Salah satu fase penting untuk memulai dan mengembangkan bisnis anda adalah saat anda memutuskan untuk membuat perusahaan atau badan usaha. Kebutuhan ini lahir biasanya dengan melihat pada kebutuhan bisnis anda sendiri. Kebutuhan ini antara lain untuk mencari modal tambahan bagi bisnis anda maupun mengikuti tender di lembaga pemerintahan dan yang terpenting adalah memisahkan urusan bisnis dan urusan pribadi.

Bentuk badan usaha bermacam-macam, ada yang berbadan hukum, ada juga yang tidak berbadan hukum. Untuk yang berbadan hukum Anda bisa memilih membuat Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Sementara yang tidak berbadan hukum pilihannya adalah  Persekutuan Komanditer, atau yang dikenal dengan Comanditaire Venootschap(CV), Persekutuan Perdata, Firma, Perusahaan Perorangan (PO), dan Usaha Dagang (UD). Semua badan usaha di atas memiliki karakteristik sendiri, namun berdasarkan pengalaman Easybiz, membuat PT dan CV merupakan 2 (dua) opsi yang cukup populer di kalangan pelaku usaha.

Meski kesadaran membuat perusahaan sudah ada, tak jarang kendala-kendala berikut menghambat niatan mereka yang ingin membuat perusahaan atau badan usaha.

1. Kendala Perizinan Usaha

Tidak sedikit pelaku usaha yang masih belum paham betul jenis perizinan usaha yang dibutuhkan untuk bisnisnya. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah banyaknya jenis izin usaha yang ada di Indonesia dan masing-masing memiliki tahapan dan persyaratan yang bisa jadi berbeda satu sama lain. Sebagai gambaran Anda bisa mengakses website Badan PTSP DKI Jakarta, ada 27 bidang dalam menu Perizinan. Dalam menu Perizinan di bidang Perdagangan sendiri, terdapat sekitar 62 jenis izin usaha. Belum menu perizinan di bidang-bidang lainnya. Ini baru di wilayah Jakarta. Di daerah lain mungkin item perizinannya bisa lebih banyak.

Contoh lain misalnya Anda memutuskan untuk berbisnis di bidang konstruksi yang memerlukan izin khusus yakni IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi). Disini Anda tidak bisa langsung mengurus IUJK meski telah memiliki akta pendirian PT dan surat pengesahan badan hukum.  Ada dokumen-dokumen legalitas yang perlu anda persiapkan terlebih dahulu, diantaranya:

  1. BPJS Ketenagakerjaan;
  2. SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan);
  3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Badan;
  4. TDP (Tanda Daftar Perusahaan);
  5. UUG (Undang-Undang Gangguan) atau HO;
  6. PKP (Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak);
  7. SKT (Sertifikasi Keterampilan) atau SKA (Surat Keterangan Keahlian); dan
  8. SBU (Sertifikasi Badan Usaha).

Ketidaktahuan ini bisa membuat anda malah mengurus izin usaha yang tidak dibutuhkan atau malah izin usaha yang salah sama sekali. Jika hal ini terjadi tentunya tidak efisien secara waktu dan biaya. Karena ketidaktahuan ini juga, pada beberapa kasus, ada pelaku usaha yang salah strategi dalam menjalankan bisnisnya secara legal.

Misalnya, anda ingin mendirikan perusahaan biro perjalanan wisata (travel) dan perdagangan pakaian. Kemudian anda mendirikan PT (Perseroan Terbatas) dan memasukkan kedua bidang usaha ini dalam akta pendirian PT anda. Namun ternyata saat mengurus perizinan usaha, anda baru tahu bahwa kedua bidang usaha ini menggunakan izin usaha yang berbeda. Biro perjalanan wisata membutuhkan izin usaha yang bernama TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata), sementara perdagangan pakaian memerlukan izin usaha berupa SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).

Dalam praktik di lapangan, anda akan terkendala mengurus kedua izin usaha ini karena untuk bidang usaha pariwisata sebaiknya tidak disatukan dalam 1 (satu) akta perusahaan yang sama dengan bidang usaha perdagangan. Selain itu, anda tidak bisa memiliki TDUP dan SIUP untuk 1 (satu) nama PT secara bersamaan. Disini anda mau tidak mau harus mengubah akta pendirian perusahaan anda supaya anda bisa memiliki salah satu dari izin usaha tersebut. Kalau begini, anda harus keluar biaya ekstra untuk mengubah akta dan waktu terbuang percuma. Sayang kan…

Untuk mengatasi kendala pertama ini, ada baiknya jika anda memahami terlebih dahulu bisnis anda. Jika bisnis anda adalah sesuatu hal yang baru, anda perlu mengenali karakter dari bisnis tersebut supaya bisa mengidentifikasi jenis izin usaha yang anda butuhkan. Misalnya, anda ingin berbisnis iklan melalui media layar LCD yang menempel di body kendaraan seperti mobil dan truk. Disini anda bisa mengurus SIUP sebagai izin usaha anda karena basic dari bisnis anda adalah jasa periklanan.

