KAPP minta draf Pergub kebangkitan ekonomi dibahas

Pengusaha Asli Papua yang terakomodir dalam KAPP melakukan Jumpa pers - (Doc/Jubi)
Pengusaha Asli Papua yang terakomodir dalam KAPP melakukan Jumpa pers – (Doc/Jubi)

Jayapura, Jubi – Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) minta agar pemerintah provinsi setempat segera membahas draft Peraturan Gubernur  tentang kebangkitan ekonomi masyarakat Bumi Cenderawasih. Draft Pergub ekonomi kerakyatan yang digagas itu telah serahkan sejak 7 September 2017 lalu.

“Pergub ini mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Khusus Nomor 18 tentang Ekonomi Kerakyatan,”  kata Ketua Umum KAPP Pusat, Merry C. Yoweni, di Jayapura, Minggu, (8/10/2017).

Menurut Merry, salah satu draf Pergub itu terkait dengan dorongan tiga persen dari dana Otonomi Khusus (Otsus) diberikan kepada pengusaha Orang Asli Papua (OAP). “Alasanya sebagai bentuk dukungan dan bantuan perekonomian masyarakat,” kata Merry menambahkan.

Ia mengaku sejak diserahkan kepada Pemprov Papua terhitung satu bulan sehingga kini namun belum ada sikap dari pemerintah provinsi. Menurut dia, jika segera dibahas maka dapat ditindaklanjuti, sehingga pada 2018 sudah dapat direalisasikan kepada masyarakat Papua.

Sebelumnya, sebanyak 10 ribu masyarakat Papua yang merupakan pengusaha asli Bumi Cenderawasih mendeklarasikan kebangkitan ekonomi bersama Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP). Mereka memadati Kantor Gubernur Dok II Jayapura, pada Kamis 7 September 2017 lalu.

Selain deklarasi kebangkitan ekonomi mereka menyelenggarakan serangkaian kegiatan panggung hiburan yang menampilkan kelompok musik reggae, penyediaan 10 ribu kotak makan, penandatanganan kontrak kerja sama dengan asosiasi-asosiasi orang asli Papua dan penyerahan bantuan modal usaha secara simbolis kepada anggota KAPP.

Anggota KAPP Benyamin Gurik, mengatakan  Pemerintah provinsi harus merespon aspirasi ini. “Sebab momentum ini akan dikenang oleh generasai papua,”katanya. (*)

Gubernur minta AKLI perhatikan OAP

Pelaksanaan Musda AKLI VI Papua - Jubi/Sindung
Pelaksanaan Musda AKLI VI Papua – Jubi/Sindung

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua, dalam hal ini diwakili staf ahli Gubernur, Anie Rumbiak, minta pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi  Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) turut pula memperhatikan sumber daya manusia  orang asli Papua.

“Tolong diperhatikan SDM lokal dan Papua secara khusus. Ada kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan pengusaha untuk membangun Papua,” ujar Anie, dalam sambutan Gubernur Papua di depan peserta Musda VI AKLI Papua, di salah satu hotel di Jayapura, Kamis (14/9/2017).

Iapun juga mengingatkan  AKLI untuk selalu berkoordinasi dan bekerjasama denga pemerintah melalui Dinas Pertambangan dan Energi.

Ketua DPP AKLI Indonesia, Suwarto, mengakui pihaknya  tidak pernah lepas dari PLN. Meskipun tak pernah lepas tapi kerjanya merupakan nyata kontrak kerja dengan PLN.

“Kita tetap optimis meskipun regulasi baru, DJK dan SBU, K3 ketika sudah ada ada 1.500 sertifikasi perusahaan, ahli K3 dan teknisi K3. Kita siapkan bukan mensiasati dapat biaya rendah dalam upaya menempuh sertifikasi yang menumpuk,” ujarnya

Dalam kesempatan itu, GM PLN Wilayah Papua dan Papua Barat ( WP2B), Johanes Sukrislismono,  minta kontraktor untuk merekrut tenaga teknis lulusan SMK, sebab meraka tenaga-tenaga yang bisa digunakan untuk menambah skill kelistrikan yang siap pakai.

