Merry Yoweni, Perempuan Papua Pertama Terjun Bisnis Tambang

Bakat enterpreneurshipnya dari sang Ayah, sejak kecil sudah terbiasa hidup prihatin,  disiplin, dan tumbuh dalam keluarga yang mahir berbahasa Inggris. Sejak kelas II SMA ia sudah kerja untuk kebutuhan sekolah dan membantu orang tuanya, meski harus jalan kaki setiap hari 11 Km. Belajar tentang ilmu tambang secara otodidak dari almarhum suami berkebangsaan Perancis, kini usahanya merambah sector kehutanan dan pariwisata. Siapa sangka perempuan Papua bertubuh mungil itu mengaku modal utamanya adalah mau belajar, ingin tahu, disiplin, dan kerja keras.

Oleh : Walhamri Wahid

Orangnya supel, ramah dan berwawasan luas, meski hanya mengantongi ijazah SMA, tetapi ia menguasai tiga bahasa, yakni Bahasa Indonesia, Perancis dan Inggris yang semuanya ia pelajari secara otodidak sejak masih SD, karena Ayahnya Kristian Yoweni adalah seorang penterjemah yang bekerja dengan seorang pilot AMA dan setiap harinya membiasakan penggunaan Bahasa Inggris di dalam keluarga sehari – hari, bahkan ibunya pun, Ester Waibu meski hanya tamatan SMPA ketika itu, juga menguasai dan memahami Bahasa Inggris sehari – hari.

“saya anak kedua dari lima bersaudara, masa SD saya awalnya di Kampung Samabusa, kemudian pindah ke kota Nabire di SD Sriwini Nabire sampai tamat, kedua orang tua saya sebenarnya dari Wondamen, tetapi karena leluhur kami sudah lama tinggal di Nabire”, kata Merry Yoweni, dalam perjumpaan yang tak terduga di sebuah hotel di Jakarta, Sabtu (5/8/2017) kemarin.

Ketika ia memasuki bangku SMP, Ayahnya harus pindah ke Timika karena dipercayakan oleh PT. Freeport Mc Moran untuk menangani Business Developmetn Center semacam Business Incubator yang di dirkan oleh PT Freport Mc Moran ketika itu untuk memberdayakan masyarakat asli Papua, khususnya dari suku asli pemilik ulayat di Tembagapura.

“dari lima sodara, saya bisa di bilang anak Ayah, karena dekat dengan Ayah, sehingga meski masih SMP tapi saya sering mendengar dan menyimak apa pekerjaan Ayah yang ketika itu sangat menarik bagi saya, karena bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat dan mencetak entrepreneur asli Papua ketika itu, sehingga saya banyak belajar dari Ayah saya”, kata Merry Yoweni mengenang masa – masa indah bersama keluarganya sewaktu bermukim di Timika.

Sempat mengenyam pendidikan di SMP IV Nabire di tahun pertama, kemudian ia menamatkan pendidikan SLTAnya di SMP Santo Bernardus Timika, yang rupanya pelajaran Bahasa Inggris juga merupakan satu mata pelajaran wajib di sekolah tersebut.

“saya masih ingat salah satu metode belajar Bahasa Inggris yang diberikan oleh Pak Guru Herman Barru, namanya metode seribu satu pertayaan, jadi kita harus jawab pertanyaan dalam Bahasa Inggris, jadi kita harus cari tahu dulu artinya dan pahami betul barulah kita bisa jawab dalam Bahasa Inggris, di situ kemampuan berkomunikasi saya dalam bahasa Inggris semakin terasah, selain kebiasaan di rumah sejak SD tentunya”, kata Merry.

Karena di dalam keluarga sudah membiasakan diri berbahasa Inggris, maka ketika SMP ia cukup menonjol karena kemampuannya ber cas – cis – cus termasuk karena prestasi akademiknya yang diatas rata – rata.

“teman – teman saya banyak juga yang mahir berbahasa Inggris selama di SMP Santo Bernardus Timika, diantaranya Martinus Buiney, Lena Karubaba, mereka semua itu termasuk mahir semua”, kata Merry sambil tersenyum dengan tatapan menerawang ke masa lalu.

