Johan Kafiar: Saya tak korupsi tapi korban politik

Suasana sidang Tipikor dengan terdakwa Johan Kafiar - Jubi/Roy Ratumakin.
Suasana sidang Tipikor dengan terdakwa Johan Kafiar – Jubi/Roy Ratumakin.

Jayapura, Jubi – Deretan kursi besi berjejer di ruangan seluas lapangan voli itu. Barisan yang diatur dua saf, dipadati pengunjung yang ingin menyaksikan secara langsung sidang kasus tindak pidana korupsi, mantan Direktur Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua.

Senin 5 Maret 2018 siang itu, menjadi saksi bisu digelarnya perkara tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada terdakwa Johan Kafiar, bertempat di ruang sidang utama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Klas II A, Jayapura.

Mengenakan atasan batik khas Papua berwarna krim dan celana panjang hitam, Pria 59 tahun ini duduk dengan kepala tegak, menghadap para hakim yang sedang mengadili kasusnya.

Sesekali terlihat ia menggoyangkan badannya hanya sekadar memperbaiki posisi duduk. Tampak, terdakwa pun tidak memedulikan tingkah laku para hakim yang diketuai oleh Lukman Bachmid dan anggotanya masing-masing, Alexander Tetelepta dan Elisa Titahena, yang sesekali berbisik, membalik buku tebal dakwaan dan membicarakan hal yang lamat-lamat terdengar.

Mungkin saja, obrolan para hakim itu berkutat pada kasus yang saat ini mereka adili.

Suasana di luar meja hijau itu terasa panas, namun tak demikian dengan di dalam ruangan. Ini terbukti, beberapa pengunjung sampai tertidur lelap, akibat hembusan mesin pendingin udara yang terpasang di setiap sudut ruangan.

 

Kasus bermula

Sidang perkara dugaan korupsi yang mendera Johan Kafiar ini bermula, saat ia menjabat Plt. Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua). Johan menyetujui pemberian fasilitas kredit terhadap Thomas Murthi, selaku Direktur Utama PT Sarana Bakti Irja (PT. SBI).

Angkanya fantastis, yakni Rp 313 miliar lebih, yang terdiri dari delapan fasilitas Kredit Investasi (KI) lebih dari Rp 238 miliar dan satu fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) senilai Rp 75 miliar.

Dari delapan fasilitas kredit ini, Johan dianggap tidak melakukan atau memastikan kebijakan perkreditan bank, sesuai dengan ketentuan. Ini terlihat dari surat Pengajuan Kredit Investasi PT SBI bernomor 008/SBI/I/08 tanggal 21 Januari 2008, yang ditandatangani Thomas Murthi.  PT SBI tercatat mengajukan kredit dengan plafon Rp 17,5 miliar untuk pembelian Kapal Surya Persada (kapal kontainer berkapasitas 110 Teus).

Namun, ada yang janggal. Dokumen permohonan tidak melampirkan penawaran harga dari pihak penjual kapal Surya Persada, persetujuan dari Komisaris PT SBI dan laporan keuangan yang terbaru, yang sesuai ketentuan disebut sebagai dokumen pendukung.

Anehnya, BPD Papua kantor Cabang Kaimana langsung saja menyetujui dan merekomendasikan untuk dilakukan proses analisis kredit, padahal tak melakukan pemeriksaan langsung objek jaminan berupa kapal Surya Persada, bahkan harganya pun, luput dari pemeriksaan.

Malapetaka itu pun tiba. PT Sarana Bahtera Irja (SBI) sebagai debitur BPD Papua tidak dapat melunasi kreditnya sehingga terdapat tunggakan pokok sebesar Rp 222 miliar dan tunggakan bunga hingga Rp 48,25 miliar.

Terkuaknya kasus ini pertama kali muncul dari hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada pengajuan pinjaman PT SBI ke BPD Papua medio 2013 -2014. Lembaga itu menilik, terdapat penyimpangan. Yang dimulai dari tahap analisis dan persetujuan kredit.

Analisis kredit yang dimaksud yakni, tidak melalui observasi lapangan pada objek agunan, rekayasa data keuangan debitur, kelengkapan dokumen yang tidak memenuhi syarat, plafon pinjaman ditetapkan namun tidak memperhatikan kebutuhan riil proyek, atau dalam artian BPD Papua meminjamkan dana, tetapi tidak sesuai dengan nilai agunan.

Terminologi yang terkuak ini ternyata membuat Johan Kafiar angkat suara.  Usai menjalani sidang, Johan menjawab sejumlah pertanyaan Jubi perihal kasusnya.

