PNG and Indonesia cooperating on border development, says Pato

Papua New Guinea’s Foreign Minister says economic and social development is already underway in the area around the border with Indonesia.

Papua New Guinea's Minister for Foreign Affairs and Immigration, Rimbink Pato Photo: RNZ / Richard Tindiller
Papua New Guinea’s Minister for Foreign Affairs and Immigration, Rimbink Pato Photo: RNZ / Richard Tindiller

Rimbink Pato was responding to comments by National Capital District Governor Powes Parkop that PNG had not co-operated enough with neighbouring Indonesia.

Mr Parkop was particularly concerned that issues relating to the plight of West Papuans living under Indonesian rule weren’t being addressed.

But Mr Pato said the two countries had forged a close relationships where all topics involving those pertaining to the border are discussed in a constructive way.

The minister said PNG had welcomed the Indonesian government policy under President Joko Widodo to take a development-led approach to the Papuan Provinces rather than a security-led approach.

He said this included close co-operation with PNG.

According to Mr Pato, Indonesia and PNG have agreed to intensify development efforts relating to schools, markets, health, the integration of the economy, and other areas.

“In fact, we have signed 13 Memoranda of Understanding with Indonesia that focus on developments and cooperation in the border areas,” Minister Pato said.

“We have also welcomed Indonesia’s participation in the UN Human Rights Council Periodic Review (UPR) in 2017 and that Indonesia accepted Australia’s recommendation to finalise the investigation of all human rights cases in the Papuan provinces.

“Naturally we think it very important that human rights are upheld everywhere, including in our own country, and in Indonesia.”

There is a steady level of interaction between Indonesia and PNG citizens who cross the border for education, to conduct business or attend to family matters.

“In July, for example, the Honourable James Donald MP, the Member for the North Fly electorate accompanied me to Jakarta where we discussed potential development and cooperation with Indonesia,” Mr pato explained.

“Under this constructive approach we have the opportunity to raise all sorts of matters with each other, including advancing the rights and opportunities of everybody on both sides of the border.

“In many ways we need to catch up with the Indonesian level of development, and with their cooperation we will do our best to do so.”

Minister Pato said there were some who called for public criticism of Indonesia but that was not PNG policy.

“The best way to resolve any issues is by friendly dialogue in which we raise matters with a problem-solving mind-set rather than a critical, negative attitude that leads nowhere.”

Source: https://www.radionz.co.nz

Port Moresby dorong integrasi ekonomi dengan Papua

Gubernur Papua (berbaju batik) menghadiri jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh Gubernur NCD, Powes Parkop, Senin (17/9/2018) - Jubi/Victor Mambor
Gubernur Papua (berbaju batik) menghadiri jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh Gubernur NCD, Powes Parkop, Senin (17/9/2018) – Jubi/Victor Mambor

Port Moresby, Jubi – Gubernur National Capital District (Port Moresby) Powes Parkop mengaku membuka peluang kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua yang saat ini dipimpin oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH.

Pernyataan itu disampaikan Gubernur NCD, Powes Parkop ketika jamuan makan malam bersama dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe di Laguna Hotel, Port Moresby, Senin (17/9/2018).

Dikatakan Parkop, sebagai ibukota negara Papua New Guinea (PNG), Port Moresby terus melakukan pembenahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, pihaknya membuka peluang kerjasama dengan Papua.

Gubernur Parkop juga mendorong interlink yang bermuara pada integrasi ekonomi antara Papua dan Port Moresby.

“Dalam mewujudkan ini, PNG terus melakukan pembukaan jalan baru  khususnya di Momase Region yang terkoneksi sampai ke Vanimo dan Jayapura. Dengan demikian masyarakat kita juga dapat terhubung satu sama lain,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu juga, Gubernur Powes Parkop menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Lukas Enembe atas kehadiran dan kunjungan balasan pada Hari Kemerdekaan PNG ke 43.