Ketika itu ia tidak menyangka, kebiasaan dan kemampuannya berbahasa Inggris itulah yang nantinya akan merubah jalan hidupnya hingga menjadi salah satu pengusaha perempuan Papua yang berhasil saat ini.

“kami lima bersaudara, hanya 1 saja kakak saya Anton Yoweni yang jadi PNS, kami lainnya semua entrepreneur, selain saya ada Monalisa Yoweni, Elen Yoweni dan seorang lagi adek bungu kami saat ini semuanya menekuni dunia pariwisata dan bergerak di bidang perumahan atau pengembang, khususnya di resort wisata”,

kata Merry Yoweni.

Tamat SMP Santo Bernardus Timika, Merry Yoweni sempat bersekolah di salah satu SMA di Timika, bahkan karena prestasi akademiknya, dan sudah pasti kemampuan berbahasa Inggrisnya ia mendapatkan beasiswa pertukaran belajar dari PT. Freeport Mc Moran ke luar negeri selama kurang lebih 6 bulan.

“itu salah satu pengalaman berharga saya, karena pertama kalinya melihat dunia luar selain Papua, juga itu sebuah prestasi dan kebanggaan bagi saya dan keluarga, karena dapatkan beasiswa di era itu berbeda dengan era sekarang, nilai harus rata – rata 7.0, kalau sekarang sepanjang kita Orang Asli Papua( OAP) berpeluang dapat beasiswa ke luar negeri, tapi waktu itu benar – benar seleksi dank arena prestasi dan kemampuan saya, banyak pengalaman penting yang saya pelajari khususnya di dunia kerja dan industry, dimana etos kerja, produktivitas kerja, semua berbeda jauh dengan kita yang ada di Papua waktu itu bahkan mungkin di Indonesia”,

kenang Merry lagi.

Balik dari pertukaran pelajar di luar negeri, cobaan terhadap keluarga mulai mendera, Ayahnya Kristian Yoweni mengalami sakit yang cukup parah sehingga harus mengundurkan diri dari PT. Freport dan akhirnya mereka semua keluarga kembali ke Nabire.

“masuk kelas II SMA, kami semua kembali ke Nabire, Ayah saya sebagai tulang punggung keluarga sakit jadi harus undur diri dari Freeport dan saat itu kami sekeluarga kehilangan sumber pemasukan, padahal adik – adik masih butuh biaya untuk sekolah, saya juga masih sekolah, terpaksa saya harus bekerja sebagai Operator Radio SSB di sebuah perusahaan”, tutur Merry dengan nada sedikit tercekat, mengingat saat – saat sulit dalam hidup keluarganya itu.

Setiap harinya Merry Yoweni harus bangun pagi jam 05.00 WIT lalu berjalan kaki sejauh 10 Km untuk sampai ke sekolah, setelah mengikuti pelajaran hingga pukul 13.00 WIT, ia kembali harus berjalan kaki sejauh 1 Km untuk sampai ke tempat kerjanya.

“ke sekolah saya pake’ baju dobel, di dalam saya pake kaos atau baju biasa, di luar baju seragam, selesai sekolah lepas baju seragam lalu berjalan kaki lagi sejauh 1 Km ke tempat kerja, jadi saya kerja dari jam 15.00 WIT sampai jam 22.00 WIT, tugas saya adalah operator radio SSB, saya menerima orderan dari daerah – daerah untuk diteruskan ke bagian logistic dan nantinya orderan barang tersebut di kirim ke daerah lagi, nama perusahaannya Nadier Bate Mining”, kata Merry.

Setiap malam, pukul 20.00 WIT, sang ibu, Ester Waibu dengan setia menjemputnya, menempuh perjalanan kaki sejauh 11 Km dari Sriwini ke tempatnya bekerja, dan nanti bersama – sama dengan Merry pulang berjalan kaki menempuh jarak sejauh 11 Km kembali.