2. Kendala Domisili Usaha

Sebuah badan usaha wajib memiliki domisili usaha. Apalagi di beberapa daerah sudah tidak bisa lagi menggunakan rumah tinggal sebagai domisili. Jika badan usaha yang anda dirikan berupa PT (Perseroan Terbatas), kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU 40/2007”). Domisili usaha yang legal di lokasi yang representatif bisa menciptakan persepsi positif bagi calon klien dan calon partner terhadap perusahaan anda. Dan yang terpenting, adanya domisili usaha bagi badan usaha diperlukan untuk mengurus dokumen-dokumen legalitas yang diperlukan oleh perusahaan anda. Alamat domisili usaha memang akan tertera dalam setiap dokumen legalitas perusahan, mulai dari SKDP hingga TDP. Kedua alasan ini setidaknya bisa memotivasi anda untuk secara bijak memilih domisili usaha yang tepat bagi bisnis anda.

Sebagai tambahan, dalam memilih domisili usaha sebaiknya anda menggunakan bangunan yang peruntukannya memang untuk tempat usaha. Jenis peruntukan ini bisa anda lihat dalam dokumen IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dari bangunan tersebut. Memang di beberapa daerah masih diperkenankan menggunakan rumah tinggal sebagai domisili usaha, namun memilih bangunan dengan IMB yang peruntukannya tempat usaha akan menjadi langkah antisipatif bagi keberlangsungan perusahaan anda.

Misalnya di wilayah Depok sebelumnya bisa menggunakan rumah sebagai tempat usaha. Namun sekarang, berdasarkan pengalaman Easybiz, meskipun menggunakan rumah, peruntukan yang tertera dalam IMB nya harus untuk tempat usaha. Jadi daripada sewaktu-waktu Pemerintah Daerah setempat mengubah kebijakannya yang berujung pada keharusan anda mencari domisili usaha lain, langkah antisipatif di atas bisa menjadi opsi anda. Anda juga bisa menggunakan kantor virtual (virtual office) sebagai salah satu opsi karena virtual office kian lazim digunakan sebagai domisili usaha terutama untuk wilayah Jakarta.

Baca juga: Perbedaan Proses Dan Syarat Pembuatan PT Di Jakarta Dengan Daerah Lain

 

 

 

3. Penentuan Bidang Usaha

Kendala ini terkait erat dengan kendala pertama yaitu soal perizinan usaha. Oleh karena itulah, anda perlu menentukan bidang usaha dengan tepat supaya anda tidak salah dalam mengidentifikasi izin usaha yang anda butuhkan.  Ketika anda sudah tahu apa saja bidang usaha yang ingin anda jalankan, ada 2 (dua) hal yang sebaiknya anda perhatikan.

Pertama, berkaitan dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Jika anda berencana mendirikan perusahaan berbentuk PT lokal, maka anda wajib memperhatikan KBLI. KBLI juga perlu diperhatikan oleh jenis badan usaha lainnya seperti CV. Adanya KBLI ini akan membantu anda mengidentifikasi izin usaha yang akan anda butuhkan untuk PT yang anda dirikan. KBLI secara lengkap diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Di KBLI, anda bisa melihat beragam jenis bidang usaha yang ada di Indonesia. Bidang-bidang usaha ini tertera dalam bentuk kode-kode bidang usaha beserta penjelasan cakupan per kode. Tidak semua kode di KBLI ini bisa anda masukkan dalam SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Namun dengan mengetahui bisnis anda masuk kode bidang usaha yang mana, anda akan tahu apakah anda cukup memiliki SIUP atau justru harus mengurus jenis izin usaha lainnya.  Jika ternyata bidang usaha yang akan anda jalankan tidak terdapat dalam KBLI, maka anda dapat mengacu pada kode dengan deskripsi bidang usaha yang mirip atau mendekati deskripsi bidang usaha yang akan dijalankan perusahaan anda.

Kedua, terkait DNI (Daftar Negatif Investasi). Jika Anda berencana mendirikan perusahaan dengan melibatkan modal asing, maka memperhatikan KBLI saja tidak cukup. Anda juga wajib memperhatikan DNI (Daftar Negatif Investasi). Modal asing adalah modal yang berasal dari orang WNA (Warga Negara Asing) dan/atau perusahaan asing (perusahaan yang didirikan bukan dengan hukum Indonesia). Ketika perusahaan anda melibatkan modal asing, artinya anda harus mendirikan PT PMA (Penanaman Modal Asing).

