Divestasi 51% Saham, Freeport Ogah Lewat Right Issue

CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam suratnya menolak divestasi saham PT Freeport lewat penerbitan saham baru (right issue) dan lebih memilih IPO. Foto/Ilustrasi
CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam suratnya menolak divestasi saham PT Freeport lewat penerbitan saham baru (right issue) dan lebih memilih IPO. Foto/Ilustrasi

JAKARTA – Induk PT Freeport Indonesia di Amerika Serikat (AS) yakni Freeport McMoran mengirimkan surat balasan kepada pemerintah Indonesia mengenai posisi pemerintah atas divestasi saham PT Freeport Indonesia. Dalam surat tersebut, Freeport menolak usulan pemerintah untuk mendivestasikan sahamnya lewat penerbitan saham baru (right issue).

Dalam surat tertanggal 28 September 2017, pemerintah menyataan bahwa divestasi harus dilakukan dengan menerbitkan saham baru yang seluruhnya akan diambil oleh peserta Indonesia. Divestasi dengan penerbitan saham baru diharapkan dapat meningkatkan jumlah saham Freeport untuk melalkukan investasi belanja modal di masa depan.

Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoran Richard Adkerson mengungkapkan bahwa, penerbitan saham baru akan menimbulkan ovekapitalisasi dan sangat tidak efisien. Freeport akan melakukan divestasi melalui penjualan saham perdana (Innitial Public Offering/IPO) yang dimiliki oleh Freeport McMoran dan perusahaan mitra join venture.

“Penerbitan saham baru akan membutuhkan invesasi yang lebih besar oleh peserta Indonesia mencapai 51% dan akan menghasilkan overkapitalisasi PTFI dan struktur modal yang tidak efisien. Freeport akan melakukan divestasi melalui penjualan saham yang dimiliki FCX dan PT mitra joint venture. Freeport akan mengkaji ulang dengan rencana pemerintah untuk mendanai modal pengeluaran,” imbuh dia.

Dalam suratnya, pemerintah juga mengharuskan Freeport untuk memberikan hak pemerintah secara keseluruhan setelah divestasi dilakukan. Hak tersebut merupakan 51% dari total produksi dari semua wilayah yang termasuk dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Selain itu, pemerintah juga mewajibkan Freeport untuk menyelesaikan perjanjian dengan Rio Tinto sebelum proses divestasi dilakukan.

Richard pun merespons bahwa pihaknya tidak masalah mengenai hal tersebut, asalkan divestasi dilakukan atas dasar nilai pasar yang wajar sampai 2041.

“Pemerintah menyetujui kesepakatan penyertaan dengan Rio Tinto. Freeport telah memberitahu Rio Tinto tentang persyaratan divestasi (berdasarkan kerangka kerja yang diusulkan) sehingga pemerintah akan memperoleh hak atas 51%  dari area produksi. Namun, Freeport dan mitranya akan melakukannya mewajibkan divestasi tersebut dilakukan atas dasar nilai pasar wajar bisnisnya sampai tahun 2041,”

tandas Richard.

(akr)
Bos Besar Freeport Kirim Surat Tolak Skema Lepas 51% Saham

Richard menyatakan, Freeport sepakat untuk mendivestasikan 51% saham berdasarkan aturan yang ditetapkan pemerintah. Namun, dia menginginkan agar divestasi dilakukan dengan menerbitkan saham perdana (innitial public offering/IPO). Foto/Ilustrasi
Richard menyatakan, Freeport sepakat untuk mendivestasikan 51% saham berdasarkan aturan yang ditetapkan pemerintah. Namun, dia menginginkan agar divestasi dilakukan dengan menerbitkan saham perdana (innitial public offering/IPO). Foto/Ilustrasi

JAKARTA – Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoran Richard Adkerson mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan. Dalam surat tersebut, dia menyatakan penolakannya atas usulan pemerintah yang menyatakan bahwa harga saham yang didivestasikan Freeport hanya menghitung nilai wajar hingga akhir masa kontrak Freeport pada 2021.

Dia mengatakan bahwa pihaknya telah menerima surat dari pemerintah terkait klausul divestasi yang dikirimkan tanggal 28 September 2017. Namun, Freeport McMoran menolak usulan pemerintah mengenai skema divestasi yang diajukan pemerintah dalam surat tersebut.

“Kami telah menerima posisi pemerintah terkait divestasi tanggal 28 September 2017. Kami sangat tidak setuju dengan pernyataan yang termasuk dalam dokumen tersebut, dan kami kirimkan tanggapan serta klarifikasi atas ketidakakuratan yang ada di dalam posisi pemerintah sebelum mengumumkan kerangka pada empat poin tersebut,” kata Adkerson dalam surat yang dikutip SINDONews di Jakarta, Jumat (29/9/2017).

