Freeport Indonesia dapat 20 tahun lagi, Pemerintah RI “kantongi” 51 persen

Pemerintah melalui PT Inalum (Persero) resmi meneken kesepakatan awal menggenggam 51 persen saham PT Freeport Indonesia - CNN Indonesia/Adhi Wicaksono
Pemerintah melalui PT Inalum (Persero) resmi meneken kesepakatan awal menggenggam 51 persen saham PT Freeport Indonesia – CNN Indonesia/Adhi Wicaksono

Nabire, Jubi –  Demi menjamin keberlangsungan dan stabilitas operasi PT Freeport Indonesia, Pemerintah Indonesia bersama Freeport-McMoRan Inc, perusahaan induk dari PT Freeport Indonesia, akhirnya menyetujui kesepakatan Heads of Agreement (kesepakatan pokok) terkait proses peralihan sebagian kepemilikan saham PT Freeport Indonesia. Kesepakatan tersebut adalah bagian dari proses yang memungkinkan Pemerintah RI memiliki 51 persen saham PT Freeport Indonesia.

Demikian penjelasan resmi dari  PT. Freeport Indonesia (PTFI) melalui pernyataan pers Riza Pratama, Vice President, Corporate Communication PT Freeport Indonesia, yang diterima Jubi Jumat (13/7/2018).

“Kedua perusahaan yang akan menjadi pemegang saham PT Freeport Indonesia, yaitu PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dan Freeport-McMoRan Inc. telah sepakat untuk melanjutkan program jangka panjang yang telah dan tengah dijalankan oleh PT Freeport Indonesia,” ujar Riza.

Dilansir CNNIndonesia, kesepakatan itu ditandatangani Kamis (12/7) di Jakarta, yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan dari Freeport.

Dalam rilisnya PTFI mengatakan para pihak telah menyepakati keberlangsungan operasi PT Freeport Indonesia hingga tahun 2041 dengan mekanisme yang akan didetailkan lebih lanjut.

“Tercapainya kesepakatan ini akan menguatkan kemitraan yang telah terjalin antara Pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan Inc selaku pemegang saham PT Freeport Indonesia,” kata Riza yang juga menekankan bahwa perpanjangan izin operasi adalah wujud jaminan bagi investasi bernilai miliaran dolar dan memberikan kepastian bagi seluruh pemegang saham PT Freeport Indonesia, karyawan, masyarakat Papua, pemasok dan kontraktor, serta seluruh pemangku kepentingan.

“Freeport-McMoRan tetap berkomitmen untuk kesuksesan PTFI,” kata Richard Adkerson, Presiden dan Chief Executive Officer Freeport-McMoran Inc.

“Kami bangga dengan apa yang telah kami capai dalam lebih dari 50 tahun sejarah kami, dan kami sangat menantikan masa depan selanjutnya,” katanya menambahkan.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan, dilansir CNN Indonesia, Kamis (12/7/2018), menjelaskan bahwa kesepakatan ini akan menjadi landasan hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan Freeport Indonesia. Antara lain, terkait Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi (OP). Bukan lagi berbentuk Kontrak Karya (KK).

“Perpanjangan operasional 2 x 10 tahun akan diberikan jika Freeport Indonesia memenuhi kewajiban IUPK. Freeport Indonesia mendapat perpanjangan sampai 2041,” kata Sri Mulyani.

Manfaat 

Menkeu berharap kemitraan antara Freeport Indonesia dan Inalum dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah, mampu meningkatkan kepastian di dalam lingkungan operasi, serta memberikan nilai tambah industri ekstraktif ke depan.

Di kesempatan itu Menteri BUMN Rini Soemarno menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika akan mendapatkan 10 persen dari saham Freeport Indonesia.

“Ke depan ada hilirisasi untuk pembangunan smelter,” ujar dia.

Untuk menunjukkan keseriusan pemerintah, Menteri ESDM Ignasius Jonan menyebut akan menyelesaikan IUPK-OP setelah proses divestasi Freeport Indonesia tuntas.

Vice President Corporate Communication PTFI memperkirakan dengan kepastian investasi dan operasi hingga tahun 2041, manfaat langsung kepada pemerintah pusat dan daerah, serta dividen kepada Inalum dapat melebihi USD 60 miliar atau melebihi sekitar Rp 867 triliun.

Dan manfaat itu, seperti ditegaskan PTFI, memiliki syarat dan kondisi yang berlaku.

Dilansir CNNIndonesia Jumat (13/7), manfaat atau keuntungan tersebut berasal dari setoran pajak, royalti, dan dividen sesuai estimasi pergerakan harga tembaga di masa depan. Dan jaminan keuntungan ini, hanya diperoleh jika pemerintah memperpanjang operasional Freeport Indonesia hingga 2041 mendatang.

51 persen untuk ‘kantong’ RI?

Nilai akuisisi saham PTFI tak sedikit, yakni mencapai US$3,85 miliar atau sekitar Rp 55 triliun (asumsi kurs Rp 14.400).

Menurut Pengamat Hukum Sumber Daya dari Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi, 51 persen saham Freeport Indonesia yang dibanderol senilai US$ 3,85 miliar kelewat mahal karena perhitungan valuasi dilakukan berdasarkan proyeksi arus kas (cash flow), termasuk investasi, hingga 2041.

Padahal, Kontrak Karya (KK) Freeport Indonesia di tambang Grasberg, Papua, akan berakhir pada 2021. Setelah itu, pemerintah berhak mengambil alih tambang tembaga dan emas itu.

“Kontrak karya Freeport kan berakhir pada 2021. Seharusnya, yang menjadi perhitungan adalah (proyeksi hingga) 2021 bukan sampai 2041,” ujarnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (12/7).

Menurut Ahmad, transaksi divestasi ibarat membeli sesuatu yang sebenarnya telah menjadi milik sendiri. Uang senilai US$ 3,85 seharusnya bisa digunakan Inalum untuk melanjutkan operasional di tambang Freeport setelah masa berlaku KK habis.

“Kalau kita memiliki komitmen untuk tidak meneruskan kontrak pasca 2021, kita tidak perlu mengeluarkan uang senilai US$ 3,85 miliar itu,” katanya.

Sebagai informasi, selama lima belas tahun terakhir, PT Freeport Indonesia telah memulai proses transisi dari operasi penambangan terbuka ke penambangan bawah tanah. Dalam proses tersebut, PTFI telah menginvestasikan sekitar USD 6 miliar untuk mengembangkan tambang bawah dan berencana menambah investasi hingga miliaran dolar.

Dalam pernyataannya PTFI mengatakan kesepakatan ini tidak berdampak pada status ketenagakerjaan karyawan PT Freeport Indonesia.

“Perusahaan akan tetap beroperasi dengan merujuk kepada rencana kerja yang telah ditetapkan,” ujarnya. (*)

Pemilik hak ulayat tagih janji Jonan terkait kontrak Freeport

 Freport dan Indonesia melakukan kontrak perjanjian di Jakarta (Jubi/Ist)
Freport dan Indonesia melakukan kontrak perjanjian di Jakarta (Jubi/Ist)

Jayapura, Jubi – Masyarakat adat pemilik hak ulayat lahan yang dikelola  PT Freepot Indonesia, menagih janji Jakarta soal perundingan antara Freeport, Jakarta dan pemilik hak ulayat.

