Pedagang lokal keluhkan tempat jualan

Sentani, Jubi – Sejumlah pedagang lokal yang setiap pagi dan sore berjualan di eks pasar lama Sentani mengeluh soal tempat jual mereka saat ini.

Trotoar di eks pasar lama Sentani yang digunakan pedagang sebagai tempat jualan – Jubi/Engel Wally
Trotoar di eks pasar lama Sentani yang digunakan pedagang sebagai tempat jualan – Jubi/Engel Wally

Pasalnya, trotoar yang biasa digunakan bagi pejalan kaki digunakan sebagai tempat untuk meletakkan barang jualan mereka, baik ikan danau, sagu, umbi-umbian, buah, dan sayur mayur.

“Tidak ada tempat yang baik disediakan bagi kami, makanya trotoar ini kami pakai untuk menaruh barang jualan kami,” ujar Dortea, salah seorang pedagang ikan danau di eks pasar lama Sentani, saat ditemui Jubi, Senin (29/7/2019).

Diakuinya trotoar bukan tempat untuk berjualan, tetapi kondisi yang tidak memungkinkan sehingga semua pedagang yang datangnya dari danau menaruh barang jualan mereka di trotoar dekat dengan badan jalan raya.

“Sering kita mendapat sungutan juga dengan saudara-saudara pedagang yang non Papua, karena jalan masuk ke kios mereka terhalang oleh barang jualan kami,” ungkapnya.

Ia sangat berharap ada perhatian serius terhadap hal ini, sehingga ada pemerataan bagi masyarakat lokal dalam peningkatan ekonomi.

“Transportasi dari kampung di pesisir danau hingga ke pasar baru harus dua kali, lalu waktu berjualan di pasar baru hanya sampai sore, sementara di eks pasar lama ini bisa sampai malam. Oleh sebab itu, pemerintah juga harus mengantisipasi hal-hal ini dengan baik. Karena di pasar baru juga tidak ada lampu penerangan untuk masing-masing los jualan,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua Forum Kota (Forkot) Sentani, Deniks Felle, mengatakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jayapura hingga saat ini tidak begitu tegas dalam menyikapi kondisi masyarakat di kalangan bawah.

“Potensi sumber daya alam yang begitu banyak, tetapi tidak diberikan tempat yang layak sebagai tempat mereka. Awalnya, eks pasar lama Sentani mau ditertibkan dan disatukan ke pasar baru (Pasar Pharaa-Red), tetapi sampai saat ini masih begitu-begitu saja,” pungkasnya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Pergub Tender Terbatas bagi pengusaha asli Papua berlaku 1 Agustus

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua akan segera memberlakukan Peraturan Gubernur atau Pergub Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Papua dalam Rangka Memperdayakan Pengusaha Lokal. Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan Pergub itu akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2019.

Menurut Enembe, Pergub Nomor 14 Tahun 2019 itu akan menjadi aturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 (Perpres 17/2019) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Perpres itu mengatur kekhususan aturan tender atau penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa oleh pengusaha asli Papua.

Pasal 1 angka 31 Perpres 17/2019 mengatur bahwa pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan Tender Terbatas yang hanya bisa diikuti oleh pelaku usaha asli Papua. Tender Terbatas itu dapat dilakukan dalam proses pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya bernilai Rp1 miliar – Rp2,5 miliar.

Enembe menyatakan pemberlakuan Perpres 17/2019 dan Pergub Nomor 14 Tahun 2019 menunjukkan besarnya perhatian pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua dalam memberdayakan pengusaha asli Papua. Pemberdayaan pengusaha asli Papua itu diharapkan bisa mempercepat proses pembangunan di Papua.

“Kata percepatan yang termuat dalam Perpres 17/2019 perlu menjadi panduan atau petunjuk bagi kita bersama untuk segera mengambil Iangkah memberdayakan pengusaha orang asli Papua,” katanya.

Menurut Enembe, ada tiga aspek prinsip yang menegaskan kebijakan afirmatif Perpres 17/2019 bagi pengusaha asli Papua. Pertama, mekanisme Pengadaan Langsung untuk penyediaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai maksimal Rp 1 miliar atau penyediaan jasa konsultasi yang bernilai maksimal Rp200 juta.

Kedua, pengaturan Terder Terbatas yang hanya diikuti oleh pelaku usaha asli Papua. “Ketiga, pemberdayaan dalam bentuk kemitraan dan sub kontrak untuk pelaku usaha Papua yang aktif selama kurun waktu 1 tahun,” ujar Enembe.

Enembe menyebut Pemerintah Provinsi Papua sedang menyiapkan aplikasi pelaku usaha orang asli Papua. Aplikasi itu akan menjadi sistem database pelaku usaha asli Papua, dan memonitor perkembangan pelaku usaha yang ada di Papua. “Saya minta bupati dan wali kota se-Papua berperan aktif dalam memberdayakan pelaku usaha asli Papua di daerahnya masing-masing,” ujar Enembe.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

KASMIRA, seorang Mama dari Yetti, Arso Timur, Kabupaten Keerom, Papua, di bawah terik matahari, membersihkan gulma di antara pohon sawit yang baru tumbuh. Sebelumnya dia dan warga kampung lainnya berkebun dan meramu. Namun, kini mereka beralih menjadi buruh perusahaan kelapa sawit milik PT Tandan Sawita Papua. Perusahaan ini beroperasi sejak 2008 di Yetti dan menguasai lahan seluas 18.337 hektare.

Di sisi lain, Mama Mariode di Sorong, Papua Barat, hanya bisa menatap hutan adat yang sudah dibabat perusahaan PT. Henrison Inti Persada. Bersama suami dan anak-anaknya, Mama Mariode menanam batas antara wilayah perusahaan dengan hutan terakhir yang mereka miliki. Dia berharap, pemerintah tidak lagi menyerahkan hutan itu untuk perusahaan.