DNI secara lengkap ada dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (“Perpres 44/2016”). Perpres 44/2016 ini baru ditandatangani Presiden Jokowi pada Mei 2016. Didalamnya diatur persentase modal asing yang dapat masuk berdasarkan bidang usaha yang ingin anda jalankan.

4. Kendala Persyaratan Administratif

Kendala ini meliputi berbagai persyaratan administratif dalam tiap tahap pengurusan dokumen legalitas perusahaan. Misalnya untuk tahap pengurusan SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) dimana anda perlu mengurus dulu BPJS Ketenagakerjaan atas nama perusahaan anda. Hal ini karena sertifikat BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu dokumen yang dipersyaratkan saat anda mengurus SKDP. Selain BPJS Ketenagakerjaan, anda juga perlu melampirkan Kartu Keluarga dari Direktur Utama perusahaan anda.

Selain SKDP, anda juga bisa mengalami kendala saat mengurus NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Badan atas nama perusahaan anda. Saat mengurus NPWP Badan ini, anda perlu memastikan bahwa NPWP pribadi milik Direktur Utama perusahaan anda sudah memiliki format terbaru dimana dalam kartu NPWP pribadi tersebut tertera NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan alamat yang sama dengan yang NIK dan alamat yang tertera dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari Direktur Utama perusahaan anda. Jadi kalau Anda ingin mendirikan PT atau mendirikan CV, sementara NPWP belum sesuai dengan format terbaru tersebut, ada baiknya anda datang ke kantor pajak setempat untuk memperbarui NPWP anda.

5. Kendala Modal Untuk Mendirikan Perusahaan

Ketika Easybiz berdiskusi dengan startup dan UMKM yang ingin mendirikan perusahaan,  mayoritas  masih beranggapan bahwa mendirikan perusahaan khususnya PT membutuhkan banyak modal dan biaya. Di dalam UU 40/2007 memang terdapat ketentuan bahwa modal dasar minimal Rp. 50 juta dan 25% dari modal dasar tersebut harus disetorkan secara penuh.

Sadar bahwa aturan modal dasar dan modal disetor dapat memberatkan pengusaha pemula, baru-baru ini Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (“PP 29/2016”). Dalam Pasal 1 ayat (3) PP 29/2016 ini disebutkan bahwa besaran modal dasar PT bisa ditentukan berdasarkan  kesepakatan para pendiri PT. Artinya, anda dapat menyimpangi aturan modal dalam UU 40/2007. Karena kemudahan ini, PP 29/2016 ini juga menentukan bahwa dalam waktu 60 hari sejak akta ditandatangani, bukti setor harus disampaikan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi tentukanlah modal sesuai kemampuan anda ya.

Easybiz adalah anak perusahaan hukumonline.com. Untuk informasi mengenai prosedur, syarat dan biaya pendirian PT, pendirian CV, serta perizinan usaha hubungi Easybiz di Tel: 0817 689 6896 atau email: halo@easybiz.id

Untuk mengetahui penawaran dan promo terbaru kami, silakan cek http://easybiz.id/penawaran/

Follow twitter kami @easybizID untuk tips seputar bisnis dan perizinan usaha

Bank Indonesia Bekali Pengusaha Asli Papua Permudah Dapatkan Modal Usaha

 

Pengrajin Noken, salah satu usaha kecil dan menengah di Papua. (KabarPapua.co/Katharina)
Pengrajin Noken, salah satu usaha kecil dan menengah di Papua. (KabarPapua.co/Katharina)

KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Bank Indonesia perwakilan Provinsi Papua akan melakukan pelatihan kepada pengusaha asli Papua yang tergabung dengan Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP).

Model pelatihan yang akan diberikan kepada pengusaha asli Papua ini adalah training of trainer, dikarenakan banyaknya anggota organisasi KAPP.

“Dalam waktu dekat kami akan membahasa dengan KAPP untuk jumlah anggota yang akan dilatih,” ucap Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua, Joko Supratikto, Selasa 18 April 2017.

Lanjut Joko, salah satu tugas Bank Indonesia adalah membina usaha mikro dan kecil dari dua sisi, salah satunya untuk memiliki akses terhadap pembiayaan perbankan.

Bank Indonesia juga memiliki ketentuan bahwa perbankan wajib menyalurkan kredit minimal 20 persen kepada usaha mikro dan kecil. “Disinilah Bank Indonesia juga mempunyai kewajiban melakukan pelatihan terhadap usaha mikro dan kecil itu,” jelasnya.

