Upaya KAP Papua membangkitkan ekonomi OAP

RATUSAN pedagang memadati halaman kantor Gubernur Papua. Mereka datang memenuhi undangan Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua untuk mengikuti pameran akbar yang digelar KAP-Papua dengan tema “Kebangkitan Ekonomi Rakyat Orang Asli Papua”.

Kegiatan tersebut berlangsung 27-28 November 2018. Sejumlah mama-mama penjual noken ikut ambil bagian bersama pengusaha OAP di bidang aksesoris khas Papua, sanggar kulit kayu, pengusaha cafe kopi, salon, toko, dan perbengkelan.

Markus Kabes, pemilik bengkel mobil Rehobot, ketika wawancarai Jubi, mengatakan kegiatan “Kebangkitan Ekonomi Rakyat Orang Asli Papua” sangat penting dan positif.

“Ajang ini diadakan supaya kita bisa tahu bahwa kita sedang berjalan menuju ke arah yang kebangkitan ekonomi orang Papua, di sini kita juga bisa tahu dan bisa mengukur kemampuan ekonomi OAP sudah sampai di mana,” kata Max.

Sekarang, lanjutnya, baru merasakan masing-masing punya ilmu yang dikembangkan bisa menjadi nilai tersendiri untuk dapat dijual. Kegiatan tersebut juga bertujuan memperbaiki taraf hidup orang asli Papua ke arah yang lebih bagus dan lebih mandiri agar bisa menyejahterakan keluarga.

“Gerakan ini dapat memotivasi kita untuk bersaing dengan saudara non Papua, karena saat ini kita tidak bisa duduk saja dan menonton usaha mereka, tapi mari kita bangkit di bidang ekonomi,” kata Max, yang sudah menjalankan usaha bengkelnya selama 9 tahun di jalan SPG Taruna Bakti Waena Kota Jayapura.

Max mengaku baru pertama kali bergabung dengan kegiatan KAP-Papua dan diberi kesempatan untuk pameran.

Max mengusulkan agar pemerintah melalui KAP bisa memberikan bantuan kepada mereka yang serius dalam menjalankan usaha. Sebab bantuan untuk mereka yang menekuni usaha bertahun-tahun tidak pernah disalurkan dana dan jarang diperhatikan. Ini perlu agar mereka yang menekuni usaha bertahun-tahun tidak kecewa.

“Yang menjadi kendala dalam menjalankan usaha adalah modal, usaha tanpa modal tidak akan berjalan dan tidak akan berkembang,” katanya.

Ia berharap pengurus KAP-Papua ke depan dapat bekerja bagus dan jujur kepada masyarakat dan bersikap transparan kepada semua pedagang dan pengusaha OAP. Terlebih soal dana dari pemerintah yang diberikan sesuai dengan kamampuan dan besar-kecil jenis usaha yang mereka tekuni, serta apa yang mereka butuhkan. Sebab hal itu akan membantu orang asli Papua untuk bangkit, mandiri, dan sejahtera.

“Harapan kami kepada KAP-Papua, karena pihak bank selama ini tidak bisa membantu dalam hal memberikan pinjaman modal dan KAP-Papua sebagai perpanjangan tangan pemerintah harus bekerja maksimal untuk merangkul semua pedagang dan pengusaha orang asli Papua,” katanya.

Ketua Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua Merry Yoweni ketika ditemui Jubi di kantornya, mengatakan kegiatan pameran akbar merupakan sejarah pertama kali yang dibuat KAP-Papua sejak  berdiri 2006-2013 hingga akhirnya KAP-Papua diakui pemerintahan Guberur Papua Lukas Enembe.

“Pemerintah mengesahkan KAP-Papua hingga saat ini dengan eksekusi bantuan bentuk hibah kepada semua pengusaha asli Papua lebih dari 7 ribu rekening dan ini pertama kali dilakukan pameran setelah 7 September 2017 kami melakukan deklarasi kebangkitan ekonomi orang asli Papua,” kata Merry.

