Jumat, 15 Januari 2016 09:02 WIB
Pewarta: Hendrina Dian Kandipi

Jayapura (Antara Papua) – Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) berencana memberikan bantuan modal usaha bagi 50 pengusaha dan 50 wirausaha muda di wilayahnya.

Ketua Umum Pusat KAPP Merry C. Yoweni, di Jayapura, Jumat, mengatakan bantuan modal ini merupakan prioritas utama mempersiapkan infrastruktur dasar dari pengembangan manusia Papua ke arah bisnis.

“Sedangkan untuk aplikasi pemberian modal bagi pengusaha dan wirausaha muda ini akan dilakukan sekitar Maret 2016,” katanya.

Menurut Merry, dari 50 wirausaha muda ini merupakan orang-orang yang berasal dari pemuda kampus dan pengangguran namun memiliki konsep bisnis serta tidak memiliki modal.

“Ini merupakan salah satu hal besar yang akan dilaksanakan KAPP di 2016 dalam mempersiapkan parade ekonomi di akhir tahun,” ujarnya.

Dia menuturkan khususnya di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), diharapkan para generasi muda Papua yang menjadi tenaga kerja dapat mempersiapkan diri agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing.

“Jika tenaga kerja Papua tidak dipersiapkan dengan baik untuk menjalani MEA, maka tidak akan bersaing dan bisa terjadi kekacauan karena lebih banyak jatuh kepada provokasi,” katanya lagi.

Dia menambahkan untuk itu KAPP berupaya mempersiapkan tenaga kerja asli Papua yang sudah ada dengan memberikan pelatihan dan pengembangan ke arah bisnis. (*)

Editor: Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2016

Dipublikasikan oleh PapuaUntukSemua pada Rabu, 18 November 2015 pukul 00.06

KOTA JAYAPURA – Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP MH memberi apresiasi terhadap keberadaan Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) yang mampu membangkitkan ekonomi Papua dengan menggelar parade generasi ekonomi Papua.

“Saya sambut baik apa dilakukan oleh KAPP dan kita cari formulasi yang bagus untuk mengatur dan saya akan panggil bupati supaya kita buat sepakat soal pemberdayaan masyarakat asli Papua lewat KAPP untuk mengelola sumber-sumber ekonomi rill,” kata Gubernur Lukas Enembe setelah di deklarasi KAPP sebagai Bapak Pembangunan Ekonomi Papua di halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Selasa (17/11).

Dalam parade tersebut, Ketua Umum KAPP, Merry C. Youweni menyerahkan rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) Ekonomi Kerakyatan yang merupakan acuan dari Perdasus nomor 18 tahun 2008 tentang Ekonomi Kerakyatan dan menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebanyak 1200.

Lebih jauh, ujar Enembe, yang perlu dilakukan untuk peningkatan ekonomi di Papua adalah bergerak pada sektor ekonomi rill, jika KAPP ingin tumbuh dan bisa bersaing dengan pengusaha dari luar Papua maka harus bergerak pada ekonomi rill. “Pokoknya kita sepakat untuk memberdayakan masyarakat Papua,” terangnya.

Diharapkan, KAPP harus bangkit memulai ekonomi baru di tanah Papua karena pengalaman sejarah sudah membuktikan harta kekayaan yang ada di perut bumi Papua tidak di nikmati oleh masyarakat Papua tapi orang lain.

“Jadi, hari ini kita terima aspirasi dari masyarakat Papua yang bergerak di ekonomi sektor riil ini menunjukan bahwa kita memulai pembangunan ekonomi menuju ke arah yang diharapkan masyarakat Papua,” ujar Enembe.

Gubernur juga menegaskan, jika KAPP ingin berhasil dalam bidang ekonomi jangan salah gunakan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Papua untuk keperluan lain.

“Karena semua kekayaan kita yang ada diatas tanah Papua tidak di miliki bangsa-bangsa lain di dunia. Oleh karena itu saudara-saudara menikmati dan mengelolah ini dengan baik,” harapanya.

Oleh karena itu, Gubernur meminta kepada KAPP Papua maju terus, bergerak terus menggali semua potensi sember daya yang kita miliki.