“Kami tagih janji sekarang,”ungkap John Gobay, anggota Parlemen Rakyat Provinsi Papua perwakilan wilayah adat Mepago kepada jurnalis Jubi.

Kata dia, pihaknya minta Jakarta penuhi janji pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  (ESDM), Ignasius  Jonan yang sepakat dengan permintaan masyarakat adat dalam pertemuan pada 4 September 2017 silam.

Kata dia, Jonan sepakat dengan permintaan masyarakat adat Suku Amungme saat itu, yang meminta perusahaan asal Amerika Serikat itu mengganti dana tanggung jawab sosial korporasi (Corporate Social Responsibility/CSR) yang diterima 1 persen  itu ke dalam bentuk bagi hasil yang nilainya lebih besar.

Katanya, masyarakat meminta demikian lantas  CSR tidak dipandang sebagai imbal hasil yang elok bagi masyarakat sekitar, yang sedianya memiliki hak atas tanah ulayat di Tambang Grasberg. “Nilai pasti soal 1 persen itu benar dari hasil perusahaan atau bukan, yang diterima tiap tahun 500 miliar atau hingga 1 triliun lebih baik untuk kesehatan dan pendidikan,” katanya.

Atas permintaan itu, menteri Jonan menjanjikan masyarakat adat, yang dipimpin ketua masyarakat adat Amungme, perlu berunding dalam rangka mencari solusi terbaik posisi masyarakat adat.

Odizeus Beanal yang memimpin delegasi dalam pertemuan itu megatakan pihaknya sudah menemui Jonan yang setuju bahwa pengelolaan dana CSR itu harus lebih akuntabel.

Namun, sebelum kesempatan dengan masyarakat adat, kata  John Gobay, pemerintah telah melakukan kesepakatan dengan perusahaan  Amerika itu. Jakarta lagi yang ambil untung dari pemilik hak ulayatnya.

“Kami juga sudah kasih buku kepada Jonan, jangan kita baku tipu…gunung ada di Papua. Kami tunggu realisasinya,”tegas Gobay.

Ketua Dewan Adat Papua, Dominikus Surabut mengatakan masyarakat adat yang punya negeri ini. Indonesia dengan Amerika jangan sembarangan main caplok. “Indonesia dengan Amerika harus tahu diri,” katanya. (*)

Potensi kehilangan penerimaan dari Freeport capai 6 Triliun

Aktivitas di pertambangan Freeport Indonesia - katadata.co.id
Aktivitas di pertambangan Freeport Indonesia – katadata.co.id

Jakarta, Jubi – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya potensi hilangnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia (PTFI) periode 2009-2015 sebesar 445,96 juta dolar AS atau Rp6,02 triliun (asumsi kurs Rp13.500 per dolar AS).

Auditor Utama IV BPK Saiful Anwar Nasution mengatakan, Pemerintah melalui PP Nomor 45 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 9 Tahun 2012, telah menetapkan besaran tarif iuran tetap, royalti dan royalti tambahan, tetapi PTFI masih menggunakan tarif yang tercantum dalam KK yang besarannya lebih rendah, serta tidak disesuaikan dengan tarif terbaru menurut peraturan pemerintah tersebut, sehingga mengakibatkan hilangnya potensi PNBP tersebut.

Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2012, tarif royalti tembaga ditetapkan sebesar 4 persen, emas 3,75 persen, perak 3,25 persen. Sedangkan dalam kontrak karya, tarif royalti tembaga sebesar 3,75 persen, emas 1 persen, dan perak 1 persen.

“Menurut BPK, royalti itu harus sesuai dengan PP. Tapi itu sudah diperbaiki, hanya memperbaikinya terlambat. Di UU No.4 itu kan segera dengan PP, ini kan tidak,” ujar Saiful saat diskusi di Kantor BPK, Jakarta, Selasa BPK menemukan adanya permasalahan utama, salah satunya yaitu pengendalian intern dalam Kontrak Karya PT Freeport Indonesia meliputi pelaksanaan kebijakan yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan tersebut. Kendati demikian, Saiful menegaskan temuan BPK tersebut hanya menunjukkan potensi kerugian negara, bukan kerugian negara.

“Potensi itu bukan betul-betul kerugian secara material. Potensi itu apabila tidak melakukan sesuatu, itu bisa jadi kerugian. Jadi kita rekomendasinya tidak untuk menyetorkan terlebih dahulu, kita rekomendasinya untuk melakukan sesuatu dulu. Bila tidak dilakukan, itu baru disebut kerugian negara,” ujar Saiful.

Pemeriksaan atas Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia (PTFI) tahun 2013-2015 dilakukan pada Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan atas KK PTFI tahun 2013-2015 bertujuan untuk menilai kepatuhan PTFI terhadap kewajiban perpajakan, PNBP (royalti dan iuran tetap) serta bea keluar ekspor, menilai kepatuhan terhadap peraturan yang terkait dengan lingkungan hidup, dan menguji apakah perpanjangan kontrak yang akan dilakukan PTFI dan divestasi saham PTFI telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan atas KK PTFI menyimpulkan bahwa pengelolaan pertambangan mineral pada PTFI belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjamin pencapaian prinsip pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam KK PTFI dari aspek penerimaan negara, lingkungan hidup, perpanjangan kontrak karya dan divestasi saham, baik yang terkait dengan pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data BPK, hasil pemeriksaan atas KK PTFI tahun 2013-2015 mengungkapkan 14 temuan yang memuat 21 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 11 kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 10 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai 181,45 ribu dolar AS, atau ekuivalen Rp2,41 miliar.

Sebelumnya, pada 1967, Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian generasi I dengan salah satu perusahaan asal Amerika Serikat. Perjanjian KK tersebut diperbaharui menjadi KK generasi V pada tahun 1991. Wilayah kerja PTFI meliputi Blok A dan B yang letaknya tersebar di tujuh kabupaten di Provinsi Papua.

Dalam kurun 1967-2015, PTFI mengalami beberapa kali perubahan komposisi kepemilikan pemegang saham. Pada 31 Desember 2015 tercatat 81,28 persen saham PTFI dimiliki oleh Freeport McMoran (FCX), sedangkan Pemerintah Indonesia dan Indocopper masing-masing memiliki 9,36 persen. Sementara saham Indocopper seluruhnya dimiliki oleh FCX.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi dasar hukum yang kuat bagi pemerintah dalam mendorong perusahaan melakukan pengembangan dan peningkatan nilai tambah serta manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal. Sesuai dengan amanat Pasal 169 ayat (2) UU Nomor 4 tahun 2009, ketentuan dalam pasal KK PTFI harus disesuaikan (renegosiasi) dengan Pemerintah Indonesia selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Sejak 2010 renegosiasi KK mulai dilaksanakan oleh beberapa tim bentukan pemerintah. Pada tahun 2015 hasil renegosiasi menekankan pada enam isu strategis, yaitu luas wilayah kerja, kelanjutan operasi pertambangan, penerimaan negara kewajiban pengolahan dan pemurnian, kewajiban divestasi dan kewajiban penggunaan barang, jasa, serta tenaga kerja dalam negeri. (*)

Smelter Freeport di Gresik dan Timika

ANTARA/Muhammad Adimaja
ANTARA/Muhammad Adimaja

FASILITAS pengolahan dan pemurnian (smelter) PT Freeport Indonesia dipastikan berada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan Kabupaten Timika, Papua. Rencana pembangunan kedua smelter itu kini sedang memasuki tahap planning engineering.