“waktu itu gaji pertama saya hanya Rp 18.500, itu tahun 1993, tiap hari, malamnya saya pulang jalan kaki dengan mama, biasa kami sampai di rumah sudah mau jam 1.00 WIT malam, setiap hari seperti itu sampai saya lulus sekolah dan berhenti bekerja, Mama tidak pernah mengeluh melakukan itu semua, kami berdua jalan di tengah gelapnya malam, tanpa penerangan, kalaupun ada lampu botol saja, karena waktu itu listrik dan lampu petromak barang langka, itu masa – masa terberat memang dalam keluarga kami”, kata Merry mencoba menyembunyikan kesedihannya lewat senyum lebar, tetapi matanya terlihat berkaca – kaca mungkin mengenang pengorbanan ibunya.

Tamat dari SMA, Merry tidak berpikiran untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, dan memilih berumah tangga untuk meringankan beban keluarganya karena ia merasa adik – adiknya masih membutuhkan biaya sekolah juga.

“saya dilamar oleh manager tempat saya bekerja, warga negara Perancis, setelah tamat dan menikah saya memilih jadi ibu rumah tangga dan berhenti bekerja, suami saya ketika itu adalah seorang Insinyur Geologi Tambang, di tengah kesibukan urus suami dan keluarga, karena terdorong rasa ingin tahu saya banyak belajar dari suami tentang batu – batuan, dan pertambangan, semuanya saya serap dari suami, maka nya saya tidak sekolah pertambangan tapi saya cukup kuasai soal tambang”, katanya lagi.

Setiap suaminya membawa pekerjaan ke rumah, sambil menemani suaminya bekerja Merry mengaku banyak bertanya dan punya rasa ingin tahu yang besar, syukurnya sang suami juga tidak pelit berbagi ilmu, semua yang ia ketahui ia sampaikan kepada Merry, saat suaminya menggambar peta geologi tentang potensi alam daerah – daerah di Papua, ia juga ikut mempelajari.

“saya jadi tahu, kalau di suatu lokasi ada tanda – tanda mengandung kalkopirit, berarti ada potensi tambang emas di lokasi tersebut, saya jadi tahu bahwa kalau ada tembaga di situ pasti juga ada emas, tidak mungkin tidak, karena tembaga dan emas ibaratnya mereka bersaudara, saya juga jadi belajar bahasa Perancis, masakan Perancis”, kata Merry mengatakan berkat belajar ototodidak dari suaminya itulah, kelak menjadi modalnya juga untuk terjun dalam dunia pertambangan hingga kini.

Menikah tahun 2016, saat pasangan beda negara tersebut tengah di puncak bahagia karena tengah dikaruniai seorang bayi perempuan, sang suami di panggil TYME memasuki tahun kedua pernikahan mereka.

“saat itu saya berpikir keras, saya harus bekerja, ada anak saya masih kecil, ada adik – adik dan orang tua juga yang sedikit banyak masih menggantungkan kebutuhan ke saya, kebetulan waktu itu ada sebuah LSM dari Perancis masuk di Nabire, mereka mencari tenaga local yang memiliki kemampuan Bahasa Perancis dan Bahasa Inggris, karena waktu itu karyawan LSM tersebut hampir sebagian besar adalah warga negara Perancis, dan saya diterima di LSM tersebut”, kata Merry sumringah mengaku waktu itu ia ditempatkan sebagai Kepala Logistik.

Masa – masa itulah baru ia menyadari bahwasanya kemampuannya berbahasa asing itu terasa sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga, disela – sela sebagai staff di LSM beberapa kali ada acara pemerintah yang membutuhkan penterjemah, atau saat ada kujungan dari rombongan luar negeri, sudah pasti ia akan di panggil dan mendapatkan honor yang lumayan.

Selama bekerja di LSM, pengalamannya bertambah dalam hal menangani beberapa persoalan masyarakat yang berkaitan dengan sanitasi, air bersih dan terlibat dalam beberapa aktifitas pelayanan social dengan LSM tempatnya bekerja.