“Ada kopi di sana, ada buah merah di sini, ada matoa di sana dan semua potensi yang kita miliki KAPP di pundakmu kelolah semua itu dan manfaat untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Papua,” tegasnya.

Namun, lanjut Lukas, pihaknya terus mengawasi apa yang akan KAPP lakukan untuk masyarakat Papua.

“Karena ini sejarah bagi Papua,” kata Lukas Enembe.

Sementara itu, Ketua Umum Pusat KAPP Merry C. Yoweni, mengatakan aksi long march masyarakat adat ini sebagai tanda pergerakan dan kebangkitan ekonomi di Papua menjelang tahun investasi 2016 dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Agenda awal long march ini akan menurunkan sekitar 10 ribu masyarakat, namun karena kegiatan ini ditunda beberapa kali sehingga peserta dari daerah tidak bisa bergabung,” kata Merry C. Yoweni.

Dikatakannya, Gubernur Papua Lukas Enembe sudah memberikan respon baik atas rencana parade generasi ekonomi yang membawa kepentingan masyarakat adat berbasis ekonomi di Papua.

“Respon atau itikad baik dari Gubernur Papua Lukas Enembe ditunjukkan dengan sudah diprosesnya Peraturan Gubernur (Pergub) soal anggaran 3,5 persen untuk ekonomi berbasis masyarakat adat,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata Merry, Pergub tersebut sudah diserahkan ke Biro Hukum Setda Provinsi Papua dan tinggal ditandatangani oleh Gubernur Papua Lukas Enembe.

“Selain masalah anggaran bagi pengembangan ekonomi berbasis masyarakat adat ini, pergub tersebut juga berisi ide, saran dan keanggotaan KAPP,” bebernya.

Dia menambahkan KAPP merupakan mitra pemerintah sehingga ke depannya tetap akan mengawal tahun investasi dan MEA di wilayah Papua

Sebelunya, sebanyak seribu masyarakat turun ke jalan dan melakukan “long march” dalam parade generasi ekonomi bersama Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) menuju Kompleks Kantor Gubernur, Jayapura. [Dharapos]
Berita ini diposting di website www.papua.us

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Papua, Ruben Magay – Jubi/Arjuna
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Papua, Ruben Magay – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Belum adanya aturan yang memproteksi pengusaha asli Papua, dinilai menjadi hambatan bagi mereka untuk berkembang. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Papua, Ruben Magay menilai, perlu ada Peraturan Daerah (Perda) memproteksi orang asli Papua yang bergerak di dunia usaha.

“Itu yang belum dilakukan pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota. Tak hanya itu, infrastruktur pendukung usaha juga lemah. Alokasi dana Otsus untuk ekonomi kerakyatan juga tak jelas peruntukkannya,” kata Ruben Magay, Kamis (26/2/2015).

Menurutnya, komoditi unggulan yang ditangani orang asli Papua belum berkembang baik karena tak dilakukan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, khusus kepada mereka. Kemudahan mendapat kredit usaha juga belum diberikan oleh pihak bank.

“Pihak bank seakan ragu memberikan pinjaman kepada orang Papua. Standar dan kriteria admistrasi yang diberikan pihak bank untuk pengajuan pinjaman, membuat orang Papua sulit mendapat kredit. Kadang mereka tak bisa memenuhi persyaratan yang diajukan pihak bank,”

ucapnya.

Katanya, harus ada jaminan regulasi delegatif dari undang-undang Otsus di bidang ekonomi untuk orang asli Papua. Juga perlu ada kejelasan dan kepastian presentasi alokasi dana Otsus dibidang ekonomi kerakyatan.

“Saya berharap, manfaat pembangunan ekonomi kerakyatan bisa mejadi pertumbuhan wirausaha orang asli Papua, dan terjadi peningkatan produktivitas pelaku usaha orang asli Papua di semua bidang usaha yang mereka jalani,” katanya.

