyarakat, dan masyarakat adat yang punya tanah,” katanya.

Menurut dia, polemik di areal tambang Musairo muncul karena adanya kepentingan orang – orang tertentu.

Dan seharusnya, Pemerintah dalam hal ini ESDM Papua terlebih dulu mengecek ijin dari pemilik hak ulayat sebelum memberikan ijin kepada investor.“Bila sudah ada ijin dari pemilik hak ulayat baru kasih ijin dari pemerintah, tapi ini terbaik,” ujarnya.

Legislator Papua, Jhon NR Gobai, menambahkan bahwa gubernur Papua harus menindak tegas perusahaan tambang tak berijin di sungai Musairo. “Tindak tegas mereka di sana, banyak yang liar,” tegasnya.

Hal yang paling penting menurut Gobai bahwa yang harus dilakukan adalah bertanya kepada rakyat, apakah mereka kenal atau memberikan persetujuan kepada pemegang IUP ataukah hanya diketahui oleh pemerintah melalui oknum pejabat di Distamben.

“Selain itu dari aspek sosial, apakah perusahaan memberikan manfaat kepada rakyat. Bila mengecewakan maka seharusnya wilayah itu dikembalikan kepada pemilik hak ulayat, sesuai dengan UU no. 4 tahun 2009,” katanya. (*)

Berjumpa Menteri ESDM, pemilik ulayat PTFI minta kepastian

Ilustrasi area penambangan PT Freeport- Mining Global
Ilustrasi area penambangan PT Freeport- Mining Global

Jayapura, Jubi – Pengurus Dewan Adat Wilayah Meepago, yang juga Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, John NR Gobai bersama Odizeus Beanal, Direktur Lembaga Masyarakat Adat Suku Amunge (Lemasa), suku pemilik ulayat area penambangan PT Freeport Indonesia (PTFI), berjumpa Menteri ESDM, Ignasius Jonan, Senin (4/9/2017).

Kata John Gobai, pertemuan kedua pihak yang berlangsung di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESD), Jakarta, guna membahas beberapa poin penting, termasuk hak masyarakat adat pemilik ulayat area penambangan PT Freeport Indonesia.

“Odizeus Beanal yang menyampaikan langsung hal itu kepada Menteri ESDM, supaya dibuat sesi khusus membicarakan hak masyarakat pemilik tanah Freeport, agar ada kejelasan posisi masyarakat adat pemilik ulayat,” kata Gobai via teleponnya kepada Jubi, Senin (4/9/2017) petang.

Menurutnya, usulan itu disetujui, dan Menteri Jonan berjanji akan mencari waktu tepat guna membicarakan hal tersebut.

“Masalah divestasi saham Freeport, itu urusan pemerintah. Kami hanya ingin masyarakat adat punya kedudukan yang pasti dalam investasi Freeport,” ujarnya.

Dalam pertemuan dengan Menteri ESDM, poin lain yang dibahas lanjut Gobai, adalah terkait ruang kelola tambang kepada masyarakat, terutama masyarakat adat di Papua.

Pihaknya meminta Menteri ESDM menertibkan peraturan menteri yang memberikan ruang kepada masyarakat adat di Papua untuk mengelola, agar ada dasar hukum yang jelas kepada masyarakat dalam mengelola tambang rakyat.

“Menteri menyetujui ini dan akan dikoordinasikan dengan berbagai pihak, untuk sama-sama membahas hal ini. Saya akan terus berkoordinasi dengan staf khusus beliau. Tidak bisa kami hanya menunggu, harus proaktif,” katanya.

Sekretaris Komisi I DPR Papua, Mathea Mamoyao, mengatakan posisi masyarakat adat pemilik ulayat area penambangan PTFI yakni suku Amungme dan Kamoro memang harus diperjelas.

“Saya anak suku Kamoro, sehingga tidak salah kalau kami menuntut kejelasan posisi suku Kamoro dan Amungme. Di mana posisi masyarakat adat. Harus dipastikan,” kata Mathea.

Menurutnya, pihaknya akan mendorong supaya masyarakat pemilik hak ulayat area penambangan PT Freeport mendapatkan kejelasan haknya. Bagaimana kedudukan masyarakat adat dalam kesepakatan yang terjadi antar-pemerintah Indonesia dan Freeport. (*)

Menteri Susi Minta UKM Tak Perlu Urus Izin Usaha

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan, agar dapat bersaing saat pemberlakuan pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, maka kualitas pelayanan publik di Indonesia harus segera diperbaiki, terutama dalam hal perizinan.

“Jadi kalau ingin pebisnis Indonesia bisa bersaing di pasaran ASEAN, kita harus bikin mereka kuat dengan support policy dan pelayanan,” ujar Susi di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2014).

Dia mencontohkan, salah satu sulitnya perizinan di Indonesia, yaitu soal perizinan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang seharusnya tidak perlu ada.

“Izin yang tidak perlu untuk pelaku usaha, kenapa UKM hrus bikin izin. kalau Orang mau jualan pisang kenapa harus bikin SIUP (surat izin usaha perdagangan), bikin licence. When the people want to do something untuk negara, jangan buat mereka menunggu, mengemis. Jadi kesadaran ini yang harus tumbuh di lini birokrasi kita. Berikan izinnya,” jelas dia.

Susi Pudjiastuti juga mengaku heran saat sebuah instansi menyatakan, proses perizinan berlangsung lama karena kekurangan petugas. Padahal, jika tidak punya petugas yang cukup, harusnya perizinan tersebut tidak perlu melalui banyak petugas, tetapi cukup diproses oleh satu petugas saja.

“Sudah kekurangan staf, masih nambah kerjaan. Semua kita mesti to do thing fast untuk melayani, make people happy. Kalau Saya nggak happy, loyo badannya nggak ada kekuatannya. Orang-orang di perikanan dulu bilang, kalau ada ibu kami senang. Keranjang ikan 30 kg terasa ringan. Jadi anything what it has to be done, give it to them. Bukan dipermudah izin, kita berikan izin,” kata Susi.

Bahkan menurut Susi, jika perbaikan pelayanan ini harus menjadi kampanye nasional. Hal ini yang dilakukan oleh negara maju seperti Singapura.

“Jadi hal-hal seperti ini harus mulai dikampanyekan. Di Singapura, ada smiling campaign, di kita service campaign, harus friendly service,” tandasnya. (Dny/Ahm)

Skip to toolbar