Wamena, Jubi – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya bersama pemerintah Provinsi Papua sedang membentuk regulasi khusus untuk memberikan peluang pekerjaan bagi para pencari kerja Orang Asli Papua (OAP) khususnya di Jayawijaya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustriaan dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya, Semuel Munua mengatakan, tahapan yang telah dilakukaan adalah berdiskusi dengan para investor-investor yang beroperasi di Jayawijaya.

“Kita ingin membuat regulasi yang nanti diterbitkan dalam SK bupati untuk pemanfaatan tenaga lokal, karena kita lihat di toko, kontraktor itu jarang mereka menggunakan tenaga orang asli Papua,” kata Munua kepada wartawan usai membuka sosialisasi penyusunan kebijakan standariasi lembaga penyalur tenaga kerja disalah satu hotel di Wamena, Rabu (2/8/2017).

Menurutnya, setelah ada regulasi tersebut, dipastikan para pencari kerja di Jayawijaya akan terakomodasi dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada di daerah.

Melalui pertemuan itu juga, bersama pengusaha perhotelan, restoran dan kios, Semuel berharap ada masukan terkait persoalan tenaga kerja di Jayawijaya.

“Kita juga akan memberikan pelatihan bagi pencari kerja, supaya penyedia pekerjaan mengakomodasi tenaga kerja Papua walaupun hanya untuk campur semen dan pasir (kuli bangunan) atau angkat pasir,” katanya.

Ia menambahkan bahwa perlu adanya pelatihan rutin bagi pencari kerja pribumi agar mereka mampu bersaing dengan pencari kerja non-pribumi.

“Kondisi yang ada, campur semen (kuli bangunan) saja harus didatangkan dari luar Papua. Kadang kita punya pekerja lokal ini kerja sedikit, maunya banyak,” katanya.

Sementara itu, Kasubag Syarat Kerja pada dinas tenaga kerja Provinsi Papua, Melky Bosawer menjelaskan, hal ini pun sesuai dengan Undang-Undang No. 13/2003 tentang ketenegakerjaan, lalu undang-undang nomor tentang sistem lapor perusahaan, sehingga tugas pemerintah ialah melakukan bimtek atau sosialisasi atau pemahaman kepada pimpinan perusahaan maupun karyawan, dan masyarakat soal perekrutan tenaga kerja.

“Untuk memberikan pemahaman tentang norma-norma yang mengatur tentang suatu perusahaan yang beroperasi di Jayawijaya ada syaratnya. Sehingga perlu bersama sharing, sehingga setiap perusahaan kembali ke rambu-rambu undang-undang ketenagakerjaan, sehingga kewajiban dan hak suatu perusahaan bisa menjalani optimalisasi dengan baik,” kata Melky Bosawer.

Untuk tenaga lokal yang dipekerjakan di setiap perusahaan di Papua sendiri, menurut Melky presentasi di Papua tidak stabil karena tiap tahun ada perubahan sehingga masing-masing regulasi setiap kabupaten berbeda.

“Kami juga berharap adanya kebijakan bupati sehingga ada perda dalam rangka membina orang asli Papua, sehingga memberikan pelatihan sehingga dapat dijumlah regulasinya berapa yang dapat terserap di dunia kerja khususnya bagi orang asli Papua,” katanya. (*)

Mama-mama tanyakan dana pemberdayaan perempuan dari kampung Honai Lama

Mama-mama yang memprotes belum diterima dana pemberdayaan perempuan dari dana desa-Jubi/Islami
Mama-mama yang memprotes belum diterima dana pemberdayaan perempuan dari dana desa-Jubi/Islami

Wamena, Jubi – Belasan mama-mama, yang kesehariannya berjualan di pasar, mempertanyakan dana pemberdayaan perempuan dari program Dana Desa di Kampung Honai Lama 2, Kabupaten Jayawijaya.

Bertempat di sekretariat Yayasan Humi Inane (Suara Perempuan), pada Kamis (3/8/2017), mama Ros Kossy menuturkan, ia bersama perempuan lainnya, setelah mendengar bahwa dana desa telah dicairkan, mereka kemudian menemui kepala kampung Honai Lama 2 untuk mempertanyakan anggaran untuk pemberdayaan perempuan, namun ditolak.

Ia menuturkan, penolakan itu dilakukan kepala kampung dengan alasan mereka tidak memiliki KTP yang berdomisili di Honay Lama.

