Niat Papua jadi pintu masuk Pasifik terkendala lambannya respon Jakarta

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Lukas Enembe kembali menegaskan agar pemerintah Indonesia menetapkan Papua sebagai satu-satunya pintu masuk Indonesia dalam kerjasama ekonomi di kawasan Pasifik.

“Kalau misi ekonomi, harus ada program yang jelas, sehingga betul-betul menyentuh masyarakat Pasifik. Kalau hanya sekadar untuk menutupi isu politik, itu tidak bagus,” katanya di sela-sela acara The First Pasific Exposition yang berlangsung sejak 11-14 Juli 2019 di Auckland, Selandia Baru.

Khusus untuk Provinsi Papua, Enembe sudah mendeklarasikan Papua sebagai satu-satunya pintu masuk masyarakat ekonomi ASEAN untuk kawasan Pasifik saat kunjungannya ke Papua Nugini pada September 2018 lalu.

“Selanjutnya saya akan ke Papua Nugini untuk bertemu Perdana Menteri mereka membicarakan hal ini. Agar dia bisa menerima kami (Provinsi Papua), karena kami sudah melakukan MoU dengan beberapa Gubernur (di Papua Nugini), sehingga kami bisa menerima manfaat kepada mereka,” jelasnya, Sabtu (13/7/2019).

Enembe menjelaskan Papua memiliki produk yang cukup beragam bagi Negara tetangga di kawasan Pasifik. Selama ini, Australia yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara-negara Pasifik. Padahal produk yang dijual Australia bukan produk mereka, melainkan produk dari negara tetangga Indonesia seperti Thailand dan Vietnam.

“Kenapa tidak langsung dari Papua, Indonesia ke Pasifik. Mata rantai ini yang harus kita putuskan. Kalau dia mau ambil beras, ya dari Papua. Itu sebabnya kami mendeklarasikan Papua sebagai satu-satunya pintu Indonesia ke kawasan Pasifik,” jelasnya.

Sebagai provinsi paling timur yang berdekatan, bahkan berbatasan langsung dengan negara-negara di kawasan Pasifik, Enembe menegaskan agar Indonesia mau memberi kesempatan bagi Provinsi Papua dengan membuka semua akses agar kerjasama ekonomi tersebut dapat berjalan.

“Akses imigrasi, akses ekspor impor, semua akses,” tegasnya

Setelah pameran, akses penerbangan harus dibuka

Saat ditanya mengenai kemungkinan membuka akses penerbangan langsung dari Papua ke kawasan Pasifik, Enembe menyatakan kekesalannya.

“Saya sudah bicara berulang-ulang tetapi kerja pemerintah ini lamban-lamban, dan lamban. Pemerintah tidak serius. Mereka tidak bisa kerja seperti itu,” katanya.

Gubernur Enembe mengaku sudah berberulang kali meminta pemeritah pusat membuka akses darat, laut dan udara dari Papua ke kawasan Pasifik, tapi hingga saat ini tidak juga dilakukan.

“Setelah kegiatan seperti ini, seharusnya pintu aksesnya dibuka, agar kerjasama dapat berjalan. Pintu penerbangan cukup dari Timika ke Cairns. Dari Jayapura Ke Port Moresby. Tidak perlu harus ke Jakarta dulu, terlalu jauh!” katanya.

Selama ini, penerbangan dari Pasifik menuju Papua, dapat menggunakan dua jalur. Melalui Denpasar Bali- Australia, Atau Jakarta-Singapura. Penerbangan memutar ini tentu memerlukan biaya yang cukup besar.

Konektivitas tujuan wisata Papua-Pasifik

Hampir semua Negara Pasifik merupakan pusat pariwisata dunia. Ribuan orang dari benua Eropa, Asia maupun Amerika mengunjungi Pasifik untuk menikmati budaya dan alam Pasifik yang indah. Seperti Negara Pasifik lainnya, Provinsi Papua juga menyimpan potensi pariwisata tropis yang kaya.

“Kami akan konektivitas dengan tujuan wisata Pasifik, Papua dan Pariwisata lain di Indonesia. Dengan begitu, ekonomi Pasifik akan berjalan dengan baik. Kami akan dorong itu,” jelas Enembe.

Untuk itu, pekan ke depan, Gubernur Enembe akan menemui Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape.