Pada 2017 sekitar 20-an asosiasi lokal mengakui KAP-Papua sebagai organisasi induk pengusaha Papua. Itu dilakukan untuk memenuhi persyarakatan memproses Pergub No. 45 tahun 2017 tentang Kamar Adat Pengusaha Papua.

“Dalam pameran ini kami ingin menyampaikan kepada pemerintah bahwa animo masyarakat tentang dunia usaha naik meskipun ada image negatif yang terbangun di luar, baik media sosial maupun media massa dan kehadiran kemarin menunjukkan ekonomi sangat penting dalam kehidupan kami,” katanya.

Ia menambahkan pameran kemarin hanya sebagai momen untuk menunjukkan kepada pemerintah bahwa anak-anak muda Papua juga bisa.

“Ini akan menyadarkan agar tanah kami ini menjadi sorotan banyak dunia, kesadaran ini menjadi roh kebangkitan orang Papua ke depan,” katanya.

Ia menyebutkan KAP-Papua sudah menampung lebih 10 ribu pengusaha, namun yang menjadi masalah pengurus adalah KAP-Papua tidak memiliki dana operasional setiap tahun sehingga untuk memastikan dan memvalidasi data menjadi terkendala. Padahal itu penting untuk antisipasi agar tidak muncul proposal saja.

“Asosiasi-asosiasi KAP-Papua sudah terbentuk di kabupaten dan kota, namun masih memiliki kelemahan yaitu ketua dan pengurus belum bisa menjalankan 90 persen organisasi, karena terkendala bekerja sama dengan pemerintahan setempat,” katanya.

Ia menambahkan mereka yang sudah mendapatkan modal bantuan 3 tahun ini kurang lebih total Rp 55 miliar. Dana tersebut didistribusikan langsung Pemprov Papua ke setiap OAP. Total 7 ribuan rekening pengusaha.

“Prosesnya dana tidak diberikan kepada KAP-Papua, tetapi KAP-Papua menyiapkan semua data lalu memasukan ke keuangan, dikirim lagi ke Biro Hukum untuk dibuatkan SK Gubernur sehingga SK Gubernur itu menjadi dasar untuk disalurkan ke masyarakat melalui rekening masing-masing, secara kelembagaan KAP-Papua aman dan ini sistem yang baik untuk terus dijalankan,” katanya.

Kata Merry, kehadiran KAP-Papua ke depan diharapkan mengeksekusi tiga persen dana Otsus untuk ekonomi orang asli Papua. Ekonomi ini yang selama ini mandeg dan KAP-Papua ada pada posisi tersebut untuk merangkul semua pengusaha Papua. (*)

Sumber: TablidJubi

OAP harus jadi pelaku bisnis di Pasifik

Gubernur Lukas Enembe berbincang dengan Gubernur Madang, Peter Yama - IST
Gubernur Lukas Enembe berbincang dengan Gubernur Madang, Peter Yama – IST

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua, Lukas Enembe mengajak Gubernur Provinsi Madang, Papua Nugini (PNG) Peter Yama untuk bersama membangun kerjasama ekonomi dan menjadikan pengusaha-pengusaha di kedua provinsi sebagai pebisnis di Pasifik.

Dalam sambutannya, Gubernur Enembe mengatakan bahwa pemerintah pusat mempercayakan pada dirinya sebagai Gubernur Papua untuk membuka jalur perdagangan dengan PNG. Setiap investasi Indonesia di Pasifik, menurut Enembe harus lewat Papua.

“Ini negeri kita, tanah kita. Ini waktunya kita menjadi pemain ekonomi di Pasifik. Baik pengusaha di Madang maupun di Papua,” ujar Gubernur Enembe saat berkunjung ke Madang, pekan lalu.

Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjut Gubernur Enembe, dalam periode kedua kepemimpinannya, ia telah memutuskan seluruh APBD Provinsi Papua yang bersumber dari dana otonomi khusus akan dikelola oleh Orang Asli Papua (OAP), terutama untuk pengembangan ekonomi. Kebijakan ini dilakukan agar OAP bisa bangkit, mandiri, sejahtera dan berkeadilan, lepas dari ketertinggalan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Enembe juga mencari kemungkinan untuk membuka jalur perdagangan melalui laut. Melalui laut, kedua provinsi bisa melakukan perdagangan dengan biaya murah.

