Tidak Lagi Izin, Ke Depan UKM Cukup Hanya Mendaftar

Ardan Adhi Chandra – detikFinance
Mentri Koperasi dan UKM, Anak Agung Puspayoga. (KOMPAS.com/SRI LESTARI )
Mentri Koperasi dan UKM, Anak Agung Puspayoga. (KOMPAS.com/SRI LESTARI )

Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM akan mengubah sistem perizinan usaha menjadi tanda daftar bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMK). Tujuannya untuk semakin menyederhanakan sekaligus memudahkan UMK untuk mendirikan usaha.

“Selama ini dikenal perizinan usaha yang dikeluarkan oleh camat, sekarang akan di sederhanakan lagi, tidak izin lagi, cukup dengan daftar,” kata Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga usai rapat kordinasi di gedung Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (10/3/2016).

Sebelumnya, Kemenkop UKM bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian perdagangab telah membuat aturan yang melimpahkan kewenangan pemberian izin UMK dari bupati/walikota ke camat. Izin diberikan secara gratis dan hanya dalam satu lembar izin.

Namun, untuk mengubah sistem perizinan usaha menjadi pendaftaran, Puspayoga mengatakan, perlu revisi Perpres No. 98 Tahun 2014. Dengan revisi Perpres tersebut pelaku UMK hanya perlu mendaftar untuk membuka usaha yang diharapkan bisa dilakukan secara online.
Puspayoga mengatakan model tanda daftar usaha ini mencontoh kota Bandung yang mampu memangkas waktu perizinan UKM menjadi lebih singkat.

“UU Nomor 98 tahun 2014 yang kemarin isunya itu izin usaha mikro kecil. Pelimpahan kewenangan dari Bupati Wali Kota ke Camat untuk mengeluarkan izin usaha mikro kecil,” jelas Puspayoga.

Ke depannya, perizinan UKM akan disederhanakan lagi. Puspayoga ingin mencontoh kota Bandung yang mampu memangkas waktu perizinan UKM menjadi lebih singkat.

“Sekarang disederhanakan lagi, tidak izin lagi, cukup mendaftar. Contoh kayak di Bandung, dua minggu lalu kita launching sama Pak Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung). Jadi masyarakat tinggal daftar saja. Karena daftar yang keluar bukan izin,” jelas Puspayoga.

Perizinan UKM di Bandung bisa dilakukan secara online, bahkan via smartphone.

“Kalau di Bandung bisa langsung melalui ponsel. Kita harapkan online, kalau belum online kan masih manual, artinya ini adalah suatu upaya dari pemerintah untuk menyederhanakan lagi,” terang Puspayoga.

Sekarang sudah tidak ada lagi perizinan UKM, yang ada hanya pendaftaran yang dapat dilakukan di kecamatan masing-masing.

“Sekarang sudah tidak izin lagi namanya. Cukup tanda daftar, bisa satu jam, bisa satu hari, itu macam-macam, tergantung. Tentunya kalau dengan tanda daftar kita harapkan dengan online juga. Ini nanti akan bisa apakah daftar ke kecamatan atau yang lainnya. Ini nanti teknisnya kan ada tim teknis,” ungkapnya.

Pihaknya juga menegaskan, pendaftaran UKM di kecamatan nantinya memiliki kekuatan hukum yang sama.

“Sama sudah legal cuma tidak ada kata izin lagi,” tegas Puspayoga.

Dirinya juga berjanji bahwa pemangkasan waktu perizinan ini dapat dilakukan secepatnya.

“Secepat-cepatnya, tadi sudah dikoordinasikan,” tutup Puspayoga. (drk/drk)

Percepat Izin Berusaha, Pemerintah Terbitkan Perpres

MI/Panca Syurkani
MI/Panca Syurkani

DALAM waktu dekat, Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Melalui regulasi anyar tersebut, Pemerintah ingin mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha sesuai standar pelayanan, memberikan kepastian waktui dan biaya dalam proses perizinan, berikut meningkatkan koordinasi antara Kementerian atau Lembaga (K/L) maupun Pemerintah Daerah.

Di samping memperbaiki standar pelayanan perizinan yang lebih efisien, Perpres ini mengusung kebijakan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Nantinya segala bentuk perizinan akan diakomodir dalam sistem perizinan terintegrasi berbasis teknologi informasi (single submission).

“Kebijakan ini bertujuan menyelesaikan hambatan dalam proses pelaksanaan. Kalau diperhatikan juga membentuk sekaligus memanfaatkan sistem teknologi informasi melalui penerapan sistem perizinan terintegrasi (single submission). Begitu Perpres diteken, semua akan dimulai. Kapan Perpres diteken? Tunggu aja 3-4 hari,” ujar Menteri Kooordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat mengumumkan kebijakan ekonomi yang baru di Gedung Bursa Efek (BEI), Kamis (31/8).

Darmin tidak menampik bahwa kondisi pelayanan perizinan di Tanah Air masih belum optimal. Dia lantas mencontohkan perizinan yang bersifat parsial, sekuensial (berurutan), bahkan belum seluruhnya menggunakan sistem teknologi informasi.