Menurutnya, Freeport telah bersikap responsif atas aspirasi pemerintah untuk memiliki 51% saham. Namun, dia menginginkan agar nilai divestasi mencerminkan nilai wajar bisnis sampai 2041.

“Ada diskusi penting mengenai empat poin antara Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan CEO FCX. Freeport telah bekerja untuk bersikap responsif terhadap aspirasi pemerintah untuk kepemilikan 51%. Namun secara konsisten jelas bahwa divestasi tersebut tergantung pada transaksi yang mencerminkan nilai wajar bisnis sampai tahun 2041 dan Freeport mempertahankan kontrol manajemen dan tata kelola,” imbuh dia.

Richard menyatakan, Freeport sepakat untuk mendivestasikan 51% saham berdasarkan aturan yang ditetapkan pemerintah. Namun, dia menginginkan agar divestasi dilakukan dengan menerbitkan saham perdana (innitial public offering/IPO).

“Tidak ada kewajiban divestasi saat ini di bawah Kontrak Karya PTFI. Artikel 24 menunjukkan bahwa jika setelah penandatanganan perjanjian ini kemudian undang-undang yang efektif dan peraturan atau kebijakan atau tindakan pemerintah tidak memberatkan persyaratan divestasi dari yang disebutkan di sini, seperti kurang memberatkan persyaratan divestasi berlaku untuk para pihak dalam hal ini persetujuan,” tandasnya.

(akr)
Berjumpa Menteri ESDM, pemilik ulayat PTFI minta kepastian

Ilustrasi area penambangan PT Freeport- Mining Global
Ilustrasi area penambangan PT Freeport- Mining Global

Jayapura, Jubi – Pengurus Dewan Adat Wilayah Meepago, yang juga Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, John NR Gobai bersama Odizeus Beanal, Direktur Lembaga Masyarakat Adat Suku Amunge (Lemasa), suku pemilik ulayat area penambangan PT Freeport Indonesia (PTFI), berjumpa Menteri ESDM, Ignasius Jonan, Senin (4/9/2017).

Kata John Gobai, pertemuan kedua pihak yang berlangsung di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESD), Jakarta, guna membahas beberapa poin penting, termasuk hak masyarakat adat pemilik ulayat area penambangan PT Freeport Indonesia.

“Odizeus Beanal yang menyampaikan langsung hal itu kepada Menteri ESDM, supaya dibuat sesi khusus membicarakan hak masyarakat pemilik tanah Freeport, agar ada kejelasan posisi masyarakat adat pemilik ulayat,” kata Gobai via teleponnya kepada Jubi, Senin (4/9/2017) petang.

Menurutnya, usulan itu disetujui, dan Menteri Jonan berjanji akan mencari waktu tepat guna membicarakan hal tersebut.

“Masalah divestasi saham Freeport, itu urusan pemerintah. Kami hanya ingin masyarakat adat punya kedudukan yang pasti dalam investasi Freeport,” ujarnya.

Dalam pertemuan dengan Menteri ESDM, poin lain yang dibahas lanjut Gobai, adalah terkait ruang kelola tambang kepada masyarakat, terutama masyarakat adat di Papua.

Pihaknya meminta Menteri ESDM menertibkan peraturan menteri yang memberikan ruang kepada masyarakat adat di Papua untuk mengelola, agar ada dasar hukum yang jelas kepada masyarakat dalam mengelola tambang rakyat.

“Menteri menyetujui ini dan akan dikoordinasikan dengan berbagai pihak, untuk sama-sama membahas hal ini. Saya akan terus berkoordinasi dengan staf khusus beliau. Tidak bisa kami hanya menunggu, harus proaktif,” katanya.

Sekretaris Komisi I DPR Papua, Mathea Mamoyao, mengatakan posisi masyarakat adat pemilik ulayat area penambangan PTFI yakni suku Amungme dan Kamoro memang harus diperjelas.

“Saya anak suku Kamoro, sehingga tidak salah kalau kami menuntut kejelasan posisi suku Kamoro dan Amungme. Di mana posisi masyarakat adat. Harus dipastikan,” kata Mathea.

Menurutnya, pihaknya akan mendorong supaya masyarakat pemilik hak ulayat area penambangan PT Freeport mendapatkan kejelasan haknya. Bagaimana kedudukan masyarakat adat dalam kesepakatan yang terjadi antar-pemerintah Indonesia dan Freeport. (*)

Skip to toolbar