Komisi IV DPRP dorong regulasi proteksi kontraktor OAP

Ilustrasi demo kontraktor asli Papua di dinas pekerjaan umum Provinsi Papua belum lama ini - Jubi. Dok
Ilustrasi demo kontraktor asli Papua di dinas pekerjaan umum Provinsi Papua belum lama ini – Jubi. Dok

Jayapura, Jubi – Komisi IV DPR Papua (DPRP), komisi yang membidangi infrastruktur akan mendorong adanya regulasi memproteksi kontraktor orang asli Papua (OAP), untuk mendapat pekerjaan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus)

Anggota Komisi IV DPRP, Decky Nawipa mengatakan, kontraktor asli Papua perlu diberi kesempatan mengerjakan proyek yang bersumber dari dana Otsus.

“Ya, pasti kita akan dorong regulasi dari inisiatif dewan. Apalagi, Otsus tinggal 10 tahun, bagaimana supaya apa yang menjadi hak orang asli Papua mereka benar-benar mendapatkannya,” kata Decky, Kamis (12/10/2017).

Menurutnya, mestinya proyek yang dibiayai dari dana Otsus Papua tidak perlu ditenderkan secara terbuka atau online. Hanya saja, pihak terkait tidak dapat berbuat banyak, karena belum ada regulasi yang mengatur hal itu.

“Hingga kini belum ada regulasi untuk memproteksi pengusaha orang asli Papua, terutama untuk mendapatkan pekerjaan dari dana Otsus. Makanya perlu dibuat regulasi untuk proyek yang bersumber dari dana Otsus,” ujarnya.

Katanya, jika tidak seperti ini, pekerjaan yang dibiayai dana Otsus sulit dinikmati kontraktor asli Papua. Padahal dana Otsus ini merupakan hak orang asli Papua. “Proyek dari dana Otsus tidak dapat dilelang secara terbuka atau online. Harusnya ini untuk pengusaha asli Papua saja, pengusaha dari luar Papua saya pikir tidak harus ikut lelang,” katanya.

Legislator Papua lainnya, Orwan Tolli Wone mengatakan, memang perlu dipikirkan bagaimana merancang semua aturan memprioritaskan orang asli Papua dalam berbagai bidang.

“Tidak hanya dalam dunia usaha, namun juga ekonomi, pendidikan, dan rekrutmen tenaga kerja di sektor swasta, hingga penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN),” kata wakil ketua komisi yang membidangi pemerintahan, politik, hukum dan HAM itu.

Katanya, jika tidak ada proteksi jelas, dikhawatirkan tidak ada dampak berarti yang didapat orang asli Papua hingga Otsus berakhir nantinya.

“Kekhususan itu mencakup semua sektor. Tidak hanya pembangunan, pemerintahan dan lainnya,” ucapnya. (*)

KAPP minta draf Pergub kebangkitan ekonomi dibahas

Pengusaha Asli Papua yang terakomodir dalam KAPP melakukan Jumpa pers - (Doc/Jubi)
Pengusaha Asli Papua yang terakomodir dalam KAPP melakukan Jumpa pers – (Doc/Jubi)

Jayapura, Jubi – Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) minta agar pemerintah provinsi setempat segera membahas draft Peraturan Gubernur  tentang kebangkitan ekonomi masyarakat Bumi Cenderawasih. Draft Pergub ekonomi kerakyatan yang digagas itu telah serahkan sejak 7 September 2017 lalu.

“Pergub ini mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Khusus Nomor 18 tentang Ekonomi Kerakyatan,”  kata Ketua Umum KAPP Pusat, Merry C. Yoweni, di Jayapura, Minggu, (8/10/2017).

Menurut Merry, salah satu draf Pergub itu terkait dengan dorongan tiga persen dari dana Otonomi Khusus (Otsus) diberikan kepada pengusaha Orang Asli Papua (OAP). “Alasanya sebagai bentuk dukungan dan bantuan perekonomian masyarakat,” kata Merry menambahkan.

Ia mengaku sejak diserahkan kepada Pemprov Papua terhitung satu bulan sehingga kini namun belum ada sikap dari pemerintah provinsi. Menurut dia, jika segera dibahas maka dapat ditindaklanjuti, sehingga pada 2018 sudah dapat direalisasikan kepada masyarakat Papua.

Sebelumnya, sebanyak 10 ribu masyarakat Papua yang merupakan pengusaha asli Bumi Cenderawasih mendeklarasikan kebangkitan ekonomi bersama Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP). Mereka memadati Kantor Gubernur Dok II Jayapura, pada Kamis 7 September 2017 lalu.