Bahkan, Powes Parkop masih mengingat pada sambutan hangat yang diberikan Gubernur Lukas Enembe saat kunjungannya ke Jayapura pada tahun 2016 saat diundang untuk menghadiri HUT Kemerdekaan RI.

“Saya juga menyampaikan ucapan selamat kepada Lukas Enembe yang terpilih dan telah dilantik baru-baru ini sebagai Gubernur Provinsi Papua untuk periode kedua 5 tahun mendatang,” imbuhnya.

Hal yang sama juga dialami oleh Gubernur Powes Parkop telah terpilih kembali yang kedua kalinya pada tahun lalu sebagai Gubernur NCD.

Sementara itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe mengaku beberapa kerjasama yang sudah ada baik di perbatasan dan forum kedua negara juga berjalan dengan baik.

Menurutnya, Indonesia dan Papua New Guinea dapat tumbuh bersama.

“Papua bisa sebagai pintu masuk PNG ke negara Asia dan Pasifik,” terang Enembe.

Ia menambahkan, sebagai pejabat yang sudah memimpin dan sekarang dua periode, diakuinya tidak mudah menghadapi dinamika dalam masyarakat padahal dana sudah banyak bergulir. Dirinya mengakui bahwa pemerintahan provinsi yang dipimpinnya membutuhkan orang-orang yang paham dalam mewujudkan visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang sudah berjalan selama ini dan akan berlanjut selama lima tahun mendatang.

Terkait kerjasama yang dibangun, Gubernur Lukas Enembe berharap kerjasama yang sudah terjalin bisa memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan terus ditingkatkan dalam bentuk lainnya seperti olahraga, kebudayaan hingga pertukaran pemuda.

Gubernur Enembe berharap rintisan pembangunan ekonomi yang sedang dilakukannya ini bisa didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia maupun pemerintah Papua Nugini.

“Kami merintis kerjasama ini karena kami mampu dan memiliki kesamaan budaya, berbagi tanah yang sama, tidak ada perbedaan antara Provinsi Papua dan PNG,” ujar Gubernur Enembe.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk PNG, Ronald JP. Manik menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sangat mendukung langkah pemerintah Provinsi Papua ini.

“Pasti kita dukung karena ini untuk kepentingan bersama. Siapapun yang memulai inisiatif ini, tidak ada masalah untuk kita,” kata Dubes Manik.

Lanjut Dubes, sebagai langkah konkrit pihaknya akan memfasilitasi tahapan selanjutnya antara pemerintah PNG dengan Indonesia.

Menurut Dubes Manik, Provinsi Papua sangat potensial menjadi hub (penghubung) antara Asia dan Pasifik. Namun sejauh ini masih ada kendala dalam pembukaan jalur penghubung.

“Hingga saat ini, jalur ini belum ada. Misal yang paling gampang dulu, antara Jayapura dengan Momase (Wewak, Madang, Vanimo dan Lae). Kalau ini sudah ada jalur akan sangat membantu perdagangan kedua belah pihak. Bahkan bisa menjadi jalur transportasi manusia juga,” kata Dubes Manik.

Sebenarnya menurut Dubes Manik, sudah ada pembicaraan tentang pembukaan jalur udara antara Jayapura dan Mount Hagen. Namun rencana ini masih terus didiskusikan.

“Jadi yang paling mudah memang jalur laut. Kalau jalur udara akan lebih berat karena menyangkut keamanan manusia dan banyak hal lainnya yang harus dipenuhi sebagai persyaratan,” ujarnya. (*)

Floriculture women get K1500 to help with training

Floriculture women get K1500 to help with training
Floriculture women get K1500 to help with training

THE Department of Agriculture and Livestock gave K1500 to the Floriculture Association during their mini exhibition in Port Moresby recently.
Cecilia Kagena, the director of agriculture education and training, said the fund was to help training for women in micro business.

Kagena said it would involve how to register and attain an Investment Promotion Authority business certificate, how to fill Internal Revenue Commission forms, and financial literacy training.

