OAP harus jadi pelaku bisnis di Pasifik

Gubernur Lukas Enembe berbincang dengan Gubernur Madang, Peter Yama - IST
Gubernur Lukas Enembe berbincang dengan Gubernur Madang, Peter Yama – IST

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua, Lukas Enembe mengajak Gubernur Provinsi Madang, Papua Nugini (PNG) Peter Yama untuk bersama membangun kerjasama ekonomi dan menjadikan pengusaha-pengusaha di kedua provinsi sebagai pebisnis di Pasifik.

Dalam sambutannya, Gubernur Enembe mengatakan bahwa pemerintah pusat mempercayakan pada dirinya sebagai Gubernur Papua untuk membuka jalur perdagangan dengan PNG. Setiap investasi Indonesia di Pasifik, menurut Enembe harus lewat Papua.

“Ini negeri kita, tanah kita. Ini waktunya kita menjadi pemain ekonomi di Pasifik. Baik pengusaha di Madang maupun di Papua,” ujar Gubernur Enembe saat berkunjung ke Madang, pekan lalu.

Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjut Gubernur Enembe, dalam periode kedua kepemimpinannya, ia telah memutuskan seluruh APBD Provinsi Papua yang bersumber dari dana otonomi khusus akan dikelola oleh Orang Asli Papua (OAP), terutama untuk pengembangan ekonomi. Kebijakan ini dilakukan agar OAP bisa bangkit, mandiri, sejahtera dan berkeadilan, lepas dari ketertinggalan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Enembe juga mencari kemungkinan untuk membuka jalur perdagangan melalui laut. Melalui laut, kedua provinsi bisa melakukan perdagangan dengan biaya murah.

“Kita sudah mengekspor beras dari Merauke. PNG bisa mengimpor beras dari Papua. Tidak perlu dari Australia atau Thailand yang biayanya sangat mahal,” ujar Enembe.

Ia juga berharap Pemerintah Madang bisa menyediakan fasilitas pergudangan untuk menjalankan kerjasama perdagangan melalui laut. Menurutnya, Provinsi Papua sudah memiliki kapal yang bisa berlayar di sepanjang pesisir utara Papua hingga PNG. Saat ini kapal tersebut beroperasi di Kalimantan.

“Kapal ini bisa memasok kebutuhan-kebutuhan di region Momase yang meliputi Morobe, Madang, East Sepik dan West Sepik dan sebaliknya membawa hasil pertanian, perkebunan atau industri dari region Momase ke Papua,” kata Enembe.

Gubernur Madang menyambut tawaran Gubernur Enembe dengan antusias. Menurutnya, Gubernur  Enembe datang ke tempat yang tepat. Madang adalah provinsi utama di PNG. Provinsi ini, selain dikenal memiliki potensi wisata seperti pegunungan dan laut, juga menjadi pusat pertanian dan perkebunan PNG. Kopi, coklat, kopra dan vanilla adalah hasil pertanian dan perkebunan utama provinsi ini.

“Selain hasil perkebunan, kami juga memiliki industri perikanan dan pertambangan,” kata Gubernur Yama.

Lanjutnya, Papua dan Madang memang berada di dua negara yang berbeda. Namun tidak seharusnya itu menjadi membatasi penduduk yang ada di kedua provinsi untuk berinteraksi karena penduduk di kedua provinsi saling bersaudara.

“Provinsi Papua adalah saudara tua PNG. Kami bisa belajar banyak dari Papua yang sudah lebih maju. Demikian juga sebaliknya, Papua bisa belajar dari kelebihan yang kami miliki,” ujar Gubernur Yama.

Ia sepakat bahwa pengusaha-pengusaha dari Papua dan Madang bisa menjadi pelaku bisnis utama di Pasifik. Karena itu, ia berharap kunjungan kerja Gubernur Enembe ke Madang bisa ditindaklanjuti secepat mungkin.

“Kita punya tanah paling besar di Pasifik ini. Penduduk paling banyak. Memang kita harus menjadi pelaku utama di berbagai sektor di Pasifik ini, terutama sektor ekonomi,” ungkap Gubernur Yama. (*)

Port Moresby dorong integrasi ekonomi dengan Papua

Gubernur Papua (berbaju batik) menghadiri jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh Gubernur NCD, Powes Parkop, Senin (17/9/2018) - Jubi/Victor Mambor
Gubernur Papua (berbaju batik) menghadiri jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh Gubernur NCD, Powes Parkop, Senin (17/9/2018) – Jubi/Victor Mambor

Port Moresby, Jubi – Gubernur National Capital District (Port Moresby) Powes Parkop mengaku membuka peluang kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua yang saat ini dipimpin oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH.

