Jayapura bakal lindungi pelaku entrepreneur asli Papua

ejumlah pedagang pinang asli Papua, Jubi/hengky
ejumlah pedagang pinang asli Papua, Jubi/hengky

Jayapura, Jubi Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano, berjanji melindungi entrepreneur atau pelaku  usaha asli warga Papua. Perlindungan bagi mereka yang mulai menjual sagu dan pinang hingga tingkat usaha lebih besar.

“Kami fokuskan menempatkan orang asli Papua sesuai dengan skill dan kemampuannya,” kata Tomi Mano kepada wartawan, Senin (8/1/2018).

Ia menyebutkan yang berhak menjual sagu dan pinag di pasar adalah orang asli Papua, mereka bakal menjadi fokus pada pemberdayaan dan kesejahterahan orang asli Papua dalam  segala bidang.

“Untuk itu saya minta kepada semua Organisasi Perangkat daerah untuk harus fokus untuk membina orang asli Papua,” katanya.

Menurut dia selama ini banyak orang Papua yang sukses di segala bidang termasuk tata dekorasi asal Serui, sedangkan dari dunia usaha dikembangkan di hotel dan rumah makan. “Harus orang asli Papau itu tema kerja kita pemberdayaan orang asli apua ini menjadi fokus kita ditahun ini,” katanya.

Tokoh Pemuda Port Numbay Fileph Ireew mengatakan, kebijakan walikota sangat tepat dan membantu orang papua dalam melakoni usaha ekonomi mikro. “Saya sebagai tokoh muda Orang Asli Anak Port Numbay mendukung kebijakan wali kota untuk proteksi orang asli Papua,” katanya.

Ia berharap kebijakan itu tak hanya dilakukan di jayapura, namun juga  di 26 kabupaten mengkuti apa yang dilakukan Wali Kota Jayapura. “Karena itu bentuk proteksi yang daimanahkan Otsus,” katanya. (*)

Perempuan pelaku usaha kecil dibina

Pengusaha Lokal Papua yang didominasi Oleh Mama mama Papua ketika mendapatkan pelatihan dari Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencan (DP3KB) - (Jubi/Hengky Yeimo)
Pengusaha Lokal Papua yang didominasi Oleh Mama mama Papua ketika mendapatkan pelatihan dari Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencan (DP3KB) – (Jubi/Hengky Yeimo)

Jayapura, Jubi – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencan (DP3KB), Kota Jayapura, membina perempuan yang menjadi pelaku usaha kecil menengah. Tercatat pembinaan dilakukan di lima distrik di Kota Jayapura melalui berbagai pelatihan.

“Perempuan dengan tempat usahanya di lima distrik. Mereka setia dengan profesinya di UKM,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencan (DP3KB), Kota Jayapura, Betty Pui, kepada Jubi belum lama ini.

Betty menyebutkan para perempuan yang didampingi itu rutin melakukan usaha, sehingga setiap tahun mendapat kegiatan pelatihan manajemen usaha. “Ini dalam rangka terus Munsupport mereka,” kata Betty menambhakan.

Ia menyebutkan sekecil apa pun usaha para perempuan itu bagian dari pendapatan yang mereka lakukan untuk menopang ekonomi keluarga.

Tercatat DP3KB telah mengukur perkembangan ekonomi perempuan yang didampingi dengan beragam jenis usaha yang dilakukan para perempuan. “Mulai dari penjual lewat kios, membuat roti,  sayur  dan penjual Pinang,” kata Betty mejelaskan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Koperasi (Perindakop) Robert L.N Awi mengatakan Pemerintah Kota Jayapura juga telah membina ribuan usaha industri kecil yang diharapkan mampu menopang sektor ekonomi setempat.

Tercatat tahun 2017 ini terdapat tiga ribuan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan 500 unit Usaha Industri Kecil Menengah (UIKM) yang dibina.

“Hingga tahun 2017 kurang lebih ada 500 UIKM, sedangkan UKM sudah 3 ribuan,” kata Robert Awi.(*)

Pemasaran sarang semut asal Jayapura masih manual

Penjual sarang semut ketika mengeringkan sarang semut - (Jubi/Doc)
Penjual sarang semut ketika mengeringkan sarang semut – (Jubi/Doc)

Jayapura, Jubi – Sarang semut asal Kota Jayapura masih dipasarkan secara manual. Salah satu  hasil alam yang diyakini sebagai obat herbal khas Papua itu sebenarnya banyak diminati.

