Pergub Tender Terbatas bagi pengusaha asli Papua berlaku 1 Agustus

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua akan segera memberlakukan Peraturan Gubernur atau Pergub Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Papua dalam Rangka Memperdayakan Pengusaha Lokal. Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan Pergub itu akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2019.

Menurut Enembe, Pergub Nomor 14 Tahun 2019 itu akan menjadi aturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 (Perpres 17/2019) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Perpres itu mengatur kekhususan aturan tender atau penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa oleh pengusaha asli Papua.

Pasal 1 angka 31 Perpres 17/2019 mengatur bahwa pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan Tender Terbatas yang hanya bisa diikuti oleh pelaku usaha asli Papua. Tender Terbatas itu dapat dilakukan dalam proses pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya bernilai Rp1 miliar – Rp2,5 miliar.

Enembe menyatakan pemberlakuan Perpres 17/2019 dan Pergub Nomor 14 Tahun 2019 menunjukkan besarnya perhatian pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua dalam memberdayakan pengusaha asli Papua. Pemberdayaan pengusaha asli Papua itu diharapkan bisa mempercepat proses pembangunan di Papua.

“Kata percepatan yang termuat dalam Perpres 17/2019 perlu menjadi panduan atau petunjuk bagi kita bersama untuk segera mengambil Iangkah memberdayakan pengusaha orang asli Papua,” katanya.

Menurut Enembe, ada tiga aspek prinsip yang menegaskan kebijakan afirmatif Perpres 17/2019 bagi pengusaha asli Papua. Pertama, mekanisme Pengadaan Langsung untuk penyediaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai maksimal Rp 1 miliar atau penyediaan jasa konsultasi yang bernilai maksimal Rp200 juta.

Kedua, pengaturan Terder Terbatas yang hanya diikuti oleh pelaku usaha asli Papua. “Ketiga, pemberdayaan dalam bentuk kemitraan dan sub kontrak untuk pelaku usaha Papua yang aktif selama kurun waktu 1 tahun,” ujar Enembe.

Enembe menyebut Pemerintah Provinsi Papua sedang menyiapkan aplikasi pelaku usaha orang asli Papua. Aplikasi itu akan menjadi sistem database pelaku usaha asli Papua, dan memonitor perkembangan pelaku usaha yang ada di Papua. “Saya minta bupati dan wali kota se-Papua berperan aktif dalam memberdayakan pelaku usaha asli Papua di daerahnya masing-masing,” ujar Enembe.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Merauke, Jubi – Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Hendrikus Hengky Ndiken menegaskan, pengusaha atau kontraktor di Merauke masih menggantungkan pada disposisi bupati. Sehingga meskipun ada aturan pelelangan proyek melalui LPSE, namun perlu dilihat dan dipertimbangkan juga.

“Saya sangat mengetahui dan memahami para rekanan disini, apalagi orang asli Papua. Dimana, jika mengikuti proses tender secara murni, otomatis akan tersingkir dan peluang besar adalah kontraktor luar yang memenangkan suatu proyek,” kata Hengky dalam dengar pendapat bersama Wakil Bupati Merauke, Sularso yang dihadiri beberapa kepala dinas di ruang rapat dewan Rabu (22/6/2016).

Untuk itu, ia meminta perlu ada kebijakan khusus Bupati Merauke. “Ya, tender secara online melalui LPSE boleh dijalankan, tetapi peru ada kebijakan dari seorang kepala daerah,” ujarnya.

Diharapkan perlu ada perhatian khusus bagi kontraktor Papua terutama orang asli Marind. Mereka harus diberikan perhatian khusus. Dimana, adanya pembagian proyek secara merata sehingga bisa dikerjakan.

Wakil Bupati Merauke, Sularso mengatakan, pihaknya meresponi dengan positif apa yang disampaikan anggota dewan. “Ya, ini menjadi masukan bagi kami untuk dijalankan atau dilaksanakan,” katanya.

Sementara salah seorang kontraktor asli Marind, Paulus Samkakai mengaku, dalam satu atau dua hari ke depan, mereka akan melakukan audiens bersama semua anggota DPRD Merauke sekaligus menyampaikan beberapa hal penting yang harus dijalankan.

“Kami sudah mengirim surat resmi kepada pimpinan dewan dan diresponi dengan positif. Nanti kepastian pertemuan, akan menyusul setelah menunggu Wakil Ketua DPRD Merauke, Beny Latumahina pulang dari tugas luar,” katanya. (*)

Skip to toolbar