Niat Papua jadi pintu masuk Pasifik terkendala lambannya respon Jakarta

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Lukas Enembe kembali menegaskan agar pemerintah Indonesia menetapkan Papua sebagai satu-satunya pintu masuk Indonesia dalam kerjasama ekonomi di kawasan Pasifik.

“Kalau misi ekonomi, harus ada program yang jelas, sehingga betul-betul menyentuh masyarakat Pasifik. Kalau hanya sekadar untuk menutupi isu politik, itu tidak bagus,” katanya di sela-sela acara The First Pasific Exposition yang berlangsung sejak 11-14 Juli 2019 di Auckland, Selandia Baru.

Khusus untuk Provinsi Papua, Enembe sudah mendeklarasikan Papua sebagai satu-satunya pintu masuk masyarakat ekonomi ASEAN untuk kawasan Pasifik saat kunjungannya ke Papua Nugini pada September 2018 lalu.

“Selanjutnya saya akan ke Papua Nugini untuk bertemu Perdana Menteri mereka membicarakan hal ini. Agar dia bisa menerima kami (Provinsi Papua), karena kami sudah melakukan MoU dengan beberapa Gubernur (di Papua Nugini), sehingga kami bisa menerima manfaat kepada mereka,” jelasnya, Sabtu (13/7/2019).

Enembe menjelaskan Papua memiliki produk yang cukup beragam bagi Negara tetangga di kawasan Pasifik. Selama ini, Australia yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara-negara Pasifik. Padahal produk yang dijual Australia bukan produk mereka, melainkan produk dari negara tetangga Indonesia seperti Thailand dan Vietnam.

“Kenapa tidak langsung dari Papua, Indonesia ke Pasifik. Mata rantai ini yang harus kita putuskan. Kalau dia mau ambil beras, ya dari Papua. Itu sebabnya kami mendeklarasikan Papua sebagai satu-satunya pintu Indonesia ke kawasan Pasifik,” jelasnya.

Sebagai provinsi paling timur yang berdekatan, bahkan berbatasan langsung dengan negara-negara di kawasan Pasifik, Enembe menegaskan agar Indonesia mau memberi kesempatan bagi Provinsi Papua dengan membuka semua akses agar kerjasama ekonomi tersebut dapat berjalan.

“Akses imigrasi, akses ekspor impor, semua akses,” tegasnya

Setelah pameran, akses penerbangan harus dibuka

Saat ditanya mengenai kemungkinan membuka akses penerbangan langsung dari Papua ke kawasan Pasifik, Enembe menyatakan kekesalannya.

“Saya sudah bicara berulang-ulang tetapi kerja pemerintah ini lamban-lamban, dan lamban. Pemerintah tidak serius. Mereka tidak bisa kerja seperti itu,” katanya.

Gubernur Enembe mengaku sudah berberulang kali meminta pemeritah pusat membuka akses darat, laut dan udara dari Papua ke kawasan Pasifik, tapi hingga saat ini tidak juga dilakukan.

“Setelah kegiatan seperti ini, seharusnya pintu aksesnya dibuka, agar kerjasama dapat berjalan. Pintu penerbangan cukup dari Timika ke Cairns. Dari Jayapura Ke Port Moresby. Tidak perlu harus ke Jakarta dulu, terlalu jauh!” katanya.

Selama ini, penerbangan dari Pasifik menuju Papua, dapat menggunakan dua jalur. Melalui Denpasar Bali- Australia, Atau Jakarta-Singapura. Penerbangan memutar ini tentu memerlukan biaya yang cukup besar.

Konektivitas tujuan wisata Papua-Pasifik

Hampir semua Negara Pasifik merupakan pusat pariwisata dunia. Ribuan orang dari benua Eropa, Asia maupun Amerika mengunjungi Pasifik untuk menikmati budaya dan alam Pasifik yang indah. Seperti Negara Pasifik lainnya, Provinsi Papua juga menyimpan potensi pariwisata tropis yang kaya.

“Kami akan konektivitas dengan tujuan wisata Pasifik, Papua dan Pariwisata lain di Indonesia. Dengan begitu, ekonomi Pasifik akan berjalan dengan baik. Kami akan dorong itu,” jelas Enembe.

Untuk itu, pekan ke depan, Gubernur Enembe akan menemui Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape.