“Kita sudah mengekspor beras dari Merauke. PNG bisa mengimpor beras dari Papua. Tidak perlu dari Australia atau Thailand yang biayanya sangat mahal,” ujar Enembe.

Ia juga berharap Pemerintah Madang bisa menyediakan fasilitas pergudangan untuk menjalankan kerjasama perdagangan melalui laut. Menurutnya, Provinsi Papua sudah memiliki kapal yang bisa berlayar di sepanjang pesisir utara Papua hingga PNG. Saat ini kapal tersebut beroperasi di Kalimantan.

“Kapal ini bisa memasok kebutuhan-kebutuhan di region Momase yang meliputi Morobe, Madang, East Sepik dan West Sepik dan sebaliknya membawa hasil pertanian, perkebunan atau industri dari region Momase ke Papua,” kata Enembe.

Gubernur Madang menyambut tawaran Gubernur Enembe dengan antusias. Menurutnya, Gubernur  Enembe datang ke tempat yang tepat. Madang adalah provinsi utama di PNG. Provinsi ini, selain dikenal memiliki potensi wisata seperti pegunungan dan laut, juga menjadi pusat pertanian dan perkebunan PNG. Kopi, coklat, kopra dan vanilla adalah hasil pertanian dan perkebunan utama provinsi ini.

“Selain hasil perkebunan, kami juga memiliki industri perikanan dan pertambangan,” kata Gubernur Yama.

Lanjutnya, Papua dan Madang memang berada di dua negara yang berbeda. Namun tidak seharusnya itu menjadi membatasi penduduk yang ada di kedua provinsi untuk berinteraksi karena penduduk di kedua provinsi saling bersaudara.

“Provinsi Papua adalah saudara tua PNG. Kami bisa belajar banyak dari Papua yang sudah lebih maju. Demikian juga sebaliknya, Papua bisa belajar dari kelebihan yang kami miliki,” ujar Gubernur Yama.

Ia sepakat bahwa pengusaha-pengusaha dari Papua dan Madang bisa menjadi pelaku bisnis utama di Pasifik. Karena itu, ia berharap kunjungan kerja Gubernur Enembe ke Madang bisa ditindaklanjuti secepat mungkin.

“Kita punya tanah paling besar di Pasifik ini. Penduduk paling banyak. Memang kita harus menjadi pelaku utama di berbagai sektor di Pasifik ini, terutama sektor ekonomi,” ungkap Gubernur Yama. (*)

Jayapura bakal lindungi pelaku entrepreneur asli Papua

ejumlah pedagang pinang asli Papua, Jubi/hengky
ejumlah pedagang pinang asli Papua, Jubi/hengky

Jayapura, Jubi Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano, berjanji melindungi entrepreneur atau pelaku  usaha asli warga Papua. Perlindungan bagi mereka yang mulai menjual sagu dan pinang hingga tingkat usaha lebih besar.

“Kami fokuskan menempatkan orang asli Papua sesuai dengan skill dan kemampuannya,” kata Tomi Mano kepada wartawan, Senin (8/1/2018).

Ia menyebutkan yang berhak menjual sagu dan pinag di pasar adalah orang asli Papua, mereka bakal menjadi fokus pada pemberdayaan dan kesejahterahan orang asli Papua dalam  segala bidang.

“Untuk itu saya minta kepada semua Organisasi Perangkat daerah untuk harus fokus untuk membina orang asli Papua,” katanya.

Menurut dia selama ini banyak orang Papua yang sukses di segala bidang termasuk tata dekorasi asal Serui, sedangkan dari dunia usaha dikembangkan di hotel dan rumah makan. “Harus orang asli Papau itu tema kerja kita pemberdayaan orang asli apua ini menjadi fokus kita ditahun ini,” katanya.

Tokoh Pemuda Port Numbay Fileph Ireew mengatakan, kebijakan walikota sangat tepat dan membantu orang papua dalam melakoni usaha ekonomi mikro. “Saya sebagai tokoh muda Orang Asli Anak Port Numbay mendukung kebijakan wali kota untuk proteksi orang asli Papua,” katanya.