Sekitar 1,5 tahun bekerja di LSM, sekitar tahun 1999 ia dan adiknya diterima untuk bekerja di Freeport, karirnya bermula di admin office Environmental sampai terakhir saat ia harus mengundurkan diri dari Freeport posisinya sebagai Sekretaris Kepala Environmental di Freeport.

“waktu itu saya di kasih pilihan untuk mengundurkan diri karena saya dianggap telah membocorkan rahasia perusahaan, hanya karena saya membalas email masuk yang mempertanyakan soal mercury di Freeport, waktu itu belum terbuka dan belum ada control public jadi saya sebagai orang asli Papua, hanya bisa pasrah menerima putusan Freeport yang menilai saya salah, jadi tidak ada pembelaan untuk saya”, kata Merry Yoweni.

Pilihan sulit ia harus terima, setelah sekian tahun mengabdi dan berada di posisi Sekretaris ia dikasih pilihan mengundurkan diri tetapi di perkanankan mendaftar ulang mulai lagi sebagai staff biasa dari bawah.

“sempat kecewa dan tidak terima juga, tapi saya tidak mau berlarut – larut, setelah terima uang pesangon, dengan modal uang pesangon itulah saya mendirikan sebuah perusahaan tambang, CV. Makimi Indah namanya yang bergerak di bidang pertambangan, waktu itu saya dengan adik sama – sama mendirikan dan rintis perusahaan tersebut”, katanya lagi mengatakan ada hikmahnya juga ia di paksa mundur dari Freeport waktu itu, karena sedikit banyak ia sudah paham dan pernah belajar tentang manajemen perusahaan tambang, etos kerja, produktifitas, budaya industry, dan lain – lainnya terkait perusahaan tambang.

Merry Yoweni mengaku sudah bertekad bulat, bahwa ia bisa terjun ke dunia tambang, karena ia  cukup paham daerah – daerah mana saja di Nabire khususnya yang punya cukup kandungan mineral berharga, karena dari almarhum suami dulu saya banyak belajar dan masih di ingat semuanya.

“setelah memperoleh ijin areal tambang di Musairo seluas 25 hektar, maka CV Makimi Indah akhirnya beroperasi untuk melakukan operasional pendulangan emas di Musairo, Nabire, waktu awal – awal memulai kadang sehari bisa dapat ½ Kg, tapi juga pernah hanya dapat 5 ons, dan saya terlibat semua proses dari awal, bahkan masuk ke hutan dan lokasi tambang, kita menggunakan alcon awalnya, yang skala kecil dulu, semua proses dalam produksi saya ikuti sehingga saya cukup kuasai secara teknisnya”, kata Merry.

Ketika itu bisa di katakana orang asli Papua dan perempuan pula yang pertama kali terjun ke dunia tambang dan punya izin pengelolan hasil tambang hingga mencapai 25 hektar itu barulah Merry Yoweni

“itu menjadi usaha keluarga, sodara, om – om saya, semuanya ikut membantu saya, dan puji Tuhan CV Makimi Indah tetap eksis hingga kini dan terus bertumbuh, teknik dulangnya gunakan alcon kecil, yang harga 3 – 4 juta, sampai akhirnya saya ada modal sedikit, saya bikin PT, namanya PT Krister Jaya yang bergerak di bidang kehutanan, karena lahan dulang itu lalui areal hutan kayu, setelah bicara dengan masyarakat di kampung akhirnya saya buka PT yang bergerak di kehutanan untuk memanfaatkan kayu – kayu yang ada di areal tambang maupun potensi kehutanan di Nabire yang belum tergarap”, katanya.

Dengan bendera PT. Krister Jaya, yang merupakan singkatan nama kedua orang tuanya Kris dan Ester, Merry Yoweni memberanikan diri ekspansi merambah sector kehutanan, tidak tanggung – tanggung, ia berani membuka jalan logpound hingga 30 Km agar memudahkan proses mobilisasi hasil hutan di areal konsesinya.

“saya harus buka jalan sepanjang 30 Km untuk bisa sampai ke areal yang akan di garap baik kayu maupun jadi areal tambang emas, kita sewa alat 1 bulan, kita jual kayu di kota, dan hasilnya kita pake buka hutan dan bikin jalan secara bertahap”, katanya lagi.