“Saya sudah kontak PM Papua Nugini. Kami akan bicarakan itu. Kami harap kebutuhan Papua Nugini seperti beras, gula, dan lainnya dapat dipenuhi dari Papua,” kata Enembe.

Sebelumnya, Pada September 2018 lalu Gubernur bertemu dengan Gubernur Madang, Peter Yama dan Gubernur National Capital District (NCD), Powes Parkop untuk membicarakan kemungkinan kerjasama di bidang ekonomi dan kebudayaan.

Saat itu Gubernur Lukas Enembe dan Peter Yama membicarakan kemungkinan investasi di sektor pertambangan dan sektor lainnya.

“Saya siap memberikan kemudahan kepada pengusaha Papua seperti yang saya berikan kepada pengusaha dari Chin, Philipina dan Jepang selama ini,” kata Peter Yama saat bertemu dengan Enembe di Madang, bulan September 2018.

Peter Yama, yang juga adalah seorang pengusaha ini, juga berminat membuka jalur laut dari Jayapura ke Madang seperti yang ditawarkan oleh Pemerintah Papua dalam kunjungan ke Madang itu. Bahkan Yama bersedia memfasilitasi pengusaha-pengusaha Papua dalam mencari mitra bisnis di Madang.

Selain menjajaki peluang bisnis, Peter Yama juga berharap pemerintah Provinsi Papua bisa menyediakan guru bahasa Indonesia bagi pengusaha-pengusaha di Madang yang akan berbisnis dengan pengusaha-pengusaha Indonesia. (*)

Editor : Victor Mambor

Gubernur Papua tawarkan peluang bisnis ke Lion Air Group

Gubernur Papua Lukas Enembe (Batik Biru) didampingi Kepala Badan Penghubung Provinsi Papua di Jakarta, Alex Kapisa, saat bertemu langsung Direktur Utama Lion Air Group, Edward Sirait, di Kantor Lion Air Group - Jubi/Humas Gubernur
Gubernur Papua Lukas Enembe (Batik Biru) didampingi Kepala Badan Penghubung Provinsi Papua di Jakarta, Alex Kapisa, saat bertemu langsung Direktur Utama Lion Air Group, Edward Sirait, di Kantor Lion Air Group – Jubi/Humas Gubernur

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua, Lukas Enembe, menawarkan peluang bisnis kepada manajemen Lion Air Group, khususnya untuk membuka rute penerbangan dari Papua ke negara-negara Pasifik.

Penawaran peluang bisnis penerbangan disampaikan langsung oleh Gubernur Enembe yang pada saat itu didampingi Kepala Badan Penghubung Provinsi Papua di Jakarta, Alexander Kapisa, kepada Direktur Utama Lion Air Group, Edward Sirait ,dan Presiden Direktur Wings Air, Achmad Hasan, di Jakarta, Senin (1/10/2018).

“Potensi peluang bisnis di wilayah negara-negara Pasifik, lebih khusus di Papua Nugini (PNG) cukup besar. Untuk itu, sangat baik jika dibuka rute baru penerbangan,” kata Enembe, melalui rilis pers kepada Jubi, di Jayapura, Selasa (2/10/2018).

Menurut ia, rencana pembukaan rute baru penerbangan bukan hanya keinginan dirinya saja, melainkan sejumlah pemimpin di wilayah Pasifik, seperti Gubernur di PNG, Gubernur Port Moresby, Gubernur Morobe, Gubernur Madang, dan Wali Kota Wewak juga menginginkan hal itu.

“Hal ini sudah kami bahas saat saya melakukan kunjungan kerja ke PNG beberapa waktu lalu, dan para gubernur di PNG sudah menyatakan mendukung. Bahkan mereka siap memberikan lahan,” ujarnya.

Ia katakan saat ini negara lain seperti Cina dan Malaysia sudah menguasai pasar ekonomi di PNG. Untuk itu, Indonesia juga harus bisa bersaing dan menjadi peserta dalam potensi bisnis tersebut.

“Kalau memang pihak managemen Lion Air Group bisa membuka layanan penerbangan ke PNG, maka kami Pemprov Papua juga siap ikut penyertaan modal untuk bekerjasama,” kata Enembe.

Direktur Utama Lion Air Group, Edward Sirait, mengaku menyambut baik rencana Gubernur Papua dalam membangun kerjasama dengan Lion Air Group untuk membuka rute penerbangan ke PNG.