Tak hanya itu saja, Kepala Bappeda Provinsi Papua, Muhammad Musaad menegaskan bahwa Papua memiliki lembaga Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) yang diharapkan menjadi penghubung antara usaha kecil menengah dan perbankan. Namun, lembaga itu belum efektif melakukan tugasnya sebagai penghubung.

“Khusus untuk KAPP, Pemerintah Provinsi Papua telah menggelontorkan dana miliaran rupiah pada 2016, untuk membina anggotanya yang jumlahnya belasan ribu orang. Jika KAPP menunjukkan hasil positif, pemda pasti akan meningkatkan bantuan modal untuk usahanya,” katanya.

Sebelumnya KAPP mengklaim kesulitan mendapatkan bantuan usaha dari perbankan, terutama kepada usaha kecil dan menengah. KAPP juga meminta adanya pelatihan bagi usaha kecil dan menangah, agar dapat dipercaya oleh perbankan dalam peminjaman modal usaha. *** (Syahriah)

Jayapura, Jubi – Orang Asli Papua tidak boleh kalah, tertinggal, dan terbelakang dari non Papua dalam membuka usaha di bidang apa saja di tanah Papua. Pemberian bantuan oleh Pemerintah Provinsi Papua belum tersentuh secara menyeluruh kepada seluruh orang Papua.

Demikian menurut mama Nely Fakdawer, pemilik usaha depot isi ulang air galon yang berlokasi di Jalan Biak, Abepura kepada Jubi di tempat usahanya, Kamis, (9/3/2017).

Ia menyarankan agar bantuan diberikan kepada mereka yang mau untuk menjalankan usaha dan bukan kepada yang tidak menjalankan usaha tersebut. Menurutnya, banyak bantuan diberikan namun satu dua bulan berjalan sudah macet. Itu karena tidak ada pengawasan dan keseriusan penerima.

“Saya puas dengan usaha yang saya jalankan sekarang dengan hasil usaha saya mampu membiayai anak hingga kuliah, saya juga bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan ekonomi keluarga,” ujarnya.

Meski Nela Fakdawer seorang PNS, ia menambah kegiatan dengan membuka usaha dan mampu bersaing dengan pedagang non Papua di Jayapura. Ia juga memiliki usaha sampingan membuka agen minyak tanah dan penjualan pulsa.

“Saya mengajak siapa saja terutama perempuan Papua yang memiliki usaha, baik di bidang kerajinan tangan seperti noken, tas noken, aksesoris-aksesoris khas Papua yang dijual di jalan-jalan agar dapat membuka ruko atau stan yang layak untuk di kunjungi pembeli,” katanya.

Dalam menjalankan usaha, tambahnya, niat, kemauan, dan kerja keras menjadi modal utama untuk sukses.

Mama Helena Oagai, penjual ikan mujair di Pasar Youtefa juga berharap bantuan yang diberikan pemerintah daerah harus kepada mereka yang betul-betul memiliki usaha yang pasti dan bertahan lama. Selain itu disertai pengawasan yang rutin oleh dinas pemberi bantuan. (*)

Jayapura, Jubi Pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi kinerja Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua yang telah menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) secara kolektif atas penggunaan dana hibah sebesar Rp25 miliar tahun anggaran (TA) 2016.

Asisten I Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM Sekda Papua, Doren Wakerkwa mengatakan ini pertama dana hibah dibuat LPJ seperti ini, tentu kinerja ini harus dipertahankan dan terus ditingkatkan.

“Luar biasa KAPP bisa melaksanakan LPJ secara kolektif dan ini pertama hibah dibuat LPJ nya,” kata Wakerkwa saat menerima laporan LPJ dana hibah dari KAPP, di Jayapura, Kamis (9/3/2017).

Ketua Umum KAPP Pusat, Merry C. Yoweni mengatakan penyerahan LPJ secara kolektif ini merupakan hasil dari rapat pimpinan yang isinya mengevaluasi mengenai bantuan modal usaha dari Pemerintah Provinsi Papua. “Modal usaha ini ditransfer ke masing-masing rekening pengusaha asli Papua mulai dari besaran Rp1 juta untuk mama-mama Papua hingga Rp350 juta kepada pengusaha besar,” kata Merry.

Ia menjelaskan, dari total Rp25 miliar tersebut, Rp20 miliar diberikan kepada 2.870 pengusaha asli Papua dan Rp5 miliar diperuntukkan untuk operasional KAPP dalam menggerakkan perekonomian OAP.