Pada suatu kesempatan, Direktur Eksekutif Kamar Adat Pengusaha Asli Papua (KAPP), Efraim Yoteni mengatakan, kendala yang dihadapi pengusaha Papua kini yakni masalah modal dan kurangnya wawasan. Mereka butuh pelatihan dibidang usaha yang akan digeluti. (Arjuna Pademme)

Jubi, FEBRUARY 26, 2015/ARJUNA PADEMME

Dipublikasikan oleh PapuaUntukSemua pada Selasa, 23 Juli 2013 pukul 01.07

Posted: 22 Jul 2013 04:16 PM PDT

KOTA JAYAPURA -Dengan berakhirnya Konferensi Ke- II, Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua maka diangkatlah, Jhon Haluk sebagai Ketua KAP Papua periode 2013-2018.

Pelantikan dipimpin oleh Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe,S.IP.MH, disaksikan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, Ketua KAP Manokwari, Papua Barat, Dominggus Urbon, Staf Ahli Presiden Republik Indonesia Bidang Otonomi Daerah (Otda) Velix Fernando Wanggai, anggota DPD RI Perwakilan Papua Paulus Yohanes Sumino, Gubernur Papua Barat dalam hal ini diwakilkan oleh Asisten Nataniel Dominggus Mandacan dan Pengurus KAP Papua berlangsung di Hotel Sahid Papua, Jumat (19/07/2013).

Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe mengatakan kepada Pengusaha Papua yang tergabung dalam Kamar Adat Papua dengan dilantikannya Kepengurusan oeriode 5 tahun ke depan bisa menciptakan inovasi dan inovatif perkembangan di tanah Papua.

Saat ini Pemerintah Papua, menurut Gubernur, sedang berusaha membuat sebuah Peraturan berisikan tentang Keberpihakan Pengusaha Pengusaha dalam sebuah Regulasi.

Yang mana sementara sedang diperjuangkan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden RI, sehingga nantinya bisa menjadi payung hokum bagi Pemerintah Papua dalam menjalankan regulasi bagi orang Papua.

Selama kepemimpinan Lukmen menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, maka selama itu juga orang Papua akan disejahterakan, baik dari bidang Pendididikan maupun dari bidang Perekonomian.

“Sudah cukup orang Papua bersabar dengan keadaan yang sekarang ini, sehingga saat ini bangkit dan berjuang memperoleh yang lebih baik lagi demi memajukan kehidupan yang lebih baik lagi,” jelasnya.

Ketua Kamar Adat Pengusaha, (KAP) Papua, Jhon Haluk mengatakan bahwa semenjak Papua masuk dalam NKRI, Pengusaha Papua tidak pernah ikut merasakan melakukan Pembangunan di tanah Papua ini.

sehingga sudah saatnya Pengusaha Papua harus berperan dalam pembangunan dilakukan Pemerintah Pusat melalui Pemerintahan Provinsi Papua, sebagai anak adat, yang lahir dari tradisi dan budaya Papua di Papua, meski provinsi di Papua terpecah, tetap satu sebagai himpunan anak adat pengusaha Papua.

“Kita adalah satu, antara gunung, pantai atau pesisir,” kata Haluk.

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mengatakan bahwa, orang Papua sekarang ini sudah saatnya harus bersatu melakukan terobosan baru dibidang usaha, tidak perlu berpikir terlalu tinggi, namun berpikir untuk melakukan hari ini, sebab hari ini akan menentukan hari esok dan berikutnya.

“Tidak usah ingin menjadi kaya raya, namun kesejahteraan bagi sendiri juga sudah cukup untuk diperjuangkan, sehingga jangan menyerah dalam menghadapi tantangan hidup, karena nantinya akan beroleh keuntungan yang luar biasa,” ujarnya.

Masih di tempat yang sama juga disampaikan, Asisten II Pemerintah Papua Barat, Nataniel Dominggus Mandacan bahwa, diharapkan dengan dilantiknya Ketua KAP periode 5 tahun ke depan bisa memajukan perekonimian di negeri Papua ini.

“Untuk itu melalui KAP ini bisa mengangkat saudara-saudara Papua yang ada di kampung, menata kehidupan mulai dari pedesaan, sudah saatnya mulai sekarang ini kita melakukan penataan kehidupan lebih baik lagi terhadap orang-orag Papua,” tandasnya. [PapuaPos]
dari www.papua.us

Skip to toolbar