Harga pinang buah di pasar Hamadi kembali normal

Mama-mama Papua menjajakan jualan pinang di atas tanah beralaskan kain di pasar Hamadi, Kota Jayapura – Jubi/Abeth You
Mama-mama Papua menjajakan jualan pinang di atas tanah beralaskan kain di pasar Hamadi, Kota Jayapura – Jubi/Abeth You

Jayapura, Jubi – Harga jual pinang buah per kilogram di pasar Hamadi kini harga berada pada kisaran Rp 30 ribu per kilogram. Beberapa sebelumnya, harga pinang sempat turun per kilogram hanya Rp 15 ribu, bahkan pernah sampai angka Rp 10 ribu.

Mama Yulita (63) seorang penjual pi­nang di pasar Hamadi, mengatakan mulai stabilnya harga pinang memicu se­mangatnya untuk menjual pi­nang.

“Satu kilo harganya Rp 30 ribu. Belum ada kanaikan harga. Padahal, proses memanen pinang cukup sulit. Mulai dari me­ngambil dari batang yang tinggi. Proses itu me­ma­kan waktu cukup lama. Sementara harganya kurang ideal,” ujar mama Yulita, kepada Jubi, Kamis (21/9/2017).

Rosa (34), penjual pinang lainnya, juga bersyukur dengan naik­nya harga pinang kendati masih turun naik. Harga jual yang lumayan menambah semangat untuk lebih me­melihara pinang untuk me­nambah pendapatan.

Kata dia, turun naiknya harga pinang sangat tergantung peme­sa­nan serta kualitas dari pinang.

“Jika kualitasnya baik dan super, harga jualnya juga naik,” imbuhnya.

Menurutnya, naik tu­run­nya harga jual buah pinang ini tak bisa diprediksi karena pengepul juga ter­gantung kepada pe­mesan atau permintaan pasar. Jika per­mintaan pasar banyak, harga pinang bisa di­pastikan me­ngikuti kenaikan harga pe­sanan pasar.

“Selain itu, pe­ngaruh hari libur dan hari besar lainnya juga bisa me­mengaruhi harga pasar,” ucapnya. (*)

 

DP3A diminta mendata pekerja perempuan

lustrasi perempuan Papua - IST
lustrasi perempuan Papua – IST

Jayapura, Jubi – Dinas Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Papua, diminta untuk mendata tenaga kerja perempuan yang saat ini sudah bekerja di pemerintahan maupun swasta.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua, Lukas Enembe melalui Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Sosial dan SDM, Ani Rumbiak, saat membuka seminar kajian tenaga kerja perempuan di dunia kerja/sektor swasta, di Jayapura belum lama ini.

Menurut Enembe, pendataan terhadap pekerja maupun perempuan Papua perlu dilakukan untuk memastikan keberadaan mereka.

“Apakah sudah memiliki lapangan kerja dan sejauh mana mereka sudah bekerja, apakah sudah ada keberpihakan kepada perempuan asli Papua atau belum,” katanya.

Disamping itu, ujar ia, harus ada kajian tentang tenaga kerja perempuan, oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memberi perhatian terhadap hal ini.

“Saya tegaskan untuk Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya perempuan di dunia kerja, perlu diperhatikan, terutama menyangkut kesehatan dan keselamatan kerja  mengingat perempuan yang bekerja memiliki skill yang tentunya harus diperhatikan kesejahteraannya,” ucapnya.

Menurut ia, partisipasi, pengendalian dengan memandang gender agar tidak terjadi ketimpangan, penting untuk dilakukan.

“Poin penting adalah bagaimana kita bisa menciptakan kehidupan bagi perempuan, dalam artian pembangunan SDM harus memberi ruang yang cukup bagi kaum perempuan,” sambungnya.

“Saya harapkan dinas terkait, dalam hal ini DP3A untuk memberi pelatihan kepada perempuan asli Papua.”Mereka harus diikutkan dalam pelatihan-pelatihan maupun pendampingan-pendampingan,” tambahnya.

Dia menambahkan, sampai saat ini Pemerintah Provinsi Papua terus memberi perhatian terhadap pembangunan yang terarah yakni meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, sehingga mampu menciptakan kehidupan yang layak dan berkualitas.

“Artinya faktor pembangunan SDM harus menjadi pokok perhatian di semua sektor pembangunan tanpa membedakan jenis kelamin agar laki-laki dan perempuan mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang setara sehingga tidak terjadi ketimpangan gender,” kata Gubernur Enembe.

Secara terpisah, Diana warga Kota Jayapura mengaku pendataan terhadap perempuan sudah seharusnya dilakukan, mengingat sampai hari ini masih banyak perempuan Papua yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan.

“Memang sudah banyak perempuan Papua yang bekerja di pemerintahan maupun swasta, tapi di satu sisi juga masih banyak perempuan Papua yang hidupnya terkekang. Untuk itu, pendataan dan perlindungan terhadap perempuan harus dilakukan secara serius,” kata Diana. (*)

Pemberdayaan ekonomi rakyat Papua meningkat

Mama-Mama penjual noken di salah satu lokasi di Jayapura – Dok. Jubi
Mama-Mama penjual noken di salah satu lokasi di Jayapura – Dok. Jubi

Jayapura Jubi  Ketua Asosiasi Pengrajin Noken Asli Papua Merry Dogopia menilai keberpihakan Gubernur Papua Lukas Enembe terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat Papua sudah terbukti.