Pernyataan itu disampaikan Gubernur NCD, Powes Parkop ketika jamuan makan malam bersama dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe di Laguna Hotel, Port Moresby, Senin (17/9/2018).

Dikatakan Parkop, sebagai ibukota negara Papua New Guinea (PNG), Port Moresby terus melakukan pembenahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, pihaknya membuka peluang kerjasama dengan Papua.

Gubernur Parkop juga mendorong interlink yang bermuara pada integrasi ekonomi antara Papua dan Port Moresby.

“Dalam mewujudkan ini, PNG terus melakukan pembukaan jalan baru  khususnya di Momase Region yang terkoneksi sampai ke Vanimo dan Jayapura. Dengan demikian masyarakat kita juga dapat terhubung satu sama lain,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu juga, Gubernur Powes Parkop menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Lukas Enembe atas kehadiran dan kunjungan balasan pada Hari Kemerdekaan PNG ke 43.

Bahkan, Powes Parkop masih mengingat pada sambutan hangat yang diberikan Gubernur Lukas Enembe saat kunjungannya ke Jayapura pada tahun 2016 saat diundang untuk menghadiri HUT Kemerdekaan RI.

“Saya juga menyampaikan ucapan selamat kepada Lukas Enembe yang terpilih dan telah dilantik baru-baru ini sebagai Gubernur Provinsi Papua untuk periode kedua 5 tahun mendatang,” imbuhnya.

Hal yang sama juga dialami oleh Gubernur Powes Parkop telah terpilih kembali yang kedua kalinya pada tahun lalu sebagai Gubernur NCD.

Sementara itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe mengaku beberapa kerjasama yang sudah ada baik di perbatasan dan forum kedua negara juga berjalan dengan baik.

Menurutnya, Indonesia dan Papua New Guinea dapat tumbuh bersama.

“Papua bisa sebagai pintu masuk PNG ke negara Asia dan Pasifik,” terang Enembe.

Ia menambahkan, sebagai pejabat yang sudah memimpin dan sekarang dua periode, diakuinya tidak mudah menghadapi dinamika dalam masyarakat padahal dana sudah banyak bergulir. Dirinya mengakui bahwa pemerintahan provinsi yang dipimpinnya membutuhkan orang-orang yang paham dalam mewujudkan visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang sudah berjalan selama ini dan akan berlanjut selama lima tahun mendatang.

Terkait kerjasama yang dibangun, Gubernur Lukas Enembe berharap kerjasama yang sudah terjalin bisa memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan terus ditingkatkan dalam bentuk lainnya seperti olahraga, kebudayaan hingga pertukaran pemuda.

Gubernur Enembe berharap rintisan pembangunan ekonomi yang sedang dilakukannya ini bisa didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia maupun pemerintah Papua Nugini.

“Kami merintis kerjasama ini karena kami mampu dan memiliki kesamaan budaya, berbagi tanah yang sama, tidak ada perbedaan antara Provinsi Papua dan PNG,” ujar Gubernur Enembe.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk PNG, Ronald JP. Manik menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sangat mendukung langkah pemerintah Provinsi Papua ini.

“Pasti kita dukung karena ini untuk kepentingan bersama. Siapapun yang memulai inisiatif ini, tidak ada masalah untuk kita,” kata Dubes Manik.

Lanjut Dubes, sebagai langkah konkrit pihaknya akan memfasilitasi tahapan selanjutnya antara pemerintah PNG dengan Indonesia.

Menurut Dubes Manik, Provinsi Papua sangat potensial menjadi hub (penghubung) antara Asia dan Pasifik. Namun sejauh ini masih ada kendala dalam pembukaan jalur penghubung.

“Hingga saat ini, jalur ini belum ada. Misal yang paling gampang dulu, antara Jayapura dengan Momase (Wewak, Madang, Vanimo dan Lae). Kalau ini sudah ada jalur akan sangat membantu perdagangan kedua belah pihak. Bahkan bisa menjadi jalur transportasi manusia juga,” kata Dubes Manik.

Sebenarnya menurut Dubes Manik, sudah ada pembicaraan tentang pembukaan jalur udara antara Jayapura dan Mount Hagen. Namun rencana ini masih terus didiskusikan.

“Jadi yang paling mudah memang jalur laut. Kalau jalur udara akan lebih berat karena menyangkut keamanan manusia dan banyak hal lainnya yang harus dipenuhi sebagai persyaratan,” ujarnya. (*)

Pertumbuhan ekonomi hijau jadi tumpuan visi misi Provinsi Papua

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan pertumbuhan ekonomi hijau harus menjadi tumpuan mencapai visi misi provinsi Papua, yakni bangkit, mandiri, sejahtera dan berkeadilan.

Terkait itu, Pemerintah Provinsi Papua telah menyusun Masterplan dan Roadmap pertumbuhan ekonomi hijau berbasis lahan berkelanjutan.

