Pemkab Mimika diminta mengusulkan peraturan daerah perlindungan pengusaha Papua

Jayapura, Jubi – Pemerintah Kabupaten Mimika diminta mengusulkan peraturan daerah untuk melindungi pengusaha lokal. Peraturan daerah itu diharapkan memudahkan pengusaha asli Papua untuk mendapatkan pinjaman modal. Permintaan itu disampaikan Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua atau KAPP Musa Haluk di sela pelantikan pengurus KAPP Kabupaten Mimika, Jumat (10/5/2019).

Haluk menyatakan pengusaha lokal harus dilindungi, agar bisa mengembangkan usahanya. “Untuk melindungi mereka, kami harapkan pemerintah Kabupaten Mimika mengusulan peraturan daerah yang mengangkat harkat dan martabat pengusaha lokal. Permintaan kami, harus ada regulasi lokal di Kabupaten Mimika yang bisa melindungi pengusaha Papua, dan memberi akses pengusaha Papua mendapatkan modal,” katanya kepada Jubi, melalui sambungan selulernya, Jumat.

Haluk mengatakan jika peraturan daerah (perda) itu telah ada, KAPP siap untuk menjadi mitra pemerindah daerah dalam membina pengusaha Papua. “Kami siap dan optimis bermitra (dengan pemerintah daerah), demi kemandirian orang asli Papua terlebih khusus pengusaha Papua,” katanya.

Sementara itu tokoh pemuda Kabupaten Mimika Anakletus Alomang mengatakan, pentingnya regulasi yang khusus bagi pengusaha lokal. “Dalam perda tersebut harus diatur mengenai ekonomi mikro sampai ekonomi makro, berikut tata niaga terhadap barang produksi pengusaha Papua,”katanya.

Alomang mengatakan, pemerintah wajib melindungi pengusaha Papua, agar bisa berkembang dan bersaing dengan para pengusaha dari luar Papua. “Saya usul agar sebelum Pekan Olahraga Nasional 2020, perda itu bisa disahkan,” katanya.

Editor: Aryo Wisanggeni G

Pengusaha asli Malind dan Papua keluarkan 9 pernyataan sikap

Sejumlah pengusaha Marind dan Papua foto bersama usai beri keterangan pers – Jubi/Frans L Kobun
Sejumlah pengusaha Marind dan Papua foto bersama usai beri keterangan pers – Jubi/Frans L Kobun

Merauke, Jubi Pengusaha asli Malind dan Papua mengeluarkan sembilan pernyataan sikap, terkait Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Dalam pasal 62 ayat 2 dijelaskan, orang asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya.

Demikian pernyataan sikap 16 pengusaha asli Malind dan Papua yang dibacakan oleh Joseph Albin Gebze di sekretariat Kantor Kadin Merauke Kamis (6/7/2017). Dikatakan, untuk mengembalikan hak kesulungan orang asli Malind dan Papua di Kabupaten Merauke, sejumlah tuntutan yang disampaikan harus diakomodir.

Beberapa tuntutan dimaksud, di antaranya, agar dalam anggaran perubahan APBD 2017, 100 persen realisasi pekerjaan diberikan kepada pengusaha asli Malind dan Papua.

Selain itu, meminta dengan tegas kepada Presiden RI, Gubernur Papua serta Bupati Merauke mengambil langkah tegas bagi pemberdayaan pengusaha Malind dan Papua. Sekaligus mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, membuat dan menetapkan serta menertibkan Peraturan Daerah (Perda) keberpihakan kepada pengusaha asli.

Hal lain yang disampaikan, tender paket proyek konstruksi serta barang dan jasa di lingkungan Pemkab Merauke, harus memprioritaskan pengusaha asli Malind. Jika paket pekerjaan di atas Rp5 miliar, diwajibkan KSO bersama pengusaha asli Malind dan Papua.

“Kami juga minta pengurusan surat-surat dalam rangka company-profile perusahaan orang Marind, diberikan prioritas pelayanan serta akses. Juga meminta lembaga keuangan dalam hal ini perbankan memberi pelayanan maupun kemudahan dalam memperoleh pendanaan,” pinta mereka.

Pengusaha asli Malind lainnya, Thimoteus Mahuze meminta perusahaan yang menggunakan identitas nama Malind, tetapi direktur atau direktrisnya bukan orang Marind agar diberikan teguran.

Sementara Ketua Kadin Kabupaten Merauke, Vincencius Y Gebze menambahkan,  sebagai tindaklanjut dari sejumlah pernyataan ini, pengusaha asli akan membangun komunikasi bersama Bupati Merauke, Frederikus Gebze sekaligus dilakukan audiens bersama.

“Kami akan menghantar langsung surat ini kepada Gubernur Papua serta Presiden RI dalam waktu dekat,” ujarnya. (*)

Pengrajin tifa Lerton Mebry menunjukan tifa buatannya –Jubi/Ramah.
Pengrajin tifa Lerton Mebry menunjukan tifa buatannya –Jubi/Ramah.

Jayapura, Jubi – Lerton Mebry, warga Yoka mengaku menjadi pengrajin tifa untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari, sekaligus meningkatkan ekonomi keluarganya.

Pria ini tertarik menjadi seniman, khususnya membuat salah satu alat seni dengan motif khas Port Numbay, karena ingin membudayakannya. Banyak budaya Papua yang perlu diaplikasikan dalam bentuk seni.

“Sudah lama saya menjadi pengrajin tifa, dari kecil, selain tifa saya juga melukis dan membuat seni ukiran dengan motif khas Port Numbay,” ujar Lerton kepada Jubi, Rabu (16/11/2016).

Untuk lama mengerjakan satu tifa, tergantung ukuran dan kerumitan. Sebuah tifa ukuran kecil bisa dikerjakan selama tiga minggu. Sedangkan ukuran besar bisa sebulan. Namun, diakuinya yang paling rumit mambuat motif cenderawasih.

“Harga tifa bisa Rp1 juta, bahkan lebih tergantung kerumitan pengerjaannya,” katanya.

Tifa buatan Lerton belum dipasarkan keluar Kota Jayapura karena terkendala biaya. Ia berharap pengrajin tifa di Kota Jayapura bisa berkembang dan semakin dikenal di masyarakat.

Pengrajin tifa lainnya, Gustaf Modouw mengaku tertarik membuat Tifa karena keinginan memperkenalkan seni Papua, khususnya budaya Kampung Yoka ke masyarakat.

“Tergantung alatnya lengkap, bisa cepat, kalau pakai tangan lama, kalau pakai mesin bisa satu hari selesai, bahan tifa pakai kayu susu, yang paling bagus itu kayu linggua,” ujarnya.

Tifa ukuran kecil dijualnya Rp500 ribu yang dikerjakan dalam sehari. Baginya mengukir dalam tifa yang lama, karena sesuai dengan budaya yang ada di suatu kampung. (*)

Skip to toolbar