Dua cerita di atas merupakan kisah dalam film dokumenter berjudul “Mama Kasmira Pu Mau dan Mama Mariode”. Kedua film ini diputar di asrama Nabire, Kota Jayapura, Sabtu, 26 Januari 2018. Pemutaran film bertema “Perempuan dan Investasi” dilakukan dalam rangka Hari Perempuan Internasional yang dirayakan tiap 8 Maret.

Hadir sebagai narasumber antara lain, Pendeta Magda Kafiar dari Bidang Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) GKI di Tanah Papua, Wirya Supriyadi dari Jerat Papua dan Aiesh Rumbekwan dari Walhi Papua.

Menurut Pendeta Kafiar, janji-janji kemajuan dipakai pemerintah dan perusahaan untuk mempengaruhi masyarakat adat. Kondisi jalan yang buruk, tanpa penerangan, minimnya layanan kesehatan dan pendidikan, membuat masyarakat adat dilema dan akhirnya memilih menerima kehadiran perusahaan.

Pertemuan membahas pelepasan lahan kepada perusahaan juga tidak melibatkan perempuan. Perempuan biasanya hanya menerima keputusan yang dibuat.

“Rapat di para-para adat semua laki-laki yang duduk. Perempuan hanya bisa lihat jarak jauh, tidak tahu laki-laki dong (mereka) bicara apa,” katanya.

Ketika hutan sudah dibongkar dan janji-janji tidak terwujud, kekecewaan mulai muncul. Tidak jarang mama-mama menjadi sasaran dan menjadi objek kekerasan.

Lebih jauh, mama-mama juga kehilangan sumber makanan untuk keluarga. Ada juga wilayah yang sumbernya tercemar akibat pupuk yang digunakan perusahaan. Untuk perempuan yang bekerja sebagai buruh, mereka juga menghadapi masalah baru. Kondisi kerja yang buruk, upah rendah, dan tanpa kontrak, serta sering tanpa jaminan sosial. Kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual juga terjadi, tapi jarang dilaporkan.

Kondisi yang dialami dua mama dalam film tadi berkaitan erat dengan kondisi ekonomi politik global. Populasi manusia yang terus meningkat membuat kebutuhan akan pangan dan energi juga meningkat.

Negara maju dengan kekuatan modal dan teknologi memanfaatkan negara berkembang seperti Indonesia untuk menanamkan modalnya. Dari hubungan inilah lahir berbagai perjanjian ekonomi dan program-program ekonomi yang gencar dicanangkan pemerintah.

Di Indonesia, setelah lahan di Sumatra dan Kalimantan habis, pemerintah mengandalkan Papua.

“Pemerintah mengeluarkan izin-izin tanpa melihat bahwa ada masyarakat adat yang hidup di sana,” kata Wirya dari Jerat Papua.

Pembukaan hutan dalam skala besar membuat kehidupan masyarakat adat berubah drastis. Hutan yang menyediakan kebutuhan, mulai dari makanan, kesehatan, aksesoris budaya, dan religi hilang. Masyarakat adat dipaksa beradaptasi dengan cara-cara baru. Dalam kondisi ini, perempuan dan anak menjadi pihak yang paling menderita.

Perlu perhatian serius

Melani Kiriho, salah satu peserta mengapresiasi pemutaran film dengan mengangkat masalah perempuan dan investasi. Menurutnya, masalah perempuan yang dibicarakan selama ini masih terbatas pada isu kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Menyuarakan hak perempuan terkait investasi ini memang akan mendapat tantangan terutama dari tokoh-tokoh adat. Namun upaya ini harus terus disebar.

“Gerakan perempuan bukan melawan laki-laki, tapi membangun kesetaraan dan hak yang sama supaya kehidupan menjadi lebih baik,” kata Kiriho.

Sementara Emenuel Gobay dari LBH Papua mengatakan, gerakan apa pun di Papua, tidak hanya menjadi gerakan laki-laki, tapi juga gerakan perempuan.

“Bagaimana cara mendorong agar ada perempuan yang bicara dan ambil kendali gerakan entah untuk bicara hak perempuan maupun hak yang lain,” ujar Gobay.

Berbagai pihak pun diajak untuk menyebarkan informasi tentang perampasan lahan ini, dan melakukan penguatan kapasitas perempuan.

Menghadapi arus investasi yang terus masuk ke Papua, kemampuan perempuan Papua untuk mengorganisir diri perlu ditingkatkan. Berbagai instrumen hukum, baik di internasional, maupun nasional dan lokal, bisa menjadi dasar untuk melakukan gerakan-gerakan ini.

Data Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Papua menyebutkan, hingga 2017 sudah ada 187 izin industri berbasis lahan, yang dikeluarkan pemerintah di Papua. Dari ratusan izin tersebut, 82 di antaranya izin pertambangan, 75 izin usaha perkebunan kelapa sawit, dan 30 izin di sektor kehutanan.

Sementara itu Aiesh Rumbekwan dari Walhi Papua mengatakan bahwa momentum politik ke depan bisa dipakai untuk memperjuangankan isu ini.

“Saya harap kita memilih kawan-kawan yang produktif memahami isu lingkungan dengan baik mulai level kota provinsi maupun nasional.” (*)

Source: https://www.tabloidjubi.com/

Merry Yoweni, Perempuan Papua Pertama Terjun Bisnis Tambang

Bakat enterpreneurshipnya dari sang Ayah, sejak kecil sudah terbiasa hidup prihatin,  disiplin, dan tumbuh dalam keluarga yang mahir berbahasa Inggris. Sejak kelas II SMA ia sudah kerja untuk kebutuhan sekolah dan membantu orang tuanya, meski harus jalan kaki setiap hari 11 Km. Belajar tentang ilmu tambang secara otodidak dari almarhum suami berkebangsaan Perancis, kini usahanya merambah sector kehutanan dan pariwisata. Siapa sangka perempuan Papua bertubuh mungil itu mengaku modal utamanya adalah mau belajar, ingin tahu, disiplin, dan kerja keras.