Edward menyatakan pihaknya siap menjelajahi dan melakukan survei pangsa pasar provinsi di PNG yang nantinya akan dibuka rute baru. Dirinya menjanjikan ketika pihaknya sudah go public maka rencana pembukaan rute baru kemungkinan akan dibuka.

“Setelah Pilpres 2019 mendatang, Lion Air Group akan go public. Jadi tentunya ini akan kami bahas lebih detail,” kata Edward. (*)

Sekretaris Kementerian Pertanian PNG berpotensi tingkatkan pamor instansinya

Oleh Michael Bourke dan Brendan Jinks, TabloidJubi

Kementerian Pertanian dan Peternakan PNG (Department of Agriculture and Livestock; DAL) saat ini sedang mencari sekretaris baru. - Development Policy Centre, Australian National University/ DFAT/ Flickr
Kementerian Pertanian dan Peternakan PNG (Department of Agriculture and Livestock; DAL) saat ini sedang mencari sekretaris baru. – Development Policy Centre, Australian National University/ DFAT/ Flickr

Sebagian besar masyarakat Papua Nugini (PNG), sangat bergantung pada pertanian untuk produksi swasembada dan untuk menghasilkan pemasukan berbasis tunai. Pertanian berskala kecil adalah tulang punggung ekonomi nasional PNG, namun output dan dampaknya dalam hal kontribusi terhadap lapangan pekerjaan dan perdagangan, sampai sekarang belum bisa diukur secara akurat dan tidak diketahui umum.

Bangsa modern yang sangat bergantung pada pertanian seperti PNG, memerlukan Kementerian Pertanian proaktif yang bisa mengambil kepemimpinan dalam pembangunan dibidang pertanian.

Peran Kementerian ini seharusnya termasuk memberikan nasihat kepada kementerian dan organisasi pemerintah lainnya, tentang kebijakan-kebijakan dan program; menyusun dan menerbitkan informasi, data, dan statistik yang dapat dipercaya; program pendidikan dan sosialisasi; pengembangan kapasitas; dan mendukung persiapan untuk menanggapi bencana alam.

Kementerian Pertanian PNG telah memiliki banyak pencapaian di masa lalu. Ia bertanggung jawab untuk memperkenalkan potensi ekspor makanan dan tanaman di PNG, serta berhasil mengembangkan sektor kopi, kakao, kelapa sawit dan makanan segar dalam ekonomi nasional. Banyak usaha-usaha dalam sektor pertanian lainnya yang juga berhasil dipromosikan, meskipun outputnya tidak seperti yang diharapkan, terutama produksi tanaman biji-bijian dan umbi-umbian.

Kementerian Pertanian dan Peternakan PNG (Department of Agriculture and Livestock; DAL), saat ini dipandang sebagai kementerian dengan sumber daya terbatas, kementerian ini seringkali diabaikan oleh badan-badan nasional lainnya, bahkan dalam urusan yang terkait bidang pertanian dan perdesaan. Tampaknya ada sentimen, bahkan dalam kementerian itu sendiri, bahwa mereka tidak akan pernah mencapai potensi sepenuhnya. Staf yang terampil dan berkualifikasi terpaksa berusaha berbuat sebaik mungkin, di tengah-tengah keadaan yang sulit.

Saat-saat ini adalah momen yang kritis bagi DAL. Posisi Sekretaris DAL telah diiklankan di PNG pada akhir Mei 2018 lalu, dan penunjukan Sekretaris Kementerian yang baru akan menyediakan kesempatan unik untuk mengubah haluan kementerian itu. Pemerintah PNG menjanjikan visi mereka untuk pengembangan bidang pertanian, melalui penyusunan dan penandatangan perjanjian dalam negeri Alotau Accord II, dan masih ada peluang bagi mereka untuk mengaktualkan reformasi kebijakan itu, di bawah kepemimpinan seorang sekretaris baru.

Tantangan-tantangan, baik yang baru maupun yang lama, memerlukan masukan dari sebuah kementerian pertanian nasional. Masukan ini termasuk data untuk mendukung pengambilan kebijakan tentang perubahan iklim dan penghitungan carbon accounting. Kerugian masyarakat perdesaan akibat bencana alam, seperti kekeringan dan gempa bumi, dapat berkurang jika mereka memiliki sumber pemasukan tunai. Sumber pendapatan tunai yang paling penting bagi sebagian besar penduduk daerah pedesaan adalah dari penjualan hasil pertanian mereka, dan tentu saja, mereka memerlukan bantuan kementerian pertanian nasional untuk memfasilitasi penjualan ini.