Selain deklarasi kebangkitan ekonomi mereka menyelenggarakan serangkaian kegiatan panggung hiburan yang menampilkan kelompok musik reggae, penyediaan 10 ribu kotak makan, penandatanganan kontrak kerja sama dengan asosiasi-asosiasi orang asli Papua dan penyerahan bantuan modal usaha secara simbolis kepada anggota KAPP.

Anggota KAPP Benyamin Gurik, mengatakan  Pemerintah provinsi harus merespon aspirasi ini. “Sebab momentum ini akan dikenang oleh generasai papua,”katanya. (*)

DEERD TABUNIPasifik Pos – Jayapura,- Panja Komisi II DPR Papua mendorong agar semua pihak termasuk pemerintah dan perbankan serta lembaga penjamin kredit untuk memberikan keberpihakan terhadap pengusaha asli Papua dalam upaya meningkatkan ekomomi kerakyatan.

Untuk itu, Panja Komisi II DPR Papua yang dipimpin langsung Ketua Komisi II DPR Papua, Deerd Tabuni menggelar pertemuan bersama mitra SKPD terkait dan masyarakat di Hotel Grand Abe, Kamis (25/8).
Dalam pertemuan itu, dihadiri Plt Dirut Bank Papua, Sharly A Parrangan, Dirut PT Jamkrida Papua, perwakilan BRI Jayapura bersama para pengusaha asli Papua.

Ketua Komisi II DPR Papua, Deerd Tabuni yang membidangi Perekonomian mengatakan, pertemuan ini membahas masalah penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) yang disalurkan perbankan nasional yang ditunjuk, termasuk penyaluran kredit sejenis dari Bank Papua untuk para pengusaha asli Papua.
“Ya, kami harap ada keberpihakan perbankan, termasuk Jamkrida terhadap para pengusaha asli Papua, termasuk mama-mama asli Papua yang memiliki usaha,” harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPR Papua, Drs John Ibo menambahkan, pihaknya menjalankan fungsi DPR untuk membuat gaung ekonomi dengan perangkat-perangkat pendukung yang ada, supaya lebih bisa diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kepentingan pembangunan ekonomi.
“Pertemuan dengan perbankan dan Jamkrida yang memberikan dukungan permodalan dan penjaminan kredit, supaya rakyat bisa mendapat informasi untuk mendukung usahanya, baik persyaratan maupun prosedur untuk akses permodalan,” kata Jhon Ibo.

Apalagi, lanjut Jhon Ibo, perbankan dalam memberikan kredit sebenarnya menawarkan berbagai kemudahan kepada pengusaha asli Papua, namun juga harus melihat usaha mereka.

“Jadi kita ingin membuat gaung kepada masyarakat supaya mereka bisa tau bahwa pemerintah kita memiliki banyak sekali perangkat-perangkat yang mendukung rakyat untuk bisa terbangun dalam ekonomi,” ujar John Ibo.

Untuk itu, kata Jhon Ibo, setelah pertemuan itu, pihaknya akan memperjuangkannya dalam penyusunan perubahan anggaran atau APBD Perubahan 2016.
“Kita akan perjuangkan supaya pemerintah melihat ekonomi rakyat ini ke depan, sehingga apa yang didengungkan oleh gubernur melalui visinya yaitu, Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera dapat terwujud. Biarlah itu terjadi kebangkitan dan menghadirkan kemandirian dan membawa mereka kepada kesejahteraan,” paparnya.

Ia juga berharap perbankan memberikan perhatian serius bagi para pengusaha asli Papua ataupun pengusaha pemula yang akan mengakses permodalan melalui perbankan.

“Tinggal rakyat bijak untuk menggunakan fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah, namun sosialisasi termasuk KUR sangat penting diketahui rakyat,” pungkasnya. (Yuni)

Pasifik Pos – Jayapura,- Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Provinsi Papua, Bidang Perekonomian Wilhelmus Pigai, mengaku kaget dan heran, pasalnya Perdasus Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian berbasis kerakyatan yang mestinya sudah berjalan tetapi sampai dengan 7 tahun ini belum ada aturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub)) maupun Perdasi.