Oleh : Walhamri Wahid

Orangnya supel, ramah dan berwawasan luas, meski hanya mengantongi ijazah SMA, tetapi ia menguasai tiga bahasa, yakni Bahasa Indonesia, Perancis dan Inggris yang semuanya ia pelajari secara otodidak sejak masih SD, karena Ayahnya Kristian Yoweni adalah seorang penterjemah yang bekerja dengan seorang pilot AMA dan setiap harinya membiasakan penggunaan Bahasa Inggris di dalam keluarga sehari – hari, bahkan ibunya pun, Ester Waibu meski hanya tamatan SMPA ketika itu, juga menguasai dan memahami Bahasa Inggris sehari – hari.

“saya anak kedua dari lima bersaudara, masa SD saya awalnya di Kampung Samabusa, kemudian pindah ke kota Nabire di SD Sriwini Nabire sampai tamat, kedua orang tua saya sebenarnya dari Wondamen, tetapi karena leluhur kami sudah lama tinggal di Nabire”, kata Merry Yoweni, dalam perjumpaan yang tak terduga di sebuah hotel di Jakarta, Sabtu (5/8/2017) kemarin.

Ketika ia memasuki bangku SMP, Ayahnya harus pindah ke Timika karena dipercayakan oleh PT. Freeport Mc Moran untuk menangani Business Developmetn Center semacam Business Incubator yang di dirkan oleh PT Freport Mc Moran ketika itu untuk memberdayakan masyarakat asli Papua, khususnya dari suku asli pemilik ulayat di Tembagapura.

“dari lima sodara, saya bisa di bilang anak Ayah, karena dekat dengan Ayah, sehingga meski masih SMP tapi saya sering mendengar dan menyimak apa pekerjaan Ayah yang ketika itu sangat menarik bagi saya, karena bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat dan mencetak entrepreneur asli Papua ketika itu, sehingga saya banyak belajar dari Ayah saya”, kata Merry Yoweni mengenang masa – masa indah bersama keluarganya sewaktu bermukim di Timika.

Sempat mengenyam pendidikan di SMP IV Nabire di tahun pertama, kemudian ia menamatkan pendidikan SLTAnya di SMP Santo Bernardus Timika, yang rupanya pelajaran Bahasa Inggris juga merupakan satu mata pelajaran wajib di sekolah tersebut.

“saya masih ingat salah satu metode belajar Bahasa Inggris yang diberikan oleh Pak Guru Herman Barru, namanya metode seribu satu pertayaan, jadi kita harus jawab pertanyaan dalam Bahasa Inggris, jadi kita harus cari tahu dulu artinya dan pahami betul barulah kita bisa jawab dalam Bahasa Inggris, di situ kemampuan berkomunikasi saya dalam bahasa Inggris semakin terasah, selain kebiasaan di rumah sejak SD tentunya”, kata Merry.

Karena di dalam keluarga sudah membiasakan diri berbahasa Inggris, maka ketika SMP ia cukup menonjol karena kemampuannya ber cas – cis – cus termasuk karena prestasi akademiknya yang diatas rata – rata.

“teman – teman saya banyak juga yang mahir berbahasa Inggris selama di SMP Santo Bernardus Timika, diantaranya Martinus Buiney, Lena Karubaba, mereka semua itu termasuk mahir semua”, kata Merry sambil tersenyum dengan tatapan menerawang ke masa lalu.

Ketika itu ia tidak menyangka, kebiasaan dan kemampuannya berbahasa Inggris itulah yang nantinya akan merubah jalan hidupnya hingga menjadi salah satu pengusaha perempuan Papua yang berhasil saat ini.

“kami lima bersaudara, hanya 1 saja kakak saya Anton Yoweni yang jadi PNS, kami lainnya semua entrepreneur, selain saya ada Monalisa Yoweni, Elen Yoweni dan seorang lagi adek bungu kami saat ini semuanya menekuni dunia pariwisata dan bergerak di bidang perumahan atau pengembang, khususnya di resort wisata”,

kata Merry Yoweni.

Tamat SMP Santo Bernardus Timika, Merry Yoweni sempat bersekolah di salah satu SMA di Timika, bahkan karena prestasi akademiknya, dan sudah pasti kemampuan berbahasa Inggrisnya ia mendapatkan beasiswa pertukaran belajar dari PT. Freeport Mc Moran ke luar negeri selama kurang lebih 6 bulan.

“itu salah satu pengalaman berharga saya, karena pertama kalinya melihat dunia luar selain Papua, juga itu sebuah prestasi dan kebanggaan bagi saya dan keluarga, karena dapatkan beasiswa di era itu berbeda dengan era sekarang, nilai harus rata – rata 7.0, kalau sekarang sepanjang kita Orang Asli Papua( OAP) berpeluang dapat beasiswa ke luar negeri, tapi waktu itu benar – benar seleksi dank arena prestasi dan kemampuan saya, banyak pengalaman penting yang saya pelajari khususnya di dunia kerja dan industry, dimana etos kerja, produktivitas kerja, semua berbeda jauh dengan kita yang ada di Papua waktu itu bahkan mungkin di Indonesia”,

kenang Merry lagi.

Balik dari pertukaran pelajar di luar negeri, cobaan terhadap keluarga mulai mendera, Ayahnya Kristian Yoweni mengalami sakit yang cukup parah sehingga harus mengundurkan diri dari PT. Freport dan akhirnya mereka semua keluarga kembali ke Nabire.

“masuk kelas II SMA, kami semua kembali ke Nabire, Ayah saya sebagai tulang punggung keluarga sakit jadi harus undur diri dari Freeport dan saat itu kami sekeluarga kehilangan sumber pemasukan, padahal adik – adik masih butuh biaya untuk sekolah, saya juga masih sekolah, terpaksa saya harus bekerja sebagai Operator Radio SSB di sebuah perusahaan”, tutur Merry dengan nada sedikit tercekat, mengingat saat – saat sulit dalam hidup keluarganya itu.