Di sini kami sarankan beberapa peran yang harus dimainkan oleh kementerian pertanian nasional PNG agar mereka dapat berkontribusi kepada bangsanya.

Fungsi-fungsi DAL pembangunan pertanian

Peran DAL dapat ditingkatkan untuk memfasilitasi pengembangan usaha-usaha terkait tanaman dan hewan inovatif, terutama untuk produk-produk pertanian yang belum dibudidayakan oleh badan pertanian yang telah ada. DAL juga harus memberikan dukungan, informasi, pelatihan, dan koordinasi kepada sektor primer tingkat provinsi, LSM, dan organisasi lainnya yang terlibat dalam sektor pertanian. Selain itu, kementerian pertanian nasional harus menyusun atau berkontribusi pada kebijakan-kebijakan tentang ketahanan pangan, gizi, dan prioritas lainnya untuk pembangunan bidang pertanian.

Penasehat

Memberikan nasihat tentang semua aspek produksi pertanian kepada Menteri Pertanian, menteri pemerintah lainnya, pemerintah provinsi, sektor agribisnis swasta, LSM, gereja, dan mitra serta pemangku kepentingan perdesaan lainnya yang terlibat dalam pembangunan pertanian.

Fungsi DAL juga sebagai penasehat dengan memberikan nasihat kepada badan-badan internasional, termasuk Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB, badan PBB lainnya, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, Dana Internasional untuk Pengembangan Pertanian (IFAD), dan mitra pembangunan bilateral lainnya.

DAL yang baru harus berkolaborasi dengan semua badan dalam industri pertanian di PNG, terutama mereka yang terlibat secara langsung dengan penelitian dan pengembangan sektor kopi, kelapa sawit, kakao, kopra, makanan segar, ternak, karet, dan rempah-rempah, serta pangan dengan badan lainnya yang memiliki dampak pada sektor pertanian, khususnya badan karantina dan pendanaan pengembangan kawasan perdesaan.

Selain itu DAL juga wajib membina kemitraan yang kolaboratif dengan lembaga-lembaga terkait, dalam pelatihan di bidang pertanian dan sumber daya alam, termasuk Universitas Teknologi, Universitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Universitas PNG, dan Universitas Goroka.

Informasi, data, dan statistik

DAL juga seharusnya berperan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menghasilkan statistik tentang produksi pertanian dan harga pasar, termasuk produk pangan dalam negeri, produk pangan yang dipasarkan, ekspor tanaman dagang, hewan dan produk hewan dalam negeri, dan ekspor hewan dan produk hewan; menganalisis, memperbaharui, dan menyediakan informasi dari pangkalan data nasional; dan memberikan informasi tentang komponen emisi karbon dari sektor pertanian kepada Badan Perubahan Iklim dan Pembangunan PNG (Climate Change and Development Authority).

Pendidikan dan sosialisasi

Beberapa peran DAL dalam pendidikan dan sosialisasi adalah menyediakan informasi dan data untuk publik dalam media, yang dapat diakses secara daring dan bentuk publikasi yang lebih tradisional, dan memfasilitasi lokakarya dan konferensi mengenai pertanian dengan ahli dari setiap sektor dan pemangku kerpentingan lainnya, dan mempublikasikan hasil lokakarya dan konferensi itu dalam bentuk hard copy dan daring.

Pengembangan kapasitas

Pengembangan kapasitas menekankan DAL agar melatih dan membimbing lulusan pertanian dalam semua aspek pembangunan pertanian, transfer dan penyerapan teknologi pertanian, serta mengumpulkan informasi tentang teknik, praktik terbaik, dan pendekatan internasional dan menggabungkannya ke dalam rencana dan program sosialisasi di tingkat provinsi.