Margaret Ufa, owner of the Sogeri Tropical Plants and Blooms, said her newly registered business was yet to get orders or make contacts with clients.
Ufa encouraged the floriculture group at Sogeri to prepare fresh-cut flowers, foliage and provide floral arrangement during events.

Ufa said she was looking for clients for her pot plants.

Narie Pokupak, vice-president of the Saint Charles Lwanga Parish mothers group at Gerehu, said they were mostly widows and unemployed mothers.
“We are proud to make billum, necklaces and crafts but have no venues to sell them. This exhibition is an opportunity for us,” Pokupak said.

“Our group has women from the Highlands, Niugini Islands, Momase and Southern region.

“The bilum comes from various places as well necklaces, earrings, bands and others.”

Source: https://www.thenational.com.pg/

ABOUT 10 per cent of Bank of South Pacific’s income comes from the fees it charges customers but these have dropped over the years, chief executive Robin Fleming says.

He said the revenue went back to the upkeep of the bank’s retail branches and electronic network like automated teller machines (ATMs) and Eftpos.

He was giving an overview of the reduction of bank fees.

The announcement was made last week.

“BSP is also eliminating its dormant account fee whereby customers have been charged a dormancy fee when they have not used their account for the past 12 months,” Fleming said.

“In conjunction with removing the dormant account fee, Bank South Pacific will also stop charging a reactivation fee for customers who commence using their accounts after more than 12 months of inactivity.”

The fee benefit for customers is approximately K920,000 per annum in total.

“Another fee that is being removed is the over-the-counter deposit fee for deposits to a customer’s own account,” he said.

“Whenever a customer makes a deposit . . . with their card using an Eftpos device at the teller counter, it will be fee free.

“This benefit to our customers will be approximately K3 million per annum.

“If someone deposits money to someone else’s account, the transfer fee will be K3 in lieu of a deposit fee.
“Other fees being eliminated by the bank South Pacific include the statement fee which will be a benefit of K1.2 million per annum for our customers, the personal loan settlement fee at a benefit of K600,000 per annum.

“And also the line fee for housing loan customers and residential property investment loan customers with the total benefit of K1.7 million per annum.

“Some other smaller fees are being reduced as well.

“No fees are being increased and there are no changes where a customer should be disadvantaged.

“BSP will continue to review its fees and its services to pass on any productivity benefits to our customers.

“It is also worth remembering that BSP does not require our customers to open account with a minimum of K50 as other banks do, and we also have a number of fee-free savings products.”

BSP is an iconic bank in Papua New Guinea and the Pacific, recognised for its strong commitment to the region and its Melanesian uniqueness.

BSP has the largest branch network in Papua New Guinea, Cook Islands, Fiji, Solomon Islands, Samoa, Tonga and Vanuatu with many branches and sub branches.

Source: https://www.thenational.com.pg/

Ini pesan Gubernur Mandacan kepada pengusaha OAP

Tatap muka ratusan pengusaha OAP bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat - Jubi/Hans Arnold Kapisa
Tatap muka ratusan pengusaha OAP bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat – Jubi/Hans Arnold Kapisa

Manokwari, Jubi – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengatakan pembagian paket proyek kepada pengusaha Orang Asli Papua (OAP) belum maksimal merata, karena Pemerintah Provinsi Papua Barat belum memiliki data lengkap jumlah pengusaha OAP.

“Tahun ini memang belum maksimal pembagian paket proyek khusus untuk pengusaha OAP di Papua Barat, karena data pengusaha OAP belum lengkap kami terima,” ujar Mandacan, saat tatap muka bersama ratusan pengusana OAP di kantor Gubernur Papua Barat, Rabu (12/9/2018).

Dikatakan Mandacan, draf pembagian paket proyek untuk pengusaha OAP di Papua Barat telah disiapkan. Diharapkan tahun 2019 sudah bisa berjalan. Tahun ini Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan Rp 660 miliar di setiap OPD (organisasi perangkat daerah) termasuk Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk paket pekerjaan dibawah Rp 500 juta untuk menjawab aspirasi pengusaha OAP.