Sekitar tahun 2004, Nabire di landa gempa bumi dan bencana alam, sehingga banyak lembaga donor internasional yang turun tangan mengatasi bencana alam dimaksud, termasuk salah satu LSM dari Inggris.

“waktu itu saya di hubungi Ibu Toni Karubaba (ibu Wakil Bupati-Red), bahwa ada sebuah LSm internasional yang butuhkan tenaga local Papua yang mahir berbahasa Inggris, dan saya di minta untuk membantu LSM tersebut, karena usaha saya sistemnya sudah bagus, dan bisa di tinggal saya terima tawaran itu”, kata Merry Yoweni.

Usahanya baik di sector tambang emas maupun kehutanan tengah naik daun, tetapi perempuan mungil tersebut memilih untuk kembali terjun ke dunia LSM dan melepaskan operasional perusahaannya kepada sodara dan kerabatnya.

“jiwa saya sebenarnya memang lebih sreg bekerja social, bisa menolong orang banyak, makanya saya terima untuk gabung ke LSM tersebut, tapi usaha saya sudah pastikan tetap berjalan, karena sudah ada system dan manajemen yang saya buat sebelumnya, sehingga usaha jalan, kerja social di LSM juga jalan”, kata Merry.

Ia mengakui selama bekerja di LSM itulah ia banyak belajar, banyak tahu tentang Papua dan banyak merenung tentang Papua, tentang bagaimana mengangkat dan meningkatkan taraf ekonomi orang Papua hingga ke pedalaman – pedalaman.

“ada kepuasan kerja dengan LSM, saya bisa sampai ke banyak pedalaman Papua, bisa melihat, merasakan, dan memikirkan bagaimana bisa menolong orang Papua secara langsung, saya sampai di Yahukimo dengan masyarakat yang kelaparan, sakit, dan lainnya, kita bersentuhan langsung, itu yang membuat saya merasa puas dan bangga bisa melakukan itu”,

kata Merry Yoweni yang mengaku bekerja selama kurang lebih 2 tahun di LSM tersebut.

Ditengah kesibukannya kerja social menolong rakyat, dan juga padatnya memantau dan mengawasi operasional dua perusahaan keluarga yang di rintisnya, ada obsesi terpendam seorang Merry Yoweni yang terpaksa harus ia kubur sewaktu tamat SMA dahulu dan memilih menikah dini demi menolong keluarga dan memastikan keberlanjutan sekolah adik – adiknya ketika itu.

“meski sekian tahun vakum, ada impian saya yang terpendam, dan saya pikir waktu itu momentnya pas untuk saya wujudkan impian itu, saya ingin kuliah lagi”, tutur Merry.

LSM tempatnya bekerja menugaskan Merry Yoweni di Yahukimo, dengan berkantor di salah satu hotel di Wamena, sehingga setiap hari dipagi menggunakan pesawat carteran mereka bekerja di Yahukimo waktu itu ikut membantu menangani masalah kelaparan dan sejumlah masalah social lainnya, sore harinya dengan menggunakan pesawat yang sama mereka kembali ke Wamena sebagai home basenya.

“saya sempat main ke Jayapura dan saya lihat ada moment untuk saya mendaftar ikut kelas ekstensi di Uncen, saya ambil jurusan Hukum waktu itu, jadi tiap hari Jumat dari Wamena saya terbang ke Jayapura untuk kuliah, Senin sudah kembali ke Wamena kerja lagi, itu saya lakoni sekian waktu, lelah memang, tapi saya tetap enjoy jalani karena ada dukungan juga dari suami dan keluarga”, katanya walau memang semua tidak berjalan mulus sehingga memasuki tahun ketiga masa kuliahnya, Merry dihadapkan pada pilihan sulit.