Dalam penjelasan kepada Komisi VII DPR yang membawahkan sektor energi, Rabu (6/9), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan Freeport memilih dua lokasi.

Pasalnya, untuk ekspansi smelter di Gresik mustahil dilakukan lantaran pengolahan limbahnya tidak bisa memenuhi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

“Tidak mungkin semua di Gresik karena pengelolaan limbahnya tidak akan bisa memenuhi amdal. (Sehingga) Timika pasti dibawa karena ini berkaitan dengan logistik,” ujar Jonan.

Seperti diketahui, Freeport Indonesia diwajibkan membangun smelter paling lambat hingga 2022 sebagai syarat mendapat izin ekspor konsentrat. Perusahaan wajib menyerahkan rencana pembangunan dan akan dievaluasi setiap enam bulan sekali. Jika perkembangan pembangunan tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat, pemerintah akan mencabut izin ekspor perusahaan.

Pembangunan smelter di Gresik telah direncakan Freeport sejak 2015 saat Presiden Direktur Freeport Indonesia masih dijabat Maroef Sjamsuddin. Saat itu diperkirakan nilai proyek smelter mencapai US$2,3 miliar atau Rp30 triliun. Namun, hingga kini proyek itu belum terealisasi dan sejauh ini untuk pemurnian, Freeport hanya bekerja sama dengan PT Smelting Gresik.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi meminta pemerintah tak hanya mencabut izin ekspor, tapi juga menerapkan denda jika smelter gagal dibangun. Pasalnya, selama periode pembangunan, perusahaan dapat tetap mengekspor konsentrat.

Bagi Mulyadi, hasil ekspor tersebut pasti menguntungkan perusahaan. “Makanya saya usul perusahaan mengganti sekian dolar untuk setiap ton yang sudah dikeluarkan jika mereka gagal membangun smelter,” ujar dia.

Proyek penghiliran

Jonan menambahkan, saat ini Freeport juga sedang berdiskusi dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Perusahaan asal Amerika itu berencana membangun pabrik pengolahan di Sumbawa. Untuk mewujudkan penghiliran, Jonan mengatakan pihaknya akan menggandeng Kementerian Perindustrian.

Pemerintah berencana membangun pabrik pengolahan, seperti pabrik kabel dan pupuk, untuk pemanfaatan limbah hasil produksi. “Tadi dikatakan Pak Kurtubi (anggota DPR F-NasDem) betul bangun pabrik kabel dan pupuk dengan asam sulfat, ini harus dimanfaatkan karena kalau tidak, limbahnya luar biasa,” jelas dia.

Dalam rapat kerja tersebut, Kurtubi mengatakan kewajiban penghiliran sesuai UU Minerba jangan diartikan hanya dengan membangun smelter.

Menurutnya, penghiliran harus dimaknai sampai proses industrialisasi hasil pemurnian. Karena itu, dia mendorong pembangunan kawasan industri khusus pertambangan di sekitar tempat pembangunan smelter.

Meski demikian, pembangunan kawasan industri khusus pertambangan itu juga membutuhkan listrik yang stabil.(E-4)

Sumber: http://mediaindonesia.com 

Ilustrasi Organisasi Mahasiswa Papua di Kota Jayapura Ketika Demo Tolak Freeport, Jumat (7/4/2017) - Jubi/Agus Pabika
Ilustrasi Organisasi Mahasiswa Papua di Kota Jayapura Ketika Demo Tolak Freeport, Jumat (7/4/2017) – Jubi/Agus Pabika

Jayapura, Jubi Sudah 50 tahun PT. Freeport Indonesia mengeruk kekayaan alam Papua, sejak Kontrak Karya (KK) pertama ditandatangani, 7 April 1967. Dua tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, yang melegitimasi Pemerintah Indonesia mambawa Papua masuk ke wilayah pemerintahannya.

Lima puluh tahun berlalu, selama itu juga berbagai dinamika terkait Freeport terjadi di Papua, khususnya, Bumi Amungsa (sebutan lain Kabupaten Mimika). Sederet dugaan pelanggaran HAM dikaitkan dengan perusahaan tambang emas dan tembaga asal Amerika itu. Belakang ini, Freeport kembali bergejolak. Hubungan “manis” Freeport dengan Pemerintah Indonesia renggang. Tak lain, pemerintah Indonesia ingin memiliki 51 persen saham Freeport.

“Hari ini, 7 April 2017, genap 50 tahun Kontrak Karya Freeport. Apa yang Freport wariskan kepada rakyat Papua. Dampak buruknya lebih banyak. Di antaranya berbagai dugaan pelanggaran HAM, pembunuhan, kejahatan kemanusiaan, pengungsian, trauma, kehancuran ekosistem, limbah tailing, marjinalisasi, diskriminasi, konflik antar suku pemilik area penambangan Freeport  dan dugaan genosida kepada suku Amungme dan Kamoro,” kata legislator Papua, Laurenzus Kadepa akhir pekan lalu.

Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, HAM dan Hubungan Luar Negeri itu mengatakan, kini saatnya mereview kembali KK Freeport. Apakah para suku pemilik ulayat dilibatkan. Evaluasi dan audit dana Freeport secara menyeluruh. Setelah audit, jika memang akan dibuat kontrak kerja baru, harus versi masyarakat pemilik ulayat yang selama ini dirugikan.

“Bagaimana keterlibatan masyarakat adat. Apakah masyarakat adat, terutama suku Amungme, Kamoro dan lima suku pernah terlibat? Tidak pernah,” ujarnya.

Katanya, keberadaan Freeport di Papua selama ini hanya menguntungkan segelintir pihak. Mereka inilah yang selalu ingin “makan” lebih dari perusahaan tambang itu. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia mulai merong-rong Freeport. Indonesia ingin menguasai 51 persen saham Freeport.

“Saya merasa kesal, kenapa setiap terjadi konflik, apalagi yang dikaitkan dengan Freeport, semua diam. Baik pemerintah pusat, pemprov dan pemkab. Padahal ini justru sangat penting. Kalau tekait saham, semua ramai-ramai bicara. Semua merasa berhak. Sebenarnya kami pimpin rakyat atau siapa,” katanya.

Konflik antar warga di Mimika kata di, bukan baru. Sejak Freeport “menginjakkan kaki” di Mimika, konflik sudah ada. Kini semua pihak berkepentingan seakan tidak lagi peduli kepada masyarakat pemilik ulayat. Yang ada dipikiran mereka, apa yang bisa didapat dari Freeport.

Kini Pemerintah Indonesia berupaya memiliki 51 saham Freeport. Nantinya, Pemerintah Papua akan mendapat saham lima persen jika hal itu tercapai.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dari bagian lima persen saham Freeport itu akan berbentuk dividen.

“Lima persen itu kita tidak mau itu delusi. Jadi kami pikir, nanti dari dividennya kita bayar lima persennya itu. Pasti kami lindungilah, itu rakyat kita,” katanya seperti dikutip dari Antara.

Luhut mengaku Presiden Joko Widodo telah menyetujui, pemerintah daerah dan suku di Papua akan mendapat lima persen saham Freeport. Ia meminta agar dividen tersebut diarahkan untuk kepentingan masyarakat banyak.