“Nantinya ini harus mampu mengakomodir target pertumbuhan ekonomi hijau nasional yakni pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pertumbuhan inklusif dan merata, ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan dan ekosistem yang sehat dan produktif memberikan jasa-jasa lingkungan serta pengurangan emisi gas rumah kaca,” kata Enembe, di Jayapura, Kamis (13/9/2018).

Menurut ia, harus ada pemahaman bersama antara provinsi, kabupaten dan kota untuk mengindetifikasi kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi hijau, sekaligus memberi masukan terkait tantangan dan peluang serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

“Saya tekankan, konteks lokal yang sangat beragam dalam bentang alam provinsi Papua, sangat utama dan pertama untuk diperhatikan dalam pertumbuhan ekonomi hijau ini,” ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kata Enembe, harus ada kolaborasi antara provinsi, kabupaten dan kota mengingat luas tutupan hutan yang mencakup hampir sepertiga dari luasan keseluruhan hutan alam Indonesia merupakan rumah bagi beragam ekosistem penting dan keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya.

“Untuk itu, semua stakeholder mempunyai keterkaitan bagaimana dapat menjaga sisa hutan yang ada di Papua,” kata Enembe.

Asisten Bidang Umum Papua, Elysa Auri mengatakan bentang alam Papua menyimpan berbagai kekayaan sumber daya alam yang mampu menopang penghidupan masyarakat dan pembangunan ekonomi, sehingga wajar saja jika sampai hari ini, perekonomian Papua sebagian besar bersandar pada ekstraksi sumber daya alam berupa kayu, produk pertanian, ikan dan tambang.

“Perencanaan pembangunan ekonomi yang telah dilakukan mampu meningkatkan PDRB Papua, namun belum sepenuhnya berdampak positif pada pengentasan kemiskinan dan permasalahan sosial lainnnya,” kata Auri. (*)

Freeport Indonesia dapat 20 tahun lagi, Pemerintah RI “kantongi” 51 persen

Pemerintah melalui PT Inalum (Persero) resmi meneken kesepakatan awal menggenggam 51 persen saham PT Freeport Indonesia - CNN Indonesia/Adhi Wicaksono
Pemerintah melalui PT Inalum (Persero) resmi meneken kesepakatan awal menggenggam 51 persen saham PT Freeport Indonesia – CNN Indonesia/Adhi Wicaksono

Nabire, Jubi –  Demi menjamin keberlangsungan dan stabilitas operasi PT Freeport Indonesia, Pemerintah Indonesia bersama Freeport-McMoRan Inc, perusahaan induk dari PT Freeport Indonesia, akhirnya menyetujui kesepakatan Heads of Agreement (kesepakatan pokok) terkait proses peralihan sebagian kepemilikan saham PT Freeport Indonesia. Kesepakatan tersebut adalah bagian dari proses yang memungkinkan Pemerintah RI memiliki 51 persen saham PT Freeport Indonesia.

Demikian penjelasan resmi dari  PT. Freeport Indonesia (PTFI) melalui pernyataan pers Riza Pratama, Vice President, Corporate Communication PT Freeport Indonesia, yang diterima Jubi Jumat (13/7/2018).

“Kedua perusahaan yang akan menjadi pemegang saham PT Freeport Indonesia, yaitu PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dan Freeport-McMoRan Inc. telah sepakat untuk melanjutkan program jangka panjang yang telah dan tengah dijalankan oleh PT Freeport Indonesia,” ujar Riza.

Dilansir CNNIndonesia, kesepakatan itu ditandatangani Kamis (12/7) di Jakarta, yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan dari Freeport.

Dalam rilisnya PTFI mengatakan para pihak telah menyepakati keberlangsungan operasi PT Freeport Indonesia hingga tahun 2041 dengan mekanisme yang akan didetailkan lebih lanjut.

“Tercapainya kesepakatan ini akan menguatkan kemitraan yang telah terjalin antara Pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan Inc selaku pemegang saham PT Freeport Indonesia,” kata Riza yang juga menekankan bahwa perpanjangan izin operasi adalah wujud jaminan bagi investasi bernilai miliaran dolar dan memberikan kepastian bagi seluruh pemegang saham PT Freeport Indonesia, karyawan, masyarakat Papua, pemasok dan kontraktor, serta seluruh pemangku kepentingan.

“Freeport-McMoRan tetap berkomitmen untuk kesuksesan PTFI,” kata Richard Adkerson, Presiden dan Chief Executive Officer Freeport-McMoran Inc.

