Papua tetap ngotot tagih pajak air pada Freeport

Ilustrasi air. Pixabay.com/Jubi
Ilustrasi air. Pixabay.com/Jubi

Jayapura,Jubi– Polemik pajak air permukaan PT.Freeport Indonesia (PTFI) belum juga berakhir. Pada Jumat (27/7/2018) Majelis Rakyat Papua (MRP) mengumpulkan sejumlah pihak untuk memberikan pendapat, agar perusahaan multi nasional yang bercokol di Papua sejak 1967 silam itu, mau membayarkan pajak kepada pemerintah daerah setempat.

Diketahui, dalam kegiatan pertambangannya, PT Freeport telah memanfaatkan air permukaan yang berasal dari sungai Aghawagon Otomona kabupaten Mimika Papua. Terhitung sejak 2011 – 2018, perusahaan itu belum bayar pajak air permukaan.

Sebelumnya, Mahkamah Agung di Jakarta telah mengabulkan peninjauan kembali yang membebaskan perusahaan itu untuk membayar pajak kepada pemerintah Provinsi Papua.

Menyikapi itu, MRP menggelar rapat yang menghadirkan sejumlah pihak, di antaranya rektor Universitas Jayapura, Apolo Safanpo , Badan Pengelolaan Pendapatan Provinsi Papua Gerson Jitmau, dan Biro hukum Provinsi Papua, Fredrik Hegemur.

Gerson Jitmau dalam materinya menyampaikan, sesungguhnya yang menjadi persoalan bukanlah dasar hukum, tetapi menggambarkan segala upaya Freeport untuk menghindari pajak.

Menurutnya, PT.FI harus menyadari bahwa kepentingan IUPK pada tahun 2021 wajib melibatkan pemerintah daerah sehingga kewajiban pajak saat ini harus diselesaikan.

Dia memaparkan pokok sengketa antara Pemprov Papua dengan PT. Freeport. Perusahaan dari Amerika Serikat itu tidak setuju membayar pajak, sesuai Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan (PAP) untuk bulan Februari dan Maret 2014 yang dikeluarkan gubernur Papua pada 8 Oktober 2014.

Sebagaimana dikutip dari Tirto.id, SKPD PAP Februari 2014 mewajibkan PT Freeport membayar Rp333.849.600.000 sedangkan SKPD PAP bulan Maret 2014 sebesar Rp369.619.200.000. kepada Pemprov Papua.

Freeport hanya bersedia membayar pajak, apabila SKPD yang dikenakan ditetapkan dengan Perda nomor 5 tahun 1990, yakni ketika kontrak karya ditandantangani dengan tariff Rp.10/m3.

Persidangan sengketa pajak air permukaan di pengadilan pajak untuk masa tahun 2011-september 2016 telah selesai dilaksanakan.

Majelis hakim Pengadilan Pajak Jakarta telah mengeluarkan putusan, menolak seluruh permohonan banding yang diajukan oleh PT.Freeport . Sebelum akhirnya perusahaan itu menang di tingkat MA.

Ketua MRP Timotius Murib mengatakan MRP bersama pemerintah Provinsi Papua sudah berjuang selama 3 tahun untuk Freeport mau bayar pajak sejak dari tahun 2011 sampai tahun 2018.

Biro hukum Provinsi Papua Fredrik Hegemur SH.MH dalam materinya menjelaskan untuk memperjuangkan hal ini, bukanlah perkara mudah, karena yang bisa di tunjuk untuk adalah orang yang bersertifikat pengacara pajak. Dan untuk sengketa pajak air permukaan yang belum di bayar ini akan di putuskan pada tanggal 31 juli 2018 di Mahkamah Agung Jakarta.

Pemerintah Provinsi Papua menunjuk MRP untuk mendengarkan hasil sidang tersebut.(*)

Yang terlupa dari jatah 10 persen saham Freeport untuk Papua

foto gunung Nemangkawi di sampul buku yang ditulis masyarakat adat soal Freeport. Buku ini sudah diserahkan  ke pemerintah Jakarta melalui menteri ESDM, Jonan beberapa waktu lalu (Jubi/Ist)
foto gunung Nemangkawi di sampul buku yang ditulis masyarakat adat soal Freeport. Buku ini sudah diserahkan ke pemerintah Jakarta melalui menteri ESDM, Jonan beberapa waktu lalu (Jubi/Ist)

Jayapura, Jubi – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua John NR Gobay mengatakan dirinya mendukung dana 10 persen Freeport ke Papua.

“Jujur saya dukung 10 persen saham harus Papua dapat, harus kita apresiasi Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan Gubernur Papua Lukas Enembe,”ungkap Gobay kepada jurnalis Jubi di Abepura, kota Jayapura, Papua, Rabu (18/07/2018)

Namun kata dia, apa yang Papua peroleh itu   ada di celah celah  masalah yang rumit. Penerima maupun pemberi 10 persen saham lupa, pelbagai masalah-masalah moral  yang ditinggalkan .