“Lima persen ini angkanya juga cukup besar. Tapi kita juga arahkan uang itu supaya digunakan untuk pendidikan, pertanian, peternakan dan lainnya. Jadi kita tata lagi supaya betul-betul dampak kehadiran Freeport di Papua bisa dirasakan rakyat,” ujarnya.

Katanya, masih ada tiga poin utama yang menjadi perhatian pemerintah dalam negosiasi. Pertama, yakni mengenai tahapan divestasi 51 persen.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, jika Freeport ingin memperpanjang pelaksanaan ekspor konsentrat, maka terdapat sejumlah syarat. Salah satunya pemegang KK harus beralih operasi menjadi perusahaan IUP (izin usaha pertambangan) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) serta membuat pernyataan kesediaan membangun “smelter” dalam jangka waktu lima tahun. Syarat lain adalah kewajiban divestasi hingga 51 persen.

Pemerintah menyodorkan perubahan status PT FI dari sebelumnya kontrak karya (KK) menjadi IUPK agar bisa tetap melanjutkan operasi di Indonesia. Sementara, Freeport bersikeras tidak dapat melepaskan hak-hak hukum yang diberikan dalam KK 1991. (*)

Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Ilustrasi. CEO Freeport McMoran, Richard C. Adkerson saat, konferensi pers di Ruang Jade lantai 2 Fairmont Hotel, Senayan, Jakarta, hari Senin (20/2). (Foto: Melki Pangaribuan)
Ilustrasi. CEO Freeport McMoran, Richard C. Adkerson saat, konferensi pers di Ruang Jade lantai 2 Fairmont Hotel, Senayan, Jakarta, hari Senin (20/2). (Foto: Melki Pangaribuan)

SANTIAGO, SATUHARAPAN.COM – CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson menyambut baik keputusan pemerintah untuk memberikan izin ekspor kepada PT Freeport Indonesia.

Ia meyakini izin ekspor itu akan ditandatangani dalam waktu dekat.

Dengan demikian, kata dia, pihaknya dapat berfokus pada perundingan yang membahas isu-isu jangka panjang dengan pemerintah RI.

Dalam wawancara dengan Bloomberg di Santiago, Adkerson mengatakan pihaknya masih melakukan perundingan dengan pemerintah RI, memisahkan perundingan yang membahas isu-isu jangka pendek dan isu-isu jangka panjang.

“Kami telah bekerja dengan pemerintah dengan pendekatan ini, tetapi belum didokumentasikan secara resmi,” Adkerson, Rabu (5/04).

“Kami memahami (izin) itu terjadi segera dan bahwa tidak akan ada kontroversi dalam dokumentasi itu.”

Pemerintah mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka telah mengeluarkan izin pertambangan, yang akan memungkinkan Freeport untuk melanjutkan ekspor konsentrat tembaga mereka.

Dimulainya kembali pengiriman dari tambang terbesar kedua di dunia akan lebih melonggarkan kendala pasokan tembaga setelah pemogokan di tambang Freeport di Peru dan BHP Billiton Ltd. Escondida di Chili.

Hal ini juga akan membawa dorongan untuk ekonomi di Papua melalui peningkatan penerimaan pemerintah dan terbukanya lapangan kerja.

“Langkah ini merupakan langkah positif untuk proses tersebut,” kata Adkerson dalam wawancara.

“Tidak ada yang berkepentingan untuk menghentikan ekspor Freeport,” kata dia.

Freeport telah terlibat dalam negosiasi yang pelik dengan pemerintah. Freeport mencoba memperpanjang Kontrak Karya yang akan berakhir pada 2021.

Namun, pada bulan Januari konflik terjadi karena pemerintah RI menegaskan bahwa perusahaan pertambangan asing, termasuk Freeport, harus mengubah izinnya dari KK menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bila ingin mempertahankan hak untuk melakukan ekspor logam semi-olahan, termasuk konsentrat.

Sebagai bagian dari perubahan izin itu, Freeport juga harus membangun smelter, dan melakukan divestasi 51 persen sahamnya.

Freeport menolak keras tuntutan itu, bersumpah untuk mempertahankan KK kecuali mendapat persetujuan stabilitas jangka panjang baru yang menawarkan kerangka hukum dan fiskal yang sama dengan yang diperolehnya pada KK.

Pada bulan Januari, pemerintah menghentikan hak Freeport melakukan ekspor konsentrat yang direspon oleh Freeport dengan mengurangi produksi dan memberhentikan pekerja.

Pada bulan Februari, Freeport membuat pemberitahuan yang mengatakan pihaknya memiliki hak untuk memulai arbitrase 120 hari jika tidak dapat mencapai kesepakatan.

Dalam wawancara, Adkerson mengatakan sampai saat ini pemberitahuan untuk melakukan arbritrase masih berlaku, namun hal itu tidak akan terjadi jika perundingan berjalan dengan baik.

Grasberg saat ini beroperasi sekitar 40 persen untuk memasok smelter di Gresik.

Adkerson mengatakan dia optimis kedua belah pihak akan mencapai kesepakatan jangka panjang yang akan mempertahankan elemen-elemen penting KK.

“Kami akan membicarakannya dengan itikad baik dan saya percaya pemerintah akan begitu juga,” katanya.

“Jadi kemungkinan adalah bahwa akan ada solusi.”

Pada hari Kamis, Indonesia menyatakan akan terus mempertahankan posisinya untuk meminta Freeport mengubah KK menjadi IUPK, membangun smelter dan melakukan divestasi saham 51 persen. Ini menurut pernyataan dari Hadi Djuraid, staf khusus Menteri ESDM yang diposting di situs sekretaris kabinet.

Freeport dan pemerintah akan memulai pembicaraan pada isu-isu jangka panjang minggu depan, katanya.

Sementara itu Adkerson menolak untuk mendiskusikan tujuan Freeport terkait dengan  perjanjian stabilitas. Namun, Adkerson merujuk pada Memorandum of Understanding 2014, di mana ia setuju untuk meningkatkan royalti, membangun smelter dan melakukan divestasi sebanyak 30 persen.

Dia mengatakan walaupun para pemegang saham bersikap sangat mendukung perundingan, mereka masih berusaha untuk dapat memahami mengapa pemerintah RI tidak menghormati kontrak.

“Mereka jelas tidak ingin kami menyerahkan hak jangka panjang kami hanya untuk keperluan jangka pendek untuk ekspor,” kata dia, merujuk kepada pemegang saham.

Salah satu pemegang saham Freeport adalah Carl Icahn, investor dan penasihat khusus Presiden AS Donald Trump untuk masalah regulasi. Namun Adkerson mengatakan Freeport melaporkan persoalan ini langsung kepada pemerintah AS, bukan melalui Icahn.

“Kami berharap pemerintah AS akan sangat mendukung posisi kami,” kata Adkerson.

Ia juga berharap, mitra mereka sebagai pemegang saham, Rio Tinto, juga akan mengajak pemerintah Inggris dan Australia, karena kedua negara itu memiliki kepentingan yang signifikan dalam masalah ini.

Jika pembicaraan gagal untuk menghasilkan pengaturan yang saling menguntungkan, pilihan terbaik Freeport bisa menjadi penjualan penuh Grasberg, menurut Jefferies LLC analis Chris LaFemina.