“Jika ada pesanan sarang semut dari luar Kota Jayapura mereka kirim yang belum diolah,” kata Kepala Dinas Perindustrian Dan Koperasi (Disperindakop) Robert L.N Awi, Jum’at (6/10/2017)

Roberth mengaku justru pemerintah ikut memasarkan, jika ada pemesanan dari luar daerah Kota Jayapura atau Papua. “Kami hubungi mama mama Papua yang menjual sarang semut. Kami membeli jualannya dan kirim sesuai dengan permintaan,” kata Robert  menjelaskan.

Ia menceritakan suatu ketika mengikuti kegiatan di Batam pada tahun 2016. Ternyata di sana ia diminta menyediakan sarang semut yang banyak.  Namun tidak dituruti meski harganya mahal karena sarang semut yang diolah tidak banyak.

Selain itu ia mempertimbangkan cara agar sarang semut itu tetap bertahan sebagai produk alam Jayapura. “Jika kami drop dalam jumlahnya terlalu banyak suatu waktu nanti mereka akan mengolahnya dan menjual dengan harga yang mahal kepada kami,” katanya.

Menurut dia sarang semut ini menjadi herbal andalan bagi orang Papua lebih baik diolah sendiri.

Rina Waromi, penjual sarang semut di depan Bank Mandiri Jayapura, mengaku mendapatkan daganganya dari orang lain. Ia menghaluskan dengan mesin kemudian menjual secara kemasan per 1 kilogram. “Satu kemasan ukuran satu kilo saya jual Rp100  ribu,” kata Rina.

Sayangya penjualan yang dilakukan tak banyak. Rina menyebutkan pembeli jarang datang karena  belum banyak yang tahu manfaat obat herbal alami itu. “Kadang sehari tiga bungkus, kadang tak laku,” katanya.

Ia menjelaskan sarang semut asal Kota Jayapura bermanfaat mengobati kanker, paru-paru, dan penyakit  lain. (*)

Disperindagkop kota Jayapura tutup 120 koperasi

Kepala Disperindagkop Kota Jayapura, Robert L.N. Awi - Jubi
Kepala Disperindagkop Kota Jayapura, Robert L.N. Awi – Jubi

Jayapura, Jubi – Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usaha Kecil Menengah Kota Jayapura, Robert L.N. Awi, mengatakan pihaknya telah menutup 120 koperasi dari 360 yang ada di kota Jayapura.

Robert Awi mengatakan data terakhir tercatat di Kota Jayapura ada sekitar 360 koperasi . Dari 360 koperasi itu kurang lebih sekitar 120 koperasi yang atas perintah dari Kementerian Koperasi dan UKM itu harus ditutup.

“Koperasi ini ditutup karena pertama dianggap tidak aktif dalam menjalankan aktivitas koperasi. Kedua, ada laporan rapat anggota tahunan itu sama sekali tidak ada. Ketiga, aktivitas mereka sebagai sebuah koperasi yang berafiliasi dengan dinas Perindagkop di kabupaten/kota itu tidak ada sama sekali sehingga sekitar 120 koperasi di kota Jayapura ditutup,”  kata Robert L. N. Awi, kepada wartawan, di ruang kerjanya, Selasa (19/9/2017).

Lanjut Robert, dari 120 koperasi itu ada sekitar 20 koperasi sudah melakukan klarifikasi kepada Disperindagkop, yang menyatakan bahwa mereka masih ada dan masih beraktivitas. Selama ini mereka tidak menyampaikan laporan bukan karena sengaja tetapi karena alasan-alasan teknis di dalam koperasi itu sendiri.

“Tempo hari mereka datang kasih masuk laporan RAT dua tahun terakhir dan aktivitas koperasinya. Sudah kami tindaklanjuti ke Kementerian pengusulan untuk tidak dibatalkan. Jadi Koperasi di kota Jayapura yang sekarang aktif sekitar 183 koperasi,” katanya.

Sementara itu pengelola koperasi, Etty, mengatakan pendampingan dilakukan tiga bulan sekali.

“Ya, memang benar dinas Perindagkop selalu mendampingi kami untuk mengembangkan koperasi di kampung,” katanya. (*)

Sebanyak 21 Pengelola Koperasi Adat Ikut Pelatihan

PasificPos – JAYAPURA, – Sebanyak 21 pengelola koperasi adat mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas pengurus pengelolaan koperasi agar agar bisa berdaya saing dengan koperasi di daerah lain.

“Ini penting menjadi perhatian pemerintah dengan meningkatkan kapasitas pengetahuan dan pengelola koperasi adat,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jayapura, R.D. Siahaya di Aula Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Jayapura, Papua, Selasa (16/5).

Kata Siahaya, saat ini ada 21 unit koperasi adat di Kota Jayapura, yang 14 diantaranya sudah beroparasi, sementara sisanya sementara dikerjakan.

“Setelah dilakukan pendampingan harus ada evaluasi ada perkembangan dan kemajuan. Kami terus mendorong supaya koperasi bisa maju agar hasilnya bisa dinikmati masyarakat,” kata Siahaya.