Pun, waktu penyelesaian dan biaya perizinan relatif tidak jelas sehingga menimbulkan paradigma negatif di mata pelaku usaha terkait tubuh birokrasi selaku pemberi izin. Beberapa indikator menunjukkan bahwa kinerja realisasi investasi, meski tumbuh tetapi masih di bawah target yang ditetapkan.

Misalnya, arus investasi global ke Indonesia masih rendah sekitar 1,97% dari rata-rata per tahun periode 2012-2016 sebesar US$1.417,58 miliar. Selain itu, capaian target rasio investasi sekitar 32,7% sepanjang 2012-206, juga berada di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Realisasi investasi periode 20120-2016 tercatat masih rendah dibandingkan dengan pengajuan atau komitmen investasi, yakni pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) 27,5% dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 31,8%. Pertumbuhan investasi nyatanya juga belum merata di mana terdapat disparitas Pulau Jawa masih menjadi mayoritas di atas 50%.

“Kendati Indonesia sudah masuk sebagai negara layak investasi, namun realisasi dan kecepatan untuk mulai berusaha belum seperti yang diharapkan. Pemerintah dalam hal ini berupaya untuk melakukan percepatan pelaksanaan berusaha,” imbuhnya. (OL-6)

Source: http://mediaindonesia.com/ 

Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, penertiban perizinan investasi cukup ditangani sebuah institusi, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Karena itu, Presiden memerintahkan Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong untuk mengambil alih seluruh pengurusan dan penerbitan perizinan yang ada Kementerian/ Lembaga (KL), lalu dijadikan satu di BKPM.

“Saya ingin PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) dapat memberikan pelayanan yang cepat, terpadu dan terintegrasi,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/8).

Presiden Jokowi mengatakan, kebijakan itu ditempuh untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, efektif, transparan, serta memberikan kepastian hukum.

“Karena bagaimana pun kunci pertumbuhan ekonomi ke depan adalah investasi yang kita harapkan dapat memberikan topangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional,”ujarnya.

Dia mengatakan, mekanisme yang kini dibangun itu semata-mata untuk mempermudah investor mengurus perizinan agar lebih cepat. “Investor tidak perlu berkeliling ke setiap kementerian. Saya ingin PTSP benar-benar satu pintu, memberikan pelayanan yang cepat, dan betul-betul tepat, terpadu, dan terintegrasi,” tegas dia.

Presiden pun meminta PTSP yang ada di BKPM supaya dievaluasi untuk perbaikan dan pembenahan, utamanya kecepatan pelayanan investasi agar lebih baik lagi. “PTSP bukan sematamata loket yang berada di satu lokasi, tetapi kalau masih menunggu lama, untuk apa,” kata Jokowi.

Menurut Presiden, Kepala BKPM juga wajib menciptakan suatu keterpaduan PTSP di pusat dan daerah. “Jangan sampai nanti pengurusan di pusat cepat, daerah masih lama. Atau pusatnya lama, daerah cepat. Bisa saja terjadi seperti itu,” ujarnya.

Selanjutnya, Presiden berharap ke BKPM agar semua yang berhubungan dengan penanaman modal harus dilihat dan harus ada standarisasi pelayanan investasi, yang betul-betul bersinergi dan berkoordinasi antara pusat dan daerah.

“Saya harapkan terus monitoring pengawalan terhadap proses-proses investasi dan benar-benar diidentifikasi, dicarikan solusi sehingga tidak ada investor kesulitan saat proses perijinan,” tegas Presiden. (nov)

Metrotvnews.com, Jakarta: Komite Pengawas Pembangunan Otonomi Daerah (KPPOD) menyatakan izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) daerah dalam merintis usaha baru masih terkendala regulasi pemerintah pusat. Selain izin, pungutan yang dibebankan juga menyulitkan para pelaku usaha mengembangkan bisnis di daerah.

Direktur Utama KPPOD Robert Endi Jaweng mengatakan, sederet paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah seharusnya menjadi momentum perbaikan ekonomi. Sayangnya, implementasi regulasi tersebut belum berdampak langsung pada perbaikan kebijakan yang ada di daerah.

“Tentu target (paket kebijakan ekonomi) itu tidak bisa hanya dialamatkan kepada pemda tapi juga ke pemerintah pusat. Selain hasil diskresi, banyaknya jenis izin daerah saat ini justru diatur bahkan diwajibkan oleh regulasi pusat,” ujar Robert, dalam Forum Dialog ‘Penyederhanaan Perizinan Usaha di Daerah‘, di Hotel Le Meridien, Jalan Jenderal Sudirman Kav 18-20, Jakarta Selatan, Kamis (17/3/2016).

Oleh karena itu, KPPOD merekomendasikan adanya penghapusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan menggabungkan TDP dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Menurutnya, langkah tersebut untuk mempermudah pelaku usaha dalam memulai usaha.

Selain itu, lanjut dia, izin tetangga dalam izin gangguan juga harus dihapuskan. Menurut dia, hal ini karena tetangga biasanya bersekongkol dengan menyuap agar bisa dikeluarkannya izin tersebut.