Jika itu terjadi kemungkinan yang akan membelinya adalah pemerintah Indonesia, mungkin dengan pihak ketiga atau sebagai bagian dari konsorsium,

Berdasarkan penilaian pemerintah Indonesia yang dibuat tahun lalu, LaFemina memperkirakan nilai sekarang bersih untuk aset Freeport ada di level US$ 5,91 miliar.

Bandingkan dengan nilai sekarang (Net Present Value, NPV) yang sebesar US$ 9,8 miliar jika risiko politik dikeluarkan dan perusahaan diizinkan beroperasi di bawah Kontrak Karya saat ini hingga tahun 2041, kata analis Jefferies.

Pada bulan Januari 2016, Freeport menaksir aset perusahaannya di Indonesia, tidak termasuk kepemilikan Rio Tinto, ada di level US$ 16 miliar, kata Adkerson.

“Gagasan untuk mencoba menjual bisnis ini di tengah level ketidakpastian seperti sekarang ini yang melingkupinya, akan sulit,” kata Adkerson.

Editor : Eben E. Siadari

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kalangan akar rumput suku besar Amungme dan Komoro di Papua yang tergabung dalam Masyarakat Adat Independen (MAI) menyatakan tidak mengakui kesepakatan Pemerintah dan Freeport yang baru-baru ini diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignatius Jonan.

Kalangan akar rumput suku besar Amungme dan Komoro mengatakan sampai saat ini suku Amungme dan Komoro tidak dilibatkan dalam perundingan tentang masa depan Freeport padahal mereka merupakan pemilik hak ulayat atas tanah tempat dimana operasi Freeport McMoran berada.

Oleh karena itu, MAI menuntut agar Freeport ditutup, dan hasil kekayaan Freeport diaudit. Selanjutnya, Freeport wajib membayar upah dan pesangon pekerja akibat Freeport ditutup.

Selanjutnya, MAI meminta Freeport dan pemerintah bertanggung jawab mengembalikan segala kerugian alam yang sudah dirusak.

Terakhir, MAI  meminta agar masyarakat adat Papua diberi kesempatan menentukan masa depan pertambangan di tanah mereka.

Pernyataan ini disampaikan oleh perwakilan MAI dalam konferensi pers di kantor LBH Jakarta, hari ini (02/04).

Empat Tuntutan Masyarakat Adat Independen

  • 1. Tutup Freeport!
  • 2. Segera audit hasil kekayaan Freeport dan Freeport wajib membayar upah dan pesangon pekerja.
  • 3. Freeport dan pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab mengembalikan segala kerugian alam yang sudah dirusak.
  • 4. Biarkan masyarakat yang menentukan masa depan pertambangan di Tanah Papua

 

 

 

 

 

 

 

Mereka yang memberikan pernyataan adalah Ronny Nakinaya, sekretaris MAI dan merupakan perwakilan dari Suku Kamoro. Ia bersama Nicolaus Kanuggok, perwakilan dari suku Kamoro dan Amungme dan merupakan koordinator pemuda MAI serta Adolfina Kuum, tokoh perempuan suku Amungme.

“Kami muncul ketika kami melihat lembaga adat yang dipercaya masyarakat tidak lagi membawa aspirasi masyarakat yang sebenarnya,” kata Ronny.

“MAI datang dari masyarakat akar rumput dari dua suku, Amungme dan Komoro bersama dengan partisipasi teman-teman dari luar, di luar dua suku ini,” kata dia.

Dalam pernyataan resminya, MAI menyatakan situasi konflik antara pemerintah RI dan PT Freeport Indonesia saat ini berdampak besar pada dunia, Indonesia, Papua dan khususnya kabupaten Mimika.

Konflik tersebut memicu banyak persepsi dan kepentingan di kalangan elit nasional mau pun elit Papua sendiri.

“Mereka tidak berbicara persoalan yang terjadi dan yang dirasakan oleh masyarakat akar rumput  yang mengalami dampak langsung dari keberadaan PT Freeport di Timika,” bunyi pernyataan MAI.

Lebih jauh, MAI mengatakan semenjak masuknya PT Freeport di Timika yang mendapat legalitas melalui UU Penanaman Modal Asing pertama tahun 1967, pemerintah tidak pernah melibatkan dan menghargai hak-hak masyarakat adat dan dua suku besar Amungme dan Komoro.

“Ketika kesadaran masyarakat adat muncul dengan melakukan aksi masyarakat pada tahun 1996 di TImika yang mengorbankan nyawa manusia dan materi, barulah PT Freeport mengeluarkan program CSR yang disebut Dana 1 persen. Namun dana itu diberikan tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat pemilik ulayat melainkan membuat konflik internal di kalangan masyarakat akar rumput dan elit,” demikian pernyataan MAI.

Kamis lalu dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengatakan PT Freeport Indonesia setuju akan melakukan penawaran saham (divestasi) 51 persen kepada pemerintah.

Ia juga mengatakan Freeport telah menyetujui mengubah perjanjian antara RI dan Freeport dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Sebelumnya, Menko Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, mengatakan dalam perjanjian dengan Freeport, Pemda dan masyarakat Papua akan mendapat 5 persen saham hasil divestasi, dalam bentuk dividen.

MAI menolak kesepakatan itu karena menganggap ia tidak dibicarakan dengan melibatkan rakyat Papua.

“Yang kami lihat selama ini belum melibatkan rakyat Amungme. Baru kompromi pemerintah lokal dengan pemerintah, tetapi tidak melibatkan akar rumput di bawah. Ini yang menyebabkan akar rumput bergerak di bawah,” kata dia.

Oleh karena itu pula, mereka mendesak agar operasi PT Freeport dihentikan. Selanjutnya kekayaan Freeport diaudit untuk mengetahui seberapa besar hasil dari pertambangan tersebut dan selanjutnya menentukan kewajiban Freeport.

Tahap selanjutnya, menurut MAI, adalah perundingan tripartit antara Pemerintah RI, Freeport dan masyarakat adat Papua.

“Harapan kami dari masyarakat akar rumput, ketika ada proses tripartit itu, kami dilibatkan dalam membuat aturan hukum. Tidak seperti di masa lalu yang pahit, ketika merumuskan Kontrak Karya, kami sama sekali tidak dilibatkan,” kata Nicolaus Kanuggok.

Sementara itu Adolfina Kuum mengatakan sudah saatnya pemerintah berhenti untuk melakukan pembangunan yang bersifat formalitas tanpa terjun ke bawah mendapatkan kenyataan di akar rumput.

Ia juga mengeritik dana CSR Freeport yang selama ini menurut dia tidak dinikmati oleh masyarakat bawah. “Itu yang dikirim ke luar negeri untuk sekolah, kita tidak tahu anak siapa,” kata  Adolfina.

“Pembangunan itu dinikmati siapa. Pemerintah harus lihat, apakah cuma laporan saja. Jangan hanya percaya pada laporan-laporan di atas kertas,” kata dia.

Editor : Eben E. Siadari

RedaksiOnline – Setiap berbenturan kepentingan dengan pemerintah Indonesia, Freeport selalu menjadikan Kontrak Karya (KK) sebagai tameng. Hormatilah kesucian kontrak, begitu yang sering diteriakkan oleh bos-bos Freeport.

Asas “kesucian kontrak” (sanctity of contract), yang mewajibkan pihak-pihak yang membuat kontrak untuk mematuhi isi kontrak hingga kontrak itu berakhir, seolah menjadi hukum sakral yang tidak bisa disentuh.