Ia berharap kebijakan itu tak hanya dilakukan di jayapura, namun juga  di 26 kabupaten mengkuti apa yang dilakukan Wali Kota Jayapura. “Karena itu bentuk proteksi yang daimanahkan Otsus,” katanya. (*)

Ketua Askonas sayangkan kontraktor OAP jual proyek

Merauke, Jubi – Ketua Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) kabupaten Merauke, Harry Ndiken, menyayangkan sejumlah  kontrakor orang asli Papua (OAP) yang menjual proyek kepada pengusaha non Papua. Padahal mereka telah diberikan kepercayaan menangani proyek dengan nilai dibawah Rp 500 juta.

“Memang ada kekhususan bagi kontraktor OAP jika proyek dibawah nilai Rp 500 juta, hanya melalui penunjukkan dan tak melalui proses tender. Namun sayangnya, ketika proyek didapatkan, dijual kembali ke kontraktor non Papua,” tegas Harry, saat ditemui Jubi, Rabu (15/11/2017).

Dikatakan, kontraktor OAP hanya memiliki modal nekat.

“Kenapa saya bilang begitu, karena mereka tidak memiliki modal cukup. Kalau soal administrasi termasuk surat menyurat selalu lengkap,” ungkapnya.

“Ada sejumlah kontraktor OAP dibuatkan perusahan. Hanya terkadang mereka tak mengerti dan memahami dengan baik dunia kontraktor. Itu menjadi persoalan sehingga begitu mendapatkan paket pekerjaan justru dijual kepada pengusaha non Papua untuk mengerjakannya,” katanya menambahkan.

Dengan jual beli proyek,  lanjut dia, kontraktor non Papua yang menjadi ‘kenyang.’

“Saya memiliki data lengkap berapa jumlah kontraktror Papua yang melakukan jual beli proyek selama ini,” ujarnya.

“Memang fakta ada jual beli paket pekerjaan dilakukan kontraktor OAP. Kalau dihitung-hitung, hampir 70 persen mereka memberikan proyek kepada orang lain,” tuturnya.

Sebagai kompensasi dari menjual proyek, katanya, kontraktor OAP mendapatkan fee. Namun demikian fee yang diterima tak sesuai dengan yang didapatkan pengusaha non Papua. Karena mereka yang menyelesaikan pekerjaan.

Dijelaskan, selama ini ia berharap agar dengan paket pekerjaan yang didapatkan sekaligus dikerjakan, kontraktor OAP bisa maju dan menjadi tuan di negeri sendiri.

“Ini justru membuat orang lain lebih banyak menikmati hasilnya,” kata dia.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Merauke, Moses Kaibu, yang dimintai komentarnya mengatakan mestinya pekerjaan yang didapatkan tidak dikerjakan orang lain.

“Akan lebih baik kontraktor OAP mengerjakan sendiri pekerjaan hingga tuntas. Sehingga disitu dapat dilihat kualitas pekerjaan sesungguhnya dan tentu mendapatkan pekerjaan lagi di tahun-tahun mendatang,” tuturnya. (*)

Gubernur minta AKLI perhatikan OAP

Pelaksanaan Musda AKLI VI Papua - Jubi/Sindung
Pelaksanaan Musda AKLI VI Papua – Jubi/Sindung

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua, dalam hal ini diwakili staf ahli Gubernur, Anie Rumbiak, minta pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi  Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) turut pula memperhatikan sumber daya manusia  orang asli Papua.

“Tolong diperhatikan SDM lokal dan Papua secara khusus. Ada kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan pengusaha untuk membangun Papua,” ujar Anie, dalam sambutan Gubernur Papua di depan peserta Musda VI AKLI Papua, di salah satu hotel di Jayapura, Kamis (14/9/2017).

Iapun juga mengingatkan  AKLI untuk selalu berkoordinasi dan bekerjasama denga pemerintah melalui Dinas Pertambangan dan Energi.