Ia dipercayakan sebagai penanggung jawab penuh untuk program di Yahukimo, jadi tanggung jawabnya juga kian besar, terpaksa ia harus cuti kuliah, waktu itu tahun 2010, akhirnya studi Merry Yoweni tertunda lagi, padahal saat itu sambil kuliah ia juga sudah mulai aktif di Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) yang berkantor di Jayapura di bawah pimpinan Jhon Haluk

Hebatnya, di sela – sela kesibukannya yang padat itu juga dia masih menyempatkan diri sebagai pengajar Bahasa Inggris di SMA Advent di Nabire.

“saya gabung di KAPP sejak 2007, waktu itu 2006 itu ada Pak Jhon Haluk sudah mulai dirikan KAPP ini, ketika itu saya masih di Yahukimo sebagai staff LSM juga, di sela – sela kegiatan itu saya juga masih menyempatkan diri sebagai guru bahasa inggris di SMA Advent di Nabire, padahal saya hanya tamatan SMA”,

kata Merry mengenang bejibunnya aktifitasnya waktu itu.

Sekuat – kuatnya fisik seorang manusia, pasti ada batasnya, kurang lebih enam bulan focus di Yahukimo, Merry Yoweni terkena malaria tropika plus 4, sehingga harus mendapatkan perawatan intensif di Jayapura untuk waktu yang lama.

“Tahun 2008 akhirnya saya putuskan keluar dari LSM dan focus di KAPP, waktu itu juga saya kena penyakit malaria tropika plus 4 sehingga harus turun ke Jayapura untuk berobat, tapi setelah sembuh saya tidak kembali lagi ke Yahukimo, undur dari LSM, dan focus bantu Pak Jhon Haluk benahi KAPP, waktu itu saya dipercayakan sebagai Bendahara”, katanya mengenang.

Keputusan besar itu ia ambil berdasarkan pengalaman panjangnya terlibat di LSM dan bersinggungan langsung dengan orang Papua di kampung – kampung, impiannya bahwa lewat KAPP suatu saat kelak akan banyak muncul pengusaha Papua yang kuat dan mapan sehingga tidak selalu berharap bantuan dari pemerintah maupun pihak asing (LSM) saja.

“Selama kerja di LSM itu yang jadi pertanyaan saya kenapa bantuan dari luar negeri itu hanya lebih kepada menangani masalah bencana, kenapa bukan pemberdayaan dan menguatkan masyarakat Papua secara ekonomi, makanya saya waktu itu memilih focus di KAPP, dimana satu nasehat yang saya tidak lupa dari (alm) Jhon Haluk saat mengajak saya untuk bergabung dalam KAPP itu, beliau mengatakan, “mari bantu saya datang kerjakan ini, kita focus disini, suatu ketika orang rame – rame datang di KAPP, itu baru kita tahu kita berhasil, dia tidak mejatuhkan orang, tapi motivasi saya, dan saya pikir inilah jalan yang harus saya tekuni untuk menolong banyak orang Papua agar bisa lebih sejahtera”, katanya mengakhiri sesi wawancara dengan Lingkar Papua. (***)

Sumber: https://www.tifaonline.com/

Tindak tegas perusahaan tambang emas tanpa ijin di Musairo

Base camp salah satu perusahaan tambang di sungai Musairo, Nabire – Jubi/Titus Ruban.
Base camp salah satu perusahaan tambang di sungai Musairo, Nabire – Jubi/Titus Ruban.

Nabire, Jubi – Polemik tambang emas di sungai Musairo, Nabire hingga saat ini belum usai. Masih terjadi aksi saling klaim areal oleh perusahaan, hingga soal surat ijin dari pemerintah, bahkan ijin dari pemilik hak ulayat serta isu WNA di areal tambang yang hanya menggunakan visa turis.

Pantauan Jubi, hingga saat ini terdapat 11 perusahaan tambang emas di daerah tersebut. Satu di antaranya adalah milik Orang Asli Papua. Sementara 10 lainnya merupakan investor dari luar.

Di antara 11 perusahaan tersebut, dipastikan hanya dua perusahaan yang mendapatkan surat ijin pelepasan dari pemilik hak ulayat, yakni dari suku besar Wate, khususnya di kampung Nifasi.