“Saya lihat sumber daya yang digunakan bukan banyak dari lokal, berdayakan SMK, latih putra daerah, ” ujarnya. (*)

Percepat Izin Berusaha, Pemerintah Terbitkan Perpres

MI/Panca Syurkani
MI/Panca Syurkani

DALAM waktu dekat, Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Melalui regulasi anyar tersebut, Pemerintah ingin mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha sesuai standar pelayanan, memberikan kepastian waktui dan biaya dalam proses perizinan, berikut meningkatkan koordinasi antara Kementerian atau Lembaga (K/L) maupun Pemerintah Daerah.

Di samping memperbaiki standar pelayanan perizinan yang lebih efisien, Perpres ini mengusung kebijakan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Nantinya segala bentuk perizinan akan diakomodir dalam sistem perizinan terintegrasi berbasis teknologi informasi (single submission).

“Kebijakan ini bertujuan menyelesaikan hambatan dalam proses pelaksanaan. Kalau diperhatikan juga membentuk sekaligus memanfaatkan sistem teknologi informasi melalui penerapan sistem perizinan terintegrasi (single submission). Begitu Perpres diteken, semua akan dimulai. Kapan Perpres diteken? Tunggu aja 3-4 hari,” ujar Menteri Kooordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat mengumumkan kebijakan ekonomi yang baru di Gedung Bursa Efek (BEI), Kamis (31/8).

Darmin tidak menampik bahwa kondisi pelayanan perizinan di Tanah Air masih belum optimal. Dia lantas mencontohkan perizinan yang bersifat parsial, sekuensial (berurutan), bahkan belum seluruhnya menggunakan sistem teknologi informasi.

Pun, waktu penyelesaian dan biaya perizinan relatif tidak jelas sehingga menimbulkan paradigma negatif di mata pelaku usaha terkait tubuh birokrasi selaku pemberi izin. Beberapa indikator menunjukkan bahwa kinerja realisasi investasi, meski tumbuh tetapi masih di bawah target yang ditetapkan.

Misalnya, arus investasi global ke Indonesia masih rendah sekitar 1,97% dari rata-rata per tahun periode 2012-2016 sebesar US$1.417,58 miliar. Selain itu, capaian target rasio investasi sekitar 32,7% sepanjang 2012-206, juga berada di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Realisasi investasi periode 20120-2016 tercatat masih rendah dibandingkan dengan pengajuan atau komitmen investasi, yakni pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) 27,5% dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 31,8%. Pertumbuhan investasi nyatanya juga belum merata di mana terdapat disparitas Pulau Jawa masih menjadi mayoritas di atas 50%.

“Kendati Indonesia sudah masuk sebagai negara layak investasi, namun realisasi dan kecepatan untuk mulai berusaha belum seperti yang diharapkan. Pemerintah dalam hal ini berupaya untuk melakukan percepatan pelaksanaan berusaha,” imbuhnya. (OL-6)

Source: http://mediaindonesia.com/ 

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) –Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ProvinsiPapua bakal menyiapkan 400 paket pekerjaan Golongan Ekonomi Lemah (GEL) bagi pengusaha Orang Asli Papua (OAP).

Paket penunjukan langsung tersebut senilai Rp. 1 miliar untuk pekerjaan di wilayah pegunungan dan Rp. 500 juta untuk wilayah pesisir.
Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Papua Djuli Mambaya, paket GEL tersebut merupakan tindaklanjutatas instruksi Gubernur Lukas Enembe untuk memberdayakan pengusaha lokal di tanah ini.

“Kemarin dari 600-an pengusaha OAP yang mendaftar kita sudah seleksi sekitar 400 yang memenuhi persyaratan. Sehingga sekitar 400 pengusaha lokal ini akan kita berikan pekerjaan, namun dengan catatan tak boleh ada pinjam-meminjam perusahaan atau mengatasnamakan pengusaha OAP”.

“Intinya pengusaha yang akan mendapat pekerjaan adalah perusahaan dengan direktur terdaftar sebagai orang asli Papua. Tak boleh ada pinjam-meminjam perusahaan lagi seperti yang lalu-lalu dan tahun ini mulai akan saya tegakkan aturan itu,” terang dia kepada pers, Selasa (4/6/2017) di Jayapura.