“Selama ini di wilayah Fak-Fak ataupun Kaimana belum ada satu perusahaan pun yang melakukan pinjaman sebesar itu. Melihat hal ini, Bank Papua ingin membantu PT SBI sebagai penyedia kapal yang nantinya akan diperuntukkan untuk masyarakat setempat,” kisahnya.

Johan pun menolak, ketika didakwa salah memberi kredit.

“Kalau saat ini kreditnya macet itu bukan kesalahan BPD Papua. Kredit macet tersebut diakibatkan karena kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu, tetapi kontrak kreditnya masih berjalan hingga 2024,” keluhnya.

Dikejar dengan pertanyaan prosedural kredit, Johan tak menampik. Ia mengakui jika BPD Papua tidak melakukan verifikasi secara mendalam soal kelengkapan dokumen dari pada PT SBI.

“Ini memang kelalaian dari pihak BPD Papua, dan saya sebagai pimpinan di pusat juga tidak mungkin harus melakukan pemeriksaan hingga ke bawah. Tapi hal ini sudah masuk ke ranah hukum, jadi kami ikut saja,” ujarnya.

 

Korban politik

Bertubi-tubi bukti yang menderanya, Johan Kafiar berkilah bahwa ada konspirasi politik menjatuhkannya.

“Saya hanya menjadi korban politik dan sampai hari ini sesuai dengan tuntutan JPU bahwa saya menerima keuntungan dari proses kredit tersebut, saya katakan saya tidak mendapatkan keuntungan dari proses ini,” katanya.

Advokasi hukum pun dipercayakan Johan Kafiar kepada sejumlah pengacara, satu diantaranya Benediktus Reni. Kata dia, kuasa hukum akan tetap memperkuat bukti-bukti dan saksi-saksi, untuk membela kliennya yang sedang duduk di kursi pesakitan.

“Dua minggu ke depan akan masuk dalam agenda pemeriksaan saksi-saksi baik saksi dari terdakwa maupun yang dihadirkan oleh pihak JPU (Jaksa Penuntut Umum),” terangnya.

Sekadar diketahui, Bareskrim Polri mengindikasikan telah terjadi penyimpangan dalam proses pemberian kredit kepada dua debitur yaitu PT. SBI dan PT. VS dari BPD Papua. Pada kasus pertama, muncul kerugian negara sebesar Rp 270 miliar. Sementara pada kasus kedua, kerugian negara mencapai Rp 89 miliar, yang jika ditotal kerugian sementara yang dihitung BPK,  diangka Rp 359 miliar.

Penyimpangan oleh korporasi tersebut dilakukan pada tahap analisis dan persetujuan kredit, hingga penyimpangan terjadi pada tahap pencairan. Kemudian, kuat dugaan, dana pencairan kredit itu digunakan untuk kepentingan pribadi.

Atas ini, penyidik polisi pun telah menyita aset dan melelang empat kapal kargo milik perusahaan rekanan PT SBI.

“Kalau hanya sekedar disita, dibiarkan begitu saja di pelabuhan, justru memakan biaya besar karena menggunakan uang negara. Salah satu cost-nya pasti masuk dalam biaya pengeluaran pengamanan barang bukti,” kata Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto dalam keterangan persnya yang pernah dimuat Jubi pada 16 Juni 2017 lalu.

Kendati fakta hukum di tahapan persidangan ini hampir benderang, alih-alih mengaku, Johan tetap menyangkal dakwaan itu.

“Saya tegaskan disini bahwa saya tidak korupsi, seperti yang dituduhkan kepada saya,” kilahnya. (*)

Direktur Utama Bank Papua, F.Zendrato (kanan) saat penandatanganan kerjasama dengan manajemen Persipura pada bulan April 2017 – Jubi/Sindung Sukoco
Direktur Utama Bank Papua, F.Zendrato (kanan) saat penandatanganan kerjasama dengan manajemen Persipura pada bulan April 2017 – Jubi/Sindung Sukoco

Jayapura, Jubi – Gonjang ganjing pailitnya perusahaan jamu PT. Nyonya Meneer ternyata melibatkan Bank Papua. Bank milik Pemerintah Daerah ini merupakan salah satu kreditur perusahaan jamu yang berlokasi di di Jalan Raya Kaligawe Semarang.

