BPR ANP diharapkan menumbuhkan ekonomi Papua

Grand Opening Kantor PT. BPR Anak Negeri Papua - Jubi/Alex
Grand Opening Kantor PT. BPR Anak Negeri Papua – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi –Keberadaan Bank Pengkreditan Rakyat, Anak Negeri Papua (ANP) yang baru beroperasi diharapkan mampu menunjukan komitmen menumbuhkan perekonomian di daerah. BPR ANP menjadi mitra pemerintah Papua untuk membangun industri keuangan lewat perbankan.

“Yang tentunya menjadi mitra pemerintah guna membangun tanah Papua yang bermuara pada suatu kesejahteraan,”kata Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, saat Grand Opening Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) ANP, di Jayapura, Kamis (12/10/2017).

Menurut Hery, banyak referensi yang sudah disampaikan otoritas jasa keuangan OJK, di antaranya tentang Non Performing Loan (NPL) di Papua yang masih di bawah nasional. “Begitu juga soal inklusi keuangan yang sangat memperhatikan,” kata Hery menjelaskan.

Hal itu dinilai menjadi tantangan perbankan termasuk  BPR ANP.

Direktur BPR ANP, Nuri Irianti minta dukungan agar bank yang ia pimpin mampu tumbuh dan berkembang dengan baik. “Sehingga pada akhirnya bisa mendapat hasil yang sesuai denga harapan yang ditargetkan,” kata Nuri.

Menurut dia, BPR lahir dari mimpi anak Papua yang terpanggil melayani mayarakat daerah.  Dengan mengusung visi menjadi BPR besar, sehat, kuat terpercaya dan berpengaruh di Papua. “Serta penggerak ekonomi masyarakat Papua,” kata Nuri menjelaskan.

Ia mengharapkan  pimpinan pemerintahan provinsi maupun kabupaen dan kota memberikan dukungan. Nuri menjamin akan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dengan mengelola simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan deposito. “Juga menyalurkan dalam bentuk kredit untuk usaha-usaha produktif,” katanya.

Pemegang saham pengendali Bank Anak Negeri Papua, Ledrik J. Lekenila menjelaskan  telah mendapat surat izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 11 Agustus 2017. Menurut dia, semua perbankan lahir dari satu rahim yang sama, dan di bawah otoritas yang sama serta dengan dukungan bank sentral yang sama.

“Kami percaya bank anak negeri Papua akan tumbuh dan menjadi besar di bawah naungan NKRI,” katanya. (*)

Dinda Audriene Muthmainah , CNN Indonesia | Kamis, 12/10/2017 06:15 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio membantah pihaknya mempersulit perusahaan rintisan (startup) untuk melantai di Bursa.

Pasalnya, belum lama ini BEI berencana membuat aturan tambahan untuk mempermudah startup masuk ke pasar modal.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut ada beberapa hal yang harus dibenahi agar peran BEI semakin optimal bagi startup yang membutuhkan modal.

“Kalau Ibu Sri Mulyani akan mempermudah silahkan, hanya saja apakah sekarang kami mempersulit. Sudah baca belum beliau aturannya?” ucap Tito kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/10).

Tito melanjutkan, pihaknya tidak pernah mempersoalkan startup untuk menjadi bagian dari bursa. Namun, terdapat persoalan mendasar bagi startup, yakni manajemen seringkali tak paham dengan memasukan operasional keuangannya di neraca keuangan (balance sheet).

“Jadi kan mereka anak muda, mereka bikin program saja tapi mereka belum bisa memasukannya ke balance sheet,” terang Tito.

Kemudian, ia mengklaim, hanya regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saja yang mampu memberikan perintah kepada Bursa. Namun, ia tak menutup pintu jika Sri Mulyani memberikan ide untuk mempermudah startup masuk pasar modal.

“Kalau Bu Sri Mulyani mau permudah silakan saja, tapi jangan bilang ke media. Kasih tahu saya apa, jangan ngomong ke media. Jangan kayaknya bursa mempersulit,” tegasnya.