Lebih lanjut dikatakan Mandacan, data sementara yang diterima, pengusaha OAP di Papua Barat saat ini sebanyak 2.366. Paket pekerjaan yang tersedia saat ini sebanyak 2.281 paket diluar dari 119 pengusaga non OAP yang sudah diserahkan terlebih dahulu oleh beberapa OPD.

“Dalam waktu dekat, kami akan sesuaikan untuk bisa menjawab semua pengusana OAP. Kita berusaha agar 2019 harus lebih baik dari tahun ini. Karena yang penting adalah data, supaya kita melangkah maju,” ujar Mandacan.

Untuk saat ini, kata Mandacan, paket pekerjaan dan nilai yang disiapkan untuk pengusaha OAP yaitu dibawah Rp 1 miliar, bisa dengan penunjukan langsung.

“Diatas Rp 1 miliar sampai Rp 2,5 miliar akan melalui proses lelang tapi khusus untuk pengusaha OAP, untuk bidang non-konstruksi (pengadaan). Sedangkan proyek dengan nilai Rp 1 miliar sampai Rp 5 miliar untuk konstruksi, OAP sendiri yang harus berjuang. Proyek diatas Rp 5 miliar terbuka untuk umum. Ini yang sementara kita siapkan,” ujar Mandacan.

Mandacan juga beri peringatan dan langsung mengevaluasi sejumlah OPD yang lebih dulu melakukan pelelangan paket proyek atau melakukan penunjukan langsung.

“Saya bahkan sudah empat kali ingatkan OPD supaya tidak cepat-cepat melakukan pelelangan. Tapi ini akan jadi catatan penting saya untuk saya evaluasi beberapa OPD itu,” ujar Mandacan. (*)

Pertumbuhan ekonomi hijau jadi tumpuan visi misi Provinsi Papua

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan pertumbuhan ekonomi hijau harus menjadi tumpuan mencapai visi misi provinsi Papua, yakni bangkit, mandiri, sejahtera dan berkeadilan.

Terkait itu, Pemerintah Provinsi Papua telah menyusun Masterplan dan Roadmap pertumbuhan ekonomi hijau berbasis lahan berkelanjutan.

“Nantinya ini harus mampu mengakomodir target pertumbuhan ekonomi hijau nasional yakni pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pertumbuhan inklusif dan merata, ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan dan ekosistem yang sehat dan produktif memberikan jasa-jasa lingkungan serta pengurangan emisi gas rumah kaca,” kata Enembe, di Jayapura, Kamis (13/9/2018).

Menurut ia, harus ada pemahaman bersama antara provinsi, kabupaten dan kota untuk mengindetifikasi kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi hijau, sekaligus memberi masukan terkait tantangan dan peluang serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

“Saya tekankan, konteks lokal yang sangat beragam dalam bentang alam provinsi Papua, sangat utama dan pertama untuk diperhatikan dalam pertumbuhan ekonomi hijau ini,” ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kata Enembe, harus ada kolaborasi antara provinsi, kabupaten dan kota mengingat luas tutupan hutan yang mencakup hampir sepertiga dari luasan keseluruhan hutan alam Indonesia merupakan rumah bagi beragam ekosistem penting dan keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya.

“Untuk itu, semua stakeholder mempunyai keterkaitan bagaimana dapat menjaga sisa hutan yang ada di Papua,” kata Enembe.

Asisten Bidang Umum Papua, Elysa Auri mengatakan bentang alam Papua menyimpan berbagai kekayaan sumber daya alam yang mampu menopang penghidupan masyarakat dan pembangunan ekonomi, sehingga wajar saja jika sampai hari ini, perekonomian Papua sebagian besar bersandar pada ekstraksi sumber daya alam berupa kayu, produk pertanian, ikan dan tambang.