Ia tekankan, penyerahan LPJ ini juga untuk mematahkan stigma, OAP terkadang dianggap tidak mampu, pemalas, bodoh dalam mengelola bantuan modal usaha serta mempertanggungjawabkannya.  (*)

Merintis bisnis harus dilakukan secara matang terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Jadi, walaupun usia kita masih muda, namun kita harus lebih cermat agar terhindar dari beberapa kesalahan ini saat mengola keuangan bagi bisnis kita:

1. Mengeluarkan Investasi Terlalu Besar
Banyak sekali entrepreneur muda yang berusaha memperlihatkan kesan profesional dengan menyewa ruangan kantor dan membeli peralatan kantor yang serba mewah sampai menguras seluruh isi tabungan. Hal ini memang menjadi hak bagi semua pebisnis, namun alangkah lebih baiknya jika kita mengalokasikan dana tersebut untuk mengembangkan produk atau pelayanan berkualitas bagi para pelanggan.

2. Tidak Memberikan Gaji untuk Diri Sendiri
Karena sering merogoh kocek terlalu dalam hingga seluruh tabungan habis, maka tak heran bila masa-masa awal bisnis yang terasa sulit membuat arus kas kurang lancar bahkan hingga si pebisnis tak bisa menggaji diri sendiri. Sebagai bentuk profesionalitas sebuah bisnis, bisnis yang kita rintis harus tetap memberikan gaji tersendiri bagi kita, sekurang-kurangnya sesuai dengan gaji standar agar bisa menopang kondisi keuangan pribadi kita.

3. Menggunakan Kartu Pribadi untuk Keperluan Bisnis
Bila pebisnis muda sering mengandalkan kartu kredit untuk keperluan bisnis, maka hal ini bisa menimbulkan risiko besar di kemudian hari. Karena selain harus membayar tagihan kartu kredit yang membengkak, hal tersebut juga bisa mengacaukan aliran keuangan yang didokumentasikan pada sistem bisnis.

4. Lupa Memperhitungkan Hal-Hal Buruk
Pebisnis muda memang punya semangat, kreativitas dan harapan yang begitu besar. Harapan yang begitu besar kadang-kadang membuat pebisnis muda malah menjadi lupa merencanakan atau memperhitungkan hal-hal buruk yang bisa terjadi saat menjalankan bisnis. Sebagai pebisnis muda, kita tentu harus memperhitungkan kondisi ini. Tak ada salahnya mulai melakukan perjanjian jual beli yang menguntungkan semua pihak atau menggunakan jasa asuransi untuk melindungi bisnis dari hal-hal buruk yang mungkin saja terjadi.

5. Mencampurkan Aset Pribadi untuk Kepentingan Bisnis
Pebisnis muda yang mengalami kendalam modal sering menggadaikan aset pribadi seperti rumah pribadi atau rumah orang tua sebagai jalan keluar bagi kepentingan bisnis. Hal ini seharusnya kita hindari, dan lebih baik memilih untuk menggadaikan aset bisnis. Menurut Lynn Mayabb, konsultan keuangan senior di Kansas, saat kreditor menyita aset bisnis kita karena kita tak mampu melunasi cicilan maka kita tak akan terkena dampak penyitaan secara personal. Sehingga kondisi keuangan pribadi kita bisa lebih aman dan aset pribadi tidak terganggu.

6. Menguras Kas Bisnis
Sungguh menyenangkan bila bisnis yang baru dirintis selama 2 hingga 3 bulan mengalami peningkatan yang begitu pesat. Kadangkala hal ini bisa menjadi boomerang bagi pebisnis muda yang terlanjur senang dengan keadaan tersebut. Biasanya pebisnis muda sering memanfaatkan kelebihan kas bisnis untuk membeli barang-barang mewah seperti mobil baru, gadget mewah atau berbagai perlengkapan kantor yang mewah.(vaa)

AyoPrenur – Membangun start up tentu akan membawa Anda pada sejumlah kebutuhan dalam pengembangan bisnis, di mana untuk memenuhi hal tersebut Anda akan membutuhkan modal yang cukup. Kata cukup tentu akan sangat relatif, tergantung pada berapa dan bagaimana membuat sejumlah uang tersebut bisa menjalankan yang sedang dibangun tersebut.

Ada banyak start up yang dibangun dengan modal kecil-kecilan, di mana pemiliknya hanya memulai bisnis start up tersebut dengan berbagai strategi yang efektif dan tepat. Namun jika berkeinginan untuk membangun sebuah start up yang menghasilkan, tentu akan sangat lebih baik jika ternyata usaha tersebut didukung modal yang mencukupi.