Dikatakan Djuli, pemberdayaan bagi pengusaha asli Papua harus benar-benar diimplementasikan sedini mungkin. Karena jika diberi kesempatan, dirinya yakin para pengusaha lokal ini akan mampu unggul dan memiliki daya saing.

“Saya percaya pengusaha asli Papua bisa menjadi pengusaha yang memiliki daya saing kedepan. Dan selaku kepala dinas saya akan bina mereka. Tentunya untuk pekerjaan awal seperti, pemeliharaan jalan, saluran maupun pembangunan bahu jalan,” katanya.

“Tapi intinya saya harap mereka mengerjakan suatu kegiatan secara gotong royong yang bisa memberi dampak pada perekonomian masyarakat banyak. Supaya banyak pihak yang ekonominya membaik,” harapnya .

Sekedar diketahui, untuk tahun ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Papua menganggarkan dana senilai Rp16 miliar untuk paket pekerjaan GEL. Meski begitu, Kadis Djuli Mambaya memberi sinyalemen untuk menambah anggaran paket GEL untuk tahun ini, ke dalam pengusulan APBD Perubahan. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)

PasificPos – JAYAPURA,- Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah tersalurkan di Provinsi Papua senilai Rp 160, 34 miliar. Dari jumlah tersebut terbagi menurut skema sebesar Rp95,68 miliar atau 59,7 persen berupa pembiayaan mikro dan Rp64,66 miliar atau 40 persen berupa pembiayaan ritel.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Syarwan yang ditemui wartawan di Hotel Horisan Jayapura, mengatakan dari sektor ekonomi, penyaluran KUR 2017 di Provinsi Papua terbesar pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran yaitu senilai Rp79,78 miliar,” katanya.

Ia menjelaskan, sektor terbesar kedua yang telah tersalurkan KUR adalah sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan senilai Rp33,48 miliar.

“Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan menempati ukuran terbesar ketiga penyaluran KUR yaitu sebesar Rp14,12 miliar serta sektor Industri Pengolahan terbesar keempat penyaluran KUR yaitu sebesar Rp13,89 miliar,” ujarnya.

Sedangkan berdasarkan wilayah penyaluran, KUR terbesar berada di Kota Jayapura yaitu sebesar Rp38,94 miliar diikuti Kabupaten Nabire (Rp27,20 miliar), Keerom (Rp24,62 miliar), Merauke (Rp21,53 miliar) dan Mimika (Rp14,85 miliar).

“Selain itu masih ada Kabupaten Jayapura (Rp11,23 miliar), Biak Numfor (Rp5,73 miliar), Jayawijaya (Rp4,34 miliar), Kepulauan Yapen (Rp3,87 miliar) dan terakhir sepuluh terbesar yakni Boven Digoel (Rp1,86 miliar),” tambahnya. (Bams)

KAP Papua gabung jurus bangun ekonomi Papua

Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua ketika memberikan keterangan kepada wartawan di Jayapura, Jumat (28/4/2017) – Jubi/Hengky Yeimo
Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua ketika memberikan keterangan kepada wartawan di Jayapura, Jumat (28/4/2017) – Jubi/Hengky Yeimo

Jayapura, Jubi Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua mulai membangun ‘jurus’ baru dalam membangun ekonomi orang asli Papua.

Ketua Umum KAP Papua, Merry Costavina Yoweny dalam coffee morning dengan wartawan di Waena, Kota Jayapura, Jumat (28/4/2017) mengatakan, para pengusaha asli Papua hendaknya melupakan ego sektoral dalam membangun ekonomi di tanah ini.

“Kami satukan pikiran untuk membangun ekonomi Papua. Silakan saja teman-teman asli Papua merantau di organisasi lain, tetapi kami sebagai rumah adat tetap melayani pengusaha Papua yang membutuhkan pertongan,” katanya.

Ia mengatakan, badan usaha berbentuk manajemen disatukan pihaknya. “Senior-senior di Kadin yang sudah berhadapan dengan keadaan ekonomi, mereka siap dengan kami agar generasi muda ini tidak susah dengan kami. Dong pu (dorang punya=mereka punya) anak tidak lebih berat dari mereka,” katanya.

Diharapkan pihaknya juga memberikan informasi lowongan pekerjaan. “Jika pemerintah memberi kesempatan kita bisa share bersama. Kalau kita bicara ekonomi, kita tidak bisa bicara sektor-sektor atau kubu-kubu, karena jika demikian perekonomian tidak akan berkembang,” katanya.