Masalahnya, KK mendudukkan kedua subjek, yakni korporasi dan negara, sama-sama sebagai subjek hukum perdata yang sejajar. Akibatnya, KK membelenggu kewenangan/fungsi negara sebagai badan politik publik dalam membuat peraturan/undang-undang guna melindungi kepentingan nasionalnya.

Itu yang terjadi pada Indonesia. Berbagai regulasi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasionalnya, diabaikan oleh Freeport dengan berlindung pada asas “kesucian kontrak”. Salah satunya: UU nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba.

Pertanyaannya sekarang, bisakah kesucian kontrak diabaikan?

Saya kira, sebuah kontrak bisa dianggap suci kalau diteken dalam kondisi: (a) salah satu pihak di bawah tekanan/paksaan, (b) salah satu pihak tidak cakap, (c) klausul perjanjian merugikan salah satu pihak, dan (d) membawa dampak buruk bagi salah satu pihak.

Sekarang kita lihat dalam kasus KK Freeport. Pertama, KK diteken dalam periode transisi politik. Di sini ada banyak masalah: Satu, Papua, tempat konsesi Freeport, belum resmi masuk ke dalam NKRI. Sebab, Pepera—proses penentuan pendapat rakyat Papua—baru berlangsung tahun 1969. Itupun banyak tuduhan kecurangan. Dua, Soeharto, orang yang mewakili pemerintah Indonesia, bukan pejabat resmi Presiden RI. Soeharto baru diangkat resmi sebagai Presiden pada 27 Maret 1968. Itupun Soeharto ditunjuk sebagai presiden bukan melalui mekanisme politik demokratis, yakni pemilu, melainkan kudeta merangkak.

Kedua, pemerintah Indonesia saat itu berada di bawah tekanan. Denise Leith, penulis buku “The Politics of Power: Freeport in Suharto’s Indonesia”, menulis: “ketika Freeport memulai negosiasi dengan rezim militer di Jakarta tahun 1967 untuk tambang tembaga di Papua Barat, perusahaan transnasional Amerika dengan koneksi politik dengan orang-orang penting, sangat kuat dalam proses negosiasi, yang memungkinkannya mendikte persyaratan kontrak.”
Di bagian lain, Leith juga menulis: “Forbes Wilson—bos Freeport Sulphur Company saat itu—percaya bahwa Jakarta mungkin di bawah tekanan politik Amerika Serikat untuk menerima kontrak Freeport.”

Karena di bawah tekanan, banyak klausul kontrak itu yang sangat menguntungkan Freeport. Seperti dicatat Leith, Freeport dibebaskan dari kewajiban pajak selama 3 tahun. Tidak ada sepeser saham pun untuk pemerintah Indonesia; tidak ada kewajiban ganti rugi atas lahan masyarakat asli Papua–terutama suku Amungme dan Kamoro–yang dirampas; dan tidak ada kewajiban perlindungan ekologi.

Ketiga, rezim Soeharto, yang meneken KK pertama (1967) dan KK kedua (1991), adalah rezim yang korup, nepotis, dan kolutif. Saya kira, pengadilan mana pun di dunia, sepanjang masih percaya pada keadilan dan kebenaran, tidak akan membenarkan kontrak yang diteken oleh rezim militer yang korup.

Keempat, KK yang diteken oleh rezim Orde Baru itu mewariskan kerugian ekonomi, sosial, dan ekologis bagi bangsa Indonesia saat ini, terutama rakyat di Papua.

Selama hampir setengah abad, Indonesia nyaris tidak mendapat penerimaan yang semestinya dari bisnis Freeport di Papua. Setiap ada gangguan terhadap Freeport, pemerintah Indonesia menjawabnya dengan operasi militer. Akibatnya, banyak kasus pelanggaran HAM di Papua.

Selain itu, kerusakan ekologis akibat operasi Freeport juga tidak sedikit. Tiga sungai besar di wilayah operasi Freeport, yaitu Sungai Aghawagon, Otomona, Ajkwa, tercemar berat. Temuan JATAM menyebutkan, limbah (tailing) yang dibuang Freeport ke tiga sungai itu mencapai 1,187 miliar ton. Pencemaran itu bahkan sudah sampai ke laut Arafuru.

Jadi, dari uraian-uraian di atas, masihkah kita menganggap KK Freeport itu suci? Masihkah kita mau kedaulatan nasional kita dicekik oleh Freeport dengan mengatasnamakan penghargaan atas “kesucian kontrak”?

Saya kira, bangsa yang berdaulat akan menjawab: Tidak!

Rudi Hartono

JAKARTA – Lahir di Brebes, Jawa Tengah, 16 April 1963, Sudirman Said sebelumnya adalah pendiri dan ketua Badan Pelaksana Masyarakat Transparansi Indonesia, staf ahli Direktur Utama PT Pertamina (Persero), dan Direktur Utama PT Pindad.

Benarkah Sudirman Said berpihak pada Amerika Serikat dalam urusan Freeport? Mengapa Sudirman ngotot memperpanjang kontrak PT Freeport? Apa alasan Menteri ESDM ini membubarkan Petral?

Dalam acara “Satu Meja” yang ditayangkan Kompas TV, Selasa (3/11) lalu, kepada Budiman Tanuredjo, host acara yang juga Pemimpin Redaksi Harian Kompas, yang mewawancarainya, Sudirman Said blakblakan menyampaikan urusan perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia yang dinilai sudah diluar kewajaran.

Berikut petikannya:

Budiman Tanuredjo (Budiman):Anda dituding sebagai menteri keblinger karena terkesan ngotot memperpanjang kontrak PT Freeport, yang sebenarnya belum saatnya. Mengapa?

Sudirman Said (Sudirman):Saya kira kalau ada menteri yang memperpanjang, keblinger betulan. Karena saya tidak memperpanjang, bukan saya yang keblinger. Yang keblinger adalah orang yang bicara tanpa fakta, tanpa melihat dulu persoalannya, berteriak kiri kanan merusak situasi.

Jadi, saya santai saja menghadapi itu karena seperti yang dibaca di surat bahwa tidak ada keputusan perpanjangan kontrak, yang melanggar hukum, tidak ada beban saya adalah yang disebut sebagai keblinger itu.

Pengambilalihan PT Freeport bukanlah perkara yang mudah. Dibutuhkan sumber daya negara yang tidak kecil, termasuk kemampuan biaya yang nilainya fantastis.

Di Freeport, saat ini terdapat sekitar 32.000 pekerja Indonesia. Selain itu, 92 persen PDB Kabupaten Timika datang dari Freeport dan 34 persen PDB Provinsi Papua juga dari Freeport. Setiap tahun 1,9 miliar dollar AS bisnis Freeport jatuh ke pebisnis Indonesia.

Jadi, ini tak ada kaitan dengan tekanan Amerika Serikat dan sogok-menyogok. Menurut saya, orang-orang berkata begitu, cerminan dari pikirannya sendiri. Mereka mengambil keputusan dengan cara menyogok.

Kesan bahwa saya ngotot itu hanya penafsiran. Dalam menangani setiap masalah, saya berusaha sungguh-sungguh dan itu memang karakter saya dalam bekerja. Apakah dalam urusan Freeport, urusan Petral, urusan kilang, kesungguhan saya sama.