“Kami semua ini masuk warga di Kampung Honai Lama 2, tetapi ketika kita tanyakan ke kepala kampung, mereka bilang kami tidak bisa terima dana karena bukan warga Honai Lama 2,” ujar mama Ros.

Mama Ros mengaku, sebelumnya, ia bersama perempuan dewasa Honay Lama lainnya telah diminta untuk mengurus KTP daerah setempat dan mengumpulkannya. Namun, setelah dikumpulkan, ucapnya, KTP mereka tidak dibawa ke dinas kependudukan. Belakangan, mereka mendengar hanya dua orang yang diterima dari belasan nama yang terdaftar.

“Dari situ ada satu ibu bilang kami tuh ‘makan dua piring’, akhirnya saya baku marah dengan ibu itu,” ucap Mama Ros. “Yang kami tahu desa kami di Honai Lama 2 tapi kenapa nama-nama kami tidak ada?!”

Keluhan sama juga diutarakan Mama Salomina, yang menjadi tulang punggung keluarga dengan berjualan setiap hari di pasar.

“Kami ini kan ada yang jualan pinang, jual kayu bakar dan lainnya bahkan untuk keperluan anak sekolah, sehingga berharap dari dana itu. Tetapi, saya tidak pernah terima dana dari desa. Sekarang kami tuntut hak kami,” tegasnya.

Sementara itu, Margaretha Wetipo selaku direktris Yayasan Humi Inane ikut mempertanyakan alokasi anggaran yang dimasukan atas nama pemberdayaan perempuan di hampir 40 distrik di Jayawijaya.

“Hampir di 40 distrik persoalan yang sama ini terjadi, di mana dari cerita ke cerita hak perempuan dari desa-desa persoalannya sama,” kata Margaretha.

“Saya minta untuk dana yang dialokasikan khusus untuk perempuan, diberikan saja kenapa bisa dipersulit, padahal mereka punya hak,” imbaunya. (*)

PasificPos – JAYAPURA,- Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah tersalurkan di Provinsi Papua senilai Rp 160, 34 miliar. Dari jumlah tersebut terbagi menurut skema sebesar Rp95,68 miliar atau 59,7 persen berupa pembiayaan mikro dan Rp64,66 miliar atau 40 persen berupa pembiayaan ritel.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Syarwan yang ditemui wartawan di Hotel Horisan Jayapura, mengatakan dari sektor ekonomi, penyaluran KUR 2017 di Provinsi Papua terbesar pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran yaitu senilai Rp79,78 miliar,” katanya.

Ia menjelaskan, sektor terbesar kedua yang telah tersalurkan KUR adalah sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan senilai Rp33,48 miliar.

“Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan menempati ukuran terbesar ketiga penyaluran KUR yaitu sebesar Rp14,12 miliar serta sektor Industri Pengolahan terbesar keempat penyaluran KUR yaitu sebesar Rp13,89 miliar,” ujarnya.

Sedangkan berdasarkan wilayah penyaluran, KUR terbesar berada di Kota Jayapura yaitu sebesar Rp38,94 miliar diikuti Kabupaten Nabire (Rp27,20 miliar), Keerom (Rp24,62 miliar), Merauke (Rp21,53 miliar) dan Mimika (Rp14,85 miliar).

“Selain itu masih ada Kabupaten Jayapura (Rp11,23 miliar), Biak Numfor (Rp5,73 miliar), Jayawijaya (Rp4,34 miliar), Kepulauan Yapen (Rp3,87 miliar) dan terakhir sepuluh terbesar yakni Boven Digoel (Rp1,86 miliar),” tambahnya. (Bams)

Dulu terpuruk, kini jadi pengusaha sukses

Ayub Wuka menunjukan produksi pertamanya hasil pembakaran batu bata merah – Jubi/Islami
Ayub Wuka menunjukan produksi pertamanya hasil pembakaran batu bata merah – Jubi/Islami

Wamena, Jubi  Ia pernah ditipu hingga mencapai Rp 1,8 miliar sewaktu merintis usaha pembuatan batu bata merah hingga usahanya terpuruk. Namun ia tetap optimistis dan bangkit kembali hingga sukses.

Pengalaman ini terpatri di sanubari pria berusia 37 tahun asal Kampung Ninabua, Distrik Asolokabl, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Ayub Wuka.

Ungkapan “pengalaman adalah guru yang paling berharga” membuatnya tetap bertahan dan menjalankan usaha bata merah.
Awalnya ia punya mimpi untuk menjadi pengusaha di kampung halamannya. Namun mimpi itu kandas di ongkos. Tak ada biaya untuk memulainya.

