SELASA, 18 JUNI 2013 | 14:46 WIB, TempoInteraktif

TEMPO.CO, Jakarta – Empat perusahaaan pelat merah menjajaki kerja sama dengan pemerintahan Papua Nugini. Keempat BUMN tersebut adalah PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Pertamina (Persero).

“Belum konkret,” kata Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan di Jakarta, Selasa 18 Juni 2013. “Kami kirim delegasi ke sana. Ini belum detail. Ini kan baru pertemuan dengan Perdana Menteri.”

Papua Nugini, menurut dia, memiliki prospek ekonomi yang sangat menjanjikan. “Ekonomi di sana tumbuh hingga 9 persen,” katanya.

Dahlan menerangkan, Garuda akan menjajaki bisnis penerbangan sedangkan PLN akan menyalurkan listrik. Adapun Pertamina ingin berekspansi di sektor petrochemical. “Masih mencari prospek yang bisa dimasuki,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia dan Papua Nugini menandatangani nota kesepahaman mengenai perjanjian ekstradisi kedua negara di Istana Merdeka pada Senin 17 Juni 2013. Nota yang ditandatangi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin ini adalah bagian dari 11 nota kesepahaman dalam kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Papua Nugini Peter O’Neill dan delegasinya.

“Kami juga sepakat bekerja sama di bidang hukum, agar kedua negara bisa menegakkan hukum atas negaranya masing-masing. Oleh karena itu, kerja sama di bidang ekstradisi ini menjadi sangat penting,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat konferensi pers usai penandatangani nota kesepahaman di Istana Merdeka, Senin, 17 Juni 2013.

ANANDA PUTRI

Seorang pedagang makanan yang membuka toko di PD pasar Jaya pernah bertanya, “Apakah saya perlu memiliki SIUP?” Demikian pula seorang pengusaha catering rumahan ataupun pengusaha salon maupun pengusaha rental VCD juga pernah mempermasalahkan mengenai perlu tidaknya mereka memiliki SIUP.

Sebenarnya, siapa saja ya yang diberikan kewajiban untuk memiliki SIUP?

Pada dasarnya semua perusahaan diwajibkan memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam melaksanakan usahanya. Namun demikian, dalam PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA No.46/M-DAG/PER/9/2009 yang ditetapkan pada tanggal 16 September 2009  (Permendag 46), terdapat pengecualian terhadap kewajiban untuk memiliki SIUP tersebut, yaitu terhadap:

1. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sector perdagangan

2. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan

Cabang perusahaan atau perwakilan perusahaan tersebut cukup menggunakan SIUP dari Kantor Pusatnya, dengan cara melegalisir fotocopy SIUP Kantor Pusat pada instansi penerbit, dan selanjutnya mendaftarkannya ke instansi setempat yang terdapat di lokasi kantor cabang tersebut didirikan.

3. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan criteria sebagai berikut:

a. usaha perseorangan atau persekutuan

yang dimaksud “tidak berbadan hukum” adalah tidak berbentuk badan hukum tertentu, seperti misalnya PT, yayasan ataupun Koperasi, Firma, Persekutuan Perdata (maatschap) melainkan hanya berbentuk perusahaan perorangan seperti UD, PD dan yang sejenis.

b. Kegiatan usaha di urus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota
keluarga/kerabat terdekat; dan

c. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50jt tidak termasuk tanah dan bangunan.

Walaupun dikecualikan terhadap kewajiban memiliki SIUP, namun apabila dikehendaki, perusahaan-perusahaan tersebut dapat mengajukan permohonan untuk memiliki SIUP MIKRO yang berwarna hijau. Mengenai klasifikasi warna tersebut, juga terjadi perubahan, dimana pada PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA No. 9/M-DAG/PER/2006 disebutkan bahwa warna hijau tersebut justru diberikan kepada PT Terbuka yang menjual lebih dari 49% sahamnya kepada masyarakat.

Satu hal yang menarik lainnya adalah: pada Permendag 46 tersebut, untuk pengajuan permohonan SIUP MIKRO untuk pertama kalinya pada Kementrian Perdagangan tersebut tidak dikenakan retribusi apapun.  Semoga nantinya dalam praktek tetap demikian adanya.

Sumber: http://irmadevita.com 

RABU, 10 OKTOBER 2012 , 08:25:00 WIB, LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

RMOL. Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Menteri bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kota Sorong menggelar pelatihan Pemasyarakatan Kewirausahaan.

Pelatihan kewirausahaan dititik beratkan untuk Sarjana. Sedangkan pelatihan sendiri dilaksanakan di Gedung Samu Siret, Komplek Walikota, Sorong, Papua Barat, Rabu (10/10).

Deputi Pengembangan SDM, Prakoso BS, menyatakan sasaran dari pelatihan yaitu menumbuhkan semangat dan jiwa kewirausahaan di kalangan sarjana, mendorong sarjana percaya diri, selalu ingin maju, mampu melihat peluang dan segera memanfaatkannya, selalu ingin berprestasi, kreatif, inovatif, mandiri, pantang menyerah dan berani mengambil resiko.

“Melalui penyelenggaraan acara Pemasyarakatan Kewirausahaan, membuktikan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kota Sorong sangat fokus dan telah secara nyata menunjukan kepedulian serta komitmen yang besar dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kewirausahaan di kalangan masyarakat khususnya sarjana,” katanya.

Menurut Prakoso untuk mendukung berkembangnya UMKM di Indonesia dan upaya menumbuhkan wirausaha dari kalangan sarjana, Kemenkop dan UKM, telah melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2011 serta dilanjutkan pada tahun 2012.

