Papua tetap ngotot tagih pajak air pada Freeport

Ilustrasi air. Pixabay.com/Jubi
Ilustrasi air. Pixabay.com/Jubi

Jayapura,Jubi– Polemik pajak air permukaan PT.Freeport Indonesia (PTFI) belum juga berakhir. Pada Jumat (27/7/2018) Majelis Rakyat Papua (MRP) mengumpulkan sejumlah pihak untuk memberikan pendapat, agar perusahaan multi nasional yang bercokol di Papua sejak 1967 silam itu, mau membayarkan pajak kepada pemerintah daerah setempat.

Diketahui, dalam kegiatan pertambangannya, PT Freeport telah memanfaatkan air permukaan yang berasal dari sungai Aghawagon Otomona kabupaten Mimika Papua. Terhitung sejak 2011 – 2018, perusahaan itu belum bayar pajak air permukaan.

Sebelumnya, Mahkamah Agung di Jakarta telah mengabulkan peninjauan kembali yang membebaskan perusahaan itu untuk membayar pajak kepada pemerintah Provinsi Papua.

Menyikapi itu, MRP menggelar rapat yang menghadirkan sejumlah pihak, di antaranya rektor Universitas Jayapura, Apolo Safanpo , Badan Pengelolaan Pendapatan Provinsi Papua Gerson Jitmau, dan Biro hukum Provinsi Papua, Fredrik Hegemur.

Gerson Jitmau dalam materinya menyampaikan, sesungguhnya yang menjadi persoalan bukanlah dasar hukum, tetapi menggambarkan segala upaya Freeport untuk menghindari pajak.

Menurutnya, PT.FI harus menyadari bahwa kepentingan IUPK pada tahun 2021 wajib melibatkan pemerintah daerah sehingga kewajiban pajak saat ini harus diselesaikan.

Dia memaparkan pokok sengketa antara Pemprov Papua dengan PT. Freeport. Perusahaan dari Amerika Serikat itu tidak setuju membayar pajak, sesuai Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan (PAP) untuk bulan Februari dan Maret 2014 yang dikeluarkan gubernur Papua pada 8 Oktober 2014.

Sebagaimana dikutip dari Tirto.id, SKPD PAP Februari 2014 mewajibkan PT Freeport membayar Rp333.849.600.000 sedangkan SKPD PAP bulan Maret 2014 sebesar Rp369.619.200.000. kepada Pemprov Papua.

Freeport hanya bersedia membayar pajak, apabila SKPD yang dikenakan ditetapkan dengan Perda nomor 5 tahun 1990, yakni ketika kontrak karya ditandantangani dengan tariff Rp.10/m3.

Persidangan sengketa pajak air permukaan di pengadilan pajak untuk masa tahun 2011-september 2016 telah selesai dilaksanakan.

Majelis hakim Pengadilan Pajak Jakarta telah mengeluarkan putusan, menolak seluruh permohonan banding yang diajukan oleh PT.Freeport . Sebelum akhirnya perusahaan itu menang di tingkat MA.

Ketua MRP Timotius Murib mengatakan MRP bersama pemerintah Provinsi Papua sudah berjuang selama 3 tahun untuk Freeport mau bayar pajak sejak dari tahun 2011 sampai tahun 2018.

Biro hukum Provinsi Papua Fredrik Hegemur SH.MH dalam materinya menjelaskan untuk memperjuangkan hal ini, bukanlah perkara mudah, karena yang bisa di tunjuk untuk adalah orang yang bersertifikat pengacara pajak. Dan untuk sengketa pajak air permukaan yang belum di bayar ini akan di putuskan pada tanggal 31 juli 2018 di Mahkamah Agung Jakarta.

Pemerintah Provinsi Papua menunjuk MRP untuk mendengarkan hasil sidang tersebut.(*)

Senin, 23 Mei 2016 23:53, Ditulis oleh Sari/Papos

JAYAPURA [PAPOS] -Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Papua menghasilkan keputusan menonaktifkan dua direksi yaitu Direktur Utama dan Direktur Pemasaran.

Selanjutnya jabatan keduanya diamanatkan kepada Direktur Umum dan Operasional Bank, Sharly Parrangan. “Kendati laporan keuangan diterima oleh para pemegang saham, namun kinerja tidak diterima, dan dari hasil RUPS telah mempertimbangkan banyak hal termasuk menonaktifkan dua direksi. Supaya bisnis ini terus bergerak, maka ditunjuklah saya sebagai pelaksana tugas untuk dua jabatan tersebut, “jelas Sharly kepada Pers di kantor pusat Bank Papua, Senin (23/5) kemarin.

Kendati dirinya ditunjuk sebagai pelaksana tugas, namun keputusan untuk penempatan jabatan tersebut secara defenitif merupakan kewenangan Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) di bawah Komisaris.

“Kewenangan ada di NKR setelah itu dilakukan fit and proper test, hasilnya itu akan ditentukan di Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), “katanya.

Sharly menegaskan, sebagai pelaksana tugas, dirinya siap menlaksanakan tugas yang telah diembankan kepadanya. “Tugas-tugas Direktur Utama dan Direktur Pemasaran itu harus tetap berjalan. Tetapi satu yang digarikan dalam keputusan tersebut bahwa sebelum pengangkatan anggota direksi yang baru, pelaksana tugas direksi dilarang mengambil keputusan strategis, kecuali jabatan defenitif saya, “terangnya.

“Pergantian ini karena kinerja kita tidak tercapai sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi pemegang saham untuk mengganti dua direksi. Namun soal alasan yang lain, kami tidak bisa menyampaikan itu karena hak dari pemegang saham, “tambah Sharly.