“Kami bangga dengan apa yang telah kami capai dalam lebih dari 50 tahun sejarah kami, dan kami sangat menantikan masa depan selanjutnya,” katanya menambahkan.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan, dilansir CNN Indonesia, Kamis (12/7/2018), menjelaskan bahwa kesepakatan ini akan menjadi landasan hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan Freeport Indonesia. Antara lain, terkait Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi (OP). Bukan lagi berbentuk Kontrak Karya (KK).

“Perpanjangan operasional 2 x 10 tahun akan diberikan jika Freeport Indonesia memenuhi kewajiban IUPK. Freeport Indonesia mendapat perpanjangan sampai 2041,” kata Sri Mulyani.

Manfaat 

Menkeu berharap kemitraan antara Freeport Indonesia dan Inalum dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah, mampu meningkatkan kepastian di dalam lingkungan operasi, serta memberikan nilai tambah industri ekstraktif ke depan.

Di kesempatan itu Menteri BUMN Rini Soemarno menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika akan mendapatkan 10 persen dari saham Freeport Indonesia.

“Ke depan ada hilirisasi untuk pembangunan smelter,” ujar dia.

Untuk menunjukkan keseriusan pemerintah, Menteri ESDM Ignasius Jonan menyebut akan menyelesaikan IUPK-OP setelah proses divestasi Freeport Indonesia tuntas.

Vice President Corporate Communication PTFI memperkirakan dengan kepastian investasi dan operasi hingga tahun 2041, manfaat langsung kepada pemerintah pusat dan daerah, serta dividen kepada Inalum dapat melebihi USD 60 miliar atau melebihi sekitar Rp 867 triliun.

Dan manfaat itu, seperti ditegaskan PTFI, memiliki syarat dan kondisi yang berlaku.

Dilansir CNNIndonesia Jumat (13/7), manfaat atau keuntungan tersebut berasal dari setoran pajak, royalti, dan dividen sesuai estimasi pergerakan harga tembaga di masa depan. Dan jaminan keuntungan ini, hanya diperoleh jika pemerintah memperpanjang operasional Freeport Indonesia hingga 2041 mendatang.

51 persen untuk ‘kantong’ RI?

Nilai akuisisi saham PTFI tak sedikit, yakni mencapai US$3,85 miliar atau sekitar Rp 55 triliun (asumsi kurs Rp 14.400).

Menurut Pengamat Hukum Sumber Daya dari Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi, 51 persen saham Freeport Indonesia yang dibanderol senilai US$ 3,85 miliar kelewat mahal karena perhitungan valuasi dilakukan berdasarkan proyeksi arus kas (cash flow), termasuk investasi, hingga 2041.

Padahal, Kontrak Karya (KK) Freeport Indonesia di tambang Grasberg, Papua, akan berakhir pada 2021. Setelah itu, pemerintah berhak mengambil alih tambang tembaga dan emas itu.

“Kontrak karya Freeport kan berakhir pada 2021. Seharusnya, yang menjadi perhitungan adalah (proyeksi hingga) 2021 bukan sampai 2041,” ujarnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (12/7).

Menurut Ahmad, transaksi divestasi ibarat membeli sesuatu yang sebenarnya telah menjadi milik sendiri. Uang senilai US$ 3,85 seharusnya bisa digunakan Inalum untuk melanjutkan operasional di tambang Freeport setelah masa berlaku KK habis.

“Kalau kita memiliki komitmen untuk tidak meneruskan kontrak pasca 2021, kita tidak perlu mengeluarkan uang senilai US$ 3,85 miliar itu,” katanya.

Sebagai informasi, selama lima belas tahun terakhir, PT Freeport Indonesia telah memulai proses transisi dari operasi penambangan terbuka ke penambangan bawah tanah. Dalam proses tersebut, PTFI telah menginvestasikan sekitar USD 6 miliar untuk mengembangkan tambang bawah dan berencana menambah investasi hingga miliaran dolar.

Dalam pernyataannya PTFI mengatakan kesepakatan ini tidak berdampak pada status ketenagakerjaan karyawan PT Freeport Indonesia.

“Perusahaan akan tetap beroperasi dengan merujuk kepada rencana kerja yang telah ditetapkan,” ujarnya. (*)

Banyak perusahaan di Papua tidak beroperasi

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, Muhammad Musaad – Jubi/Dok.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, Muhammad Musaad – Jubi/Dok.

Jayapura, Jubi – Sejak Pemerintah Provinsi Papua menerapkan Sistem Manajemen Informasi Tata Ruang (Simtaru), diketahui banyak perusahaan yang sudah memiliki izin tapi tidak beroperasi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua Muhammad Musaad mengatakan, perusahaan yang paling banyak tidak beroperasi, bergerak di bidang kehutanan.

“Hal ini sudah ditindaklanjuti gubernur dengan menyurati kementerian terkait untuk mencabut beberapa izin yang tidak operasional atau bertahun-tahun menjadi lahan tidur,” kata Musaad, di Jayapura belum lama ini.

