Pengusaha asli Malind dan Papua keluarkan 9 pernyataan sikap

Sejumlah pengusaha Marind dan Papua foto bersama usai beri keterangan pers – Jubi/Frans L Kobun
Sejumlah pengusaha Marind dan Papua foto bersama usai beri keterangan pers – Jubi/Frans L Kobun

Merauke, Jubi Pengusaha asli Malind dan Papua mengeluarkan sembilan pernyataan sikap, terkait Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Dalam pasal 62 ayat 2 dijelaskan, orang asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya.

Demikian pernyataan sikap 16 pengusaha asli Malind dan Papua yang dibacakan oleh Joseph Albin Gebze di sekretariat Kantor Kadin Merauke Kamis (6/7/2017). Dikatakan, untuk mengembalikan hak kesulungan orang asli Malind dan Papua di Kabupaten Merauke, sejumlah tuntutan yang disampaikan harus diakomodir.

Beberapa tuntutan dimaksud, di antaranya, agar dalam anggaran perubahan APBD 2017, 100 persen realisasi pekerjaan diberikan kepada pengusaha asli Malind dan Papua.

Selain itu, meminta dengan tegas kepada Presiden RI, Gubernur Papua serta Bupati Merauke mengambil langkah tegas bagi pemberdayaan pengusaha Malind dan Papua. Sekaligus mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, membuat dan menetapkan serta menertibkan Peraturan Daerah (Perda) keberpihakan kepada pengusaha asli.

Hal lain yang disampaikan, tender paket proyek konstruksi serta barang dan jasa di lingkungan Pemkab Merauke, harus memprioritaskan pengusaha asli Malind. Jika paket pekerjaan di atas Rp5 miliar, diwajibkan KSO bersama pengusaha asli Malind dan Papua.

“Kami juga minta pengurusan surat-surat dalam rangka company-profile perusahaan orang Marind, diberikan prioritas pelayanan serta akses. Juga meminta lembaga keuangan dalam hal ini perbankan memberi pelayanan maupun kemudahan dalam memperoleh pendanaan,” pinta mereka.

Pengusaha asli Malind lainnya, Thimoteus Mahuze meminta perusahaan yang menggunakan identitas nama Malind, tetapi direktur atau direktrisnya bukan orang Marind agar diberikan teguran.

Sementara Ketua Kadin Kabupaten Merauke, Vincencius Y Gebze menambahkan,  sebagai tindaklanjut dari sejumlah pernyataan ini, pengusaha asli akan membangun komunikasi bersama Bupati Merauke, Frederikus Gebze sekaligus dilakukan audiens bersama.

“Kami akan menghantar langsung surat ini kepada Gubernur Papua serta Presiden RI dalam waktu dekat,” ujarnya. (*)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) –Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ProvinsiPapua bakal menyiapkan 400 paket pekerjaan Golongan Ekonomi Lemah (GEL) bagi pengusaha Orang Asli Papua (OAP).

Paket penunjukan langsung tersebut senilai Rp. 1 miliar untuk pekerjaan di wilayah pegunungan dan Rp. 500 juta untuk wilayah pesisir.
Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Papua Djuli Mambaya, paket GEL tersebut merupakan tindaklanjutatas instruksi Gubernur Lukas Enembe untuk memberdayakan pengusaha lokal di tanah ini.

“Kemarin dari 600-an pengusaha OAP yang mendaftar kita sudah seleksi sekitar 400 yang memenuhi persyaratan. Sehingga sekitar 400 pengusaha lokal ini akan kita berikan pekerjaan, namun dengan catatan tak boleh ada pinjam-meminjam perusahaan atau mengatasnamakan pengusaha OAP”.

“Intinya pengusaha yang akan mendapat pekerjaan adalah perusahaan dengan direktur terdaftar sebagai orang asli Papua. Tak boleh ada pinjam-meminjam perusahaan lagi seperti yang lalu-lalu dan tahun ini mulai akan saya tegakkan aturan itu,” terang dia kepada pers, Selasa (4/6/2017) di Jayapura.

