Gubernur Papua diminta menata ulang IUP

Ilustasi aktivitas penambangan di Perbatasan Nabire dan Kaimana - Hubertino Hanebora
Ilustasi aktivitas penambangan di Perbatasan Nabire dan Kaimana – Hubertino Hanebora

Jayapura, Jubi  Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, John Gobai, yang selama ini mengadvokasi masalah penambangan di wilayah adat Meepago meminta Gubernur Papua, Lukas Enembe, menata ulang Izin Usaha Penambangan (IUP) di wilayah itu.

Ia mengatakan, ada sebanyak 56 IUP dikelurkan Gubernur Papua sebelumnya, Barnabas Suebu. Namun IUP itulah penyebab munculnya berbagai masalah terkait penambangan di wilayah Meepago terutama Kabupaten Nabire dan Paniai.

“Wilayah yang dikerjakan masyarakat, harus ditetapkan sebagai tambang rakyat dan izin gubernur sebelumnya segera dicabut, dan dilakukan penataan ulang,” kata Gobai, Senin (2/10/2017).

Menurutnya, sejak 2011, terjadi tumpang tindih izin penambangan. Ada yang dikeluarkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua, juga pemerintah kabupaten/kota.

“Izin provinsi berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 21 Tahun 2011. Namun pergub itu tanpa peraturan daerah provinsi, secara hukum ini sudah gugur, karena sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009, izin dikeluarkan oleh pemkab,” ujarnya.

Katanya, kini UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan memang memberikan kewenangan IUP penambangan ada pada gubernur, namun tetap harus mendapat persetujuan atau direkomendasikan pemkab.

“Di Papua, sebelum UU Nomor 23 Tahun 2014 ada, kewenangan sudah diambil alih gubernur. Padahal ada UU Nomor 24 Tahun 2009 yang harusnya menjadi acuan. Diberlakukannya UU 23 Tahun 2014 ini, juga berpotensi menimbulkan konflik, karena masih ada izin penambangan dari kabupaten yang berlaku. Makanya gubernur perlu melakukan pendataan ulang,” katanya.

Anggota Komisi IV DPR Papua yang membidangi pertambangan, Decky Nawipa mengatakan, masalah izin memang harus dikaji dan dilihat kembali.

“Masalah ini memang harus diselesaikan supaya tidak menimbulkan gesekan, terutama perusahaan dengan masyarakat pemilik area penambangan,” kata Decky. (*)

Kabupaten Biak digadang sebagai pusat perdagangan langsung internasional

Sumber Berita: JituNews.com, Rabu, 20 Mei 2015

JAKARTA, JITUNEWS.COM– Papua ! Provinsi yang berada di paling Timur Indonesia ini, memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Dan salah satu daerah yang berpotensi besar di sektor pertanian adalah Merauke. Pasalnya, kawasan tersebut memiliki berjuta-juta hektar lahan potensial. Karena hal itu, tak heran bila Presiden Jokowi tertarik menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan nasional. Akan tetapi, tahukah Anda bahwa tanah Papua juga punya potensi lain, apa saja ?

“Kami punya lahan potensial di bidang perkebunan yang baru dimanfaatkan sebagian,” kata Semuel Siriwa, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua saat dihubungi via telepon oleh jitunews, Selasa (19/5).

Menurut Semuel, setidaknya ada sekira 5 juta hektar lahan yang tersedia, namun baru 2,3% yang dimanfaatkan untuk perkebunan. Beberapa komoditas perkebunan andalan Papua antara lain, kelapa sawit, kakao, kopi, kapas, karet, hingga tebu.

“Karena itu, lahan-lahan masyarakat juga perlu dimaksimalkan agar tidak hanya perusahaan pengelola saja yang mendapat hasil, petani juga bisa merasakan hasilnya. Nanti mereka bisa bagi hasil yang sama-sama menguntungkan,” ujar Semuel.

Adapun peluang usaha perkebunan di Papua tersebar di berbagai kabupaten. Untuk perkebunan kelapa sawit dan kakao terdapat di Kabupaten Mimika, Jayapura, Sarmi, Boven Digul, Nabire, Mamberamo Raya, Paniai, hingga Asmat.

Selain di ranah perkebunan, Papua juga menjadi salah satu provinsi yang memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Beberapa hasil laut Papua, antara lain udang dan tuna (cakalang). Sementara untuk ikan tawarnya terdiri dari ikan mas, tawes, mujair, nila, gabus, teripang, dan bandeng. Hebatnya, hasil sektor perikanan tersebut menjadi komoditas ekspor utama di Provinsi Papua.

Beberapa daerah di Papua yang memiliki potensi perikanan diantaranya Mimika, Sarmi, Waropen, Biak, dan Nabire. Bahkan, pemerintah Provinsi Papua akan merencanakan Kabupaten Biak, sebagai pusat perdagangan langsung internasional, serta Export Processing Zona dan Free Trade Zona.
“Kami akan kerjakan secara terpadu, pemerintah provinsi juga akan bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, hingga perikanan di Papua,” pungkas Semuel.

Penulis : Lina Suryati Wulandari
Editor : Christophorus Aji Saputro

@jitunews: http://www.jitunews.com/read/14334/nggak-hanya-di-ranah-pertanian-ini-potensi-lain-tanah-timor#ixzz3b0aLgqm3
#Jitu #InfoJitu #CaraJitu #TipsJitu

Skip to toolbar