“Perencanaan pembangunan ekonomi yang telah dilakukan mampu meningkatkan PDRB Papua, namun belum sepenuhnya berdampak positif pada pengentasan kemiskinan dan permasalahan sosial lainnnya,” kata Auri. (*)

Rupiah lemah, pedagang perbatasan Papua- PNG senyum lebar

Tampak lapak jualan di Pasar Skou-Wutung, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura – Jubi/Roy Ratumakin.
Tampak lapak jualan di Pasar Skou-Wutung, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura – Jubi/Roy Ratumakin.

Jayapura, Jubi – Anjloknya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar berimbas juga dengan nilai tukar rupiah terhadap Kina (mata uang Papua Nugini). Banyak masyarakat mengeluh.Tapi tidak dengan para pedagang di pasar Skouw-Wutung, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.

Para pedagang di pasar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini bisa tersenyum lebar, karena harga barang dagangan pun naik seiring naiknya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar.

Kini, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar berkisar Rp14.800, sedangkan untuk nilai tukar Rupiah terhadap Kina berkisar Rp4.500.

Muslimin, yang membuka warung makan di sisi barat Pasar Skouw mengaku harga makanannya juga mulai dinaikkan mengingat bahan baku juga mulai naik.

“Biasanya saya menjual sepiring nasi ikan dengan harga Rp15 ribu. Sekarang naik Rp.20 ribu. Untuk nasi ayam dari Rp25 ribu naik menjadi Rp35 ribu. Kalau nasi ayam naik lebih banyak karena harga ayam juga cukup mahal,” katanya kepada Jubi belum lama di Skouw.

Menurutnya, harga itu bukan seenaknya dinaikkan olehnya maupun para pedagang makanan setempat. Dia mengaku naiknya harga makanan tersebut sesuai dengan harga bahkan baku yang ikut naik.

“Kalau nilai tukar rupiah melemah saya kurang tahu. Tapi saya kaget harga bahan baku kok semakin hari semakin naik. Kalau ayam sendiri sudah naik sejak dua bulan lalu. Tidak tahu kenapa,” ujarnya.

Lain halnya dengan Mustofa, pedagang kelontongan yang berjualan di sisi utara Pasar Skouw mengaku, harga barang dagangannya masih stabil seperti beberapa bulan lalu. Dan dirinya juga mengaku bahwa belum tahu soal nilai tukar Rupiah yang mulai melemah.

“Saya kurang tahu itu. Tapi mungkin barang dagangan saya tidak terlalu berpengaruh karena ketika saya membeli itu harganya masih stabil. Jadi saya cuma mengambil untuk Rp5 ribu hingga Rp10 ribu per barang. Itu sudah untung bersih dari satu barang yang saya jual,” katanya.

Nur, pedagang sembako mengaku senang karena nilai tukar Rupiah melemah. Sebab dengan begitu mata uang Kina menjadi naik. “Kalau mau dibilang untung, yah untung. Karena Kina saat ditukar menjadi naik. Dan masyarakat dari sebelah (Papua Nugini) juga kalau belanja menggunakan mata uang Kina,” ujarnya.

Namun, Nur berharap Rupiah bisa kembali normal sehingga kebutuhan masyarakat di wilayah Kota maupun di Indonesia secara umum bisa terpenuhi.

“Saya secara pribadi memang senang karena bisa meraup keuntungan dari hasil dagangan ini, namun saya sedih karena masyarakat kita akhirnya harus lebih irit menggunakan uangnya untuk berbelanja. Pemerintah harus segera atasi ini, jangan sampai krisis moneter beberapa tahun silam terulang kembali,” katanya. (*)

Yoman Proyek GEL harus dirasakan seluruh pengusaha Papua

Jayapura, Jubi – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua, Gerius One Yoman mengatakan ke depan pihaknya akan lebih selektif membagi paket-paket pekerjaan Golongan Ekonomi Lemah (GEL) ke setiap pengusaha Papua.

“Saya akan bentuk tim sesuai bidang masing-masing, tugasnya turun lapangan dan mengecek setiap apa yang akan dikerjakan. Jadi pekerjaan harus sesuai dengan gambar dan lokasi,” kata Yoman kepada wartawan, di Jayapura, Senin (11/9/2018).