“Lagipula RT/RW itu bukan termasuk dalam kelembagaan dan perangkat pemerintah. Karena kan kalau ada legal complain tidak melibatkan tetangga, tapi pemerintah,” imbuhnya.

Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pun juga harus disederhanakan, salah satunya menghapuskan izin tetangga dalam persyaratan IMB, menghapuskan prosedur KRK dan RLTB, dan menggabungkan izin-izin pendirian bangunan ke dalam IMB.

“Pemerintah juga harus menghapuskan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU). Poin-poin itu salah satu perizinan sektoral di daerah yang masih bertahan karena masih belum reform-nya regulasi nasional,” pungkas Robert.

(ABD)

Usaha Mikro dan Kecil Tak perlu Lagi Izin Usaha, Cukup Mendaftar

SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWAN, Kompas.com – 10/03/2016, 17:55 WIB
Mentri Koperasi dan UKM, Anak Agung Puspayoga. (KOMPAS.com/SRI LESTARI )
Mentri Koperasi dan UKM, Anak Agung Puspayoga. (KOMPAS.com/SRI LESTARI )

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah melalui rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memutuskan menghapus proses perizinan untuk pendirian usaha mikro dan kecil.

Dengan demikian, pelaku usaha yang akan mendirikan usaha mikro atau kecil cukup mendaftar saja sebelum memulai usaha.Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan usaha mikro dan kecil di Indonesia.

Menteri Koperasi dan UMKM AA Gede Ngurah Puspayoga mengatakan, terkait hal itu, pemerintah akan melakukan revisi atas Perpres Nomor 98 Tahun 2014 tentang izin usaha mikro dan kecil.

“Rapat tadi mengenai Perpres Nomor 98 tahun 2014 yang isinya mengenai kewenangan Camat mengeluarkan izin usaha mikro kecil. Sekarang itu diubah, tidak perlu izin lagi, cukup didaftarkan. Daftar dan izin itu beda,” kata Puspayoga di Jakarta, Kamis (10/3/2016).

Perkembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah(Harian Kompas)

Menurut Puspayoga, langkah tersebut meniru kebijakan yang sudah terlebih dahulu ditempuh pemerintah kota Bandung.

“Seperti di Bandung yang 2 minggu lalu kita launching dengan Pak Ridwan Kamil,” ungkap Puspayoga.

Pemerintah juga tengah mengkaji mekanisme pendaftaran usaha mikro kecil ke depannya.

“Di Bandung, pendaftaran cukup pakai ponsel. Kita juga berharap bisa online. Kalau belum, sementara manual dulu,” tutur Puspayoga.

Sebelumnya, pemerintah juga akan mempermudah pendirian Perusahaan Terbatas (PT) untuk usaha mikro, kecil, dan menengah.
(Baca : Ini Beberapa Kemudahan untuk Pengusaha Kecil yang Baru Memulai Usaha)

Dukungan kredit perbankan juga sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan UMKM.

Perbankan Dukung UMKM Digital(Kompas TV)
Menteri Susi Minta UKM Tak Perlu Urus Izin Usaha

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan, agar dapat bersaing saat pemberlakuan pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, maka kualitas pelayanan publik di Indonesia harus segera diperbaiki, terutama dalam hal perizinan.

“Jadi kalau ingin pebisnis Indonesia bisa bersaing di pasaran ASEAN, kita harus bikin mereka kuat dengan support policy dan pelayanan,” ujar Susi di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2014).

Dia mencontohkan, salah satu sulitnya perizinan di Indonesia, yaitu soal perizinan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang seharusnya tidak perlu ada.

“Izin yang tidak perlu untuk pelaku usaha, kenapa UKM hrus bikin izin. kalau Orang mau jualan pisang kenapa harus bikin SIUP (surat izin usaha perdagangan), bikin licence. When the people want to do something untuk negara, jangan buat mereka menunggu, mengemis. Jadi kesadaran ini yang harus tumbuh di lini birokrasi kita. Berikan izinnya,” jelas dia.

Susi Pudjiastuti juga mengaku heran saat sebuah instansi menyatakan, proses perizinan berlangsung lama karena kekurangan petugas. Padahal, jika tidak punya petugas yang cukup, harusnya perizinan tersebut tidak perlu melalui banyak petugas, tetapi cukup diproses oleh satu petugas saja.

“Sudah kekurangan staf, masih nambah kerjaan. Semua kita mesti to do thing fast untuk melayani, make people happy. Kalau Saya nggak happy, loyo badannya nggak ada kekuatannya. Orang-orang di perikanan dulu bilang, kalau ada ibu kami senang. Keranjang ikan 30 kg terasa ringan. Jadi anything what it has to be done, give it to them. Bukan dipermudah izin, kita berikan izin,” kata Susi.

Bahkan menurut Susi, jika perbaikan pelayanan ini harus menjadi kampanye nasional. Hal ini yang dilakukan oleh negara maju seperti Singapura.

“Jadi hal-hal seperti ini harus mulai dikampanyekan. Di Singapura, ada smiling campaign, di kita service campaign, harus friendly service,” tandasnya. (Dny/Ahm)

Skip to toolbar