Bencana alam

DAL yang baru harus mengambil peran kepemimpinan dengan memberikan saran kepada lembaga pemerintah, non-pemerintah, internasional, dan badan-badan gereja lainnya selama bencana alam, termasuk membantu analisis dampak bencana alam dan bantuan. DAL juga sebaiknya meningkatkan kerja sama dengan badan pertanian lainnya, memfasilitasi distribusi tanaman pangan tertentu, terutama tanaman yang paling diperlukan setelah bencana alam, termasuk jagung, ubi jalar, kentang Inggris, kacang-kacangan, labu, dan singkong.

Langkah berikutnya

Pertama, kapasitas dan kesenjangan dalam DAL saat ini harus dievaluasi melalui studi atas lingkup kerja DAL oleh tim ahli. Proses ini harus mencakup konsultasi dengan manajemen senior, yang telah menjabat untuk mencari masukan tentang kekurangan DAL yang perlu dihadapi. Para pemangku kepentingan lainnya di PNG, termasuk kementarian lainnya, sektor swasta yang relevan, LSM, dan mitra-mitra pembangunan juga harus diajak berkonsultasi.

Komposisi staf DAL harus dipandu oleh rekomendasi dari hasil studi itu, dan mencakup gabungan antara spesialis senior bidang pertanian, lulusan bidang pertanian, dan staf administrasi, termasuk mereka yang memiliki keahlian dalam mengelola perpustakaan khusus, arsip, publikasi, statistik, dan dalam penggunaan Sistem Informasi Geografis. (Development Policy Centre, Australian National University)

Abel gives IMF and World Bank the lowdown on PNG

Deputy PM Papua New Guinea
Deputy PM Papua New Guinea

DEPUTY Prime Minister and Treasurer Charles Abel is in Washington attending a meeting of the World Bank and International Monetary Fund as a member of the board of governors of both banks.

He gave officials of both banks an economic update, including the impacts of the earthquake.

He said the 2018 budget incorporated US$100 million (K319.611m) in budget support funding plus other sectoral programme funding in transport, energy, rural empowerment, youth and tourism.

He said the World Bank had offered to increase the budget to US$150 million (K479.416m) because of the earthquake.

He had requested technical support from the IMF for the Bank of PNG to develop a medium-term (five-year) monetary policy.

He also discussed with the US State Department regional matters and the Asia-Pacific Economic Cooperation meeting being hosted by PNG this year.

By SHIRLEY MAULUDU

THE first phase of the recommencement of landowner beneficiary identification (LOBID) within PNG LNG Project impact areas has been completed, Department of Petroleum and Energy spokesperson says.

The spokesperson said that the completed areas were for the pipeline segments starting from Kikori, in Gulf, to Beneria, in Hela.

Last November, Petroleum Minister Fabian Pok announced that the LOBID exercise had recommenced.
“Moran PDL 5 (petroleum development licence) was also completed while Gobe and Kutubu are subject to disputes settlement in court,” the spokesperson said.

“Department of Petroleum is preparing for final ministerial determination for Mineral Resources Development Company) to open up bank accounts for the respective impacted clans, so the royalty and equity benefits will be paid to those completed impacted beneficiaries.
“Meanwhile, clan-vetting will resume in February for Hides PDL1 and PDL 7.

Juha PDL 9 will be conducted in Koroba for Hela landowners and in Kiunga or Soabi for Western landowners.

Angore PDL 8 will be subject to alternative dispute resolution (ADR), resuming mediation process to identify the beneficiary clans.

The success of the first phase was dependent on local and provincial leaders and logistical support provided by ExxonMobil and Oil search. The clan-vetting team experienced no issues that may cause delays to the vetting.”

Pok said that following the successful completion of the distribution of royalty benefits in the plan site area last month, DPE had focused on resumption and completion of the landowner beneficiary identification – formerly known as clan-vetting programme) in other project areas.

“This is useful consultative process which enables me to then make an official ministerial determination under Sec 169 and Sec 170 of the Oil and Gas Act (1998) and allow the benefits to be distributed to the beneficiaries,” he said.

Source: https://www.thenational.com.pg/

Produk PNG di perbatasan Indonesia diminati pengunjung

Jayapura, Jubi Cenderamata khas buatan orang Papua Nugini (PNG) di Wutung, Vanimo, Provinsi Sandaun paling diminati pengunjung.

Tampak di lapak-lapak atau stan penjual para pengunjung menawarkan oleh-oleh bermotif ukiran dan bendera PNG, seperti cangkir, gelang, kain dan kalung.