Dikatakan Djuli, pemberdayaan bagi pengusaha asli Papua harus benar-benar diimplementasikan sedini mungkin. Karena jika diberi kesempatan, dirinya yakin para pengusaha lokal ini akan mampu unggul dan memiliki daya saing.

“Saya percaya pengusaha asli Papua bisa menjadi pengusaha yang memiliki daya saing kedepan. Dan selaku kepala dinas saya akan bina mereka. Tentunya untuk pekerjaan awal seperti, pemeliharaan jalan, saluran maupun pembangunan bahu jalan,” katanya.

“Tapi intinya saya harap mereka mengerjakan suatu kegiatan secara gotong royong yang bisa memberi dampak pada perekonomian masyarakat banyak. Supaya banyak pihak yang ekonominya membaik,” harapnya .

Sekedar diketahui, untuk tahun ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Papua menganggarkan dana senilai Rp16 miliar untuk paket pekerjaan GEL. Meski begitu, Kadis Djuli Mambaya memberi sinyalemen untuk menambah anggaran paket GEL untuk tahun ini, ke dalam pengusulan APBD Perubahan. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)

Pencari kerja OAP – Jubi/Dok.
Pencari kerja OAP – Jubi/Dok.

Jayapura, Jubi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Jayapura belum mendata orang asli Papua (OAP) yang bekerja di perusahaan-perusahaan.

Kepala Disnaker Kota Jayapura, Yosias Fonotaba mengatakan, meski pekerja OAP belum terdata di pihaknya, perusahaan harus mengutamakan 70 persen pekerja OAP.

“Kami selalu menyampaikan penerimaan pegawai harus 70 persen putra/i asli Papua dan 30 persen orang non-Papua, misalnya, di mal, toko dan hotel,” katanya kepada Jubi di Jayapura, Rabu (5/4/2017).

Persentasi jumlah tersebut harus berlaku di semua perusahaan di Kota Jayapura. Namun ia tak menampik masih ada OAP yang tak betah bekerja di perusahaan dan berpindah ke perusahaan lainnya.

“Saya berkesimpulan bahwa mental berwirausaha sekaligus niat untuk bekerja di perusahaan swasta ini harus ditanamkan sejak dini kepada orang asli Papua, sehingga tidak berharap hanya PNS saja,” katanya.

Alternatif untuk OAP jika tidak cocok di kasir, lanjutnya, harus dimutasi ke tempat lain sesuai kemampuannya.

“Putra/i daerah harus diberdayakan. Itu komitmen kami,” katanya.

Ia mengaku selalu menyosialisasikan kepada pencari kerja agar mempunyai keahlian dan mental yang baik di dunia kerja.
Maka dari itu, diharapkan kepada mereka, terutama OAP agar menggali potensi yang ada dan bekerja sesuai dengan keahliannya.

“Kami baru usaha memenej finansial dengan baik kenapa orang luar bisa putra/i asli Papua tidak bisa. Saya mengatakan demikian karena kami sudah memberiakan modal usaha, tetapi karena tidak dikelola dengan baik akhirnya bangkrut. Sehingga menurut saya mental dan ketrampilan harus dibina baik,” katanya.

Alumnus magister antropologi Universitas Cenderawasih, Abner Koybur meminta agar pemerintah mendata pekera OAP untuk mengukur perkembangan mereka dalam berbagai bidang.

“Penting juga melakukan penelitian mengenai orang Papua guna memproteksi OAP juga dalam berbagai aspek,” katanya.
Ia juga mengimbau kepada masyarakat lokal agar kreatif mengelola kearifan lokal agar bisa diandalkan dan mendatangkan nilai ekonomis, sebab skill sangat penting dalam era pasar bebas. (*)

Minyak kayu putih produksi OAP diminati pembeli

Minyak kayu putih dari berbagai ukuran dalam botol yang dijual di Sota – Jubi/ Frans L Kobun
Minyak kayu putih dari berbagai ukuran dalam botol yang dijual di Sota – Jubi/ Frans L Kobun

Merauke, Jubi Minyak kayu putih produksi orang asli Papua (OAP) di Sota diminati berbagai kalangan. Karena khasiatnya tidak diragukan lagi. Setiap hari, bisa laku 5-7 botol. Minyak tersebut yang dijual di perbatasan RI-PNG.