Dalam perkembangannya, bisnis start up memiliki sejumlah kendala dalam mendapatkan modal berbentuk pinjaman dari bank. Hal ini biasanya terkait dengan masalah administrasi dan juga beragam ketentuan lainnya yang terbilang cukup berat untuk sebuah start up yang baru akan berjalan. Namun, bukan berarti bisnis start up ini tidak bisa mendapatkan modal sama sekali. Simak beberapa pilihan sumber modal yang bisa dipertimbangkan di bawah ini:

1. Perusahaan modal ventura

Perusahaan modal ventura merupakan perusahaan yang berfokus pada investasi di dalam negeri. Perusahaan ini memiliki konsep yang berbeda dengan bank, di mana mereka tidak akan menerapkan sejumlah persyaratan agunan dan juga cashflow perusahaan ketika akan memberi modal.

Sistem yang mereka gunakan adalah bagi hasil, sehingga Anda tidak akan dikenakan sejumlah kewajiban cicilan setiap bulannya. Konsep ini lebih mirip seperti penanaman modal dalam perusahaan, di mana keuntungan dan kerugian akan dibagi dengan mereka.

2. Inkubator atau ekselerator

Kedua sistem ini terbilang hampir sama. Hanya saja inkubator menginkubasi start up sedemikian rupa hingga matang dan siap untuk diluncurkan, sedangkan ekselerator hanya akan melecut start up agar lebih maju dengan pesat. Di dalam praktiknya, kedua konsep ini bisa dijalankan dengan berdampingan. Ada banyak program yang berhasil dikembangkan dengan menggunakan kedua konsep tersebut.

3. Crowdfunding

Konsep crowdfunding merupakan cara pengumpulan sejumlah dana dengan urunan melalui sebuah situs tertentu, di mana masyarakat diikutsertakan dalam pengumpulan dana tersebut dengan tujuan untuk menjalankan sebuah ide. Konsep ini cukup banyak digunakan dan terbukti berhasil. Anda juga bisa menemukan crowdfunding lokal dalam membantu pengadaan modal bagi start up.

4. Minta pinjaman dari keluarga

Jika ternyata beberapa konsep di atas tidak bisa dijadikan sebagai sumber modal start up, maka ada baiknya memikirkan untuk mencari bantuan pinjaman saja. Sampaikan start up bisnis kepada keluarga dan mintalah bantuan modal kepada mereka. Ini mungkin akan membuat Anda memiliki sejumlah utang, namun jika dipergunakan dengan tepat maka hal tersebut tentu kelak bisa dibayarkan juga.

5. Rencanakan dengan tepat

Membuat start up bisnis tentu bukan lagi hal yang asing bagi sebagian besar orang, terutama mereka yang memang begitu menyukai bisnis dengan konsep yang sederhana. Jangan menunda untuk memulai bisnis start up, rencanakan dengan tepat dan kembangkan bisnis start up dengan menyenangkan, terutama jika memiliki passion di bidang tersebut. (bn)

Majalaharjuna.com, Seiring perkembangan zaman yang didukung perkembangan teknologi nan pesat, telah banyak peluang mendapatkan penghasilan tanpa harus kerja kantoran. Untuk memulai bisnis tidak selalu membutuhkan modal yang banyak. Salah satu konsep bisnis yang sekarang tengah menjadi tren hangat adalah bisnis belanja online.

Managing Director PT Berrybenka Danu Wicaksana mengatakan,  syarat seseorang untuk memulai usaha itu bukan punya modal dulu, tapi punya ide. Pasalnya, perkembangan teknologi yang semakin maju membuka peluang bagi siapa saja.

“Memulai bisnis online, umumnya tidak membutuhkan modal yang besar, tetapi Anda harus memiliki ide kreatif yang dapat diterima baik oleh masyarakat. Berbeda dengan bisnis offline, punya ide bagus tanpa didukung modal akan sulit berkembang,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Danu menuturkan, di dunia online lebih memungkinkan jika tidak memiliki modal. Sebab, bisnis online banyak menerapkan metode angel investor.

“Angel investor adalah mereka yang mau membiayai seseorang yang memiliki rencana bisnis yang bagus, asalkan mereka percaya dengan ide tersebut dan dengan orang yang akan menjalankannya,” paparnya.

Danu juga menegaskan, jangan sepelekan ide yang anda miliki, selama Anda percaya diri dan memiliki rencana bisnis yang baik sekaligus masuk akal, manfaatkanlah kemajuan teknologi untuk memulai karier sebagai pengusaha.

 

(Kush)

Bank Sinarmas Cabang Jayapura Mengunjungi PAPUAmart.com Sentani

Utusan dari Bank Sinarmas Cabang Jayaupra telah berkunjung ke Minimarket 1 PAPUAmart.com di Jalan Raya Sentani, Hawai Ruko No. 05, Kabupaten Jayapura dan ditemui langsung oleh Direktur PAPUAmart.com, Jhon Yonathan Kwano.