Saat ini, OJK telah memberikan kemudahan bagi perusahaan kecil dan menengah untuk melakukan penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering/IPO) melalui POJK nomor 53/POJK.04/2017 dan POJK nomor 54/POJK.04/2017 yang diterbitkan pada Juli lalu.

POJK nomor 53/POJK.04/2017 membahas mengenai Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.

Selanjutnya, POJK nomor 54/POJK.04/2017 terkait Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.

Dalam hal ini, Bursa akan menelurkan aturan turunan untuk mendukung beleid OJK tersebut. Nantinya, aturan ini berkaitan dengan kriteria jumlah pemegang saham dalam perusahaan tersebut, berapa minimal jumlah saham yang dilepas ke publik, dan direksi perusahaan.

“Aturan itu kan semua di bursa, jadi kami siapkan perusahaan kecil bisa menjadi perusahaan tercatat,” ucap Direktur Pengembangan BEI Nicky Hogan belum lama ini.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengaku telah melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Komisioner OJK untuk membicarakan strategi Bursa bisa menjadi tempat meraup modal dengan mudah.

Menurut bendahara negara itu, salah satu syarat yang bisa dilonggarkan, yakni memangkas prosedur pencatatan saham. Namun begitu, Sri Mulyani meyakinkan, kelonggaran itu tidak akan mengabaikan kredibilitas Bursa.

“Kami mendiskusikan dengan OJK bagaimana prosedur listing dari sisi akuntan publik, kualitas pelaporan, sehingga tidak terlalu membebani,” kata Sri Mulyani.

OJK: Bank Papua terus lakukan pembenahan

Jumpa pers yang digelar jajaran Direksi Bank Papua - Jubi/Sindung
Jumpa pers yang digelar jajaran Direksi Bank Papua – Jubi/Sindung

Jayapura, Jubi – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua, Misran Pasaribu, menyebut kondisi PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) terus lakukan pembenahan dan mulai menuju ke arah perubahan yang lebih baik sejak manajemen diganti beberapa bulan silam.

“Kami melihat banyak perubahan positif. Mereka sekarang sedang proses recovery dengan melakukan berbagai pembenahan yang diminta OJK. Hasilnya pun berangsur-angsunr membaik,” ujarnya, kepada Jubi, Kamis (28/9/2017) pekan lalu.

Misran menyebut dari sisi proses pemberian kredit sudah menggunakan prinsip four ice yakni pemisahan bagian analis kredit dan me-review pengajuan kredit sehingga kelayakan dinilai benar,” ujar Misran.

Hal itu, kata Misran, tentu berbeda dengan manajemen yang lama, yakni tidak menggunakan prinsip pemisahan bagian, hanya satu bagian sampai pada pencairan kredit.

Kedua, penindakan hukum bagi Fraud (permasalahan sengketa, penipuan-Red), kami acungi jempol bagi manajemen baru. Ini supaya memberikan efek jera bagi yang melakukannya.

Misran menambahkan penurunan angka kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) dari sebelumnya mencapai 17,8 persen turun menjadi 16,4 persen.

“Untuk efisiensi, Bank Papua sudah mulai menjalankan seperti penutupan beberapa kantor cabang pembantu di luar Papua. Kami akan terus memantau dan mengawasi Bank Papua. Setiap minggu kami mengundang Bank Papua untuk melihat step by step kemajuan mereka. Jika ada perubahan, akan dikurangi pertemuan dengan OJK,” lanjutnya.

Dirut Bank Papua, F Zendrato, saat ditemui Jubi, mengaku terus melakukan evaluasi demi peningkatan kinerja bank Papua, tak hanya dari sisi teknologi akan tetapi juga SDM.

“Benar, kami terus lakukan koordinasi bersama OJK demi optimalisasi ke arah perbaikan yang lebih baik ke depannya,” ujarnya.

Optimalisasi ini terus digenjot oleh manajemen Bank Papua, tak hanya bersifat eksternal, tetapi juga internal, dimana etos kerja dan kinerja pegawai terus digenjot untuk menjadikan lebih optimal dan maksimal. (*)

 

Skip to toolbar