Salah seorang penjual, Prisila Anti mengaku sedikitnya 500-an pengunjung singgah pada lapaknya, terutama pengunjung dari Jayapura, Indonesia. Harga penjualan oleh-oleh buatannya pun bervariasi.

“PNG cup (cangkir PNG) dijual 50 ribu rupiah per buah, payung 80 rupiah atau 15 kina per buah,” kata perempuan asal Kampung Wutung, Provinsi Sandaun ini ketika diwawancarai Jubi di Wutung, Minggu (2/7/2017).

Menurutnya produk-produk PNG paling diminati wisatawan di perbatasan PNG – Indonesia meski orang PNG sendiri tak tertarik membelinya.

“Mereka (pengunjung Indonesia) menyukai produk PNG,” katanya.

Meski demikian, ia enggan menyebutkan hasil penjualan saban harinya. Dirinya hanya mengakui banyak pembeli, terutama jika hari-hari libur seperti Sabtu dan Minggu.

Perbatasan RI-PNG di Skouw-Wutung, Distrik Muara Tami ditempuh sekira dua jam lamanya dari Kota Jayapura, Papua. Ratusan pengunjung berdesakan melintas batas untuk menikmati panorama lautan Pasifik dan perkampungan warga di Wutung. Tak lupa juga mereka berfoto ria dengan latar perbatasan, bendera PNG, souvenir dan tentara penjaga PNG penjaga perbatasan.

Salah seorang pengunjung asal Jayapura, Arnoldus Yansen Magut mengatakan, dirinya baru pertama kali ke perbatasan yang baru diresmikan Presiden RI Joko Widodo bulan lalu ini.

Ia mengaku tertarik dengan panorama dan alam PNG bagian barat atau ujung timur tanah Papua ini.

Amazing. Orang-orangnya juga baik dan ramah pada tiap pengunjung,” kata Arnoldus.

Menurut pria yang pernah menjadi tour guide ini, daerah perbatasan RI-PNG hendaknya dikelola baik oleh pemerintah setempat. Produk-produk lokal pun bisa dijual di kawasan perbatasan seperti noken Papua, ukiran dan produk-produk lainnya yang dihasilkan masyarakat serumpun yang dipisahkan dua negara ini.

Sementara pengunjung lainnya, Rosario Banera mengatakan, setelah  diresmikan Presiden Jokowi, kawasan ini ramai dikunjungi warga untuk menghabiskan masa liburan. Sebelumnya, kata dia, pengunjung di kawasan Skouw-Wutung bisa dihitung dengan jari.

“Saya yakin ke depan di perbatasan ini banyak pengunjung. Perlahan-lahan warga Jayapura dan sekitarnya lebih memilih libur akhir pekan di sini daripada di Pantai Base G, Holtekam, Hamadi dan Tablanusu, jika pemerintah dan masyarakat mengelolanya dengan baik,” kata Banera. (*)

Pemprov Papua agendakan studi banding kopi di PNG
Tanaman kopi di dataran tinggi Papua. (Foto: Antara News)

Jayapura (Antara Papua) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengagendakan studi banding tentang tata niaga kopi arabika di negara tetangga Papua Nugini (PNG).

Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Provinsi Papua Jhon Way, di Jayapura, Rabu, menjelaskan potensi kopi di Papua cukup tinggi, namun belum terbentuk sebagai sebuah industri yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.

Oleh karena itu dalam studi banding tersebut Pemprov Papua ingin mengetahui bagaimana tata kelola kopi di Papua Nugini.

“Sentra kopi di PNG ada di Monaghan, sebuah daratan tinggi seperti Wamena. Kita harus pelajari tata niaganya karena dari kopi banyak orang PNG jadi kaya,” ujarnya.

Menurut dia, kualitas kopi Papua dengan Papua Nugini sama karena daerah Monaghan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pegunungan Bintang.

Selain dari sisi infrastruktur jalan yang belum memadai, hingga kini belum ada keterpaduan program di tingkat provinsi dengan kabupaten untuk memanfaatkan potensi tersebut.

“Di sini (Papua) potensi besar tapi belum bisa dimaksimalkan. kopi ini harus digiatkan, harus ada koperasi yang bisa mewadahi sehingga minimal setiap bulan kita bisa ekspor,” katanya.

“Harus ada sinergi dengan pemerintah kabupaten karena kebun kopi ini cukup banyak karena bibitnya sudah ada dari zaman belanda,” sambungnya.