Kurator PT Perindustrian Njonja Meneer (Nyonya Meneer) Ade Liansah, dikutip media ekonomi KONTAN, Minggu (3/9/2017) mengatakan berdasarkan penelusuran, pihaknya mengidentifikasi terdapat enam aset atas nama perusahaan dan 72 hak paten yang dapat dilelang menjadi sumber pembayaran hak kreditor. Dan saat ini asset-aset tersebut telah didaftarkan oleh Bank Papua untuk dilelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang. Bank Papua memiliki waktu hingga 4 Oktober 2017 untuk melelang sendiri seluruh jaminan yang mereka kuasai.

Perusahaan jamu ini dinyatakan pailit pada Kamis, 10 Agustus 2017 setelah Pengadilan Niaga Semarang membatalkan perjanjian perdamaian No.01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN. Niaga.Smg tertanggal 8 Juni 2015. Dalam surat perjanjian perdamaian tahun 2015 itu Bank Papua tercatat sebagai salah satu kreditor terbesar dengan total kredit mencapai Rp68 miliar.

Selain Bank Papua, PT. Nyonya Meneer juga berutang kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang Rp20,8 miliar, dan kewajiban terhadap karyawan (koperasi) sekitar Rp10 miliar. Total utang perusahaan ini mencapai Rp198,4 miliar.

Dalam kasus ini, Bank Papua sebagai satu-satunya kreditur pemegang jaminan (separatis).

Saat ini Rachmat Gobel melalui perusahaannya Gobel Internasional dikabarkan akan menghidupkan kembali perusahaan jamu ini. Gobel mengaku butuh 1 (satu) tahun untuk membenahi manajemen perusahaan. Ia menawarkan skema penyelesaian utang selama dua tahun dengan cara menyicil bagi kreditur konkuren yang memiliki tagihan dengan jumlah dibawah Rp 5 miliyar. Untuk kreditur yang memiliki tagihan diatas Rp 5 miliar akan dicicil tiga tahun. Kemudian bagi utang baru yang belum terdaftar akan dicicil selama satu tahun. Seluruh pembayaran itu akan dimulai pada September 2018.

Namun para kreditur menolak jika pembayaran utang oleh investor dilakukan dengan menyicil.

“Kami ingin pembayaran secara kontan, tidak dicicil,” ungkap salah satu kuasa hukum kreditur Njonja Meneer Eka Widiarto.

Eka mengatakan, alasan pihaknya menolak skema menyicil karena rata-rata masa utang jatuh tempo sudah terlalu lama.

“Kami saja, utang jatuh temponya sudah 11 tahun,” tambahnya.

Bank Papua sebelumnya telah tersandung Kredit Macet senilai Kredit macet senilai Rp1 triliun dan Rp2,06 triliun lainnya dalam keadaan bermasalah.

Pada tahun 2013-2014 bank ini memberikan kredit kepada PT Sarana Bahtera Irja (PT SBI) dan PT Vita Samudra (PT Vitas). PT SBI berlokasi di Surabaya dan bergerak dalam  aktivitas bisnis Agen Pengiriman & Pelabuhan. Sedangkan PT Vitas beramat di Jayapura dan bergerak di jasa konstruksi. Namun kredit yang diberikan macet sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp351 Miliar. (*)

KABARPAPUA.CO, Sentani –Direktur Utama Bank Papua, F. Zendrato mengakui, atas berbagai persoalan yang terjadi di Bank Papua, pihaknya telah memberikan hukuman sebanyak 140 pegawai dan 50-an pegawai diantaranya diberhentikan. “Yang lainnya kena hukuman dan juga turun pangkat atau non job. Semua yang salah kena hukuman,” katanya, Senin, 19 Juni 2017.

Direktur Utama Bank Papua, F. Zendrato. (KabarPapua.co/Syahriah)
Direktur Utama Bank Papua, F. Zendrato. (KabarPapua.co/Syahriah)

Sementara, Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan kekecewaannya atas penyimpangan yang dilakukan Bank Papua yang menyebabkan terjadi kredit macet sebesar Rp395 miliar. “Ini penyimpangan luar biasa dan terjadi sejak lama,” katanya kepada wartawan di Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin, 19 Juni 2017.

Lukas menuding pemerintah sebelumnya lalai dalam memberikan pengawasan terhadap Bank Papua, sehingga menyebabkan terjadinya kredit macet dengan jumlah yang begitu besar. “Dari gubernur ke gubernur tahun sebelumnya, tak mau urus barang ini (Bank Papua). Sehingga saya mengganti semua direksinya. Orang dari Jakarta kredit ke Bank Papua itu ada apa? Seenaknya mereka memberikan kredit,” katanya.