“Lupa ada masyarakat yang lebih dulu mendiami wilayah itu. Masyarakat pemilik hak ulayat, pengakuan manusia pemilik Nemangkawi dan orang asli Papua lainnya,” katanya.

“Lupa pengakuan hak ulayat orang Amungme dan Kamoro. Pengakuan  bahwa mereka yang lebih dulu ada di wilayah, membangun  kehidupan  di sana jauh sebelum yang lain datang,” sambungnya.

Selain itu, kesepakatan itu juga melupakan soal perusakan ekosistem laut dan  darat. Merusak  hidup hajat masyarakat lokal.

“Ikan, air dan tanaman tercemar. Tidak ada lagi yang sehat bagi warga,”katanya

Bukan itu saja, jauh lebih penting itu, lupa tenaga kerja   atau saham, melainkan soal orang Papua menjadi tuan di negeri sendiri.

“Saya mau beritahukan Papua hari ini, kita semakin tertinggal bukan karena soal miskin duit tapi kita benar miskin mental dan moral,”tegasnya.

Karena itu, penting dalam segala macam kebijakan, manusia Papua harus menjadi pusat perhatiannya. Kalau tidak, orang Papua hanya jadi objek.

Peneas Lokbere, korban kekerasan negara dalam rangka mempertahankan Papua menyebut tidak adil kalau hanya dapat 10 persen saham.

“Masa yang punya dapat sedikit, orang lain banyak,”ungkap dia..

Kata dia, lebih adilnya, perlu pembicaraan ulang. Pemerintah, Freeport dan masyarakat adat duduk mencari solusi yang bisa menguntungkan semua pihak. (*)

Ruben Magai: Freeport membangkang akibat kesalahan masa lalu

Ilustrasi areal pertambangan PT Freeport Indonesia - Jubi/Dok.
Ilustrasi areal pertambangan PT Freeport Indonesia – Jubi/Dok.

Jayapura, Jubi – Ketua Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM, Ruben Magai mengatakan, pembangkangan yang dilakukan PT Freeport (PTFI) terhadap kebijakan Pemprov Papua akibat kesalahan pejabat negara pada masa lalu.

Menurutnya, salah satu bentuk perlawanan PTFI terhadap Pemprov Papua yakni enggan membayar pajak air permukaan senilai Rp2,5 triliun sesuai putusan Pengadilan Pajak Jakarta, Januari 2017.

Katanya, pihak PTFI justru mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait putusan itu. MA kemudian mengabulkan PK tambang emas dan tembaga yang beroperasi di Mimika itu majelis hakim di tingkat PK menilai putusan Pengadilan Pajak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

“Freeport selalu mengacu pada Kontrak Karya (KK) yang dibuat sejak 1991 dan ditandatangani para pejabat negara pada masa lalu. Padahal sejak hadir di Papua pada 1967 hingga kini, tidak ada sumbangsi besar Freeport untuk orang asli Papua dibandingkan emas yang diproduksi setiap hari,” kata Magai, Senin (23/4/2018).

Ia mengatakan, pemerintah pusat juga terkesan tidak dapat berbuat banyak. Bahkan tidak mendukung upaya Pemprov Papua untuk meningkatkan PAD dari keberadaan Freeport. Justru mematuhi KK, sehingga kewenangan daerah dan orang asli Papua sebagai pemilik tanah, tak dianggap.

“Jelas sekali Freeport selalu melalukan intervensi. Dari beberapa kali pertemuan yang saya ikuti dengan pejabat kementerian, terkesan pemerintah pusat seakan tidak peduli. Freeport juga hanya menghargai Jakarta, bukan orang Papua,” ucapnya.

Ruben menilai, jika memang pemerintah pusat berniat membangun Papua, mestinya mendukung berbagai upaya yang dilakukan Pemprov Papua. Namun seakan pihak Jakarta tidak mendukung pengelolan potensi sumber daya alam di Papua.

Hal yang nyaris senada dikatakan pakar hukum tata negara, Mahfud MD dalam diskusi yang disiarkan langsung salah satu stasiun televisi swasta di Jakarta, belum lama ini.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, posisi Freeport sulit digoyahkan lantaran perusahaan asal Amerika tersebut memiliki sebuah dokumen hukum. Dalam dokumen itu negara memberikan hak resmi kepada Freeport untuk mengelola. Pemerintah kini tersandera kejahatan masa lalu.

Katanya, dalam KK yang ditandatangani Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben) ketika itu serta disetujui DPR, disebutkan meski UU dicabut tapi tidak berlaku untuk Freeport.

“Dokumen UU itu tidak bisa dicabut karena sudah terikat sebelumnya. Masalahnya ada pada landasan hukum yang menyandera. Itu bentuk proses pembuatan hukum yang koruptif dan koluptif,” kata Mahfud MD kala itu.

Ia mengatakan, siapa pun presiden Indonesia tidak akan bisa merebut Freeport, karena ini warisan turun temurun. Jika pemerintah memaksa mengambil alih Freeport, akan berurusan dengan peradilan internasional atau bisa dilaksanakan invasi sepihak. (*)

Skip to toolbar