Setiap harinya Merry Yoweni harus bangun pagi jam 05.00 WIT lalu berjalan kaki sejauh 10 Km untuk sampai ke sekolah, setelah mengikuti pelajaran hingga pukul 13.00 WIT, ia kembali harus berjalan kaki sejauh 1 Km untuk sampai ke tempat kerjanya.

“ke sekolah saya pake’ baju dobel, di dalam saya pake kaos atau baju biasa, di luar baju seragam, selesai sekolah lepas baju seragam lalu berjalan kaki lagi sejauh 1 Km ke tempat kerja, jadi saya kerja dari jam 15.00 WIT sampai jam 22.00 WIT, tugas saya adalah operator radio SSB, saya menerima orderan dari daerah – daerah untuk diteruskan ke bagian logistic dan nantinya orderan barang tersebut di kirim ke daerah lagi, nama perusahaannya Nadier Bate Mining”, kata Merry.

Setiap malam, pukul 20.00 WIT, sang ibu, Ester Waibu dengan setia menjemputnya, menempuh perjalanan kaki sejauh 11 Km dari Sriwini ke tempatnya bekerja, dan nanti bersama – sama dengan Merry pulang berjalan kaki menempuh jarak sejauh 11 Km kembali.

“waktu itu gaji pertama saya hanya Rp 18.500, itu tahun 1993, tiap hari, malamnya saya pulang jalan kaki dengan mama, biasa kami sampai di rumah sudah mau jam 1.00 WIT malam, setiap hari seperti itu sampai saya lulus sekolah dan berhenti bekerja, Mama tidak pernah mengeluh melakukan itu semua, kami berdua jalan di tengah gelapnya malam, tanpa penerangan, kalaupun ada lampu botol saja, karena waktu itu listrik dan lampu petromak barang langka, itu masa – masa terberat memang dalam keluarga kami”, kata Merry mencoba menyembunyikan kesedihannya lewat senyum lebar, tetapi matanya terlihat berkaca – kaca mungkin mengenang pengorbanan ibunya.

Tamat dari SMA, Merry tidak berpikiran untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, dan memilih berumah tangga untuk meringankan beban keluarganya karena ia merasa adik – adiknya masih membutuhkan biaya sekolah juga.

“saya dilamar oleh manager tempat saya bekerja, warga negara Perancis, setelah tamat dan menikah saya memilih jadi ibu rumah tangga dan berhenti bekerja, suami saya ketika itu adalah seorang Insinyur Geologi Tambang, di tengah kesibukan urus suami dan keluarga, karena terdorong rasa ingin tahu saya banyak belajar dari suami tentang batu – batuan, dan pertambangan, semuanya saya serap dari suami, maka nya saya tidak sekolah pertambangan tapi saya cukup kuasai soal tambang”, katanya lagi.

Setiap suaminya membawa pekerjaan ke rumah, sambil menemani suaminya bekerja Merry mengaku banyak bertanya dan punya rasa ingin tahu yang besar, syukurnya sang suami juga tidak pelit berbagi ilmu, semua yang ia ketahui ia sampaikan kepada Merry, saat suaminya menggambar peta geologi tentang potensi alam daerah – daerah di Papua, ia juga ikut mempelajari.

“saya jadi tahu, kalau di suatu lokasi ada tanda – tanda mengandung kalkopirit, berarti ada potensi tambang emas di lokasi tersebut, saya jadi tahu bahwa kalau ada tembaga di situ pasti juga ada emas, tidak mungkin tidak, karena tembaga dan emas ibaratnya mereka bersaudara, saya juga jadi belajar bahasa Perancis, masakan Perancis”, kata Merry mengatakan berkat belajar ototodidak dari suaminya itulah, kelak menjadi modalnya juga untuk terjun dalam dunia pertambangan hingga kini.

Menikah tahun 2016, saat pasangan beda negara tersebut tengah di puncak bahagia karena tengah dikaruniai seorang bayi perempuan, sang suami di panggil TYME memasuki tahun kedua pernikahan mereka.

“saat itu saya berpikir keras, saya harus bekerja, ada anak saya masih kecil, ada adik – adik dan orang tua juga yang sedikit banyak masih menggantungkan kebutuhan ke saya, kebetulan waktu itu ada sebuah LSM dari Perancis masuk di Nabire, mereka mencari tenaga local yang memiliki kemampuan Bahasa Perancis dan Bahasa Inggris, karena waktu itu karyawan LSM tersebut hampir sebagian besar adalah warga negara Perancis, dan saya diterima di LSM tersebut”, kata Merry sumringah mengaku waktu itu ia ditempatkan sebagai Kepala Logistik.

Masa – masa itulah baru ia menyadari bahwasanya kemampuannya berbahasa asing itu terasa sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga, disela – sela sebagai staff di LSM beberapa kali ada acara pemerintah yang membutuhkan penterjemah, atau saat ada kujungan dari rombongan luar negeri, sudah pasti ia akan di panggil dan mendapatkan honor yang lumayan.

Selama bekerja di LSM, pengalamannya bertambah dalam hal menangani beberapa persoalan masyarakat yang berkaitan dengan sanitasi, air bersih dan terlibat dalam beberapa aktifitas pelayanan social dengan LSM tempatnya bekerja.

Sekitar 1,5 tahun bekerja di LSM, sekitar tahun 1999 ia dan adiknya diterima untuk bekerja di Freeport, karirnya bermula di admin office Environmental sampai terakhir saat ia harus mengundurkan diri dari Freeport posisinya sebagai Sekretaris Kepala Environmental di Freeport.