Seorang penjual di Sota,  Vika Wanda kepada Jubi Sabtu (1/4/2017) menuturkan, minyak kayu putih ini, diproduksi di Sota oleh beberapa warga Papua. “Saya biasa membeli langsung di tempat penyulingan untuk dijual kembali,” katanya.

Biasanya, jelas dia, sekali beli antara 2-3 liter dengan harga Rp150 ribu. Selanjutnya, disuling dalam beberapa botol untuk dijual kembali dengan harga Rp50 ribu-Rp100 ribu.

“Kami merasa sangat terbantu dengan menjual minyak kayu putih. Karena setiap hari, pasti ada yang membeli ketika berkunjung di daerah perbatasan,”

tuturnya.

Bagi orang yang sudah membeli dan menggunakan, jelas dia, pasti akan kembali membeli lagi.  Karena khasiatnya tidak diragukan. “Ya, kami bisa hidup dari minyak kayu putih untuk membeli kebutuhan terutama makan setiap hari,” katanya.

Kapolsek Sota, Iptu Ma’aruf mengatakan beberapa warga asli Papua menjual noken maupun minyak kayu putih. Pendapatan mereka tak menentu, namun kalau datang banyak tamu, pemasukan sangat menggembirakan.

“Saya sudah mengatur dan menyiapkan tempat jualan bagi masyarakat di luar. Dulunya bisa masuk ke dalam, namun telah ada larangan, termasuk kendaraan roda dua maupun empat. Tidak diperkenankan masuk sampai daerah perbatasan,” ujarnya. (*)

Jayapura, Jubi – Orang Asli Papua tidak boleh kalah, tertinggal, dan terbelakang dari non Papua dalam membuka usaha di bidang apa saja di tanah Papua. Pemberian bantuan oleh Pemerintah Provinsi Papua belum tersentuh secara menyeluruh kepada seluruh orang Papua.

Demikian menurut mama Nely Fakdawer, pemilik usaha depot isi ulang air galon yang berlokasi di Jalan Biak, Abepura kepada Jubi di tempat usahanya, Kamis, (9/3/2017).

Ia menyarankan agar bantuan diberikan kepada mereka yang mau untuk menjalankan usaha dan bukan kepada yang tidak menjalankan usaha tersebut. Menurutnya, banyak bantuan diberikan namun satu dua bulan berjalan sudah macet. Itu karena tidak ada pengawasan dan keseriusan penerima.

“Saya puas dengan usaha yang saya jalankan sekarang dengan hasil usaha saya mampu membiayai anak hingga kuliah, saya juga bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan ekonomi keluarga,” ujarnya.

Meski Nela Fakdawer seorang PNS, ia menambah kegiatan dengan membuka usaha dan mampu bersaing dengan pedagang non Papua di Jayapura. Ia juga memiliki usaha sampingan membuka agen minyak tanah dan penjualan pulsa.

“Saya mengajak siapa saja terutama perempuan Papua yang memiliki usaha, baik di bidang kerajinan tangan seperti noken, tas noken, aksesoris-aksesoris khas Papua yang dijual di jalan-jalan agar dapat membuka ruko atau stan yang layak untuk di kunjungi pembeli,” katanya.

Dalam menjalankan usaha, tambahnya, niat, kemauan, dan kerja keras menjadi modal utama untuk sukses.

Mama Helena Oagai, penjual ikan mujair di Pasar Youtefa juga berharap bantuan yang diberikan pemerintah daerah harus kepada mereka yang betul-betul memiliki usaha yang pasti dan bertahan lama. Selain itu disertai pengawasan yang rutin oleh dinas pemberi bantuan. (*)

Wamena, Jubi Demi menjaga agar tidak terjadi kecemburuan ekonomi antar penduduk sipil, masyarakat Jayawijaya membuat sebuah kesepakatan bersama tentang lokasi usaha. Masyarakat bukan asli Jayawijaya hanya boleh mendirikan usahanya di dalam kota, dan daerah di pinggiran kota dikhususkan bagi penduduk lokal, yang rata-rata berpenghasilan rendah.