Siahaya berpesan, agar pelatihan dimaksud tidak hanya membuat pelatihan tapi ada hasil yang didapat untuk bisa diterapkan sehingga memiliki kekampuan yang sama dengan koperasi yang sudah berkembang.

“Koperasi bisa dikelola dengan baik sehingga hasilnya lancar sehingga pengurus atau pengelola paham, bagaiaman melakukan penjualan dengan baik. Disperindagkop berusaha membantu koordinasi dengan agen dan distributor untuk memangkas jalur distrubusi yang akan memperngaruhi harga barang,” kata Siahaya.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura, Robert L.N. Awi mengatakan, ini menjadi perhatian pengurus sehingga harga bisa bersaing dan lancar. (Ramah)

Jayapura, Jubi Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura, Siance Atiati Purwati mengharapkan semua perusahaan menggaji karyawannya sesuai UMP yang berlaku.

Meski demikian ia mengaku sebagian besar perusahaan di Jayapura sudah menerapkannya dengan baik.

“Tapi ada sedikit yang perlu dibenahi, misalnya yang lalai kerja tidak menerbitkan surat izin kerja,” katanya di Jayapura usai sosialisasi UMP di hadapan ratusan karyawan, Rabu (22/3/2017).

Berdasarkan Keputusan Gubernur Papua No. 561/13403/SET yang didasari PP No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan Rekomendasi Dewan Pengupahan Papua, UMP tahun 2017 sebesar Rp 2.663.646.50 (naik 9,39 persen) atau Rp 228.646 dibandingkan UMP 2016 yang hanya sebesar Rp 2.435.000.

Siance mengatakan, norma tersebut telah diatur dalam undang-undang nomot 13 tahun 2013 dan undang-undang nomor 2 tahun 2004 yang mengatur tentang perselisihan dan sebagainya.

Syarat-syarat kerja yang diatur dalam pekerjaan itu, lanjutnya, merupakan aturan pelaksanaan, seperti tata tertib, usia pensiun, prosedur cuti tahunan dan bulanan.

Asisten III Pemkot Jayapura, Fransiskus Pekey mengatakan, penetapan UMP dan upah sektoral merupakan jaringan pengaman untuk mempersempit kesenjangan upah kerja di tingkat atas dengan pekerja tingkat paling bawah, dan peningkatan daya beli pekerja, guna mendorong ekonomi rakyat, serta memperlancar komunikasi antara pekerja dengan pengusahaan.

Ia berharap keputusan UMP ini dilaksanakan baik oleh pihak manajemen. Kenaikan UMP disebutnya jangan dilihat sebagai beban, tetapi upaya bersama untuk mendorong hubungan kerja dan tenaga kerja yang harmonis.

Pekerja, katanya, harus didorong untuk meningkatkan profesionalitas, disiplin dan etos kerjanya demi meningkatkan produktivitas usaha.

“Pengusaha untuk memperbaiki syarat-syarat kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Perusahaan pemborongan pekerjaan dan penyedia jasa pekerja/buruh hendaknya melaporkan kegiatan usahanya kepada Pemkot Jayapura,” katanya. (*)

Buah Merah, beda tempat beda harga

Buah merah yang baru dipanen - Jubi/Victor Mambor
Buah merah yang baru dipanen – Jubi/Victor Mambor

Jayapura, Jubi – Buah Merah adalah sejenis buah tradisional dari Papua. Oleh masyarakat Wamena, Papua buah ini di sebut Saik. Buah merah sering dijual di pasar-pasar tradisional dan regional salah satunya di Pasar Youtefa, Abepura, Papua.

Mama Hermina Pagawak saat menjajakan jualan buah merahnya di Pasar Youtefa Rabu (29/9/2016) ketika ditanyai Jubi mengatakan, penjual buah merah umumnya di Jayapura sering mendapat kiriman dari Wamena untuk dijual. Walaupun ada di Jayapura mungkin dari Angkasa, bagian Arso-Koya, dan Keerom.

Buah merah yang ia jual, katanya, biasanya kiriman dari kota dingin Wamena untuk di jual di Jayapura. Meskipun di beberapa tempat di Jayapura ada buah merah, rasa dan tekstur warna tidak sama, serta tidak seenak buah merah dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

“Satu buah yang sudah dibersihkan dan sudah dibagi dua dihargai Rp50 ribu, sedangkan ukuran kecil buah merah Rp30 ribu, ini biasanya untuk harga buah merah dari Wamena, dan di sini harganya pun berbeda pula, biasanya lebih mahal buah merah dari Wamena,” katanya.