Semua harus total karena saya menjalankan amanah. Saya tidak punya beban apa pun. Sejarah akan membuktikan apakah keputusan itu benar atau tidak.

Budiman:Ini, kan, berawal pertemuan James R Moffett (Chairman Freeport) di Istana Presiden pada 6 Oktober. Mas Dirman hadir di situ?

SudirmanSebenarnya itu hanya puncak. Sebelumnya sudah ada surat-menyurat, ada dialog. Moffett sebenarnya bertemu Presiden untuk kedua kalinya. Yang pertama pada bulan Mei dan yang kedua kemarin menjelang keputusan. Pertemuan itu hanya dihadiri oleh tiga orang, Presiden, James Moffett, dan saya selaku Menteri ESDM.

Pertemuan itu boleh dibilang hanya memberikan satu usulan, satu kepastian bahwa pemerintah bermaksud memperpanjang (kontrak), tetapi undang-undangnya belum memungkinkan. Karena itu, silakan dicari jalan keluar yang logikanya sederhana saja.

Indonesia sedang mengundang begitu banyak investor. Mengapa kita tidak mempertahankan investasi sedang berjalan, yang selama ini sudah memberikan keuntungan ekonomi? Bahwa ada aspek-aspek lain di luar, misalnya aspek hukum tadi, kita kelola,

Arahan Presiden sangat jelas bahwa secara strategi investasi, kita menginginkan investasi. Investasi siapa pun dan apa pun harus kita jaga supaya berlanjut. Freeport salah satunya. Jadi tidak ada perlakuan khas atau perlakuan istimewa sedikit pun terhadap Freeport.

Budiman:Apa persisnya arahan Presiden?

Sudirman:Yang saya dengar dari Presiden, lebih kurangnya begini, “Pak James Moffett, Anda tahu Indonesia sedang membutuhkan investasi. Anda juga sudah percaya bahwa Indonesia akan mencari jalan bagaimana Freeport dapat meneruskan investasi di sini. Tetapi, Anda harap tahu bahwa hukumnya belum memungkinkan”.

Presiden juga menegur Moffett mengapa dia harus berkeliling ke banyak pihak padahal (hasilnya) belum tentu relevan dengan keputusan itu. Kalau memang Freeport mau berinvestasi, silakan berurusan dengan menteri dan nanti kami putuskan. Demikian kira-kira arahan Presiden kepada James Moffett.

Saya kira konsisten dengan apa yang saya katakan bulan November tahun lalu. Saya katakan kepada Pak Moffett, “Anda datang ke sini, teman Anda banyak, dan teman Anda orang-orang berpengaruh, tetapi jangan pernah menggunakan pengaruh itu untuk menekan saya. Karena tak akan mempan. Saya akan bekerja independen, dengan apa yang saya punya, dan data-data yang saya miliki. Jadi, Anda gunakan siapa pun tak akan berpengaruh. Yang akan saya dengar adalah atasan saya.”

Budiman:(James Moffett) berkeliling ke siapa saja?

Sudirman:Saya tidak etis menyebutkan satu per satu, tetapi orang-orang yang secara politik punya pengaruh. Dan, di masa lalu memang begitu.

Modusnya, sesuatu yang dibicarakan, menggunakan political pressure sehingga kadang-kadang menteri ataupun dirjen di ESDM itu memutuskan sesudah mengadministrasikan keputusan, bukan mengambil keputusan.

Budiman:Bentuk tekanan politik yang dialami seperti apa?

Sudirman:Saya kira semuanya tahu bahwa Freeport adalah usaha yang sangat besar dan 1,9 miliar dollar AS itu spending yang standar setiap tahun yang mesti dibagi, dikeluarkan. Itu artinya ada uang yang lumayan besar. Para pihak yang selama ini berkepentingan dengan keberadaan Freeport sudah pasti berusaha mendapatkannya, itu yang paling minimal.

Tetapi, di luar itu kita punya cerita reputasi Freeport itu sangat panjang. Bahkan, kami lihat kontrak-kontrak yang sekarang ada di tangan, yang sekarang menjadi beban pemerintah.

Itu menjadi sangat menarik. Karena misalnya bagaimana mungkin ada pasal yang menyebutkan Freeport bisa meminta perpanjangan kapan saja dan pemerintah tidak bisa menunda apabila tidak ada hal-hal yang tidak masuk akal.

Dalam wawancara Budiman Tanuredjo dengan Presiden Joko Widodo terkait satu tahun pemerintahan, Presiden menegaskan, “Jika kita menguasai produksi (Freeport), tetapi bagaimana dengan pemasarannya dengan jutaan ton? Apakah kita punya kemampuan? Jaringan kita? Membuat jaringan marketing seperti itu tidak gampang. Royalti untuk pemerintah harus meningkat dan pada posisi wajar. Hitung-hitungannya belum diberikan kementerian. Tetapi, jangan kita diatur-atur. Kita yang harus mengatur.”

Budiman:Freeport beroperasi sejak 1967. Siapa yang banyak mendapatkan rezeki dari Freeport yang selama 48 tahun masih bercokol di Indonesia?

Sudirman:Lihat normanya dulu. Normanya kan (dari) setiap usaha itu yang mendapat benefit pertama-tama adalah masyarakat sekitar. Sebab, di sana ada lapangan kerja, ada bisnis ikutan, ada pajak, ada industri, dan macam-macam.

Lalu, orang bicara berapa yang dikeruk pihak Amerika. Itu, kan, konsekuensi dari perjanjian apa pun. Makin kuat kita menulis perjanjian dengan pihak kontraktor dan developer, Indonesia makin mendapatkan banyak. Tetapi, kan, situasi sekarang itu merupakan hasil kontrak yang dibuat di masa lalu.

Tugas kita adalah bagaimana meluruskan atau memaksimalkan benefit ke depan. Karena itu, proses negosiasi diatur untuk mendapatkan benefit. Misalnya kita ingin sebagian wilayah dilepas dan kita mendapatkan itu.

Dari 200.000 hektar, sebanyak 120.000 hektar kita ambil alih kembali. Kemudian tadi Pak Presiden mengatakan konten lokal. Kita ingin setiap tahun konten lokalnya naik.

Budiman:Sekarang posisinya bagaimana?

Sudirman:Sekarang sudah 70 persen dan kalau jasa lebih tinggi. Akan tetapi, kita ingin (itu) semakin ditingkatkan. Dalam keadaan normal, di mana produksinya semakin meningkat, di masa lalu kita bisa mendapatkan Rp 12 triliun setahun, dari pajak, royalti, dan lainnya. Sekarang (nilainya) mungkin separuh akibat produksi turun dan harga juga turun.

Ke depan, Menteri Keuangan memberikan suatu panduan: harus lebih tinggi dari selama ini diterima sebelumnya. Lalu, benefit yang sifatnya infrastruktur, seperti pengelolaan bandara, infrastruktur segala macam, itu juga.

Yang di luar normal adalah yang disebut pemburu rente. Soal pemburu rente itu, saya sudah berdialog dengan Pak Moffett. “Saya bilang, Anda tidak bisa lagi terus-menerus berkeliling.” Moffett akhirnya bercerita pengalaman-pengalamannya di masa lalu tentang menteri anu minta apa. Ada yang meminta saham kosong meskipun tidak selalu diberi, tapi percobaan itu ada.