Mengenai hal ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Konservasi guna mengecek keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut.

Disamping itu, pihaknya juga telah memiliki badan koordinasi lingkungan yang didalamnya ada Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda serta beberapa organisasi perangkat daerah teknis lainnya.

“Kami sering melakukan rapat kordinasi untuk setiap yang mengajukan izin. Jadi mau membangun apapun harus sesuai tata ruang,” ujarnya.

Dikatakannya, Papua baru memiliki tata ruang di 2013 yang akan berakhir di 2023.

“Dengan demikian, sepanjang yang belum memiliki tata ruang memang ada izin-izin yang dikeluarkan tidak sesuai dengan tata ruang,” katanya.

Sementara, Asisten Bidang Pemerintahan Papaua Doren Wakerkwa menekankan, pemerintah provinsi Papua telah berkomitmen untuk menjaga kelestarian sumber daya alam (SDA) dan keanekaragaman hayati. Hal itu telah diwujudkan dalam dokumen rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan oleh DPR Papua melalui Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) No. 23/2013, agar tetap mempertahankan tutupan hutan alam 90 persen.

Selain itu, pemerintah provinsi juga berencana membuat sejumlah kebijakan di daerah, yang bertujuan mempertahankan tutupan hutan alam di Bumi Cenderawasih.

“Saya harap sejumlah kebijakan yang dihasilkan, bisa sejalan dengan perubahan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, maupun kebijakan yang diterbitkan pememerintah pusat,” kata Wakerkwa. (*)

Johan Kafiar: Saya tak korupsi tapi korban politik

Suasana sidang Tipikor dengan terdakwa Johan Kafiar - Jubi/Roy Ratumakin.
Suasana sidang Tipikor dengan terdakwa Johan Kafiar – Jubi/Roy Ratumakin.

Jayapura, Jubi – Deretan kursi besi berjejer di ruangan seluas lapangan voli itu. Barisan yang diatur dua saf, dipadati pengunjung yang ingin menyaksikan secara langsung sidang kasus tindak pidana korupsi, mantan Direktur Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua.

Senin 5 Maret 2018 siang itu, menjadi saksi bisu digelarnya perkara tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada terdakwa Johan Kafiar, bertempat di ruang sidang utama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Klas II A, Jayapura.

Mengenakan atasan batik khas Papua berwarna krim dan celana panjang hitam, Pria 59 tahun ini duduk dengan kepala tegak, menghadap para hakim yang sedang mengadili kasusnya.

Sesekali terlihat ia menggoyangkan badannya hanya sekadar memperbaiki posisi duduk. Tampak, terdakwa pun tidak memedulikan tingkah laku para hakim yang diketuai oleh Lukman Bachmid dan anggotanya masing-masing, Alexander Tetelepta dan Elisa Titahena, yang sesekali berbisik, membalik buku tebal dakwaan dan membicarakan hal yang lamat-lamat terdengar.

Mungkin saja, obrolan para hakim itu berkutat pada kasus yang saat ini mereka adili.

Suasana di luar meja hijau itu terasa panas, namun tak demikian dengan di dalam ruangan. Ini terbukti, beberapa pengunjung sampai tertidur lelap, akibat hembusan mesin pendingin udara yang terpasang di setiap sudut ruangan.

 

Kasus bermula

Sidang perkara dugaan korupsi yang mendera Johan Kafiar ini bermula, saat ia menjabat Plt. Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua). Johan menyetujui pemberian fasilitas kredit terhadap Thomas Murthi, selaku Direktur Utama PT Sarana Bakti Irja (PT. SBI).

Angkanya fantastis, yakni Rp 313 miliar lebih, yang terdiri dari delapan fasilitas Kredit Investasi (KI) lebih dari Rp 238 miliar dan satu fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) senilai Rp 75 miliar.

Dari delapan fasilitas kredit ini, Johan dianggap tidak melakukan atau memastikan kebijakan perkreditan bank, sesuai dengan ketentuan. Ini terlihat dari surat Pengajuan Kredit Investasi PT SBI bernomor 008/SBI/I/08 tanggal 21 Januari 2008, yang ditandatangani Thomas Murthi.  PT SBI tercatat mengajukan kredit dengan plafon Rp 17,5 miliar untuk pembelian Kapal Surya Persada (kapal kontainer berkapasitas 110 Teus).

Namun, ada yang janggal. Dokumen permohonan tidak melampirkan penawaran harga dari pihak penjual kapal Surya Persada, persetujuan dari Komisaris PT SBI dan laporan keuangan yang terbaru, yang sesuai ketentuan disebut sebagai dokumen pendukung.