Ia mengaku tidak selalu menjual buah merah di Pasar Youtefa, karena tergantung kiriman dan pesanan pembeli yang berada di Kota Jayapura.

Buah merah memiliki bahasa ilmiah Pandanus conoideus. Bagi masyarakat di Wamena, buah merah disajikan untuk makanan pada pesta adat bakar batu. Namun banyak pula yang dimanfaatkan sebagai obat.

Secara tradisional buah merah dari zaman dahulu secara turun-temurun sudah dikonsumsi karena berkhasiat banyak dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit, seperti mencegah penyakit mata, cacingan, kulit, dan meningkatkan stamina. (*)

Gubernur  Lukas Enembe, SIP, MH  menyerahkan secara simbolik buku rekening  untuk bantuan modal usaha kepada Pengusaha Asli Papua di Kantor Pusat KAP Papua
Gubernur Lukas Enembe, SIP, MH menyerahkan secara simbolik buku rekening untuk bantuan modal usaha kepada Pengusaha Asli Papua di Kantor Pusat KAP Papua

Jayapura, Dharapos.comSebanyak 2.870 pengusaha asli Papua yang  berada  di 29 Kabupaten/Kota mendapat bantuan dana segar atau fresh money  sebesar Rp 25 Miliar  melalui Kamar Adat Pengusaha  (KAP)  Papua.

Penyerahan tersebut dilakukan Gubernur  Lukas Enembe, SIP, MH selaku Pembina KAP Papua sebagai bantuan untuk modal usaha.

Turut hadir Ketua Umum KAP Papua Merry Yoweni dan seluruh pengurus dan anggota, Direktur Jamkrida Papua Desty Pongsikabe,  Ketua TP PKK Provinsi Papua Ny. Yulce W. Enembe, perwakilan  Bank  Papua, PT. Freeport Indonesia, serta perwakilan pengusaha dari  lima wilayah adat di seluruh Tanah Papua.

Penyerahan berlangsung di Kantor Pusat KAP Papua di  Perumnas I, Kelurahan  Waena, Distrik Heram, Kota  Jayapura, Selasa (29/11).

Gubernur  mengakui,  bantuan dana ini tak cukup, tapi  jika dikelola,  dimanfaatkan  dan digunakan secara baik,  maka akan  berhasil.

“Kalau  AOP tak maju di negeri ini, maka kitalah  adalah orang  yang celaka di atas negeri kita sendiri,” ujar Gubernur.

Pasalnya, seluruh  potensi   Sumber Daya  Alam (SDA) di seluruh  Tanah Papua ini sungguh luar biasa. Tapi ironisnya sebagian besar dinikmati  orang lain sejak tahun 1969  hingga kini.

Sementara itu, Merry Yoweni mengatakan, Gubernur Papua membantu KAP Papua sebesar Rp 25 Miliar, dengan  perincian  modal usaha pengusaha asli Papua sebesar Rp 20 Miliar dan biaya operasional KAP Papua sebesar  Rp 5 Miliar dalam tahun  2016.

Bantuan  Rp 25 Miliar itu didistribusikan kepada 2.870 Rekening secara langsung.

Untuk menjaga konsistensi KAP Papua, pihaknya meminta kepada Pemprov Papua agar badan ini  tak mengelola secara langsung dana untuk  modal usaha tersebut.

Tetapi  pihaknya  memverifikasi seluruh pengusaha Papua  yang berkepentingan dan yang bisa dibantu untuk diajukan kepada Pemprov Papua untuk kemudian disuplai langsung ke  Rekening mereka masing-masing.

“Jadi  tak ada secara langsung  kami mengelola dana di sini, kecuali operasional KAP Papua,” katanya.

Dikatakan,  hal ini dimaksud  untuk tetap menjaga  transparansi dan kepercayaan yang  diberikan oleh Pemprov Papua dalam hal ini Gubernur Papua kepada KAP Papua.

Bantuan  modal usaha ini, terangnya,  untuk membantu gap  yang  terjadi masalah ekonomi khususnya Orang Asli Papua (OAP),  dimana  pengusaha asli Papua sebagai tolak ukur keberhasilan kesejahteraan rakyat OAP.

Karenanya, tukasnya,   KAP Papua selama setahun ini  bekerja untuk mempersiapkan pengusaha asli Papua mulai dari  lini mikro sampai kepada makro, dengan  total sebanyak 12.009 anggota.

Dan seiring  dengan  makin meningkatnya  kesadaran   OAP untuk ekonomi, maka  anggota  KAP Papua kini hampir mendekati 13.000 anggota.

“KAP Papua atas dukungan  Gubernur  Papua kami tetap bangkit dan tetap berjuang untuk bisa memberdayakan OAP  di  bidang ekonomi,”  tukasnya.

(Piet)

Skip to toolbar