Menurut dia, sebagai anak Papua, sebaiknya menyatukan perbedaan-perbedaan untuk membangun Papua. “Dari pertemuan ini kami ingin menyatukan persepsi dari semua anak asli Papua yang berkecimpung di dunia usaha,” katanya.

Wakil Ketua Umum Pengusaha Asli Papua, Melki Gopo mengatakan, orang Papua tertinggal kalau pengusaha morat-marit.

“Ini tolok ukur pemerintah lihat pengusaha. Tolok ukurnya ada di pengusaha, bertabrakan dengan regulasi. Bagaimana dengan di kampung? Kami sepakat tidak mungkin orang lain yang perjuangkan agar pemerintah membuaka peluang, dibuka organisasi membuat pengusaha lebih baik,” katanya.

Ia mengatakan, asosiasi-asosiasi pengusaha semestinya di bawah payung KAP Papua agar pemerintah tidak bingung. (*)

 

Jayapura, Jubi – Pemerintah provinsi (Pemprov) Papua akan meningkatkan pengawasan dan pengendalian untuk menjamin pencapaian target program-program pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat di kampung-kampung dan berdampak pada peningkatan kualitas hidup Orang Asli Papua.

Gubernur Papua Lukas Enembe, mengatakan pihaknya tetap memprioritaskan kebijakan pembangunan ekonomi dalam mewujudkan kemandirian masyarakat khusus Orang Asli Papua dalam rangka menghadapi MEA.

“Kami telah melakukan upaya-upaya dan terobosan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang terfokus pada pewilayahan komoditas berbasis lima kawasan pembangunan, Integrasi Tanam, Petik, Olah dan Jual serta Prospek,” kata Enembe kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.

Dalam rangka menggerakkan ekonomi riil daerah, pemerintah provinsi bekerjasama dengan Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) untuk menggerakkan geliat usaha kecil dan menengah melalui peningkatan wirausaha dan pengembangan usaha-usaha dibidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan ekonomi kreatif.

“Selain itu juga ditingkatkan intermediasi bank, penyaluran kredit usaha kecil dan peningkatan wirausaha, penyempurnaan prosedur serta mempercepat proses perijinan dan investasi,” ujarnya.

Dengan demikian, Gubernur berharap dengan penguatan ekonomi ditingkat lokal atahu kampung, akan memperkuat fundamental ekonomi daerah, dan khususnya masyarakat kampung serta semakin kuatnya daya tahan terhadap globalisasi seperti implementasi MEA.

“Disamping itu, pembangunan jaringan transportasi terpadu semakin di pacu dan percepat, yang dapat menerobos keterisolasian wilayah, sekaligus penyediaan energi listrik, penyediaan perumahan layak huni dan pemenuhan air bersih,” tutupnya. (*)

DEERD TABUNIPasifik Pos – Jayapura,- Panja Komisi II DPR Papua mendorong agar semua pihak termasuk pemerintah dan perbankan serta lembaga penjamin kredit untuk memberikan keberpihakan terhadap pengusaha asli Papua dalam upaya meningkatkan ekomomi kerakyatan.

Untuk itu, Panja Komisi II DPR Papua yang dipimpin langsung Ketua Komisi II DPR Papua, Deerd Tabuni menggelar pertemuan bersama mitra SKPD terkait dan masyarakat di Hotel Grand Abe, Kamis (25/8).
Dalam pertemuan itu, dihadiri Plt Dirut Bank Papua, Sharly A Parrangan, Dirut PT Jamkrida Papua, perwakilan BRI Jayapura bersama para pengusaha asli Papua.