Anehnya, BPD Papua kantor Cabang Kaimana langsung saja menyetujui dan merekomendasikan untuk dilakukan proses analisis kredit, padahal tak melakukan pemeriksaan langsung objek jaminan berupa kapal Surya Persada, bahkan harganya pun, luput dari pemeriksaan.

Malapetaka itu pun tiba. PT Sarana Bahtera Irja (SBI) sebagai debitur BPD Papua tidak dapat melunasi kreditnya sehingga terdapat tunggakan pokok sebesar Rp 222 miliar dan tunggakan bunga hingga Rp 48,25 miliar.

Terkuaknya kasus ini pertama kali muncul dari hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada pengajuan pinjaman PT SBI ke BPD Papua medio 2013 -2014. Lembaga itu menilik, terdapat penyimpangan. Yang dimulai dari tahap analisis dan persetujuan kredit.

Analisis kredit yang dimaksud yakni, tidak melalui observasi lapangan pada objek agunan, rekayasa data keuangan debitur, kelengkapan dokumen yang tidak memenuhi syarat, plafon pinjaman ditetapkan namun tidak memperhatikan kebutuhan riil proyek, atau dalam artian BPD Papua meminjamkan dana, tetapi tidak sesuai dengan nilai agunan.

Terminologi yang terkuak ini ternyata membuat Johan Kafiar angkat suara.  Usai menjalani sidang, Johan menjawab sejumlah pertanyaan Jubi perihal kasusnya.

“Selama ini di wilayah Fak-Fak ataupun Kaimana belum ada satu perusahaan pun yang melakukan pinjaman sebesar itu. Melihat hal ini, Bank Papua ingin membantu PT SBI sebagai penyedia kapal yang nantinya akan diperuntukkan untuk masyarakat setempat,” kisahnya.

Johan pun menolak, ketika didakwa salah memberi kredit.

“Kalau saat ini kreditnya macet itu bukan kesalahan BPD Papua. Kredit macet tersebut diakibatkan karena kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu, tetapi kontrak kreditnya masih berjalan hingga 2024,” keluhnya.

Dikejar dengan pertanyaan prosedural kredit, Johan tak menampik. Ia mengakui jika BPD Papua tidak melakukan verifikasi secara mendalam soal kelengkapan dokumen dari pada PT SBI.

“Ini memang kelalaian dari pihak BPD Papua, dan saya sebagai pimpinan di pusat juga tidak mungkin harus melakukan pemeriksaan hingga ke bawah. Tapi hal ini sudah masuk ke ranah hukum, jadi kami ikut saja,” ujarnya.

 

Korban politik

Bertubi-tubi bukti yang menderanya, Johan Kafiar berkilah bahwa ada konspirasi politik menjatuhkannya.

“Saya hanya menjadi korban politik dan sampai hari ini sesuai dengan tuntutan JPU bahwa saya menerima keuntungan dari proses kredit tersebut, saya katakan saya tidak mendapatkan keuntungan dari proses ini,” katanya.

Advokasi hukum pun dipercayakan Johan Kafiar kepada sejumlah pengacara, satu diantaranya Benediktus Reni. Kata dia, kuasa hukum akan tetap memperkuat bukti-bukti dan saksi-saksi, untuk membela kliennya yang sedang duduk di kursi pesakitan.

“Dua minggu ke depan akan masuk dalam agenda pemeriksaan saksi-saksi baik saksi dari terdakwa maupun yang dihadirkan oleh pihak JPU (Jaksa Penuntut Umum),” terangnya.

Sekadar diketahui, Bareskrim Polri mengindikasikan telah terjadi penyimpangan dalam proses pemberian kredit kepada dua debitur yaitu PT. SBI dan PT. VS dari BPD Papua. Pada kasus pertama, muncul kerugian negara sebesar Rp 270 miliar. Sementara pada kasus kedua, kerugian negara mencapai Rp 89 miliar, yang jika ditotal kerugian sementara yang dihitung BPK,  diangka Rp 359 miliar.

Penyimpangan oleh korporasi tersebut dilakukan pada tahap analisis dan persetujuan kredit, hingga penyimpangan terjadi pada tahap pencairan. Kemudian, kuat dugaan, dana pencairan kredit itu digunakan untuk kepentingan pribadi.

Atas ini, penyidik polisi pun telah menyita aset dan melelang empat kapal kargo milik perusahaan rekanan PT SBI.

“Kalau hanya sekedar disita, dibiarkan begitu saja di pelabuhan, justru memakan biaya besar karena menggunakan uang negara. Salah satu cost-nya pasti masuk dalam biaya pengeluaran pengamanan barang bukti,” kata Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto dalam keterangan persnya yang pernah dimuat Jubi pada 16 Juni 2017 lalu.

Kendati fakta hukum di tahapan persidangan ini hampir benderang, alih-alih mengaku, Johan tetap menyangkal dakwaan itu.