“Sejak menjadi anggota DPRP, Perdasus nomor 18 tahun 2008 tentang ekonomi kerakyatan sampai dengan saat ini belum terelisasikan. Karena masih harus menunggu adanya Peraturan Gubernur (Pergub). Jadi selama 7 tahun ini belum ada aturan yang jelas dalam bentuk Pergub, “ kata Wilhelmus Pigai saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (16/3) siang.

Dirinya menilai ada pembiaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua (Pemprov) terhadap Perdasus tersebut, Dalam kurun waktu 7 tahun terakhir, Perdasus inilahir untuk memproteksi kepentingan rakyat Papua, agar mandiri dan kreatif, sehingga mereka mampu untuk bersaing secara ekonomi, guna memenuhi sumber kehidupan bagi kesejahteraan rakyat .

“Untuk itu, kami mendorong Pemprov untuk membuat Pergub agar Perdasus nomor 18 tahun 2008 dapat teralisasikan. Sehingga Perdasus ini bisa disarasakan oleh masyarakat Papua mulai dari Kabupatan dan Kota di Provinsi Papua,” tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya minta kepada pemerintah provinsi agar pro aktif , dalam hal ini Biro Hukum juga kepada SKPD terkait yang membidangi perekonomian supaya mereka lebih pro aktif untuk mendorong sehingga implementasi dari Perdasus ini lebih cepat di bua tahun init. Agar DPR Papua juga akan mendorong ini.

“Hanya saja Perdasus ini tidak bisa secara maksimal karena aturan pelaksanaanya yang harus di buat. Aturan pelaksaan yang saya maksud yaitu, Pergub dan Perdasi termasuk Perda-Perda yang nanti akan dibuat oleh masing-masing Kabupaten/Kota. Acuannya kan Perdasus ini, jadi kami berharap dalam bulan ini Pergub sudah bisa keluar, ” jelasnya.

Menurutnya, ini isu menarik yang harus diangkat . Karena ini memang domennya pemerintah, namun DPR juga tidak persalahkan pemerintah karena ini juga menjadi tanggungjawab DPR sebagai mitra eksekutif. Oleh karena itu DPR punya tanggungjawab untuk mendorong ini. Namun DPR tidak bisa menetapkan aturan lalu kemudian membiarkannya seperti itu. Hanya DPR selalu mengingatkan kepeda pemerintah kenapa sampai sekarang belum diselesaikan karena ini tugas mereka.

“Jadi kita juga mulai mendorong oleh karena itu kita membentuk Panja di internal Komisi II DPRP yang disebut dengan Panja Ekonomi Kerakyatan. Disamping itu kita juga sedang mencari informasi yang berkaitan dengan pembentukan Predasi serta pembentukan Peraturan Gubernur (Pergub) sehingga ini bisa berjalan, “ ungkapnya.

Dikatakan, rohnya Otsus Papua itu ada 3 sektor, yaitu sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan. Dan saya melihat ada porsi anggaran jelas, baik di bidang kesehatan dan pendidikan. Namun porsi anggaran untuk ekonomi kerakayatan ini porsinya tidak lihat . Sehingga ini haru menjadi tanggungjawab pemerintah terhadap peningkatan ekonomi karekayatan.

“Kalau kita melihat secara keseluruhan dan kalau kita kelaloh Sumber Daya Alam (SDA) Papua, ini sangat luar biasa karena akan memberikan kontibusi ekonomi yang sangat besar. Tapi kan harus juga dibarengi semacam insentifnya atau rangsangan-rangsangan yang baik oleh pemerintah terhadap para investor yang akan masuk di Papua untuk melakukan investasinya.. “ terangnya.

Kendati demikian tambahnya, rangsangan atau insentif yaitu proses-proses perijinan. Jangan sampai memberatkan para pelaku ekonomi yang masuk ke Papua. Tapi ini juga harus sinergis antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota sehingga ekonomi kerakyatan kita atau peningkatan kesejahteraan kita bagi rakyat di Papua ini bisa ada perhatian karena itu harus ada ketersediaan anggaran yang sangat besar.

“Kalau ada ketersediaan anggaran yang sangat besar maka menurut saya tidak harus 100 persen, tapi sudah pasti secara perlahan-lahan masyarakat kita ini akan bangkit dari ekonomi yang hidupnya pasa-pasan, “ tutup Pigai. (Tiara)

Pasifik Pos – Jayapura,- Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Provinsi Papua, Bidang Perekonomian Wilhelmus Pigai, mengaku kaget dan heran, pasalnya Perdasus Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian berbasis kerakyatan yang mestinya sudah berjalan tetapi sampai dengan 7 tahun ini belum ada aturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub)) maupun Perdasi.