Selama hampir setahun PAPUAmart.com berdiri, belum pernah pihak Bank manapun datang ke PAPUAmart.com dan bertemu langsung dengan Direktur PAPUAmart.com. Ini kali pertama dan disambut gembira oleh pihak PAPUAmart.com

Jhon Kwano memang sudah lama berharap agar bank-bank yang ada di sepanjang Jalan Sentani – Abepura datang ke kantornya untuk membibcarakan apa saja yang dapat dilakukan bersama dalam rangka memajukan perekonomian, mengurangi pengangguran dan menunjukkan Papua Bangkit, Papua Mandiri dan Papua Sejahtera.

Begitu bertemu langsung disambut dan dipersilahkan duduk. Kemudian pihak petugas bank menanyakan apa yang sedang terjadi dengan PAPUAmart.com. Langsung saja disambut dengan penjelasan panjang-lebar dari Direktur PAPUAmart.com tentang konsep dasar, kondisi saat ini dan gambaran yang akan terjadi setelah semua organisasi dan menejemen bisnis berjalan baik. Jhon Kwano katakan perbedaan pertama dan utama antara minimarket PAPUAmart.com dengan minimarket yang lainnya ialah bahwa PAPUAmart.com menggendong dan memajukan produk spesialti, atau produk lokal yang khas di mana ia berada. Saat ini PAPUAmart.com ada di Jayapura, jadi produk spesialtinya ialah Kopi Papua, Buah Merah Papua, Papeda Bungkus, Pinang. Kalau dibuka di Wamena, maka pinang dan Papeda Bungkus tidak ada, tetapi ubu bakar, noken, gelang dan produk lokal lainnya.

Pihak Bank Sinarmas juga mempertanyakan apa kebutuhan PAPUAmart.com saat ini, dan Jhon Kwano menjelaskan langsung produk KiosOn.com yang baru bulan Februari 2016 bekerjasama dengan PAPUAmart.com dan PAPUAmart.com diberikan tanggungjawab untuk menggalang pelanggan baru dan mengelola semua outlet yang akan dipasang di Tanah Papua. Nah, Anda tahu, KiosOn.com ialah produk dari Bank Sinarmas Jakarta, yang kebetulan waktu kemarin 23 Maret 2016 belum sempat diberitahukan kepada cabang di Jayapura. Maklum saja, KiosOn baru saja diluncurkan pada Mei 2015, sama umurnya dengan peluncuran minimarket PAPUAmart.com di Jalan Raya Sentani, Hawai ini.

Jhon Kwano berharap agar Bank Sinarmas sebagai bank yang berdiri dari hasil perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia berharap agar bekerjasama dengan PAPUAmart.com sebagai hasil dari perkebunan kopi di Tanah Papua. Kwano lalu menjelaskan bagaimana minimarket ini didirikan, bagaimana dana dikumpul dan dikirimkan, apa tujuan para petani Kopi dengan mensponsori pendirian minimarket ini, apa harapan mereka ke depan, dan sebagainya.

Jhon Kwano juga mengundang Bank Sinarmas untuk bekerjama, sebagai dua peruahaan berlatar-belakang industri pertanian untuk bekerjasama mengembangkan minimarket di seluruh Tanah Papua, bahkan di seluruh kawasan Melanesia dan juga kios-kios KKLingkar.com di seluruh pelosok Papua.

Jumat, 15 Januari 2016 09:02 WIB
Pewarta: Hendrina Dian Kandipi

Jayapura (Antara Papua) – Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) berencana memberikan bantuan modal usaha bagi 50 pengusaha dan 50 wirausaha muda di wilayahnya.

Ketua Umum Pusat KAPP Merry C. Yoweni, di Jayapura, Jumat, mengatakan bantuan modal ini merupakan prioritas utama mempersiapkan infrastruktur dasar dari pengembangan manusia Papua ke arah bisnis.

“Sedangkan untuk aplikasi pemberian modal bagi pengusaha dan wirausaha muda ini akan dilakukan sekitar Maret 2016,” katanya.

Menurut Merry, dari 50 wirausaha muda ini merupakan orang-orang yang berasal dari pemuda kampus dan pengangguran namun memiliki konsep bisnis serta tidak memiliki modal.

“Ini merupakan salah satu hal besar yang akan dilaksanakan KAPP di 2016 dalam mempersiapkan parade ekonomi di akhir tahun,” ujarnya.

Dia menuturkan khususnya di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), diharapkan para generasi muda Papua yang menjadi tenaga kerja dapat mempersiapkan diri agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing.