Lukas juga mempertanyakan rendahnya jaminan atau agunan kepada nasabah yang seharusnya 125 sesuai aturan bank, namun BPD atau Bank Papua hanya memberikan 50 persen, bahkan dibawah 50 persen. “Ini ada apa? Bahkan ada pengusaha bermasalah diberikan pinjaman oleh Bank Papua,” katanya. ***(Fitus Arung)

Kredit Macet Bank Papua Rp359 Miliar Tertinggi Secara Nasional

KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Provinsi Papua dan Papua Barat, Misran Pasaribu mengatakan, kredit macet sebesar Rp359 miliar yang terjadi di Bank Papua menempatkan bank milik daerah ini di posisi teratas secara nasional dengan angka non performing loan (NPL) 19 persen.

Kepala OJK Perwakilan Provinsi Papua dan Papua Barat, Misran Pasaribu (kanan) saat beri keterangan pers terkait kredit macet Bank Papua. (KabarPapua.co/Syahriah)
Kepala OJK Perwakilan Provinsi Papua dan Papua Barat, Misran Pasaribu (kanan) saat beri keterangan pers terkait kredit macet Bank Papua. (KabarPapua.co/Syahriah)

“Dari 26 bank pembangunan daerah (BPD) konvensional, Bank Papua tertinggi secara nasional NPL nya karena telah melampaui batas atas NPL yang ditetapkan sebesar 5 persen,” kata Misran, di Kota Jayapura, Sabtu, 17 Juni 2017.

Misran mengatakan, pada Desember 2015, NPL Bank Papua telah berada dikisaran 9 persen, namun pada akhir 2016 yang dipublikasikan pada Maret 2017 telah mencapai 19 persen.

Sangat bermasalah, kata Misran, adalah kredit yang disalurkan ke produktf yang mencapai ratusan miliar rupiah dan kasusnya sedang ditangani Bareskrim Mabes Polri.

“Kredit disalurkan ke produktif tentunya dalam jumlah besar, terlebih penyaluran kredit ini ke debitur yang berada di luar Papua melalui kantor cabang Bank Papua yang ada di Jakarta dan Surabaya, meskipun ada juga yang disalurkan di Kaimana, Papua Barat, sedangkan kesiapan mereka menyalurkan kredit dalam jumlah besar belum memadai,” jelas Misran.

Misran menambahkan, penyaluran kredit dalam jumlah besar seperti ratusan miliar rupiah boleh saja dilakukan tetapi sindikasinya harus aman seperti proyek pemerintah, misalnya proyek Palapa Ring Timur, dimana Bank Papua masuk dalam proyek ini.

Misran juga mengaku telah berkali-kali menyampaikan kepada para pemegang saham dalam memilih komisaris harus yang professional, berkompeten dibidang keuangan dan perbankan, terlebih Bank Papua dililit permasalahan kredit.

“Tugas komisaris adalah mengawasi para direksinya, tapi tidak ikut memutuskan penyaluran kredit ataupun operasional banknya, tetapi harus mengetahui bahwa ada penyaluran kredit,” kata Misran. ***(Syahriah)

Paling Lambat 2018, Tiga KCP Bank Papua Harus Ditutup

KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyarankan untuk menutup tiga kantor cabang pembantu (KCP) Bank Papua yang ada di luar Papua. Tiga KCP tersebut diantaranya di Jakarta yakni, KCP Kelapa Gading dan KCP Mangga Dua, serta KCP Serpong di Tangerang.

Suasana Pelayanan di KCP Bank Papua
Suasana Pelayanan di KCP Bank Papua

Kepala OJK Perwakilan Provinsi Papua dan Papua Barat, Misran Pasaribu mengatakan, dirinya menyarankan penutupan tiga KCP Bank Papua itu lantaran tak memberi kontribusi positif. “Paling lambat tahun 2018, tiga KCP Bank Papua ini sudah harus tutup,” jelasnya, di Kota Jayapura, Sabtu, 17 Juni 2017.

Misran mengungkapkan, dari tiga KCP ini, satu diantaranya memiliki jumlah pegawainya lebih banyak dibanding nasabahnya. Dari beberapa KCP dan kantor cabang (KC) Bank Papua yang berada di luar Papua, yang memberikan kontribusi positif yakni KC Bank Papua Surabaya dan KC Bank Papua Makassar.

Menurut Misran, KC Bank Papua Surabaya sejak dibuka pada tahun 2013 belum berlaba, tapi sejak OJK melakukan pemeriksaan tahun 2016 dan menyampaikan kepada manajemen jika masih tak berkontribusi juga, sebaiknya ditutup.