Agar GEL ini benar-benar mengakomodir semua pengusaha asli Papua, dirinya akan berkoordinasi dengan masing-masing kepala bidang, merapikan seluruh profil yang masuk. Jika semua sudah memenuhi syarat, maka akan ditindaklanjuti.

Di samping itu, ke depan pihaknya akan menerapkan aturan yakni perusahaan ataupun orang yang sudah memeroleh proyek GEL tahun ini, maka tahun berikutnya tidak bisa dapat lagi.

“Papua ada 29 kabupaten/kota, saya harap perusahaan ataupun orang yang mendapat proyek GEL ini bergantian. Jika di tahun ini perusahaan A sudah dapat pekerjaan, maka di tahun berikutnya tidak boleh dapat lagi,” ujarnya.

Mengenai proyek GEL 2018, pihaknya sedang merapikan sesuai aturan administrasi. Agar masyarakat, khususnya pengusaha asli Papua yang sepenuhnya menaruh harapan pada pekerjaan ini bisa terakomodir seluruhnya.

“Saya kira di sisa waktu empat bulan ini semua bisa terlaksana,” kata Yoman.

Menyinggung pembangunan patung Yesus- salah satu target gubernur yang sampai saat ini belum tercapai – dirinya mengaku akan mempelajarinya lebih jauh lagi, mengingat ia masih tergolong baru di PUPR.

“Saat ini saya akan fokus pembenahan internal dulu, apalagi soal kesejahteraan pegawai. Setelah itu baru akan mempelajari pekerjaan-pekerjaan apa saja yang masih belum terlaksana,” ujarnya.

Secara terpisah, salah seorang pengusaha GEL asal Kota Jayapura yang enggan namanya disebutkan, mengaku sangat menaruh harapan besar kepada pimpinan Dinas PUPR yang baru.

Sebab kata ia, penantian ratusan pengusaha Papua terhadap pekerjaan GEL ini sudah dinanti-nantikan sejak 2017 lalu. Namun sampai saat ini belum juga terwujud.

“Kami harap tidak ada penundaan lagi di tahun ini. Memang ada kabar ke depan paket-paket GEL akan dirapikan oleh pimpinan baru, bagi kami itu tidak masalah, asalkan apa yang pengusaha Papua inginkan bisa terwujud, apalagi dananya sudah ada,” katanya. (*)

Papua tetap ngotot tagih pajak air pada Freeport

Ilustrasi air. Pixabay.com/Jubi
Ilustrasi air. Pixabay.com/Jubi

Jayapura,Jubi– Polemik pajak air permukaan PT.Freeport Indonesia (PTFI) belum juga berakhir. Pada Jumat (27/7/2018) Majelis Rakyat Papua (MRP) mengumpulkan sejumlah pihak untuk memberikan pendapat, agar perusahaan multi nasional yang bercokol di Papua sejak 1967 silam itu, mau membayarkan pajak kepada pemerintah daerah setempat.

Diketahui, dalam kegiatan pertambangannya, PT Freeport telah memanfaatkan air permukaan yang berasal dari sungai Aghawagon Otomona kabupaten Mimika Papua. Terhitung sejak 2011 – 2018, perusahaan itu belum bayar pajak air permukaan.

Sebelumnya, Mahkamah Agung di Jakarta telah mengabulkan peninjauan kembali yang membebaskan perusahaan itu untuk membayar pajak kepada pemerintah Provinsi Papua.

Menyikapi itu, MRP menggelar rapat yang menghadirkan sejumlah pihak, di antaranya rektor Universitas Jayapura, Apolo Safanpo , Badan Pengelolaan Pendapatan Provinsi Papua Gerson Jitmau, dan Biro hukum Provinsi Papua, Fredrik Hegemur.

Gerson Jitmau dalam materinya menyampaikan, sesungguhnya yang menjadi persoalan bukanlah dasar hukum, tetapi menggambarkan segala upaya Freeport untuk menghindari pajak.