“Sejak menjadi anggota DPRP, Perdasus nomor 18 tahun 2008 tentang ekonomi kerakyatan sampai dengan saat ini belum terelisasikan. Karena masih harus menunggu adanya Peraturan Gubernur (Pergub). Jadi selama 7 tahun ini belum ada aturan yang jelas dalam bentuk Pergub, “ kata Wilhelmus Pigai saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (16/3) siang.

Dirinya menilai ada pembiaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua (Pemprov) terhadap Perdasus tersebut, Dalam kurun waktu 7 tahun terakhir, Perdasus inilahir untuk memproteksi kepentingan rakyat Papua, agar mandiri dan kreatif, sehingga mereka mampu untuk bersaing secara ekonomi, guna memenuhi sumber kehidupan bagi kesejahteraan rakyat .

“Untuk itu, kami mendorong Pemprov untuk membuat Pergub agar Perdasus nomor 18 tahun 2008 dapat teralisasikan. Sehingga Perdasus ini bisa disarasakan oleh masyarakat Papua mulai dari Kabupatan dan Kota di Provinsi Papua,” tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya minta kepada pemerintah provinsi agar pro aktif , dalam hal ini Biro Hukum juga kepada SKPD terkait yang membidangi perekonomian supaya mereka lebih pro aktif untuk mendorong sehingga implementasi dari Perdasus ini lebih cepat di bua tahun init. Agar DPR Papua juga akan mendorong ini.

“Hanya saja Perdasus ini tidak bisa secara maksimal karena aturan pelaksanaanya yang harus di buat. Aturan pelaksaan yang saya maksud yaitu, Pergub dan Perdasi termasuk Perda-Perda yang nanti akan dibuat oleh masing-masing Kabupaten/Kota. Acuannya kan Perdasus ini, jadi kami berharap dalam bulan ini Pergub sudah bisa keluar, ” jelasnya.

Menurutnya, ini isu menarik yang harus diangkat . Karena ini memang domennya pemerintah, namun DPR juga tidak persalahkan pemerintah karena ini juga menjadi tanggungjawab DPR sebagai mitra eksekutif. Oleh karena itu DPR punya tanggungjawab untuk mendorong ini. Namun DPR tidak bisa menetapkan aturan lalu kemudian membiarkannya seperti itu. Hanya DPR selalu mengingatkan kepeda pemerintah kenapa sampai sekarang belum diselesaikan karena ini tugas mereka.

“Jadi kita juga mulai mendorong oleh karena itu kita membentuk Panja di internal Komisi II DPRP yang disebut dengan Panja Ekonomi Kerakyatan. Disamping itu kita juga sedang mencari informasi yang berkaitan dengan pembentukan Predasi serta pembentukan Peraturan Gubernur (Pergub) sehingga ini bisa berjalan, “ ungkapnya.

Dikatakan, rohnya Otsus Papua itu ada 3 sektor, yaitu sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan. Dan saya melihat ada porsi anggaran jelas, baik di bidang kesehatan dan pendidikan. Namun porsi anggaran untuk ekonomi kerakayatan ini porsinya tidak lihat . Sehingga ini haru menjadi tanggungjawab pemerintah terhadap peningkatan ekonomi karekayatan.

“Kalau kita melihat secara keseluruhan dan kalau kita kelaloh Sumber Daya Alam (SDA) Papua, ini sangat luar biasa karena akan memberikan kontibusi ekonomi yang sangat besar. Tapi kan harus juga dibarengi semacam insentifnya atau rangsangan-rangsangan yang baik oleh pemerintah terhadap para investor yang akan masuk di Papua untuk melakukan investasinya.. “ terangnya.

Kendati demikian tambahnya, rangsangan atau insentif yaitu proses-proses perijinan. Jangan sampai memberatkan para pelaku ekonomi yang masuk ke Papua. Tapi ini juga harus sinergis antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota sehingga ekonomi kerakyatan kita atau peningkatan kesejahteraan kita bagi rakyat di Papua ini bisa ada perhatian karena itu harus ada ketersediaan anggaran yang sangat besar.

“Kalau ada ketersediaan anggaran yang sangat besar maka menurut saya tidak harus 100 persen, tapi sudah pasti secara perlahan-lahan masyarakat kita ini akan bangkit dari ekonomi yang hidupnya pasa-pasan, “ tutup Pigai. (Tiara)

Skip to toolbar