cahayapapua.com
Pertemuan pembahasan paket proyek antara 10 asosiasi pengusaha asli Papua dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Selasa (19/5/2015). | CAHAYAPAPUA.com | RASYID FATAHUDIN

Sumber berita: Akhirnya BBP Jalan Nasional X Capai Kesepakatan dengan Pengusaha Asli Papua, Papua Barat 20 Mei 2015

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com—-Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama 10 asosiasi pengusaha asli Papua akhirnya mencapai terkait penyaluran paket pekerjaan yang akan dikerjakan pengusaha asli Papua.

Kesepakatan tersebut yang ditandai dengan pertemuan di Satuan Kerja Wilayah I Manokwari, Provinsi Papua Barat dengan asosiasi pengusaha asli Papua di kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X , Selasa (19/5/2015).

Kepala Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Asner Silalahi, mengatakan satu jalan yang baik dalam hal pembagian subkontraktor telah disepakati dan diputuskan beberapa paket kepada asosiasi pengusaha asli Papua.

“Jadi, paket yang sisa kita bagi rata. Dan mereka menerima. Jadi, catatan-catatan lain, ketika pengusaha-pengusaha asli Papua ini menemukan kegagalan, maka mereka akan dievaluasi untuk tahun depan. Kita sudah sepakati untuk dibuatkan raport sehingga yang meninggalkan pekerjaannya akan diberikan punishmant,” kata Asner.

Menurut Asner dalam pertemuan tersebut juga disepakati bahwa paket yang diberikan kepada pengusaha asli Papua tidak ada pemotongan, kecuali pajak. Sehingga kontraktor utama tidak bisa beralasan apapun untuk melakukan pemotongan.

“Jadi, jangan kontraktor utama ini macam-macal lagi. Jadi, sudah saya tekankan itu tidak ada lagi pemotongan, kecuali pajak. Ini yang kita putuskan dan kita rapatkan untuk kedepannya kita harapkan paket kepada pengusaha asli dapat meningkat,” ujarnya.

Terkait pembinaan yang seperti diamanatkan di dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 84 Tahun 2012 menurut dia sudah dipikirkan agar pengusaha asli Papua tidak lagi menjadi subkontraktor, tapi menjadi kontraktor utama. Namun soal kontraktor utama semua bakal berasal dari Manokwari.

“Sekarang ada 40 paket yang dibagikan. Sebelumnya ada 35 yang sudah dibagikan sehingga itu tahun lalu sudah dikerjakan. Jadi, totalnya ada 75 dengan nilai antara Rp 200-300 juta,” ujar Asner semberi mengatakan tahun depan nilai proyek sesuai amanat Keppres akan direalisasikan.

Disisi lain, Asner mengemukakan antara pengusaha asli Papua dengan Balai Besar telah menandatangani nota kesepahaman. Ia meminta agar kesepakatan itu tidak dipahami sebatas kesepakatan dengan pihak Satker Manokwari, sehingga diharapkan tidak lagi menimbulkan persoalan.

“Jenis kegiatannya itu konstruksi. Ada yang pasang batu, bronjong dan macam-macam yang tidak membutuhkan alat khusus yang bisa dikerjakan. Dan lokasinya ada yang arah ke Bintuni, Kebar, Manokwari Selatan yang masuk wilayah Manokwari,” kata Asner lagi.

Sementara itu, Sekretaris Kamar Adat Pengusaha Papua (KAP-P) Provinsi Papua Barat, Yakobus Wanggai mengatakan, pembagian paket pekerjaan ini merupakan upaya pembinaan kepada pengusaha asli Papua.

Kendati demikian, Jack Wanggai, panggilan akrabnya mengingatkan agar pemerintah daerah melalui Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) tidak lupa untuk mengakomodir pengusaha asli Papua yang belum mendapatkan paket dari balai.

“Terutama 19 SKPD yang belum menyerahkan paket kepada Bappeda harus dibagikan segera agar diteruskan kepada pengusaha asli Papua. Kami menunggu realiasi itu segera dilakukan hingga akhir bulan Mei,” katanya. |RASYID FATAHUDIN

Kamis, 22 Januari 2015 07:21, BintangPAPUA>com

JAYAPURA – Ancaman pemerintah pusat untuk menghentikan ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia lantaran belum adanya kemajuan dalam pembangunan pengelolaan dan pemurnian dalam perusahaan asal Amerika Serikat, mendapat dukungan dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR) Papua. Komisi IV menyatakan mendukung penuh sikap pemerintah tersebut.

“Kami dari Komisi IV DPR Papua sangat mendukung penuh apa yang disampaikan oleh Menteri SDM jika membekukan izin PT Freeport Indonesia. Sebab manajemen PT Freeport Indonesia tidak menunjukan kesungguhannya membangun pabrik Smelter di tanah Papua,” ungkap Ketua Komisi IV DPR Papua, Boy Markus Dawir kepada Bintang Papua, melalui telephone selulernya.

Ia menyatakan, selama ini Freeport Indonesia tidak setuju apa yang telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan juga Pemeirntah Provinsi Papua. “Seharusnya manajemen Freeport Indonesia tunduk kepada pemerintah Indonesia bukan tunduk kepada pemerintah Amerika Serikat,” katanya.

Boy mengungkapkan, salah satu contoh besar yang tidak di gubris oleh manajemen PT Freeport Indinesia adalah pembangunan semelter yang selama ini diminta untuk harus dibangun di Papua, untuk lebih meningkatkan pembangunan SDM dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

Apalagi lanjut dia, Pemerintah Indonesia telah memberikan kepercayaan penuh kepada PT Freeport Indonesia untuk memberikan Izin Ekspor melalui penandatangan MoU pada tahun 2014 lalu. Namun kenyataannya kepercayaan yang dilakukan tidak mampu melakukan pembangun smelter.

“Sebenarnya di awal tahun 2015 ini sudah ada eksen dari PT Freeport Indonesia. Dia harusnya sudah mulai melakukan pembangunan jika punya niat baik untuk membangun Semter di Papua. Tapi buktinya sampai saat ini tidak ada,” katanya.

Dikatakannya, Perusahaan Freeport Indonesia yang sudah sekian tahun dikelolah sangat tidak rugi jika Izin dihentikan. “Indonesia bakal tidak rugi jika dihentikan. Biar perusahaan itu dikelolah Pemerintah Indonesia sendiri. Jadi, apa yang disampaikan Menteri SDM kami sangat mendukung agar PT Freeport Indonesia taat dan tunduk dengan pemerintah Indonesia,” pungkasnya.(Loy/don/l03)
Baca 17 kali

Skip to toolbar