Menurutnya, PT.FI harus menyadari bahwa kepentingan IUPK pada tahun 2021 wajib melibatkan pemerintah daerah sehingga kewajiban pajak saat ini harus diselesaikan.

Dia memaparkan pokok sengketa antara Pemprov Papua dengan PT. Freeport. Perusahaan dari Amerika Serikat itu tidak setuju membayar pajak, sesuai Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan (PAP) untuk bulan Februari dan Maret 2014 yang dikeluarkan gubernur Papua pada 8 Oktober 2014.

Sebagaimana dikutip dari Tirto.id, SKPD PAP Februari 2014 mewajibkan PT Freeport membayar Rp333.849.600.000 sedangkan SKPD PAP bulan Maret 2014 sebesar Rp369.619.200.000. kepada Pemprov Papua.

Freeport hanya bersedia membayar pajak, apabila SKPD yang dikenakan ditetapkan dengan Perda nomor 5 tahun 1990, yakni ketika kontrak karya ditandantangani dengan tariff Rp.10/m3.

Persidangan sengketa pajak air permukaan di pengadilan pajak untuk masa tahun 2011-september 2016 telah selesai dilaksanakan.

Majelis hakim Pengadilan Pajak Jakarta telah mengeluarkan putusan, menolak seluruh permohonan banding yang diajukan oleh PT.Freeport . Sebelum akhirnya perusahaan itu menang di tingkat MA.

Ketua MRP Timotius Murib mengatakan MRP bersama pemerintah Provinsi Papua sudah berjuang selama 3 tahun untuk Freeport mau bayar pajak sejak dari tahun 2011 sampai tahun 2018.

Biro hukum Provinsi Papua Fredrik Hegemur SH.MH dalam materinya menjelaskan untuk memperjuangkan hal ini, bukanlah perkara mudah, karena yang bisa di tunjuk untuk adalah orang yang bersertifikat pengacara pajak. Dan untuk sengketa pajak air permukaan yang belum di bayar ini akan di putuskan pada tanggal 31 juli 2018 di Mahkamah Agung Jakarta.

Pemerintah Provinsi Papua menunjuk MRP untuk mendengarkan hasil sidang tersebut.(*)

Six roads indentified as needing work to help coffee growers

SIX impassable roads in the Highlands have been identified for Government to work on to allow access to rural-based coffee farmers.
The industry coordination committee (ICC) overseeing the Productive Partnerships in Agricultural Project (PPAP) identified these roads:

  • 74km Tabigua Station-Koinambe Station (Jimi, Jiwaka);
  • 18km Keu-Elimbari-Siane-Keu (Chuave, Simbu);
  • 10km Yulip-Maramb and 20km Yulip-Nenembus (Kompiam, Enga)
  • 30km Maupini-Wala (Pangia, Southern Highlands); and,
  • 50km Lufa Station-Unavi via Gouno road (Lufa, Eastern Highlands).

This link will service more than 50,000 growers in Crater Mountain, a tri-border area where Eastern Highlands, Chimbu and Gulf meet.
ICC chairman Ian Mopafi, pictured, says the unavailability of accessible roads has been the main obstacle against efforts to meet coffee production targets set by the national Government.

“Rural roads in all parts of the country, including coffee-growing provinces, have deteriorated and become impassable,” he said.

“This is making it difficult for 80 per cent of between three and four million growers who are concentrated in the countryside to transport their coffee to the market.

“This is the same story in all the places.

“Growers have come to treat coffee as a social tree because they don’t see the economic value in it.”

The identifying of these roads was done following an invitation by Minister for National Planning and Monitoring Richard Maru to identify key roads for consideration in the 2018-2022 Third Medium Term Development (MTD) Plan.

The invitation was given during the National Planning Consultative Summit in Lae in March this year.

“We can encourage our growers to improve their gardens and to produce better quality coffee, but if there is no road and market access facilities, our effort will become meaningless,” Mopafi said.

Source: The National PNG

Skip to toolbar