Masih bergantungnya Papua terhadap sektor tambang, menurut dia harus segera diminimalisir karena hingga kini dampak yang diberikan sektor tersebut belum merata.

“Papua pertumbuhan IPM tinggi tapi kemiskinan tetap tinggi karena kita tergantung sektor tambang. Sektor ini hanya memperkerjakan 13 ribu orang, sisanya ada di sektor lain, jadi akhirnya pertumbuhan ini tidak merata,” kata Jhon. (*)

Editor: Anwar Maga

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Anyam noken, bulu kasuari dan kulit kayu dipesan dari PNG

Merauke, Jubi – Bahan untuk menganyam noken seperti kulit kayu, anggrek serta bulu kasuari baik berukuran kecil maupun besar, harus didatangkan dari Negara Papua Nugini (PNG). Karena di Merauke bahan-bahan itu  sulit didapatkan.

Penuturan itu disampaikan Vika Wanda, salah seorang penjual noken di Sota, perbatasan RI-PNG ketika ditemui Sabtu (1/4/2017). “Bahkan, orang yang menganyam juga dari PNG. Memang ada orang di Sota bisa menganyam, hanya kesulitan adalah tak  dapat  memasang bulu kasuari di tas bagian luar,” ujarnya.

Khusus bulu kasuari, lanjut dia, dijual warga PNG dengan harga Rp50 ribu untuk satu ikat. Sedangkan bahan dasar lain seperti kulit kayu maupun anggrek, dibayar sesuai dengan kebutuhan noken yang dipesan.

“Biasanya, setelah membeli bulu kasuari dari warga PNG, saya langsung  meminta orang  PNG yang biasa membuat noken, datang di Sota sekaligus kami bicara lagi,” tuturnya.

Bahkan, pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebelum bekerja. “Kita harus menyiapkan bahan makanan seperti beras, minyak goreng serta kopi, gula untuk dibawa. Maksudnya agar mereka bisa  kerja  cepat,” tuturnya.

Dijelaskan,  harga pembelian noken dari PNG, bervareasi. Tergantung kesepakatan. Tetapi   ukuran besar dibeli Rp100 ribu.

“Nanti kita jual kembali dengan harga Rp150 ribu,” ungkapnya.

Untuk pendapatan, katanya, tidak menentu. “Ya, kalau datang banyak pengunjung, sehari bisa saya dapat uang sampai Rp2 juta,” ujar dia.

Hal serupa disampaikan penjual noken lain, Benti Mbagu. “Kalau disini, harga noken saya jual berkisar antara Rp50 ribu sampai Rp150 ribu. Tergantung dari ukuran,” katanya.

“Memang noken yang dijual, diproduksi langsung dari PNG. Karena di sini kita kesulitan mendapatkan kulit kayu serta bulu kasuari,” akunya. (*)

Jayapura (Antara Papua) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua mengatur penempatan lapak sementara di pasar perbatasan RI-PNG agar semua pedagang yang dulunya berjualan di pasar itu sebelum bangunan utamanya terbakar pada 27 Agustus 2016, terakomodasi.

“Pembangunan sudah berjalan, kami sudah bagi lapak-lapak sesuai dengan jumlah pedagang yang ada. Kapling yang ada sudah kami buat pemetaan sesuai dengan jumlah pedagang yang ada,” kata Kepala Disperindag Papua Max Olua, di Jayapura.

Ia mengungkapkan kini proses pembangunan lapak permanen masih berjalan dan dana yang digunakan berasal dari masing-masing pedagang.

Hal itu dikarenakan pasar tersebut dulunya dibangun oleh Kementerian Perdagangan.

“Pedagang sekitar 200 orang. Saya belum bisa prediksikan kapan selesainya karena mereka bangun ini secara swadaya,” ujarnya.

Hanya dalam proses pembangunannaya, Disperindag memberikan arahan kepada para pedagang agar lapak yang ada tidak terkesan kumuh dan berantakan.

“Kita sudah arahkan semua seragam pakai seng dan persoalan cepat atau lambat tergantung kemampuan masing-masing , tapi harus diperhatikan kerapiannnya,” katanya lagi.

Sebelumnya, transaksi jual beli di wilayah perbatasan RI-PNG di Skouw, Kota Jayapura, untuk sementara dihentikan setelah pasar perbatasan itu terbakar.