“Pihak manajemen melakukan perbaikan dan pada tahun ini telah memberikan hasil positif,” jelasn Misran yang didampingi Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Perwakilan Provinsi Papua dan Papua Barat, Steven Parinussa.***(Syahriah)

Jayapura, Jubi – Penyimpangan kekuasaan tentunya tak boleh terjadi maka ini berarti mesti terhenti di seluruh lini. Salah satu bentuknya adalah kejahatan korporasi yang berangkat dari korupsi dan inilah penyelewangan atas kekuasaan yang dimiliki.

“Dari titik ini, Bareskrim Mabes Polri meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan investigatif atas dua kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua. Hasilnya, negara jelas merugi atas aksi kejahatan korporasi ini,” jelas Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto melalui keterangan pers tertulisnya kepada Jubi, Kamis (15/6/2017) malam.

Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto menyatakan hal itu, usai menerima Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi di Gedung sementara Bareskrim Mabes Polri, di Jakarta.

Eddy mengungkapkan, kehadirannya hari ini ke Bareskrim Polri untuk memenuhi permintaan Bareskrim memerangi korupsi hingga kejahatan korporasi.

“Berdasarkan permintaan dari Bareskrim Polri, BPK melakukan pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara (PKN) atas dua kasus tindak pidana korupsi terkait pemberian kredit pada BPD Papua,” ungkap Eddy.

“Ada dua kasus yang kami serahkan kepada Kabareskrim. Kasus pertama, penyimpangan dengan kerugian negara sebesar Rp. 270 Miliar, satunya lagi Rp. 89 Miliar. Total kurang lebih atas kasus ini negara merugi sebesar Rp. 351 Miliar. Data penghitungan kerugian negara ini yang akan digunakan juga oleh Bareskrim untuk pengungkapan kasus,” tambah Eddy.

Sementara itu, Ari Dono memaparkan, kasus ini terjadi pada periode 2013-2014 silam.

“Terindikasi terjadi penyimpangan dalam proses pemberian kredit kepada dua debitur yaitu PT. SBI dan PT. VS dari BPD Papua,” papar Ari.

Dua perusahaan ini, yakni PT Sarana Bahtera Irja (PT SBI) dan PT Vita Samudra (PT Vitas). PT SBI berlokasi di Surabaya dan bergerak dalam  aktivitas bisnis Agen Pengiriman & Pelabuhan. Sedangkan PT Vitas beramat di Jayapura dan bergerak di jasa konstruksi.

Berdasarkan data yang dimilikinya, rincian penyimpangan lalu terjadi korupsi hingga menjadikan kasus ini sebagai kejahatan korporasi itu mulia dari penyimpangan pada tahap analisis dan persetujuan kredit, penyimpangan pada tahap pencairan kredit, dana pencairan kredit yang digunakan untuk kepentingan pribadi, pemberian restrukturisasi yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan dan peruntukan hingga berujung pada macetnya pembayaran kredit saat jatuh tempo.

Besarnya kerugian negara yaitu mencapai Rp. 351 Miliar, mau tidak mau mesti diambil langkah cepat menambalnya.

“Sudah ada beberapa langkah, beberapa aset juga sudah kita lelang. Misalnya saja 4 kapal yang di Surabaya, kita lelang. Kalau hanya sekedar disita, dibiarkan begitu saja di pelabuhan, justru memakan biaya besar karena menggunakan uang negara. Salah satu cost-nya pasti masuk dalam biaya pengeluaran pengamanan barang bukti. Jadi negara sudah rugi, malah negara kembali mengeluarkan uang, bukan sebaliknya,” kata Ari.

Meski demikian, Bareskrim sendiri masih terus mendeteksi arah aliran penyimpangan itu.

“Kita masih trace lagi penyimpangan dana itu ke mana saja. Jadi saat ini kita masih dalam pengejaran aset dimulai dari 1 tersangka yang sudah diamankan yaitu mantan Dirut BPD Papua. Selain itu, juga dari pihak swastanya, debitur atau corporatenya bakal segera kita jerat,” ujar Ari.

Kejahatan korporasi yang melibatkan dua perusahaan swasta sebagai debitur dan BPD Papua itu rencananya akan dikenakan pasal berlapis. Mulai dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hingga Peraturan MA (Perma) No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

Lanjut Ari, menggerogoti uang negara yang berasal dari pajak masyarakat demi kepentingan pribadi atau golongan, sebenarnya sama saja telah memakan daging saudaranya hidup-hidup atau kanibal dalam ekonomi. (*)

Skip to toolbar