“Jika tenaga kerja Papua tidak dipersiapkan dengan baik untuk menjalani MEA, maka tidak akan bersaing dan bisa terjadi kekacauan karena lebih banyak jatuh kepada provokasi,” katanya lagi.

Dia menambahkan untuk itu KAPP berupaya mempersiapkan tenaga kerja asli Papua yang sudah ada dengan memberikan pelatihan dan pengembangan ke arah bisnis. (*)

Editor: Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2016

Selasa, 13 Oktober 2015 10:49, BintangPAPUA.com

Dari Penutupan Rapat Kerja Nasional ke II Hipmas Papua : Pemerintah Harus Berani Beri Modal Bagi Pengusaha Papua

JAYAPURA – Staf Khusus Presiden RI, Lenis Kogoya secara resmi menutup kegiatan rapat Kerja Nasional ke II Hipmas Papua dengan ditandai pemukulan Tifa didampingi Ketua Umum Hipmas, Arnold Udam, Ketua Komisi V DPR Papua, Yakoba Lokbere, dan Ketua Hipmas Papua, Hendrik Yance Udam, yang berlangsung di Hotel Aston Jayapura, pada Senin (12/10/2015) malam.

Rapat Kerja ke II yang berlangsung selama satu hari itu, Hipmas Papua mengambil Tema “Melalui Rakernas, Kita Wujudkan Pengusaha Anak Asli Papua Sebagai Mitra Strategis Pemerintah, Demi Percepatan Pembangunan di tanah Papua”.

Pada kesempatan itu, Lenis Kogoya yang juga sebagai Ketua LMA Provinsi Papua menyampaikan rasa bangga bagi Hipmas Papua atas kerja keras yang sudah dilakukan hingga kegiatan rapat kerja berlangsung aman dan lancar.
Ia menyatakan, Penguasaha Papua akan maju ketika Pemerintah Daerah, baik Pusat, Pemerintah Provinsi maupun pemerintah daerah di Kabupaten/Kota. Namun, apabila tidak memberikan perhatian bagi penguasaha Papua maka jangan bermimpi bisa membangun Papua.

“Pemerintah harus berani memberikan modal bagi pengusaha Papua, dan berani memberikan kredit terutama alat berat dan sebagainya, sehingga rakyat Papua bisa berani mengelolah pembangunan di daerahnya itu sendiri. Mereka tau kondisi daerah, dan tau apa yang terbaik untuk dilakukan di mereka,” katanya.

Lenis mengemukakan, selama dirinya mengunjungi seluruh Kabupaten di wilayah Papua dan Papua Barat memiliki konsep yang sama tentang realisasi dana Kepres 84.

“Disana banyak masalah yang terjadi. Jadi kami minta agar pemerintah berani memberikan modal kepada pengusaha Papua ini, mereka adalah ujung tombak pembangunan di daerah,” ucap dia.

Ia juga menyarankan kepada agar disisa 11 Otsus di tanah Papua dengan nilai anggaran triliunan, dapat diberikan kepada mama-mama Papua.

“Paling tidak diberikan 2 persen melalui koperasi pasar sehingga mereka bisa melakukan pinjaman. Begitupula kepada Pengusaha asli Papua diberikan modal melalui Bank sebagai Jaminan. Ketika diberikan kepercayaan itu, maka Penguasa Papua akan menjadi pengusaha sukses sama dengan pengusaha diluar Papua lainnya,” tukas dia.

Sementara itu, Ketua Umum Hipmas, Arnold Udam menyatakan, dalam rapat kerja ke II Hipmas Papua yang berlangsung ini sebagai bentuk konsolidasi seluruh penguasaha asli Papua di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Papua.
“Kedepan kami berharap dengan hadirnya organisasi di tanah Papua ini, pemerintah boleh membuka mata agar bisa melibatkan pengusaha asli Papua telah di rangkumkan untuk dilanjutkan dalam rakenas dalam waktu dekat nanti. Kami ada keberpihakkan dari pemerintah bagi orang asli Papua ini,” katanya.

Arnold Udam menyambut positif terhadap apa yang sudah disampaikan Staf Khusus Presiden, bahwa Organisasi Hipmas Papua ini akan melakukan pertemuan dengan Presiden di Istana Merdeka guna menyampaikan program kerja Hipmas di tanah Papua.

“Ini merupakan langkah yang baik bagi kami penguasaha Papua, sehingga tahun depan bisa masuk dalam anggaran pendapat dan belanja daerah dalam mengawal pembangunan di tanah Papua,” ujarnya (Loy/aj/l03/par)

Skip to toolbar