Niat itu sepertinya menarik Yayasan Oikonomos Papua dan menyokong Ayub untuk berusaha, mandiri dan berdikari.

“Waktu itu saya ditawarkan oleh Yayasan Oikonomos untuk membuka usaha batu bata. Lalu saya tanya soal dana dan yayasan siap membantu. Hanya bermodalkan lahan milik saya, akhirnya yayasan meminjamkan modal 30 juta rupiah,” katanya kepada Jubi awal pekan ini di Wamena.

Ia bercerita, modal sebesar Rp 30 juta digunakannya untuk membuat tempat penggilingan dan pembakaran batu bata kecil-kecilan pada Desember 2008.

Uang sebesar ini juga digunakannya untuk menggaji karyawannya. Namun ketika itu, pembuatan batu bata dilakukan secara manual.

“Sejak Desember 2008 itu sudah mulai produksi cukup banyak. Namun pemasukan belum sebanding dengan pengeluaran. Lalu Yayasan Oikonomos memberi pinjaman lagi 75 juta rupiah dan modal awal yang 30 juta telah dikembalikan ke yayasan,” ujarnya.

Dari pinjaman kedua sebesar 75 juta ditambah tabungan pribadi menjadikan pria ini bertekad membeli mesin pencetak batu bata merah di pulau Jawa seharga belasan juta.

Gayung bersambut. Alat itu pun tiba beberapa waktu kemudian. Batu bata merah siap dicetak. Lokasinya di sekitar kawasan Megapura, Jayawijaya.

Namun kondisi tanah tak cocok menggunakan mesin. Kemudian diputuskan membuat bata secara manual.

“Akhirnya, kita cari teman untuk bekerja sama lalu dapatlah lokasi di Pikhe. Tanahnya cocok dicetak dengan mesin untuk membuat batu bata merah,” katanya sambil menunjuk undakan bata yang hanya sepelempar batu saja jaraknya.

Meski demikian, ia tak memegang uang hasil cetakan bata di Pikhe. Itu ditangani oknum dari Yayasan Oikonomos.

“Padahal sesuai aturan yayasan tidak seperti itu. Bahwa binaan mereka harus yang mengelola keuangan dari usaha mereka masing-masing,” ujarnya.

Waktu terus berjalan. Usaha pun terus berlanjut. Tiba suatu ketika dana hasil usaha bata yang dimulai tahun 2008 – 2011 diambil alih oleh salah satu pekerja yayasan tanpa sepengatuan pimpinan.

“Jadi, selama 2008 hingga 2011 saya usaha batu bata merah ini tidak pernah pegang uang. Hanya pegang uang gaji karyawan dan dana operasional saja,” ujarnya sambil melihat-lihat ke langit Wamena yang membiru.

Ia menuding sistem keuangan di yayasan ini tidak jelas. Bahkan rentang waktu tiga tahun itu dirinya merugi sekira Rp 1,8 miliar.

Setelah mengetahui ketidakberesan di yayasan, Ayub harus kembali lagi ke titil nol. Ada rasa tak berdaya. Bercampur was-was. Batin pun terus bergejolak. Apakah mau melanjutkan usahanya atau berhenti saja saat aset ditarik pihak yayasan?

“Waktu itu kami sempat duduk bersama dengan pimpinan Yayasan Oikonomos. Namun kenyataannya uang keuntungan bersih saya dari hasil usaha tidak juga dikembalikan, sehingga berjalannya waktu mesin cetak batu ditarik oleh yayasan dan bangunan pabrik di Pikhe pun diambil oleh pemilik tanah,” ujar pria yang memiliki satu anak ini.

Singkat cerita, setelah 2011 hingga 2014 ia harus memulai dari nol. Ayub hanya kerja di kebun sambil merintis usahanya kembali.

Tahun 2015 ia mendapat pekerjaan paket bangunan di kampungnya. Lantas tahun 2016 ia memulai lagi usaha batu batanya dari hasil pekerjaan ini.

“Bahkan dari itu pula saya bisa membeli alat cetak dan potong batu bata yang baru. Selain dari tabungan dari hasil pekerjaan bangunan itu, saya juga dibantu oleh adik saya yang berprofesi seorang TNI untuk membantu meminjamkan modal membangun kembali usaha batu bata merah di kampung,” katanya.

Bulan Desember tahun lalu, ia memulai usaha serupa pada lahan miliknya seluas 100×50 meter. Dibantu delapan pekerja, ia memproduksi bata dua kali seminggu, karena tempat ini terlalu kecil untuk menampung batu yang telah dicetak.

