Komisi IV DPRP dorong regulasi proteksi kontraktor OAP

Ilustrasi demo kontraktor asli Papua di dinas pekerjaan umum Provinsi Papua belum lama ini - Jubi. Dok
Ilustrasi demo kontraktor asli Papua di dinas pekerjaan umum Provinsi Papua belum lama ini – Jubi. Dok Jayapura, Jubi – Komisi IV DPR Papua (DPRP), komisi yang membidangi infrastruktur akan mendorong adanya regulasi memproteksi kontraktor orang asli Papua (OAP), untuk mendapat pekerjaan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) Anggota Komisi IV DPRP, Decky Nawipa mengatakan, kontraktor...

KAPP minta draf Pergub kebangkitan ekonomi dibahas

Pengusaha Asli Papua yang terakomodir dalam KAPP melakukan Jumpa pers - (Doc/Jubi)
Pengusaha Asli Papua yang terakomodir dalam KAPP melakukan Jumpa pers – (Doc/Jubi) Jayapura, Jubi – Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) minta agar pemerintah provinsi setempat segera membahas draft Peraturan Gubernur  tentang kebangkitan ekonomi masyarakat Bumi Cenderawasih. Draft Pergub ekonomi kerakyatan yang digagas itu telah serahkan sejak 7 September 2017 lalu. “Pergub ini mengenai...

Panja Komisi II DPRP Dorong Keberpihakan Pengusaha Asli Papua

Pasifik Pos – Jayapura,- Panja Komisi II DPR Papua mendorong agar semua pihak termasuk pemerintah dan perbankan serta lembaga penjamin kredit untuk memberikan keberpihakan terhadap pengusaha asli Papua dalam upaya meningkatkan ekomomi kerakyatan. Untuk itu, Panja Komisi II DPR Papua yang dipimpin langsung Ketua Komisi II DPR Papua, Deerd Tabuni menggelar pertemuan bersama mitra SKPD terkait dan...

DPRP Desak Pemprov Buat Pergub Perekonomian Berbasis Kerakyatan

Pasifik Pos – Jayapura,- Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Provinsi Papua, Bidang Perekonomian Wilhelmus Pigai, mengaku kaget dan heran, pasalnya Perdasus Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian berbasis kerakyatan yang mestinya sudah berjalan tetapi sampai dengan 7 tahun ini belum ada aturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub)) maupun Perdasi. “Sejak...

DPRP Desak Pemprov Buat Pergub Perekonomian Berbasis Kerakyatan

Pasifik Pos – Jayapura,- Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Provinsi Papua, Bidang Perekonomian Wilhelmus Pigai, mengaku kaget dan heran, pasalnya Perdasus Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian berbasis kerakyatan yang mestinya sudah berjalan tetapi sampai dengan 7 tahun ini belum ada aturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub)) maupun Perdasi. “Sejak...
Skip to toolbar