“waktu itu saya di kasih pilihan untuk mengundurkan diri karena saya dianggap telah membocorkan rahasia perusahaan, hanya karena saya membalas email masuk yang mempertanyakan soal mercury di Freeport, waktu itu belum terbuka dan belum ada control public jadi saya sebagai orang asli Papua, hanya bisa pasrah menerima putusan Freeport yang menilai saya salah, jadi tidak ada pembelaan untuk saya”, kata Merry Yoweni.

Pilihan sulit ia harus terima, setelah sekian tahun mengabdi dan berada di posisi Sekretaris ia dikasih pilihan mengundurkan diri tetapi di perkanankan mendaftar ulang mulai lagi sebagai staff biasa dari bawah.

“sempat kecewa dan tidak terima juga, tapi saya tidak mau berlarut – larut, setelah terima uang pesangon, dengan modal uang pesangon itulah saya mendirikan sebuah perusahaan tambang, CV. Makimi Indah namanya yang bergerak di bidang pertambangan, waktu itu saya dengan adik sama – sama mendirikan dan rintis perusahaan tersebut”, katanya lagi mengatakan ada hikmahnya juga ia di paksa mundur dari Freeport waktu itu, karena sedikit banyak ia sudah paham dan pernah belajar tentang manajemen perusahaan tambang, etos kerja, produktifitas, budaya industry, dan lain – lainnya terkait perusahaan tambang.

Merry Yoweni mengaku sudah bertekad bulat, bahwa ia bisa terjun ke dunia tambang, karena ia  cukup paham daerah – daerah mana saja di Nabire khususnya yang punya cukup kandungan mineral berharga, karena dari almarhum suami dulu saya banyak belajar dan masih di ingat semuanya.

“setelah memperoleh ijin areal tambang di Musairo seluas 25 hektar, maka CV Makimi Indah akhirnya beroperasi untuk melakukan operasional pendulangan emas di Musairo, Nabire, waktu awal – awal memulai kadang sehari bisa dapat ½ Kg, tapi juga pernah hanya dapat 5 ons, dan saya terlibat semua proses dari awal, bahkan masuk ke hutan dan lokasi tambang, kita menggunakan alcon awalnya, yang skala kecil dulu, semua proses dalam produksi saya ikuti sehingga saya cukup kuasai secara teknisnya”, kata Merry.

Ketika itu bisa di katakana orang asli Papua dan perempuan pula yang pertama kali terjun ke dunia tambang dan punya izin pengelolan hasil tambang hingga mencapai 25 hektar itu barulah Merry Yoweni

“itu menjadi usaha keluarga, sodara, om – om saya, semuanya ikut membantu saya, dan puji Tuhan CV Makimi Indah tetap eksis hingga kini dan terus bertumbuh, teknik dulangnya gunakan alcon kecil, yang harga 3 – 4 juta, sampai akhirnya saya ada modal sedikit, saya bikin PT, namanya PT Krister Jaya yang bergerak di bidang kehutanan, karena lahan dulang itu lalui areal hutan kayu, setelah bicara dengan masyarakat di kampung akhirnya saya buka PT yang bergerak di kehutanan untuk memanfaatkan kayu – kayu yang ada di areal tambang maupun potensi kehutanan di Nabire yang belum tergarap”, katanya.

Dengan bendera PT. Krister Jaya, yang merupakan singkatan nama kedua orang tuanya Kris dan Ester, Merry Yoweni memberanikan diri ekspansi merambah sector kehutanan, tidak tanggung – tanggung, ia berani membuka jalan logpound hingga 30 Km agar memudahkan proses mobilisasi hasil hutan di areal konsesinya.

“saya harus buka jalan sepanjang 30 Km untuk bisa sampai ke areal yang akan di garap baik kayu maupun jadi areal tambang emas, kita sewa alat 1 bulan, kita jual kayu di kota, dan hasilnya kita pake buka hutan dan bikin jalan secara bertahap”, katanya lagi.

Sekitar tahun 2004, Nabire di landa gempa bumi dan bencana alam, sehingga banyak lembaga donor internasional yang turun tangan mengatasi bencana alam dimaksud, termasuk salah satu LSM dari Inggris.

“waktu itu saya di hubungi Ibu Toni Karubaba (ibu Wakil Bupati-Red), bahwa ada sebuah LSm internasional yang butuhkan tenaga local Papua yang mahir berbahasa Inggris, dan saya di minta untuk membantu LSM tersebut, karena usaha saya sistemnya sudah bagus, dan bisa di tinggal saya terima tawaran itu”, kata Merry Yoweni.

Usahanya baik di sector tambang emas maupun kehutanan tengah naik daun, tetapi perempuan mungil tersebut memilih untuk kembali terjun ke dunia LSM dan melepaskan operasional perusahaannya kepada sodara dan kerabatnya.

“jiwa saya sebenarnya memang lebih sreg bekerja social, bisa menolong orang banyak, makanya saya terima untuk gabung ke LSM tersebut, tapi usaha saya sudah pastikan tetap berjalan, karena sudah ada system dan manajemen yang saya buat sebelumnya, sehingga usaha jalan, kerja social di LSM juga jalan”, kata Merry.

Ia mengakui selama bekerja di LSM itulah ia banyak belajar, banyak tahu tentang Papua dan banyak merenung tentang Papua, tentang bagaimana mengangkat dan meningkatkan taraf ekonomi orang Papua hingga ke pedalaman – pedalaman.

“ada kepuasan kerja dengan LSM, saya bisa sampai ke banyak pedalaman Papua, bisa melihat, merasakan, dan memikirkan bagaimana bisa menolong orang Papua secara langsung, saya sampai di Yahukimo dengan masyarakat yang kelaparan, sakit, dan lainnya, kita bersentuhan langsung, itu yang membuat saya merasa puas dan bangga bisa melakukan itu”,

kata Merry Yoweni yang mengaku bekerja selama kurang lebih 2 tahun di LSM tersebut.