“Kita sekali produksi kurang lebih 6.000 batu dan dalam sebulan berhasil memproduksi sekitar 15.000 buah batu. Untuk bahan bakunya sendiri saya mengambil tanah di lahan belakang pabrik yang juga masih milik saya,” ucap pria kelahiran 8 Maret 1980 ini.

Ayub pun menjelaskan, harga jual batu per biji Rp 4.000, dan banyak permintaan dari konsumen. Permintaan bata yang begitu besar tak sepenuhnya bisa dilayaninya sebab tempat terlalu kecil.

“Dalam sistem jual beli selama ini konsumen yang butuh batu datang langsung memesan. Namun rata-rata konsumen yang datang untuk keperluan membangun rumah, bahkan ada juga pesanan dari pemerintah daerah untuk bangun kantor,” katanya.

Ia mengaku selama merintis dan menjalankan usaha ini murni usaha pribadi. Pemerintah setempat seolah buang muka. Namun perlahan tapi pasti, pemerintah daerah sepertinya memberikan sinyal positif untuk membantu usaha anak asli Jayawijaya ini.

Hingga kini Ayub Wuka merasa belum bisa menjelaskan keuntungan dari hasil penjualannya, karena awal Maret baru dilakukan pembakaran. Lalu pada Selasa, 14 Maret 2017, batu dibakar dan dijual lagi.

“Sebenarnya tidak terpikirkan dapat membangun usaha batu bata ini. Berrkat pengalaman saya membuat batu bata merah dan ada peluang, saya melanjutkan usaha ini,” katanya.

“Pelajaran masa lalu memang sempat menyakitkan hati saya, karena boleh dibilang saya jatuh bukan karena gulung tikar tetapi karena kasus penipuan, tetapi hal itu yang membuat saya harus bangkit lagi,” kata pria bekas didikan perguruan tinggi Yayasan Pendidikan Islam (Yapis) Wamena ini.

Usahanya ini mampu membiayai istri dan semata wayangnya serta delapan karyawan yang membantunya.

Wayus Asso, seorang karyawan Ayub mengakui sudah bekerja di pabrik batu bata milik Ayub sejak awal dan hingga tempat baru ini berdiri. Saban hari Wayus membantu Ayub mencetak bata merah. Ia senang karena dapat membantu “bosnya” ini.

“Pastinya keluarga saya juga terbantu dengan pekerjaan saya ini, karena saya rasa kita juga bisa membuka wirausaha sendiri di tanah sendiri,” kata Wayus. (*)

Mama-mama yang berjualan sayuran di Pasar Jibama, Jayawijaya – Jubi/Islami
Mama-mama yang berjualan sayuran di Pasar Jibama, Jayawijaya – Jubi/Islami

Wamena, Jubi Kabupaten Jayawijaya mendatangkan tiga ton sayur dari luar kabupaten ini setiap harinya.

Maka dari itu, pengembangan pertanian tahun 2018 harus dioptimalkan dan menjadi musrembang yang sedang dilaksanakan pemerintah daerah setempat.

“Dalam sehari Jayawijaya mendatangkan tiga ton sayur mayur dari luar Wamena, itu untuk kebutuhan masyarakat baik dari Jayapura maupun kabupaten lainnya,” kata Kepala Bappeda Jayawijaya, Petrus Mahuse kepada Jubi di Sasana Wio, Wamena, Jumat (24/3/2017).

Diakuinya, ketergantungan terhadap sayur-mayur dari luar Wamena masih tinggi, karena lahan pertanian di kabupaten ini belum dikelola makmsimal.

“Dinas terkait perlu menyusun program secara baik dan terukur untuk mengatasi persoalan ini, karena Jayawijaya memiliki potensi pertanian yang baik. Misalnya untuk pengembangan sayur-mayur seperti kol, wortel dan umbi-umbian. Kedepan didorong bersama agar ketersediaan pangan lokal, termasuk sayur mayur selalu tersedia,” katanya.

Kepala Bidang Perdangangan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Koperasi, Arisman Chaniago menuturkan, kebutuhan sayur-mayur di kabupaten ini cukup tinggi.

Sayur yang didatangkan dari Jayapura saja, katanya, mencapai satu ton per hari seperti cabai, tomat, bawang dan bumbu masakan lainnya.