Ketua Komisi II DPR Papua, Deerd Tabuni yang membidangi Perekonomian mengatakan, pertemuan ini membahas masalah penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) yang disalurkan perbankan nasional yang ditunjuk, termasuk penyaluran kredit sejenis dari Bank Papua untuk para pengusaha asli Papua.
“Ya, kami harap ada keberpihakan perbankan, termasuk Jamkrida terhadap para pengusaha asli Papua, termasuk mama-mama asli Papua yang memiliki usaha,” harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPR Papua, Drs John Ibo menambahkan, pihaknya menjalankan fungsi DPR untuk membuat gaung ekonomi dengan perangkat-perangkat pendukung yang ada, supaya lebih bisa diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kepentingan pembangunan ekonomi.
“Pertemuan dengan perbankan dan Jamkrida yang memberikan dukungan permodalan dan penjaminan kredit, supaya rakyat bisa mendapat informasi untuk mendukung usahanya, baik persyaratan maupun prosedur untuk akses permodalan,” kata Jhon Ibo.

Apalagi, lanjut Jhon Ibo, perbankan dalam memberikan kredit sebenarnya menawarkan berbagai kemudahan kepada pengusaha asli Papua, namun juga harus melihat usaha mereka.

“Jadi kita ingin membuat gaung kepada masyarakat supaya mereka bisa tau bahwa pemerintah kita memiliki banyak sekali perangkat-perangkat yang mendukung rakyat untuk bisa terbangun dalam ekonomi,” ujar John Ibo.

Untuk itu, kata Jhon Ibo, setelah pertemuan itu, pihaknya akan memperjuangkannya dalam penyusunan perubahan anggaran atau APBD Perubahan 2016.
“Kita akan perjuangkan supaya pemerintah melihat ekonomi rakyat ini ke depan, sehingga apa yang didengungkan oleh gubernur melalui visinya yaitu, Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera dapat terwujud. Biarlah itu terjadi kebangkitan dan menghadirkan kemandirian dan membawa mereka kepada kesejahteraan,” paparnya.

Ia juga berharap perbankan memberikan perhatian serius bagi para pengusaha asli Papua ataupun pengusaha pemula yang akan mengakses permodalan melalui perbankan.

“Tinggal rakyat bijak untuk menggunakan fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah, namun sosialisasi termasuk KUR sangat penting diketahui rakyat,” pungkasnya. (Yuni)

Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, penertiban perizinan investasi cukup ditangani sebuah institusi, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Karena itu, Presiden memerintahkan Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong untuk mengambil alih seluruh pengurusan dan penerbitan perizinan yang ada Kementerian/ Lembaga (KL), lalu dijadikan satu di BKPM.

“Saya ingin PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) dapat memberikan pelayanan yang cepat, terpadu dan terintegrasi,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/8).

Presiden Jokowi mengatakan, kebijakan itu ditempuh untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, efektif, transparan, serta memberikan kepastian hukum.

“Karena bagaimana pun kunci pertumbuhan ekonomi ke depan adalah investasi yang kita harapkan dapat memberikan topangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional,”ujarnya.

Dia mengatakan, mekanisme yang kini dibangun itu semata-mata untuk mempermudah investor mengurus perizinan agar lebih cepat. “Investor tidak perlu berkeliling ke setiap kementerian. Saya ingin PTSP benar-benar satu pintu, memberikan pelayanan yang cepat, dan betul-betul tepat, terpadu, dan terintegrasi,” tegas dia.

Presiden pun meminta PTSP yang ada di BKPM supaya dievaluasi untuk perbaikan dan pembenahan, utamanya kecepatan pelayanan investasi agar lebih baik lagi. “PTSP bukan sematamata loket yang berada di satu lokasi, tetapi kalau masih menunggu lama, untuk apa,” kata Jokowi.

Menurut Presiden, Kepala BKPM juga wajib menciptakan suatu keterpaduan PTSP di pusat dan daerah. “Jangan sampai nanti pengurusan di pusat cepat, daerah masih lama. Atau pusatnya lama, daerah cepat. Bisa saja terjadi seperti itu,” ujarnya.

Selanjutnya, Presiden berharap ke BKPM agar semua yang berhubungan dengan penanaman modal harus dilihat dan harus ada standarisasi pelayanan investasi, yang betul-betul bersinergi dan berkoordinasi antara pusat dan daerah.

“Saya harapkan terus monitoring pengawalan terhadap proses-proses investasi dan benar-benar diidentifikasi, dicarikan solusi sehingga tidak ada investor kesulitan saat proses perijinan,” tegas Presiden. (nov)

Jakarta (ANTARA News) – Para Menteri Ekonomi ASEAN sepakat untuk melakukan kerja sama dengan United States Trade Representatives (USTR) di bidang investasi, terutama dalam hal pemberian bantuan oleh Amerika Serikat (AS) kepada ASEAN untuk memenuhi prinsip-prinsip investasi internasional.