Dan, sekarang yang terjadi, Freeport dihubungi beberapa tokoh politik yang sangat berkuasa, sangat punya pengaruh, dan mengatakan “Hanya kami yang bisa menyelesaikan,” tetapi mereka menjual nama presiden, seolah-olah presiden minta saham kosong. Wapres juga dijual namanya. Saya sudah laporkan kepada keduanya. Beliau-beliau marah karena tak mungkin mereka melakukan itu.

Budiman:Kok seberani itu? Dari partai politik yang berkuasa atau…

Sudirman:Saya tidak bisa menyebut, tetapi orang itu dikenal. Dan, saya berani mengatakan karena terjadi dua kali diskusi dan (dia/mereka) dua kali konsisten mengatakan, “Saya bisa membantu Anda, tetapi dengan syarat tadi, berilah saham.” Mereka bahkan meminta proyek pembangkit listrik di Timika, meminta saham kosong, dan dengan itulah mereka menjanjikan itu bisa di-settle.

Saya bersyukur karena proses ini tidak terjadi sehingga Indonesia tidak dipermalukan. Dan, akhirnya proses ini melalui jalur yang normal di mana sektor menjadi pengambil keputusan dan Presiden memutuskan sendiri tanpa harus melalui deal semacam itu.

Budiman:Si politisi itu datang sendiri ke James Moffett?

Sudirman:(Dia) memanggil pihak Freeport Indonesia. Tetapi, pesan itu sampai pada (Freeport) internasional. Dan, sesekali Pak Moffett jalan ke sini. Jadi, mereka berinteraksi juga.

Budiman:Kok politisi itu punya akses sampai bisa tembus pada Freeport Indonesia?

Sudirman:Saya kira, secara psikologi, Freeport yang sedang membutuhkan kepastian, begitu dipanggil siapa pun yang merasa bisa berpengaruh, pasti akan langsung merespons. Dan, sejarahnya selalu begitu.

Sejarahnya adalah betapa banyak tangan-tangan yang terlibat dan keputusan itu tidak dibuat secara independen, tetapi melalui proses politik yang tidak transparan. Ini yang saya coba luruskan, bahwa proses keputusan, ya, begini. Tak ada dealing-dealing di baliknya. Itu yang membuat spekulasi besar. Kalau sampai keluar surat seperti itu, pasti di baliknya ada sesuatu.

Budiman:Ketika Mas Dirman melaporkan bahwa ada politisi yang cukup berpengaruh dan bertemu dengan Freeport Indonesia dan meminta saham untuk Presiden dan Wakil Presiden, apa reaksi yang muncul dari Presiden dan Wakil Presiden?

Sudirman:Keduanya sangat marah. Pak Jokowi mengatakan, “Ora sudi”. Ora sudi, kan, ungkapan Jawa yang sangat dalam. “Enak saja,” dalam bahasa kita.

Begitupun Wakil Presiden. “Ini orang kurang ajar dan saya tahu orang itu siapa,” kata Wapres. Jadi, Wapres sudah menduga. Saya kira karena keduanya betul-betul menjaga kelurusan, tugas kami sebagai pelaksana menjadi lebih enteng.

Budiman:Lalu, bagaimana reaksi Freeport itu sendiri ketika ada permintaan dari politisi?

Sudirman:Sejak November 2014, saya sudah wanti-wanti Freeport, “Silakan Anda berhubungan dengan siapa pun, tetapi setiap kali bertemu dan ada diskusi apa pun, saya dilapori supaya saya bisa menjaga proses ini dari intervensi.” Freeport menceritakan kepada saya, siapa minta apa. Saya tahu semua, termasuk hal-hal yang di masa lalu terjadi.

Budiman:Siapa minta apa? Masing-masing yang meminta itu sudah ada datanya semua?

Sudirman:Sebagai suatu diskusi, iya.

Budiman:Kalau kita lihat landasan konstitusional Pasal 33, bumi dan air dikuasai negara, realitas sosiologis bahwa bisnis sampingan Freeport dikelola oleh perusahaan-perusahaan nasional. Soal sumber daya manusia di Freeport, sebenarnya banyak sekali tenaga kerja Indonesia dibandingkan ekspat. Mengapa Anda tidak berpikir untuk mengambil alih Freeport sehingga Indonesia mengontrol penuh? Apa untung ruginya?

Sudirman:Ini sebenarnya cara bijak kita menafsirkan “dikuasai negara” itu seperti apa? Saya berpendapat, belum tentu lho kontrol saham itu diterjemahkan dengan “penguasaan”. Karena “dikuasai” itu menurut saya value creation. Seberapa besar nilai yang bisa diterima Indonesia.

Jadi, sepanjang pekerja orang Indonesia, bisnis yang mendukung bisnis Indonesia, skill yang berkembang dikuasai orang Indonesia, sebetulnya de facto kita menguasai itu.

Pertanyaannya, mengapa tidak dikontrol sepenuhnya? Menurut saya, itu soal waktu. Karena begini, umpamanya sekarang mengikuti jalan pikiran yang sangat simpel, tahun 2021 (Freeport) tutup saja. Artinya, kita perlu tiga tahun untuk membuat aset-aset itu dibersihkan oleh Freeport atau operator lama, dan perlu tiga tahun lagi untuk di-install kembali.

Nah, di bawah tanah itu ada 500 kilometer terowongan, tempat bekerja. Apabila dilepas dengan cara-cara yang tidak terencana, mungkin akan menimbulkan risiko bagi operator berikutnya. Enam tahun itu perekonomian Provinsi Papua dan Kabupaten Timika akan drop. Dan, 30.000 orang akan menganggur. PDB Timika akan habis. Jadi, berpikir emosional dengan di-take-over dengan cara yang tidak bersahabat itu sebenarnya tidak tepat.

Bagaimana caranya? Menurut saya, tahapannya sudah jelas, akan ada divestasi saham 20 persen. Kalau sahamnya pelan-pelan kita kuasai, syukur-syukur bisa dipercepat, lama-lama, kan, manajemennya bisa sama-sama “dikuasai”.

Budiman:Divestasi melalui IPO?

Sudirman:Ada tiga kemungkinan. Pertama, kalau pemerintah mengambil alih, tentu ada evaluasi. Tetapi, kemudian bisa juga lewat penawaran saham perdana kepada publik (IPO).

Sejauh ini kita berpikir IPO itu cara yang baik karena mendinamiskan pasar modal. Tetapi, setelah saham itu kita kuasai dengan secara friendly, transisi akan lebih smooth.

Itulah masa yang kita bisa sebut “mengontrol”. Dan, menurut saya, best practice seperti itu. Tapi, kalau “deal” diputus, mereka diusir, itu tidak bijaksana.

Budiman:Apa keuntungan bagi Papua dengan eksistensi Freeport di sana?

Sudirman:Aliran uang lewat PDB, lewat ekonomi, itu jelas. Dengan segala kritik pada situasi Timika sekarang yang belum juga maju, Anda bisa bayangkan bagaimana Timika dan Papua apabila tanpa operasi perusahaan itu.

Saya kira lalu lintas orang, lalu lintas barang dan jasa, bagaimanapun berpengaruh pada situasi di Timika dan Papua. Dan, sekarang sedang ada pembangunan fasilitas Pekan Olahraga Nasional yang sepenuhnya di-support oleh PT Freeport. [Kompas]

Berita ini diposting di website www.papua.us

Skip to toolbar