Salah satu daerah yang telah bersepakat adalah masyarakat Distrik Asolokobal, khususnya daerah Megapura dan sekitarnya, di Kabupaten Jayawijaya. Salah satu pemiliki ulayat tanah di Megapura, Ayub Wuka, mengatakan masyarakatnya telah sepakat bahwa pendirian tempat usaha bisnis, semisal kios, di wilayahnya hanya dibolehkan bagi orang asli untuk memberikan kesempatan mereka berdagang.

“Tujuan utama kesepakatan tersebut untuk memberikan kesempatan orang asli Papua,” katanya di Wamena, Rabu (8/3/2017).

Baru-baru ini, masyarakatnya protes atas pembangunan sebuah kios di halaman SMP Negeri 3 Megapura, Distrik Asolokobal, yang dilakukan oleh seorang guru.

“Di halaman sekolah  itukan ada bangun rumah, saya tanya itu bangun apa, guru-guru bilang kios milik Pak  guru Riyanto. Saya bilang tidak bisa karena kami punya kesekpakatan di sini bahwa saudara-saudara non Papua tidak boleh buka kios di sini,” kata Ayub Wuka, usai melakukan pertemuan dengan para guru di SMP N3 Wamena.

Ia mengatakan salah satu alasan kesepakatan bersama tentang pelarangan pembukaan tempat usaha tersebut, “mengingat pengusaha kecil orang asli Papua selalu kalah saing dengan pedaganga pendatang,” ucapnya.

“Tapi juga kami mau sampaikan begini… saudara-saudara pendatang cukuplah menguasai perdagangan dan perekonomian di dalam kota Wamena. Yang di luar kota berikan kesempatan untuk kami orang asli juga bisa berdagang, biarpun kecil yang penting kami juga nikmati,” ujarnya.

Pantauan Jubi di halaman SMP N3 Wamena, sudah berdiri sebuah rumah papan menghadap ke arah Jalan Raya Wamena-Kurima. Ia berukuran kurang lebih 4 x 8 meter. Bangunan itu rencanya akan dijadikan kios milik seorang guru.

“Kalo memang itu koperasi sekolah atau kantin, silahkan dibuat tapi jangan untuk umum atau dijalan utama, silahkan buat di dalam sekolah, seperti biasa kantin. Tadi saya sampaikan begitu kepada para guru dan kepela sekolah,” ujar Ayub yang juga ketua Komite Sekolah SMP N3 Wamena.

Terpisah, Kepala SMP N3 Wamena, Ansgar Blasius Biru, membenarkan rencana pembangunan kios itu oleh salah seorang gurunya di halaman sekolah tersebut.

“Sebenarnya bertujuan untuk mengihindarkan anak-anak yang mau jajan pergi jauh cari kios, atau bapak ibu guru yang mau beli sesuatu bisa tertolong,” jelas Ansgar melalui sambungan telepon kepada Jubi.

Namun, kata Ansgar, karena ada peraturan kesepakatan masyarakat setempat tentang pembukaan kios di sana maka pihaknya bersepakat untuk tidak melanjutkan pembangunan kios tersebut.

“Kami baru dengar tadi saat diskusi dengan ketua komite pak Ayub Wuka. Ternyata ada kesepakatan itu, maka keputusan terakhir hasil diskusinya kami tidak melanjutkan pembangunan kios di halaman sekolah itu,” ujarnya. (*)

KBRN-Jayapura : Papua sebagai daerah yang sangat kaya akan sumber daya mineral dan sumber daya hayati, serta memiliki potensi bisnis dinilai belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh Orang Asli Papua (OAP). Manajemen yang kurang baik dan tak adanya mental entrepreneurship, menjadi salah satu factor pemicunya.

Oleh karena itu, Yayasan Papua Entrepenuership (YPE) hadir untuk membangun jiwa kewirausahaan OAP, sehingga mampu tampil dan menguasai ekonomi di daerahnya masing-masing. Demikian disampaikan Komisaris Bank Papua Pdt. Lipiyus Biniluk, yang juga Ketua FKUB Papua, usai melaunching YPE di Hotel Sahid, Kota Jayapura, Sabtu (11/2/2017).