“Melalui kerja sama ini, negara-negara ASEAN termasuk Indonesia dapat mengembangkan iklim investasi di dalam negeri agar dapat menarik lebih banyak investor mancanegara,” kata Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo, dalam siaran pers yang diterima, Minggu.

Iman yang mewakili Menteri Perdagangan dalam rangkaian Pertemuan Para Menteri Ekonomi ASEAN ke-48 di Vientiane, Laos, tersebut menyatakan, pihak USTR berencana mendirikan US-ASEAN Connect Center di Jakarta, tepatnya di Kedutaan Besar Amerika Serikat.

US-ASEAN Connect Center yang akan mulai beroperasi September 2016 ini akan berfungsi sebagai framework dalam mengkonsolidasikan kerja sama antara ASEAN dan AS di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Selain itu, AS juga akan memberikan pelatihan perdagangan kepada ASEAN di bidang e-commerce, kepabeanan, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sesuai dengan standar perdagangan internasional negara-negara maju.

Tidak hanya dengan USTR, Para Menteri Ekonomi ASEAN juga menjalin kerja sama dengan pihak Kanada untuk meningkatkan nilai perdagangan barang, jasa, dan investasi kedua belah pihak. Kerja sama tersebut menyepakati dilakukannya Trade Policy Dialogue sebagai acara tahunan untuk mengeksplorasi area kerja sama baru.

Selain membahas upaya-upaya konkret untuk meningkatkan nilai perdagangan, Para Menteri Ekonomi ASEAN juga menugaskan Senior Economic Officials untuk menyusun draft Terms of Reference (TOR) mengenai potensi ASEAN-Canada Free Trade Agreement dengan mencermati dinamika perdagangan internasional di kawasan.

Selain menjalin kerja sama dengan USTR dan Kanada, ASEAN juga bertekad meningkatkan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan Rusia. Fokus dari kerja sama tersebut antara lain di bidang investasi, finansial, transportasi, e-commerce, energi, pertanian, serta perekonomian maritim termasuk Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing.

ASEAN sepakat untuk memulai joint feasibility study of a possible free trade area between ASEAN and the Eurasian Economic Union (EAEU) dan mempertimbangkan usulan untuk memulai perundingan EAEU Free Trade Agreement yang dibatasi hanya pada isu perdagangan dan barang.

ASEAN menyambut baik rencana pelaksanaan ASEAN-Russia Agriculture and Food Security Cooperation Work Programme (2016-2020), the ASEAN-Russia Plan of Action on Science, Technology and Innovation (2016-2020), dan the ASEAN-Russia Energy Cooperation Work Plan (2016-2020) yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Perdagangan barang antara ASEAN dengan Amerika Serikat (AS) pada tahun 2015 mencapai 212,8 miliar dolar AS, atau setara dengan 9,3 persen dari total perdagangan ASEAN. Sedangkan nilai perdagangan jasa kedua belah pihak tercatat sebesar 40 miliar dolar AS pada tahun yang sama.

Nilai investasi asing langsung AS ke ASEAN tercatat sebesar 12,2 miliar dolar AS, dan merupakan sumber investasi terbesar ke-3 untuk ASEAN.

Sementara Kanada merupakan mitra dagang potensial bagi ASEAN dan telah menjadi mitra strategis ASEAN selama hampir 40 tahun. Performa perdagangan barang antara ASEAN dan Kanada pada tahun 2015 tercatat sebesar 16,2 miliar dolar AS atau naik sebesar 13,8 persen dari tahun sebelumnya.

Nilai investasi asing langsung dari Kanada ke ASEAN di tahun yang sama tercatat sebesar 7,6 miliar dolar AS.

Federasi Rusia merupakan mitra dagang ASEAN, dengan total perdagangan sebesar 13,4 miliar dolar AS atau setara dengan 0,6 persen dari nilai total perdagangan ASEAN pada tahun 2015. Hal tersebut menempatkan Rusia sebagai mitra dagang terbesar ke-6 bagi ASEAN.
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2016

Skip to toolbar