Ditengah kesibukannya kerja social menolong rakyat, dan juga padatnya memantau dan mengawasi operasional dua perusahaan keluarga yang di rintisnya, ada obsesi terpendam seorang Merry Yoweni yang terpaksa harus ia kubur sewaktu tamat SMA dahulu dan memilih menikah dini demi menolong keluarga dan memastikan keberlanjutan sekolah adik – adiknya ketika itu.

“meski sekian tahun vakum, ada impian saya yang terpendam, dan saya pikir waktu itu momentnya pas untuk saya wujudkan impian itu, saya ingin kuliah lagi”, tutur Merry.

LSM tempatnya bekerja menugaskan Merry Yoweni di Yahukimo, dengan berkantor di salah satu hotel di Wamena, sehingga setiap hari dipagi menggunakan pesawat carteran mereka bekerja di Yahukimo waktu itu ikut membantu menangani masalah kelaparan dan sejumlah masalah social lainnya, sore harinya dengan menggunakan pesawat yang sama mereka kembali ke Wamena sebagai home basenya.

“saya sempat main ke Jayapura dan saya lihat ada moment untuk saya mendaftar ikut kelas ekstensi di Uncen, saya ambil jurusan Hukum waktu itu, jadi tiap hari Jumat dari Wamena saya terbang ke Jayapura untuk kuliah, Senin sudah kembali ke Wamena kerja lagi, itu saya lakoni sekian waktu, lelah memang, tapi saya tetap enjoy jalani karena ada dukungan juga dari suami dan keluarga”, katanya walau memang semua tidak berjalan mulus sehingga memasuki tahun ketiga masa kuliahnya, Merry dihadapkan pada pilihan sulit.

Ia dipercayakan sebagai penanggung jawab penuh untuk program di Yahukimo, jadi tanggung jawabnya juga kian besar, terpaksa ia harus cuti kuliah, waktu itu tahun 2010, akhirnya studi Merry Yoweni tertunda lagi, padahal saat itu sambil kuliah ia juga sudah mulai aktif di Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) yang berkantor di Jayapura di bawah pimpinan Jhon Haluk

Hebatnya, di sela – sela kesibukannya yang padat itu juga dia masih menyempatkan diri sebagai pengajar Bahasa Inggris di SMA Advent di Nabire.

“saya gabung di KAPP sejak 2007, waktu itu 2006 itu ada Pak Jhon Haluk sudah mulai dirikan KAPP ini, ketika itu saya masih di Yahukimo sebagai staff LSM juga, di sela – sela kegiatan itu saya juga masih menyempatkan diri sebagai guru bahasa inggris di SMA Advent di Nabire, padahal saya hanya tamatan SMA”,

kata Merry mengenang bejibunnya aktifitasnya waktu itu.

Sekuat – kuatnya fisik seorang manusia, pasti ada batasnya, kurang lebih enam bulan focus di Yahukimo, Merry Yoweni terkena malaria tropika plus 4, sehingga harus mendapatkan perawatan intensif di Jayapura untuk waktu yang lama.

“Tahun 2008 akhirnya saya putuskan keluar dari LSM dan focus di KAPP, waktu itu juga saya kena penyakit malaria tropika plus 4 sehingga harus turun ke Jayapura untuk berobat, tapi setelah sembuh saya tidak kembali lagi ke Yahukimo, undur dari LSM, dan focus bantu Pak Jhon Haluk benahi KAPP, waktu itu saya dipercayakan sebagai Bendahara”, katanya mengenang.

Keputusan besar itu ia ambil berdasarkan pengalaman panjangnya terlibat di LSM dan bersinggungan langsung dengan orang Papua di kampung – kampung, impiannya bahwa lewat KAPP suatu saat kelak akan banyak muncul pengusaha Papua yang kuat dan mapan sehingga tidak selalu berharap bantuan dari pemerintah maupun pihak asing (LSM) saja.

“Selama kerja di LSM itu yang jadi pertanyaan saya kenapa bantuan dari luar negeri itu hanya lebih kepada menangani masalah bencana, kenapa bukan pemberdayaan dan menguatkan masyarakat Papua secara ekonomi, makanya saya waktu itu memilih focus di KAPP, dimana satu nasehat yang saya tidak lupa dari (alm) Jhon Haluk saat mengajak saya untuk bergabung dalam KAPP itu, beliau mengatakan, “mari bantu saya datang kerjakan ini, kita focus disini, suatu ketika orang rame – rame datang di KAPP, itu baru kita tahu kita berhasil, dia tidak mejatuhkan orang, tapi motivasi saya, dan saya pikir inilah jalan yang harus saya tekuni untuk menolong banyak orang Papua agar bisa lebih sejahtera”, katanya mengakhiri sesi wawancara dengan Lingkar Papua. (***)

Sumber: https://www.tifaonline.com/

Konferensi III KAPP, Merry Yoweni terpilih kembali sebagai Ketua

Pembukaan Konferensi III KAPP oleh kepala biro ekonomi Provinsi Papua Papua, Ribka Monim atas nama Gubernur yang menyerahkan secara resmi Pergub no. 45 tahun 2017 tentang Kamar Adat Pengusaha Asli Papua.
Pembukaan Konferensi III KAPP oleh kepala biro ekonomi Provinsi Papua Papua, Ribka Monim atas nama Gubernur yang menyerahkan secara resmi Pergub no. 45 tahun 2017 tentang Kamar Adat Pengusaha Asli Papua.

Jayapura, Jubi – Merry C Yoweni terpilih kembali menjadi Ketua Umum Kamar Adat Pengusaha Papua Pusat periode 2018-2023 pada Konferensi III KAPP se-Bumi Cenderawasih yang dilaksanakan selama sehari pada Selasa (12/12/2017).

Ketua Panitia Konferensi III KAPP se-Tanah Papua Benyamin Gurik di Jayapura, Selasa, mengatakan masa bakti kepengurusan yang lama seharusnya berakhir pada 2018, namun karena pertimbangan khusus akhirnya pelaksanaannya dipercepat tiga bulan lebih awal.