Lipuyus selaku pendiri YPE mengatakan, telah berdiskusi cukup penjang dengan para pakar – pakar ekonomi untuk melihat kondisi objektif di Papua. Sebab, lanjut Lipiyus, dikhawatirkan kedepan terjadi suatu kecemberuan social yang luar biasa, karena ketertinggalan OAP di bidang ekonomi.

“Kekhawatiran itu membuat saya harus membentuk suatu badan usaha ini untu mendorong, orang – orang Papua menjadi wirausahawan dan bisa menguasai ekonomi di daerah mereka masing-masing,” jelasnya.

Lipiyus menilai, Papua memiliki potensi bisnis yang sangat menjanjikan apabila dikembangkan secara serius oleh OAP. Misalkan, bisnis dibidang kuliner dengan dengan mengolah bahan dasar sagu ataupun hewan ternak, menjadi suatu makanan yang memiliki nilai jual tinggi dan lain sebagainya.

“Modal di Papua ini sudah banyak, jadi kita tinggal berikan skill saja, bagaimana manajemen yang baik, pengelolaannya, itu yang mau kita bentuk,” kata Lipiyus.

Lipiyus memadang, pentingnya OAP menjadi seorang wirausahawan agar ada income genenerating untuk keluarga mereka. Karena itu, YPE dalam programnya akan memberikan bimbingan dan pelatihan khusus secara berkala.

“Ini utamanya, makanya kami mau kembangkan distrik, kabupaten dan provinsi. Jadi, kita akan memberikan training setiap enam bulan dan tiga bulan sekali, atua bahkan seminggu sekali. Para pakar ekonomi yang nantinya memberikan training secara langsung kepada mereka agar sukses dalam berbagai bisnis,”

imbuhnya.

Lipiyus menambahkan, Yayasan Papua Entrepenuership secara resmi akan dibentuk pada bulan Maret nanti, termasuk melantik para pengurusnya.

“Kami berharap bulan depan bisa dibentuk Yayasan ini. Nanti pengurusnya kami lebih banyak melibatkan anak-anak muda,” pungkasnya. (RK)

WAMENA, SUARAPAPUA.com — Orang non Papua terus menguasai kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, dengan membangun toko dan kios yang dulunya hanya terpusat di kota Wamena, kini terus kuasai hingga ke pinggiran kota Wamena.

Fenomena ini terlihat dari perkembangan dan penyebaran kios dan toko yang sangat cepat di beberapa sudut di Kota Wamena terutama wilayah yang menghubungkan dengan wilayah luar kota, bahwa kios atau ruko milik para pedagang non Papua semakin banyak mengikuti perkembangan kota ke arah pinggiran kota Wamena.

Daerah Barat Wamena, jalan Homhom Moai distrik Hubikiak merupakan salah satu areal yang perkembangannya begitu pesat. Pada tahun 2005 silam wilayah ini masih tertutup hutan lebat, kios-kios hanya terlihat di sekitar pertigaan Jalan Homhom Moai dan Jalan Trans Irian. Tetapi kini ruko dan kios terus dibangun hingga jarak sekitar 3 Km ke arah luar kota.

Sedikitnya 350-an lebih kios dan ruko berjejeran di pinggiran jalan distrik Hubikiak, hampir semuanya milik para pedagang migran. Hal serupa juga tampak di sudut kota Wamena lainnya, di sebelah utara, sekitaran pasar Sinakma, kampung Honelama maupun arah distrik Napua, Kabuaten Jayawijaya.

Rosin, salah seorang pemilik kios di Sinakma mengakui, ia sudah menempati ruko tersebut sejak tahun 2012 dengan cara kontrak tahunan dari pihak TNI sebagai pemiliknya.