Program tersebut anatara lain, Pelaksanaan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) di Pusat, Pelatihan Nasional Kewirausahaan di Pusat dan Daerah secara serentak, Sosialisasi Kewirausahaan di Provinsi seluruh Indonesia, Expo Kewirausahaan, Expo Pendidikan dan Pelatihan, Program Magang di berbagai Perusahaan;

Untuk itu, kata dia, pengembangan Kewirausahaan dari kalangan sarjana, diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungannya, yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia pendidikan, untuk menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan. [dzk]

Bisnis pakaian nampaknya jadi usaha menjanjikan di pasar perbatasan Papua-PNG
Bisnis pakaian nampaknya jadi usaha menjanjikan di pasar perbatasan Papua-PNG

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Berbisnis pakaian jadi di pasar perbatasan nampaknya tengah menjadi usaha menjanjikan di Papua. Gejala ini terlihat dari banyaknya pedagang penjual pakaian di pasar Skow, Muara Tani, Jayapura.

Kordinator Marketing Point, pengelola pasar Skow, Ahmad bin S.M, mengatakan, pasar Skow umumnya didominasi oleh pedagang kelontong, pakaian, elektronik dan bahan bangunan. Khusus pedagang pakaian jadi, Ahmad mengatakan jumlahnya mencapai 100 orang.

Jumlah tersebut terbilang mayoritas mengingat penghuni pasar Skow hanya mencapai 163 pedagang. “Jumlah pedagang pakaian jadi memang dominan,” papar Ahmad Abah, sapaan akrabnya, kepada republika.co.id, via sambungan telepon, Senin (27/6).

Data yang dirilis Marketing Point Mei 2011 mencatat omset pasar tersebut pada bulai Mei mencapai RP. 4.447 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp. 2 miliar disumbangkan pakaian jadi. Disusul kelontong, eletronik, bahan bangunan dan pecah belah.

Ahmad mengatakan, khusus hari besar seperti Natal dan Paskah, omset pakaian jadi naik signifikan. Pada hari besar tersebut omset pasar naik 200 hingga 300 persen. Menurut dia, kenaikan signifikan bakalan sering terjadi apabila perbatasan Indonesia-PNG dibuka setiap hari. Selama ini, PNG hanya membuka perbatasan pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu untuk berbelanja lintas batas.

Lantaran potensinya yang besar, Ahmad mengatakan pemerintah Indonesia perlu melobi pemerintah PNG untuk memperbolehkan perbatasan dibuka setiap hari. Dengan demikian, menurut Ahmad, pengaruhnya besar sekali pada omset pasar Skow, utamanya bisnis pakaian jadi. “Saya kira, banyak penyeberang liar yang melangar aturan, PNG mau tidak mau perlu mempertimbangkan kemungkinan itu,” kata dia.

Dikatakan Ahmad, dominasi pedagang pakaian tidak terlepas dari modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar ketimbang pedagang kelontong apalagi elektronik. Menurut dia, satu orang pedagang pakaian membutuhkan modal Rp 30-75 juta. Sementara setiap hari, omset pedagang pakaian minimal Rp 10 juta. “Mereka (warga PNG) sekali beli banyak, 70 persennya untuk dikenakan pribadi, sementara 30 persennya untuk dijual kembali,” kata Ahmad.

Adapun jenis pakaian yang dijual sangat bervariasi. Mulai dari pakaian anak-anak hingga dewasa. Bahkan saat demam Justien Bieber, pakaian yang terdapat gambar penyanyi remaja asal Kanada tersebut laris manis. “Jangan salah, pasar di sini mengenal tren juga,” kata dia sembari terkekek.

Batik dan Tanah Abang

Selain menjual pakaian jadi, pasar Skow juga menyelipkan pakaian batik. Namun, tidak seperti pakaian jadi, batik belum begitu diminati. Namun, ada saja pembeli dari PNG yang membeli batik.

Yang menarik, ada semacam persaingan antaran batik asal Jawa dan Batik Papua. Ahmad mengatakan, batik Papua kalah populer ketimbang batik Jawa. “Batik Papua kurang laku, justru batik asal Jawa yang diminati,” kata dia.

Selain coraknya yang berbeda, Ahmad mengatakan, harga batik Jawa lebih terjangkau. Untuk satu batik Papua, pembeli harus merogoh kocek hingga Rp. 150-200 ribu. Sementara batik asal Jawa hanya dibanderol Rp. 50-70 ribu rupiah. “Jadi, batik Papua lebih mahal 300 persen dari batik Jawa,” kata dia.

Mahalnya harga batik Papua, menurut Ahmad, tidak terlepas dari proses pembuatannya. Rata-rata batik asal Papua merupakan buatan rumah dengan proses pembuatan yang cukup memakan waktu. Belum lagi, bahan yang digunakan harus didatangkan terlebih dahulu dari Makasar atau Jawa.

Ahmad mengatakan sebagaian besar dari pasokan pakaian jadi berasal dari Tanah Abang, Jakarta. Selain Tanah Abang, pasokan pakaian jadi Pasar Skow diambil dari Bandung dan Surabaya.

Meskipun jarak tempuhnya sangat jauh, menurut dia, harga pakaian Tanah Abang dengan pakaian jadi asal Bandung dan Surabaya cukup kompetitif. Misalnya saja, kaos dari Tanah Abang dibanderol Rp 10 ribu, maka harga di Papua mencapai Rp 30 ribu. Perbedaan harga pakaian jadi asal Jakarta dengan harga Bandung dan Surabaya tidak jauh berbeda. “Bisa jadi, baik Surabaya atau Bandung, pasokannya dari Tanah Abang juga,” kata dia.

Skip to toolbar