“Selain itu, kami juga mempertimbangkan mengenai kondisi pemerintah di Papua pada 2018 yang akan menjadi tahun politik karena masa pemilihan gubernur,” katanya.

Menurut Benyamin, jika pada 2018 tidak ada badan pengurus yang definitif maka akan mempersulit sosialisasi peraturan gubernur (pergub) ekonomi kerakyatan yang telah digagas KAPP.

“Nantinya jika tidak segera diambil sosialisasi atau konsolidasi maka pergub ini akan gugur di mana hal tersebut tergantung pada kepengurusan yang harus melakukan konsolidasi hingga ke tingkat kabupaten/kota,” ujarnya.

Dia menuturkan meskipun pelaksanaan konferensi ini dilakukan lebih awal, namun tidak menyalahi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

“Dalam ketentuan disebutkan konferensi bisa digelar lebih awal dengan pertimbangan-pertimbangan khusus, seperti konstelasi yang akan terjadi pada 2018 di Papua karena pemilihan gubernur,” katanya.

Selain itu, dari 42 KAPP di kabupaten/kota se-Tanah Papua, 28 di antaranya telah satu suara atau secara aklamasi merekomendasi, mengusung serta memilih ketua yang lama untuk menjadi ketua terpilih periode 2018-2023 dan ini telah memenuhi kuorum guna membuat keputusan organisasi yakni 50 plus satu. (*)

Perempuan pelaku usaha kecil dibina

Pengusaha Lokal Papua yang didominasi Oleh Mama mama Papua ketika mendapatkan pelatihan dari Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencan (DP3KB) - (Jubi/Hengky Yeimo)
Pengusaha Lokal Papua yang didominasi Oleh Mama mama Papua ketika mendapatkan pelatihan dari Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencan (DP3KB) – (Jubi/Hengky Yeimo)

Jayapura, Jubi – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencan (DP3KB), Kota Jayapura, membina perempuan yang menjadi pelaku usaha kecil menengah. Tercatat pembinaan dilakukan di lima distrik di Kota Jayapura melalui berbagai pelatihan.

“Perempuan dengan tempat usahanya di lima distrik. Mereka setia dengan profesinya di UKM,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencan (DP3KB), Kota Jayapura, Betty Pui, kepada Jubi belum lama ini.

Betty menyebutkan para perempuan yang didampingi itu rutin melakukan usaha, sehingga setiap tahun mendapat kegiatan pelatihan manajemen usaha. “Ini dalam rangka terus Munsupport mereka,” kata Betty menambhakan.

Ia menyebutkan sekecil apa pun usaha para perempuan itu bagian dari pendapatan yang mereka lakukan untuk menopang ekonomi keluarga.

Tercatat DP3KB telah mengukur perkembangan ekonomi perempuan yang didampingi dengan beragam jenis usaha yang dilakukan para perempuan. “Mulai dari penjual lewat kios, membuat roti,  sayur  dan penjual Pinang,” kata Betty mejelaskan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Koperasi (Perindakop) Robert L.N Awi mengatakan Pemerintah Kota Jayapura juga telah membina ribuan usaha industri kecil yang diharapkan mampu menopang sektor ekonomi setempat.

Tercatat tahun 2017 ini terdapat tiga ribuan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan 500 unit Usaha Industri Kecil Menengah (UIKM) yang dibina.

“Hingga tahun 2017 kurang lebih ada 500 UIKM, sedangkan UKM sudah 3 ribuan,” kata Robert Awi.(*)

KAP Papua gabung jurus bangun ekonomi Papua

Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua ketika memberikan keterangan kepada wartawan di Jayapura, Jumat (28/4/2017) – Jubi/Hengky Yeimo
Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua ketika memberikan keterangan kepada wartawan di Jayapura, Jumat (28/4/2017) – Jubi/Hengky Yeimo

Jayapura, Jubi Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua mulai membangun ‘jurus’ baru dalam membangun ekonomi orang asli Papua.

Ketua Umum KAP Papua, Merry Costavina Yoweny dalam coffee morning dengan wartawan di Waena, Kota Jayapura, Jumat (28/4/2017) mengatakan, para pengusaha asli Papua hendaknya melupakan ego sektoral dalam membangun ekonomi di tanah ini.

“Kami satukan pikiran untuk membangun ekonomi Papua. Silakan saja teman-teman asli Papua merantau di organisasi lain, tetapi kami sebagai rumah adat tetap melayani pengusaha Papua yang membutuhkan pertongan,” katanya.

Ia mengatakan, badan usaha berbentuk manajemen disatukan pihaknya. “Senior-senior di Kadin yang sudah berhadapan dengan keadaan ekonomi, mereka siap dengan kami agar generasi muda ini tidak susah dengan kami. Dong pu (dorang punya=mereka punya) anak tidak lebih berat dari mereka,” katanya.

Diharapkan pihaknya juga memberikan informasi lowongan pekerjaan. “Jika pemerintah memberi kesempatan kita bisa share bersama. Kalau kita bicara ekonomi, kita tidak bisa bicara sektor-sektor atau kubu-kubu, karena jika demikian perekonomian tidak akan berkembang,” katanya.

Menurut dia, sebagai anak Papua, sebaiknya menyatukan perbedaan-perbedaan untuk membangun Papua. “Dari pertemuan ini kami ingin menyatukan persepsi dari semua anak asli Papua yang berkecimpung di dunia usaha,” katanya.

Wakil Ketua Umum Pengusaha Asli Papua, Melki Gopo mengatakan, orang Papua tertinggal kalau pengusaha morat-marit.

“Ini tolok ukur pemerintah lihat pengusaha. Tolok ukurnya ada di pengusaha, bertabrakan dengan regulasi. Bagaimana dengan di kampung? Kami sepakat tidak mungkin orang lain yang perjuangkan agar pemerintah membuaka peluang, dibuka organisasi membuat pengusaha lebih baik,” katanya.