“Saya tegaskan disini bahwa saya tidak korupsi, seperti yang dituduhkan kepada saya,” kilahnya. (*)

SKK Migas sebut Masyarakat Sebyar Sepakat Rp.32,4 Miliar dalam Bentuk Program

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi
Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi

BINTUNI, Cahayapapua.com— Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengklaim sudah ada kesepakatan bersama antara pemerintah, SKK Migas, perusahaan, pemerintah daerah dan perwakikan masyarakat Sebyar bahwa pembayaraan uang buka pintu yang masih tersisi Rp. 32,4 miliar akan disalurkan dalam bentuk program pembangunan, bukan uang kes. 

Hal ini disampaikan Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi pada saat melakukan kunjungan kerja ke LNG Tangguh dan Bintuni, beberapa hari lalu.
Amien menyebutkan bahwa kesepakatan tersebut sudah diketahui dan disetujui oleh tokoh tokoh masyarakat adat Suku Sebyar. Sehingga sudah tidak ada lagi persoalan, tinggal menunggu usulan program dari masyarakat Sebyar.“Sudah disepakati itu dalam bentuk program, tinggal menunggu kementrian ESDM itu programnya apa, kementrian juga menunggu pemerintah daerah, sementara pemerintah daerah masih menunggu program dari masyarakat,  jadi tinggal ditunggu programnya apa, kan ada 28 marga, nanti dari mereka tinggal masukan program -programnya  setelah itu disampaikan kepada bupati, ke provinsi, kementrian ESDM akan mengawasi pelaksanaannya,” kata Amien Sunaryadi di Binutuni.

Sementara sebelumnya Kepala Suku Besar Suku Sebyar Aci Kosepa pernah mengatakan akan menolak jika pemerintah tetap membayarkan uang buka pintu ini dengan program pembangunaan. Menurutnya pemerintah pusat tidak punya hak untuk mengatur karena uang ini adalah murni hak ulayat, sehingga harus dibayar dengan uang kes bukan dalam bentuk program pembangunan.
Menurut Kosepa berdasarkan pertemuan di Jakarta dengan staf ahli presiden pada bulan November 2017 bersama dengan wakil Bupati, SKK Migas, Menteri Keuangan, BP, Mendagri dan Menteri Lingkungan Hidup. Disampaikan Aci Kosepa kepada Staf Ahli Presiden, selaku Kepala Suku Besar Sebyar kedatangannya ke Jakarta meminta pemerintah pusat segera menyelesaikn uang buka pintu sebesar Rp. 32,4 milyar ini.
“Karena gubernur sudah menyelesaikan Rp. 13,5 miliar, bupati Bintuni Rp. 8 miliar, dan sekarang tinggal tanggungjawab RI 1, dana Rp. 32.4 miliar ini bukanlah uang ketuk pintu, melainkan uang hak ulayat masyarakat sebyar,” kata Aci Kosepa, di Hotel Steenkol, Km 4, Distrik Bintuni, Sabtu (10/2) bulan lalu.
Kosepa juga menyatakan mereka akan memalang sumur -sumur yang akan di bor untuk Train 3, jika tidak ada kejelasan tentang dana Rp. 32,4 miliar tersebut. (Arif Triyanto)
Zie Sokoy:  Sosok Perempuan Sentani “Entrepreneur” Hebat Masa Kini

Zie Sokoy
Zie Sokoy

Bagi pemuda di Papua, kalau masih muda harus semangat. Kalau masih muda harus kasih banyak bukti ke masyarakat. Kita harus action Bukan hanya asal ngomong. Atau berkoar koar dan mengeluh di sosial media”

Kita punya Sumber Daya Alam yang kaya tapi dukungan Sumber Daya Manusia kurang, kenapa kurang? Karena banyak yang Pintar tapi Pintar ikut-ikutan dan hanya ingin pekerjaan yang aman dan nyaman”

Sebuah pesan singkat yang maknanya dalam bagi para pemuda-pemudi di Papua (termaksud saya) dari seorang perempuan sentani Eldona Vallenzie Sokoy atau yang biasa saya sapa kak Zie.

Kak Zie adalah pemilik Perusahan Vallerie Valley dengan yang fokus pada 2 bisnis utama saat ini (bukan bawa proposal minta proyek di pemerintah yah) yaitu:

  • Coconut Tree Land
  • Coffee and You

COCONUT TREE LAND
Coconut Tree Land bergerak dalam bidang Outlet dan Fashion. Bukan cuma asal jual tas atau baju. Coconut Tree Land mempunyai 3 kampanye utama:

1. Kampanye Kesadaran Sosial (Social Awareness) Lewat barang dagangannya kak Zie menyampaikan pesan – Pesan seperti:

Save our traditional dance in Papua
* Plant a Tree
* Save Hutan Sagu
* No Plastic Bag
* Stop Child Abuse
* Stop Violence Againts Woman and Girls

Dapat Jatah dari Divestasi Freeport, Gubernur Papua: Baru di Pemerintahan Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia telah menandatangani perjanjian pengambilan saham divestasi PT Freport Indonesia (PT FI) kepada pemerintah provinsi Papua.