“Saya masih nona sudah tempati ruko itu. Tentara semua yang punya tanah ke atas itu dan kita kontrak. Sekarang sudah pindah ke rumah sendiri dan ada ruko lagi. Ruko lama juga tetap (pakai),” kata Rosin, salah seorang pemilik dan pengontrak Ruko dari oknum TNI di Wamena kepada suarapapua.com pada Rabu (2/11/2016).

Pendudukan migran disertai ruko dan kios juga terjadi di sebelah timur kota Wamena yaitu distrik Wouma dan selatan kota Wamena yaitu di wilayah Distrik Wesaput dan sekitarnya.

“Wesaput itu dari kali Baliem sampai dekat bandara sini kios-kios itu orang pendatang punya semua. Itu mulai banyak baru-baru ini tahun 2014 ke sini. Kali Baliem sudah ada jembatan itu nanti mereka bangun di sebelah lagi itu,” kata Logo, warga distrik Wesaput yang ditemui media ini.

Melihat kondisi tersebut, ia khawatir, kedepan tidak ada peluang bagi orang asli Papua (OAP) untuk berdagang sebagai mata pencaharian demi memenuhi kebutuhan hidu.p

“Ini bahaya orang pendatang dorang kuasai terus ini, kita mau buka usaha, tapi mereka kuasai terus makin banyak. Jadi susah sekali,” kata Logo.

Senada juga dikemukakan warga asli Papua lainnya, Adam Wenente. Menurutnya, pemberdayaan masyarakat asli Papua hanyalah proyek yang datang dan pergi, numpang lewat, selalu dinyanyikan oleh oknum-oknum di Pemerintahan tanpa ada hasil yang nyata.

“Buktinya, semua perdagangan dikuasai pendatang, pinang pun mereka (pendatang) jual, minyak, tanah, bensin, kayu bakar, lalu pemberdayaan itu mana? Pemerintah Distrik di luar kota ini juga tidak tegas, harusnya bikin aturan supaya jangan terus menyebar keluar,” kata Adam.

Terpisah, seorang tokoh wilayah adat Wio yang menjadi pusat pembangunan kota Wamena, Elgius Lagoan mengatakan, masyarakat asli wilayah adat suku Wio sejak lama tergeser ke pinggiran karena pembangunan pemerintahan di Jayawijaya bermula di wilayah adat tersebut.

“Padahal kami yang punya ulayat di sini belum memiliki hak ulayat sepenuhnya di kota ini. Kami semua ada di pinggiran kota, itu yang sering terjadi sedikit kecemburuan diantara masyarakat, khusus untuk suku Wio,” tutur Elgius.

Terkait penyebaran pedagang migran di Kabupaten Jayawijaya, Elgius Lagoan mengatakan, sudah seharusnya para pihak pemangku kepentingan di daerah ini memikirkan keseimbangan dalam hal berdagang maupun aktivitas pembangunan lainnya antara orang Papua dan para migran.

“Jadi, tidak harus monopoli oleh warga pendatang, bikin ruko dan sebagainya. Kita harap itu ada keseimbangan. Yang jelas sangat kita khawatir karena dengan adanya pergeseran, maka kami rakyat disini akan terancam,” katanya.

Elgius Lagoan yang juga anggota komisi A DPRD Jayawijaya ini menegaskan, pemerintah perlu mengambil tindakan segera untuk melindungi masyarakat maupun hak ulayatnya yang tersisah ini sebelum habis total.

“Saran kepada pemerintah, tempat-tempat yang tersisa ini kita buat semacam Perda begitu untuk melindungi hak ulayat masyarakat dan aktivitas ekonomi OAP supaya jelas,” ujar Elgius.

Pewarta: Ronny
Editor: Arnold Belau

Jayapura, Jubi – Penjualan makanan lokal Papua seperti Sagu di pasar baru Youtefa masih di dominasi oleh para pedagang Non Papua. Hal ini terlihat dengan banyaknya para penjual dari Non Papua jika dibandingan dengan penjual sagu dari Orang Asli Papua (OAP).

Misalnya ibu Suriani (56) penjual sagu di pasar ikan Youtefa, mengaku sudah 20 tahun menjalankan usahanya.