“Kita sudah sepakat dengan pedagang pasar untuk tidak ada transaksi jual beli sambil menunggu pembangunan pasar darurat,” ujar Kepala Badan Pengelola Perbatsan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua Suzana D. Wanggai.

Ia mengakui pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada Pemerintah PNG untuk menginformasikan bahwa pasar yang dibuka tiap Selasa, Kamis dan Sabtu, untuk sementara ditiadakan.

“Secara resmi kami sudah mengirim surat ke PNG bahwa pasar sementara ditutup,” katanya.

Suzana menjelaskan hal tersebut diperlukan karena hampir seluruh konsumen di pasar perbatasan merupakan masyarakat PNG.

“Mereka harus menerima karena ini musibah, dan mereka hanya sebagai konsumen, tapi untuk pelintas batas tetap bisa dilakukan,” ujarnya lagi. (*)

Editor: Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2016

Mengucap Syukur, HUT NKRI ke-71, Hubungan Bisnis ke PNG Telah Terbuka

Upacara HUT RI ke-71 di Mandala JAyapura
Upacara HUT RI ke-71 di Mandala JAyapura

Mengucap syukur bahwa pada HUT NKRI ke-71 ini, provinsi Papua dikunjungi dan turut merayakan Upacara Bendera HUT RI ke-71, dua orang gubernur dari Negara Tetangga, masing-masing Gubernur DKI Port Moresby Hon. Powes Parkop, MP dan Gubernur Sandaun, provinsi terbarat dari Papua New Guinea, yang berbatasan dengan Jayapura, provinsi yang selama ini merasa lebih dekat dengan Jayapura dan telah lama diabaikan oleh Port Moresby.

Berita tentang kehadiran dua gubernur dari dua provinsi negara tetangga tidak disiarkan secara luas, tetapi telah menajdi spiral di media sosial, khususnya di kalangan gerakan Papua Merdeka. Tentu saja, setiap kesempatan seperti ini selalu dilihat sebagai peluang buat mereka untuk mengkampanyekan Papua Merdeka.

Walaupun begitu, dari sisi lain perlu disikapi bahwa pertemuan tiga gubernur di Tanah Papua, pertemuan gubernur dari dua negara yang berbeda ini bersejarah dari sisi bisnis dan entrepreneurship di Tanah Papua. Menurut Jhon Yonathan Kwano, Direktur PAPUAmart.com sebagai Manager Marketing & Sales KSU Baliem Arabica yang harus kita lakukan ialah mengucap syukur bahwa peluang pasar baru telah terbuka.

Sudah lama kami tunggu. Dari Presiden sebelumnya, sampai Presiden sekarang. Dari kunjungan sampai kunjungan, dari pertemuan dan kesepakatan yang ditandatangani, di tingakt bileteral maupun multi-lateral dengan negara-negara Melanesia sudah berulang-ulang dinyatakan harus ada kerjasama ekonomi. Hal itu tidak pernah punya batang hidungnya seperti apa? Sekarang, pada HUT RI ke-71 ini baru batang hidungnya mulai kelihatan. Kita mulai dari dua provinsi ini.

demikian kata Kwano.

Jhon Kwano melanjutkan

Selain kita bersyukur atas kemerdekaan yang dirayakan, upacara kali ini kita mendapatkan kado spesial, yaitu kita diberi peluang yang empuk untuk mengisi kemerdekaan dengan membuka pasar investasi ke Papua New Guinea. Tentu saja pengusaha di PNG punya minat yang sama untuk menguasai pasar kita, tetapi kita yang harus lebih duluan menyerbu, karena pertahanan yang baik ialah menyerang duluan. Kita harus memanfaatkan tempat usaha di perbatasan PNG-Papua dan peluang yang muncul seperti ini untuk menjadi panyalur, grosir, membuka usaha di Papua New Guinea.

Terkait dengan usaha-usaha yang dilakukan PAPUAmart.com Group Companies di Tanah Papua, Jhon Kwano menyatakan bahwa jarignan PAPUAmart.com sudah siap untuk mengambil bagian dalam inisiatif seperti ini. “Kami hanya tunggu lampu hijau, dan lampu itu sudah menyala, kami sudah siap melangkah”, kata Kwano dengan nada semangat.

Skip to toolbar