Suasana Penandatanganan perjanjian kerjasama pemberian saham 10 persen kepada Pemerintah Provinsi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Ignasius Jonan
Suasana Penandatanganan perjanjian kerjasama pemberian saham 10 persen kepada Pemerintah Provinsi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Ignasius Jonan

Besaran yang diberikan kepada pemerintah senilai 10 persen dari 51 persen rencana divestasi saham Freeport.

Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan dari sejak Freeportberoperasi mulai 1967 atau sekitar 50 tahun eksplorasi di Papua, baru di Pemerintahan

“Intinya bahwa kita pemerintah provinsi, kabupaten, sejak dulu eksplorasi di Papua, baru pemerintah Jokowi yang memberikan kepercayaan pada rakyat Papua,” ungkap Lukas Enembe di acara perjanjian pemberian 10 persen divestasi saham PT Freeportantara Pemerintah Pusat dan Pemprov Papua, di kantor Kemenkeu, Jumat (12/1/2018).

Lukas Enembe pun menuturkan perolehan dari Freeportmerupakan sesuatu yang sangat mereka nantikan, karena banyaknya eksplorasi yang dilakukan perusahaan asal Amerika itu di Papua.

 “Rakyat di tambang penduduk asli termasuk yang kena dampak yang harus diperhatikan,” tutur Lukas Enembe.

Nantinya mengenai mekanisme pembagian saham pemerintah Papua akan melakukan kerjasama dengan PT Inalum (Persero) selaku induk holding tambang, yang juga sebagai operator PT FI saat kelak sahamnya dikuasai pemerintah Indonesia.

Pemerintah Papua pun telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bernama PT Papua Divestasi Mandiri untuk pengambilan saham.

“Caranya seperti apa nanti mekanismenya dibicarakan. Jadi 51 persen ini gak boleh keluar dari pemerintah. Ini milik pemerintah. Negosiasi dengan perusahaan besar bagaimana kita mengatur persoalan 10 persen ini,” ungkap Lukas Enembe.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan dengan adanya pembagian saham tersebut dapat memperkuat kegiatan otonomi daerah Papua.

“Secara prinsip pemerintah itu satu arahan dari Pak Presiden, jelas untuk membangun tata kelola yang lebih efisien dalam rangka memperkuat otonomi Papua,” ungkap Tjahjo.

Sementara itu dari 10 persen besaran saham yang bakal jadi milik pemerintah Papua, 3 persen bakal diserap Pemerintah Provinsi Papua, dan 7 persen untuk pemerintah kabupaten Mimika.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Papua Lukas Enembe menyambut baik penandatanganan perjanjian antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika mengenai divestasi saham PT Freeport Indonesia.

Dari perjanjian tersebut, nantinya ketika pemerintah pusat sudah mendapat 51 persen saham Freeport, 10 persennya akan jadi hak pemerintah di Papua.

Papua Dapat 10 Persen Saham Freeport, Ini Kata Gubernur Lukas Enembe
Papua Dapat 10 Persen Saham Freeport, Ini Kata Gubernur Lukas Enembe

“Ini kan sejak Freeport ada di Papua, baru kali ini pemerintah beri kepercayaan kepada rakyat. Itu yang utama dan harus dibanggakan,” kata Lukas usai acara penandatanganan perjanjian di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (12/1/2018).

Baca: Pemerintah Provinsi Papua Dapat 10 Persen Saham Freeport

Lukas menyebutkan, nantinya porsi 10 persen saham Freeport yang mereka miliki akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sana bersama dengan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). PT Inalum ditunjuk oleh pemerintah untuk proses divestasi melalui mekanisme korporasi tanpa membebani APBN dan APBD.

 Menurut dia, nama BUMD yang akan mengelola 10 persen saham Freeport adalah PT Papua Divestasi Mandiri. BUMD itu baru saja dibentuk berdasarkan poin dalam peraturan daerah (perda) yang dibuat khusus untuk mengatur hal tersebut.

Dalam waktu dekat, Pemprov Papua bersama Pemkab Timika dan PT Inalum berencana membahas secara teknis pengelolaan 10 persen saham Freeport yang akan menjadi hak mereka.

Secara umum, porsi 10 persen saham itu akan dipakai untuk kepentingan masyarakat di Papua, terutama pemilik hak kawasan adat serta mereka yang terdampak kegiatan Freeport selama ini.

Skip to toolbar