Sebagai informasi, Bank Papua telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 19-20 Mei 2016 di Hotel Sahid Papua. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Papua, La Jimu menyampaikan, pada RUPS tersebut membahas sejumlah agenda termasuk diantaranya pergantian dua komisaris dan satu direksi serta pergantian nama Bank Papua.

Namun, setelah RUPS berakhir, pergantian nama Bank Papua ditunda dan menghasilkan keputusan dinonaktifkan dua direksi yaitu Direktur Utama dan Direktur Pemasaran.

Selain itu, hasil rugi laba Bank Papua diputuskan pembagian dividen sebesar 70 persen dengan nilai per lembar saham Rp 5 juta dan 30 persen sebagai dana cadangan umum. [srb]

Kasus Proposal Kopi dan Minyak Buah Merah oleh Utusan Khusus Joko Widodo

Ini tulisan pertama pengelaaman menjadi wirausahawan di Tanan Papua, sebagai Orang Asli Papua (OAP). Laporan ini menyoroti perilaku arogan dan tidka profesional dari para utusan yang mengaku diri sebagia orang-orang Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia.

Tulisan ini kami buat sebagai bagian dari “pengalaman hidup” dalam berkarya sebagai entrepreneur Papua pada tahun 2015.

Ada empat orang yang pernah datang ke Desa Wodlo dan Kelila. Mereka mengaku diri diutus oleh Presiden Joko Widodo. Mereka berasal dari Jawa, ada dari Jogja, ada dari Jawa Timur. Saat mereka datang, mereka mengatakan mereka diutus langsung. Tujuan utama mereka ialah menyusul Proposal Bisnis pengembangan Kopi Papua dan Buath Merah Papua.

Mereka turun ke Wodlo dan Kelila secara diam-diam. Tetapi entah alasannya apa kami tidak tahu, mereka tiba-tiba datang ke Minimarket PAPUAmart.com di Jalan Raya Sentani, Hawai, Kabupaten Jayapura. Mereka datang, terlihat gelisah, tergesa-gesa dan sangat sibuk.

Mereka serahkan undangan, meminta Kartu Nama (busines Card) dan mereka cepat-cepat keluar. Undang itu mengatakan kami dari KSU baliem Arabica harus hadir dalam pertemuan bisnis yang akan diselenggarakan keesokan harinya.

Keesokan harinya Kepala Gudang Baliem Blue Coffee dan Direktur Pelaksana PAPUAmart.com menghadiri pertemuan dimaksud. Yang paling mengherankan, utusan KSU Baliem Arabica disuruh duduk dekat dengan para pembicara. Lalu mereka selalu mengatakan “untuk Kopi satu-satunya ialah Koperasi Baliem Arabica, jadi semua harus ikut,” tetapi dalam tindakannya mereka tidak pernah berkonsultasi dengan koperasi. Apa yang mereka lakukan terlihat seolah-oleh Koperasi dan para utusan Joko Widodo bekerjasama untuk mempresentasikan hasil studi yang mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi.

Dalam presentasi ini mereka katakan bahwa Pusat Pengembangan Kopi Papua sebagai produk unggulan Tanah Papua telah dipilih di Desa Wodlo, Kabupaten Jayawijaya, sedangkan Pusat Pengembangan Buah Merah sebagai produk unggulan Tanah Papua dipusatkan di Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah, terutama di Distrik Eragayam.

Kebetulan sekali Direktur Pelaksana PAPUAmart.com berasal dari desa Wodlo dan Kepala Gudang Baliem Blue Coffee berasal dari Distrik Eragayam. Maka mereka ajukan pertanyaan-pertanyaan raktis dan teknis terkait dengan apa yang telah dilakukan tim peneliti dan apa yang akan terjadi setelah tim ini ke Jakarta dan melaporkan hasilnya kepada Presiden Joko Widodo.

Tiba-tiba Pak Loupatty, Asosten Bidang Ekonomi Profinsi Papua bertanya kepada tusan Koperasi, “Kamu perlu uang berapa?” Pertanyaan ini diajukan karena dari pihak koperasi berasalan bahwa Koperasi selama ini sudah punya banyak program, juga sudah ajukan proposal kepada Gubernur Provinsi Papua, dan dinas terkait, juga kepada Kepala Bappeda Provinsi Papua, tetapi tidak pernah ada tindak lanjut.

Dalam pertemuan ini Koperasi Baliem Arabica ditekan dan dipaksa supaya harga Kopi yang dibeli dari petani harus dinaikkan. Jadi, ada pesan dari pihak lain kepada para utusan ini supaya harga kopi dinaikkan oleh koperasi. Pesan ini langsung kami tanggapi dan katakan, “Harga Kopi ditentukan dalam Rapat Anggota, bukan kebijakan sepihak dari pengurus koperasi”. Tetapi mereka terus bersikeras menekan supaya harga kopio dinaikkan. Mereka bilang, “Kalau mau ikut proyek ini, kamu harus naikkan harga beli kopi dari petani.”

Secara teori, kopi yang kami beli ialah dalam kondisi basah, setelah baru dipetik, dan kami beli sebelum proses lanjutan dari kopi basah dimaksud. Kami beli dengan ukuran liter. Itu patokan yang menguntungkan bagi petani. Dalam proses pengeringan, banyak terjadi penyusutan karena kopi yang kami beli dalam kondisi basah, kami yang harus keringkan dan proses standarisasai lanjutan. Bayangkan saja apa yang bisa terjadi kalau Koperasi beli kopi yang sudah dikeringkan petani: apakah para petani tahu standarisasi dan proses pengeringan yang benar? Bayangkan kalau Koperasi beli kopi basah dari petani dengan ukuran kg? Akankah koperasi bertahan dengan cara ini? [berjanut]

 

Skip to toolbar