Ketua DPP AKLI Indonesia, Suwarto, mengakui pihaknya  tidak pernah lepas dari PLN. Meskipun tak pernah lepas tapi kerjanya merupakan nyata kontrak kerja dengan PLN.

“Kita tetap optimis meskipun regulasi baru, DJK dan SBU, K3 ketika sudah ada ada 1.500 sertifikasi perusahaan, ahli K3 dan teknisi K3. Kita siapkan bukan mensiasati dapat biaya rendah dalam upaya menempuh sertifikasi yang menumpuk,” ujarnya

Dalam kesempatan itu, GM PLN Wilayah Papua dan Papua Barat ( WP2B), Johanes Sukrislismono,  minta kontraktor untuk merekrut tenaga teknis lulusan SMK, sebab meraka tenaga-tenaga yang bisa digunakan untuk menambah skill kelistrikan yang siap pakai.

“Saya lihat sumber daya yang digunakan bukan banyak dari lokal, berdayakan SMK, latih putra daerah, ” ujarnya. (*)

Mama-mama tanyakan dana pemberdayaan perempuan dari kampung Honai Lama

Mama-mama yang memprotes belum diterima dana pemberdayaan perempuan dari dana desa-Jubi/Islami
Mama-mama yang memprotes belum diterima dana pemberdayaan perempuan dari dana desa-Jubi/Islami

Wamena, Jubi – Belasan mama-mama, yang kesehariannya berjualan di pasar, mempertanyakan dana pemberdayaan perempuan dari program Dana Desa di Kampung Honai Lama 2, Kabupaten Jayawijaya.

Bertempat di sekretariat Yayasan Humi Inane (Suara Perempuan), pada Kamis (3/8/2017), mama Ros Kossy menuturkan, ia bersama perempuan lainnya, setelah mendengar bahwa dana desa telah dicairkan, mereka kemudian menemui kepala kampung Honai Lama 2 untuk mempertanyakan anggaran untuk pemberdayaan perempuan, namun ditolak.

Ia menuturkan, penolakan itu dilakukan kepala kampung dengan alasan mereka tidak memiliki KTP yang berdomisili di Honay Lama.

“Kami semua ini masuk warga di Kampung Honai Lama 2, tetapi ketika kita tanyakan ke kepala kampung, mereka bilang kami tidak bisa terima dana karena bukan warga Honai Lama 2,” ujar mama Ros.

Mama Ros mengaku, sebelumnya, ia bersama perempuan dewasa Honay Lama lainnya telah diminta untuk mengurus KTP daerah setempat dan mengumpulkannya. Namun, setelah dikumpulkan, ucapnya, KTP mereka tidak dibawa ke dinas kependudukan. Belakangan, mereka mendengar hanya dua orang yang diterima dari belasan nama yang terdaftar.

“Dari situ ada satu ibu bilang kami tuh ‘makan dua piring’, akhirnya saya baku marah dengan ibu itu,” ucap Mama Ros. “Yang kami tahu desa kami di Honai Lama 2 tapi kenapa nama-nama kami tidak ada?!”

Keluhan sama juga diutarakan Mama Salomina, yang menjadi tulang punggung keluarga dengan berjualan setiap hari di pasar.

“Kami ini kan ada yang jualan pinang, jual kayu bakar dan lainnya bahkan untuk keperluan anak sekolah, sehingga berharap dari dana itu. Tetapi, saya tidak pernah terima dana dari desa. Sekarang kami tuntut hak kami,” tegasnya.

Sementara itu, Margaretha Wetipo selaku direktris Yayasan Humi Inane ikut mempertanyakan alokasi anggaran yang dimasukan atas nama pemberdayaan perempuan di hampir 40 distrik di Jayawijaya.

“Hampir di 40 distrik persoalan yang sama ini terjadi, di mana dari cerita ke cerita hak perempuan dari desa-desa persoalannya sama,” kata Margaretha.

“Saya minta untuk dana yang dialokasikan khusus untuk perempuan, diberikan saja kenapa bisa dipersulit, padahal mereka punya hak,” imbaunya. (*)

Skip to toolbar