Merry mengatakan, gubernur sendiri sudah membuktikan dengan penyerahan modal usaha kepada pengusaha asli Papua di kantor KAPP (Kamar Adat Pengusaha Papua) secara simbolis.

“Gubernur fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil yang selama ini diabaikan,” kata Merry kepada Jubi, Rabu (23/8/2017).

Merry juga menyatakan terima kasih kepada KAPP yang sudah mengumpulkan asosiasi, untuk bersatu memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua mendapatkan kesejahteraan di bidang ekonomi.

“Pada 30 Agustus nanti kami akan mendatangi kantor gubernur, untuk meminta Gubernur Lukas Enembe menandatangani peraturan gubernur yang mendorong kebangkitan ekonomi Orang Asli Papua,” katanya.

Sementara, Ketua KAPP Merry Yoweni meminta kepala daerah untuk segera menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdasus Nomor 18 Tentang Ekonomi Kerakyatan.

Dengan ditandatanganinya pergub itu, jelasnya, maka pengusaha orang asli Papua (OAP) akan mendapat dukungan bantuan perekonomian sebesar tiga persen dari dana Otonomi Khusus.

“Sebab dalam Perdasus No.18 sudah mengamanatkan Dana Otsus tiga persen untuk pengusaha OAP, ini tentu merupakan sebuah pemberdayaan yang sangat baik, yang mana selama ini sangat susah bagi pengusaha OAP untuk mendapatkan akses permodalan dari sistem perbankan,” katanya.

Terkait permodalan, seperti dikutip Antara, Selasa (22/8/2017), Merry mengatakan dalam kurun waktu enam sampai delapan Gubernur Papua telah menggelontorkan bantuan modal usaha kepada lebih 5.000 pengusaha asli Papua yang dikirimkan langsung ke rekening masing-masing. (*)

Mama-mama tanyakan dana pemberdayaan perempuan dari kampung Honai Lama

Mama-mama yang memprotes belum diterima dana pemberdayaan perempuan dari dana desa-Jubi/Islami
Mama-mama yang memprotes belum diterima dana pemberdayaan perempuan dari dana desa-Jubi/Islami

Wamena, Jubi – Belasan mama-mama, yang kesehariannya berjualan di pasar, mempertanyakan dana pemberdayaan perempuan dari program Dana Desa di Kampung Honai Lama 2, Kabupaten Jayawijaya.

Bertempat di sekretariat Yayasan Humi Inane (Suara Perempuan), pada Kamis (3/8/2017), mama Ros Kossy menuturkan, ia bersama perempuan lainnya, setelah mendengar bahwa dana desa telah dicairkan, mereka kemudian menemui kepala kampung Honai Lama 2 untuk mempertanyakan anggaran untuk pemberdayaan perempuan, namun ditolak.

Ia menuturkan, penolakan itu dilakukan kepala kampung dengan alasan mereka tidak memiliki KTP yang berdomisili di Honay Lama.

“Kami semua ini masuk warga di Kampung Honai Lama 2, tetapi ketika kita tanyakan ke kepala kampung, mereka bilang kami tidak bisa terima dana karena bukan warga Honai Lama 2,” ujar mama Ros.

Mama Ros mengaku, sebelumnya, ia bersama perempuan dewasa Honay Lama lainnya telah diminta untuk mengurus KTP daerah setempat dan mengumpulkannya. Namun, setelah dikumpulkan, ucapnya, KTP mereka tidak dibawa ke dinas kependudukan. Belakangan, mereka mendengar hanya dua orang yang diterima dari belasan nama yang terdaftar.

“Dari situ ada satu ibu bilang kami tuh ‘makan dua piring’, akhirnya saya baku marah dengan ibu itu,” ucap Mama Ros. “Yang kami tahu desa kami di Honai Lama 2 tapi kenapa nama-nama kami tidak ada?!”

Keluhan sama juga diutarakan Mama Salomina, yang menjadi tulang punggung keluarga dengan berjualan setiap hari di pasar.

“Kami ini kan ada yang jualan pinang, jual kayu bakar dan lainnya bahkan untuk keperluan anak sekolah, sehingga berharap dari dana itu. Tetapi, saya tidak pernah terima dana dari desa. Sekarang kami tuntut hak kami,” tegasnya.

Sementara itu, Margaretha Wetipo selaku direktris Yayasan Humi Inane ikut mempertanyakan alokasi anggaran yang dimasukan atas nama pemberdayaan perempuan di hampir 40 distrik di Jayawijaya.

“Hampir di 40 distrik persoalan yang sama ini terjadi, di mana dari cerita ke cerita hak perempuan dari desa-desa persoalannya sama,” kata Margaretha.

“Saya minta untuk dana yang dialokasikan khusus untuk perempuan, diberikan saja kenapa bisa dipersulit, padahal mereka punya hak,” imbaunya. (*)

Skip to toolbar