“Jumlah tiga ton tersebut termasuk sayur yang masuk dari kabupaten pemekaran bukan dari Jayapura saja, karena dari Jayapura itu tujuh pemasok kita paling rata-rata satu ton dan ini pun, seperti cabai, tomat dan bawang serta bumbu ini juga di distribusikan lagi keluar Jayawijaya,” kata Arisman.

Pihaknya bisa saja mengurangi masuknya sayur dari luar Jayawijaya. Namun sejauh ini dinas terkait belum dapat memastikan ketersedian stok sayuran di Jayawijaya, karena pengembangan pertanian belum dilakukan secara modern.

“Yang datangkan sayuran ini juga melihat kebutuhan seperti kekosongan sejumlah komoditi seperti tomat dari petani kita, maka pengusaha mendatangkannya ke Wamena,” katanya. (*)

Wamena, Jubi Demi menjaga agar tidak terjadi kecemburuan ekonomi antar penduduk sipil, masyarakat Jayawijaya membuat sebuah kesepakatan bersama tentang lokasi usaha. Masyarakat bukan asli Jayawijaya hanya boleh mendirikan usahanya di dalam kota, dan daerah di pinggiran kota dikhususkan bagi penduduk lokal, yang rata-rata berpenghasilan rendah.

Salah satu daerah yang telah bersepakat adalah masyarakat Distrik Asolokobal, khususnya daerah Megapura dan sekitarnya, di Kabupaten Jayawijaya. Salah satu pemiliki ulayat tanah di Megapura, Ayub Wuka, mengatakan masyarakatnya telah sepakat bahwa pendirian tempat usaha bisnis, semisal kios, di wilayahnya hanya dibolehkan bagi orang asli untuk memberikan kesempatan mereka berdagang.

“Tujuan utama kesepakatan tersebut untuk memberikan kesempatan orang asli Papua,” katanya di Wamena, Rabu (8/3/2017).

Baru-baru ini, masyarakatnya protes atas pembangunan sebuah kios di halaman SMP Negeri 3 Megapura, Distrik Asolokobal, yang dilakukan oleh seorang guru.

“Di halaman sekolah  itukan ada bangun rumah, saya tanya itu bangun apa, guru-guru bilang kios milik Pak  guru Riyanto. Saya bilang tidak bisa karena kami punya kesekpakatan di sini bahwa saudara-saudara non Papua tidak boleh buka kios di sini,” kata Ayub Wuka, usai melakukan pertemuan dengan para guru di SMP N3 Wamena.

Ia mengatakan salah satu alasan kesepakatan bersama tentang pelarangan pembukaan tempat usaha tersebut, “mengingat pengusaha kecil orang asli Papua selalu kalah saing dengan pedaganga pendatang,” ucapnya.

“Tapi juga kami mau sampaikan begini… saudara-saudara pendatang cukuplah menguasai perdagangan dan perekonomian di dalam kota Wamena. Yang di luar kota berikan kesempatan untuk kami orang asli juga bisa berdagang, biarpun kecil yang penting kami juga nikmati,” ujarnya.

Pantauan Jubi di halaman SMP N3 Wamena, sudah berdiri sebuah rumah papan menghadap ke arah Jalan Raya Wamena-Kurima. Ia berukuran kurang lebih 4 x 8 meter. Bangunan itu rencanya akan dijadikan kios milik seorang guru.

“Kalo memang itu koperasi sekolah atau kantin, silahkan dibuat tapi jangan untuk umum atau dijalan utama, silahkan buat di dalam sekolah, seperti biasa kantin. Tadi saya sampaikan begitu kepada para guru dan kepela sekolah,” ujar Ayub yang juga ketua Komite Sekolah SMP N3 Wamena.

Terpisah, Kepala SMP N3 Wamena, Ansgar Blasius Biru, membenarkan rencana pembangunan kios itu oleh salah seorang gurunya di halaman sekolah tersebut.

“Sebenarnya bertujuan untuk mengihindarkan anak-anak yang mau jajan pergi jauh cari kios, atau bapak ibu guru yang mau beli sesuatu bisa tertolong,” jelas Ansgar melalui sambungan telepon kepada Jubi.

Namun, kata Ansgar, karena ada peraturan kesepakatan masyarakat setempat tentang pembukaan kios di sana maka pihaknya bersepakat untuk tidak melanjutkan pembangunan kios tersebut.

“Kami baru dengar tadi saat diskusi dengan ketua komite pak Ayub Wuka. Ternyata ada kesepakatan itu, maka keputusan terakhir hasil diskusinya kami tidak melanjutkan pembangunan kios di halaman sekolah itu,” ujarnya. (*)

Skip to toolbar