“Saya sudah lama jualan sagu. Dulu di pasar lama, setelah pasar terbakar saya pindah dan lanjutkan jualan lagi di pasar Youtefa sampai sekarang,” katanya saat ditemui Jubi di Pasar Youtefa, Kamis (25/8/2016)

Lanjutnya, sagu biasanya ia peroleh dari Sentani dalam bentuk tumang. Tumang adalah kemasan besar sagu yang menggunakan daun sagu dengan ukuran berat sekitar 30 kilogram.

Suriani menjelaskan, sagu lalu ia bagi menjadi ukuran kecil untuk dijual eceran.

“Satu tumang sagu harganya Rp500 ribu. Biasanya dari satu tumang sagu bisa dibagi menjadi 400 tumpuk. Saya jual dengan harga Rp10-20 ribu per tumpuk,” jelasnya.

Ibu asal Makassar ini mengaku dalam sehari mampu menjual satu tumang sagu.

Sementara itu Helena Aud, penjual sagu asli Papua di pasar Youtefa mengaku tidak setiap hari menjual sagu. Ia menjual sagu jika ada kiriman sagu dari keluarga dari Yalimo dan Sentani.

Dari pantauan Jubi di pasar baru Youtefa, Kamis (24/8/2016), penjual sagu didomimasi oleh warga Non Papua ketimbang Orang Asli Papua dengan jumlah perbandingan 9 pedagang non Papua dan 4 pedagang OAP. (*)

Author : Arjuna Pademme, October 16, 2015 at 18:18:23 WP

Jayapura, Jubi – Polemik perpanjangan kontrak karya Freeport, tambang emas dan tembaga milik Amerika yang beroperasi di Mimika, Papua yang kini hangat dibicarakan ditanggapi pihak DPR Papua.

Anggota DPR Papua bidang politik, pemerintahan, hukum dan HAM Laurenzus Kadepa mengatakan, Freeport adalah perusahaan kapitalis, tak mengharai HAM dan memperbudak masyarakat atau Orang Asli Papua (OAP).

Untuk itu kata Kadepa, sebaiknya semua elemen di Papua bersatu dan mendesak Pemerintah Indonesia serta Amerika membicarakan hasil kontrak karya pertama PT. Freeport sejak tahun 1967.

“Jikalau diperpanjang, sebelumnya perlu diluruskan sejarah hadirnya PT. Freeport itu, sebab setelah hadir PT. Freeport melahirkan ribuan pelanggaran HAM di Papua. Freeport sangat tidak peduli soal HAM. Freeport, perusahaan kapitalis di Timika memperbudak orang pribumi pemilik ulayat area pertambangan, tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan,” kata Kadepa via pesan singkatnya kepada Jubi, Jumat (16/10/2015).
Menurutnya, manajemen PT. Freeport seakan menganggap wilayah penambangan tambang raksasa itu, tak bertuan, sehingga bertindak sesuka hati. Beberapa suku pemilik ulayat area pertambangan PT. Freeport kini terpinggirkan dan tak merasakan dampak kehadiran tambang emas dan tembaga itu.

“Masa depan anak cucu orang asli Papua sudah dimatikan oleh PT. Freeport. Freeport tutup mata di Timika, cuci tangan di Jakarta dan Amerika. Mereka sama sekali tak memberikan kontribusi yang berarti terhadap masyakat pemilik ulayat,” ucapnya.

Sementara Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, belum ada sesuatu hal luar biasa yang dibuat Freeport di Papua. Dana satu persen yang diberikan ke masyarakat pemilik ulayat tak sebanding dengan kekayaan alam Papua yang dikeruk tambang raksasa itu.

“Orang di Jakarta ribut Freeport. Mereka tak sadar kalau barang itu ada di Papua. Beroperasi di tanah ulayat orang asli Papua. Ada pemilik ulayat, ada pemerintah, kenapa orang pusat yang serakah bicara Freeport. Mereka tak malu dan tak sadar kalau barang itu ada di Papua. Memangnya di Papua ini tak ada manusia lagi ka? Stop serakah. Keserakan jangan menutupi mata mereka,” kata Yunus Wonda. (Arjuna Pademme)

Skip to toolbar