Ia mengatakan, asosiasi-asosiasi pengusaha semestinya di bawah payung KAP Papua agar pemerintah tidak bingung. (*)

 

SORONG, Cahayapapua.com—– Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tahun ini menyiapkan sebanyak 300 paket pekerjaan kepada para pengusaha asli Papua di daerah tersebut. Hal ini disampaikan Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli saat sejumlah pengusaha asli Papuabertandang di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat, Selasa (28/6.

Dia menyebutkan, pemberdayaan bagi pengusaha asli Papua merupakan kewajibanya sebagaia kepala daerah. pemberdayaan pengusaha asli Papua merupakan amanat ubndang-undang otonomi khusus. Menurut dia, sudah saatnya pengusaha asli Papua berdiri secara mandiri. Ia berharap masyarakat besabar.

“Saya dan pak wakil serta sekda atas nama pemerintah Sorong Selatan, kami semua memita maaf sebesar-besarnya kepada bapak ibu yang tadi sudah menunggu cukup lama. Saya berharap bapak ibu bersabar dan berikan kami waktu dengan SKPD dan tim URP untuk duduk bersama pada hari jumat. Bapak ibu sudah bisa mendapatkan undangan, kami akan memberikan undangan secepatnya,”tegasnya.

Bupati berjanji akan memanggil seluruh SKPD dan Tim URP ia pun akan mengkroscek bila terdapat paket yang dobol ia akan mencoret. “Saya berharap semua pengusaha Asli Papua asal Sorong Selatan agar semua bisa dapat paket ini,” pungkasnya.(JOS).

Pemprov Papua agendakan studi banding kopi di PNG
Tanaman kopi di dataran tinggi Papua. (Foto: Antara News)

Jayapura (Antara Papua) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengagendakan studi banding tentang tata niaga kopi arabika di negara tetangga Papua Nugini (PNG).

Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Provinsi Papua Jhon Way, di Jayapura, Rabu, menjelaskan potensi kopi di Papua cukup tinggi, namun belum terbentuk sebagai sebuah industri yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.

Oleh karena itu dalam studi banding tersebut Pemprov Papua ingin mengetahui bagaimana tata kelola kopi di Papua Nugini.

“Sentra kopi di PNG ada di Monaghan, sebuah daratan tinggi seperti Wamena. Kita harus pelajari tata niaganya karena dari kopi banyak orang PNG jadi kaya,” ujarnya.

Menurut dia, kualitas kopi Papua dengan Papua Nugini sama karena daerah Monaghan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pegunungan Bintang.

Selain dari sisi infrastruktur jalan yang belum memadai, hingga kini belum ada keterpaduan program di tingkat provinsi dengan kabupaten untuk memanfaatkan potensi tersebut.

“Di sini (Papua) potensi besar tapi belum bisa dimaksimalkan. kopi ini harus digiatkan, harus ada koperasi yang bisa mewadahi sehingga minimal setiap bulan kita bisa ekspor,” katanya.

“Harus ada sinergi dengan pemerintah kabupaten karena kebun kopi ini cukup banyak karena bibitnya sudah ada dari zaman belanda,” sambungnya.

Masih bergantungnya Papua terhadap sektor tambang, menurut dia harus segera diminimalisir karena hingga kini dampak yang diberikan sektor tersebut belum merata.

“Papua pertumbuhan IPM tinggi tapi kemiskinan tetap tinggi karena kita tergantung sektor tambang. Sektor ini hanya memperkerjakan 13 ribu orang, sisanya ada di sektor lain, jadi akhirnya pertumbuhan ini tidak merata,” kata Jhon. (*)

Editor: Anwar Maga

COPYRIGHT © ANTARA 2017

MANOKWARI, Cahayapapua.com Bursa Efek Indonesia mengajak para pengusaha asli Papua di wilayah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, mulai berinvestasi di pasar saham.

“Kami ingin segera merangkul mereka untuk mencicipi kue investasi di pasar modal. Mungkin kami akan memulainya dengan melakukan sosialisasi khusus bagi para pengusaha asli Papua,” kata Kepala Kantor BEI Perwakilan Manokwari Wira Adi Brata di Manokwari, Kamis.

Dia mengutarakan, BEI telah hadir di Provinsi Papua maupun Papua Barat. Diharapkan, pengusaha asli Papua memanfaatkanya secara baik untuk meningkatkan karir usaha masing-masing.

Menurut Wira, selain berinvestasi melalui pasar saham para pengusaha asli Papua juga dapat meningkatkan usaha dengan cara menggelar saham usahanya.

“Mereka bisa berinvestasi atau meningkatkan modalnya usaha melalui pasar saham. Kalau butuh konsultasi kami siap membantu dan mendampingi sampai mereka bisa bertransaksi sendiri,” ujarnya lagi.

Wira mengungkapkan, keterlibatan pengusaha asli Papua pada pasar modal masih sangat minim baik di Papua maupun Papua Barat.

“Kalau sebagai investor, di Papua Barat ada sekitar 40 persen, 60 persen lainya masih di dominasi pengusaha dari kalangan pendatang. Pengusaha atau perusahaan yang go publik di Papua Barat belum ada,”katanya lagi.

Meskipun demikian, lanjutnya, jumlah investor dari kalangan masyarakat asli Papua terus bertambah. Beberapa waktu lalu, sosialisasi dilakukan di Kota Sorong dan antusiasme masyarakat cukup tinggi.

Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong, lanjutnya, pada kegiatan tersebut meminta BEI segera membuka galeri investasi di Kampus tersebut untuk mempermudah mahasiswa, dosen maupun warga menjajaki pasar saham.

“Pak rektor waktu itu minta kita membuka dalam waktu seminggu kedepan. Waktunya terlalu mepet karena banyak yang harus disiapkan, maka kami siapkan untuk sebulan kedepan,” ujarnya lagi. (IBN)

Skip to toolbar