“Saya sudah kontak PM Papua Nugini. Kami akan bicarakan itu. Kami harap kebutuhan Papua Nugini seperti beras, gula, dan lainnya dapat dipenuhi dari Papua,” kata Enembe.

Sebelumnya, Pada September 2018 lalu Gubernur bertemu dengan Gubernur Madang, Peter Yama dan Gubernur National Capital District (NCD), Powes Parkop untuk membicarakan kemungkinan kerjasama di bidang ekonomi dan kebudayaan.

Saat itu Gubernur Lukas Enembe dan Peter Yama membicarakan kemungkinan investasi di sektor pertambangan dan sektor lainnya.

“Saya siap memberikan kemudahan kepada pengusaha Papua seperti yang saya berikan kepada pengusaha dari Chin, Philipina dan Jepang selama ini,” kata Peter Yama saat bertemu dengan Enembe di Madang, bulan September 2018.

Peter Yama, yang juga adalah seorang pengusaha ini, juga berminat membuka jalur laut dari Jayapura ke Madang seperti yang ditawarkan oleh Pemerintah Papua dalam kunjungan ke Madang itu. Bahkan Yama bersedia memfasilitasi pengusaha-pengusaha Papua dalam mencari mitra bisnis di Madang.

Selain menjajaki peluang bisnis, Peter Yama juga berharap pemerintah Provinsi Papua bisa menyediakan guru bahasa Indonesia bagi pengusaha-pengusaha di Madang yang akan berbisnis dengan pengusaha-pengusaha Indonesia. (*)

Editor : Victor Mambor

Jayapura (SP)—Pemerintah Pusat diminta membangun industri di Papua guna menangkap potensi pemasaran hasil produksi ke negara Pasific.

Hal demikian dikatakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty, di Jayapura Kamis (18/2).

Loupatty menilai sudah saatnya pemerintah mengalihkan pembangunan industri ke Papua sebab ada peluang yang bisa dimanfaatkan.

“Bayangkan seluruh hasil produksi yang dijual di pasar perbatasan Skouw laku keras, mulai dari beras, mie instant, kursi, bahkan tikar, sehingga peluang ini saya kira perlu untuk ditangkap”, kata Asisten II.

Sebab menurutnya dengan kebijakan nasional Tol Laut tidak aka nada kendala terkait transportasi.

“Tinggal dibicarakan dengan pusat, karena bila diangkut dengan kapal laut saya kira 6 jam saja sudah bisa menjangkau negara tetangga”, katanya lagi.

Menurutnya, bila industri dibangun di Papua lalu perdagangannya berorientasi ke Pasific, maka ada sekitar lima hingga enam negara yang siap menampung hasil produksi industry dari Indonesia khususnya Papua.

“Sebenarnya kalau mau diilhat industri besar di pulau Jawa sudah tak mampu menampung, karena itu sudah saatnya pusat melirik Papua, sebab dari segi keuntungan negara di Pasific merupakan pasar bagi Papua, karena itu perlu juga jadi perhatian bagi pusat soal ini”, kata Loupatty.

Menyinggung soal kemahalan harga di Papua, ia mengatakan hal itu disebabkan oleh pembangunan industri yang didominasi di wilayah barat Indonesia.

“Papua selalu yang menanggung beban kemahalan karena pabrik-pabrik dibangun di Jawa, makanya sudah saatnya pabrik di bangun diwilayah timur khususnya di Papua, sehingga wilayah barat sekali-kali menanggung beban kemahalan transportasi. Supaya mereka juga ikut merasakan kemahalan, hingga ada keadilan dalam harga” katanya lagi.

Namun terkait investor yang akan masuk ke Papua, Asisten II menegaskan bahwa Pemprov selama ini selektif dan berhati – hati terhadap investor yang mau menggarap potensi SDA Papua.

“Sebenarnya untuk investor di Papua dari statistik sudah banyak yang berinvestasi hanya mereka tak banyak bergerak dibidang sumber daya alam, sebab Pemprov sangat membatasi serta selektif berdasarkan tata ruang, dimana Papua sangat berkeinginan mempertahankan daerah hijau 81 persen hingga 90 persen”

Makanya ia berharap investor yang masuk bergerak di bidang industri baik menengah maupun skala besar, mengingat luas tanah di Papua cukup. (GRE/R1/D)

Skip to toolbar