Dua perusahaan itu, yakni PT. Kristalis Eka Lestari dan PT. Tunas Anugerah Papua (TAP).

PT. Kristalis, kini telah meninggalkan areal tambang. Tidak beroperasi lagi sejak 2017 silam. Saat ini hanya PT. TAP yang masih berada di lokasi tersebut, bersama sembilan perusahaan lainnya.

“Hanya dua yang datang minta surat ijin dari adat,” kata Kepala Sub Suku Wate, Azer Monei kepada Jubi, Kamis (21/6/2018).

Kata Azer, sebelum masuk dan beroperasi di areal sungai Musairo, kedua perusahaan tersebut terlebih dahulu minta persetujuan dari tua – tua adat.

Adapun perusahaan lainnya menurut dia, bukan melalui adat dan pemilik hak ulayat. Tetapi hanya melalui penggarap yang bukan punya hak ulayat. “Dorang ini sampai hari ini tidak lapor pemilik hak ulayat,” katanya.

Akibatnya, lanjut Monei saat ini terjadi tumpang tindah, saling serobot, di antara perusahaan satu dengan lainnya

“Mereka main masuk saja tanpa kasih tahu (minta ijin) suku,” tuturnya.

Lanjut Azer, ada satu perusahaan yakni PT. Pasifik Maining Jaya (PMJ) yang mengklaim berhak beroperasi di sungai Musairo.

Namun kata dia, sampai hari ini dirinya sebagai kepala sub suku belum tahu menahu tentang investor tersebut. Akan tetapi informasi yang diperoleh kepala suku Wate kampung Nifasi , bahwa perusahaan itu sedang beroperasi. Hanya saja pihaknya belum tahu perusahaan yang mana.

“Ada banyak perusahaan yang beroperasi dan saya akan cek nanti sebab orang tua sebelumnya, hanya memberikan surat pelepasan adat kepada dua perusahaan yaitu PT. Kristalin dan PT. Tap,” ujarnya.

Melky Hao, seorang warga setempat mengatakan, perusahaan apapun dan dimanapun bila ingin beroperasi di suatu daerah, seharusnya terlebih dahulu mendapat persetujuan dari masyarakat adat.

“Yang punya tanah itu masyarakat adat, jadi harus lapor. Bagaimana mau masuk ke rumah orang tanpa memberitahukan pemilik rumah. itu namanya pencuri,” ujarnya.

Menurutnya, sebelum memiliki ijin dari pemerintah, investor seharusnya terlebih dahulu mendapatkan persetujuan berupa ijin dari masyarakat sebagai pemilik hak ulayat.

Karena sebelum adanya sebuah negara, masyarakat ada lebih dulu ada. Dan masyarakat adatlah yang punya wilayah dan berhak atas tanah adatnya.

“Negara ini ada karena masyarakat, dan masyarakat adat yang punya tanah,” katanya.

Menurut dia, polemik di areal tambang Musairo muncul karena adanya kepentingan orang – orang tertentu.

Dan seharusnya, Pemerintah dalam hal ini ESDM Papua terlebih dulu mengecek ijin dari pemilik hak ulayat sebelum memberikan ijin kepada investor.“Bila sudah ada ijin dari pemilik hak ulayat baru kasih ijin dari pemerintah, tapi ini terbaik,” ujarnya.

Legislator Papua, Jhon NR Gobai, menambahkan bahwa gubernur Papua harus menindak tegas perusahaan tambang tak berijin di sungai Musairo. “Tindak tegas mereka di sana, banyak yang liar,” tegasnya.

Hal yang paling penting menurut Gobai bahwa yang harus dilakukan adalah bertanya kepada rakyat, apakah mereka kenal atau memberikan persetujuan kepada pemegang IUP ataukah hanya diketahui oleh pemerintah melalui oknum pejabat di Distamben.

“Selain itu dari aspek sosial, apakah perusahaan memberikan manfaat kepada rakyat. Bila mengecewakan maka seharusnya wilayah itu dikembalikan kepada pemilik hak ulayat, sesuai dengan UU no. 4 tahun 2009,” katanya. (*)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kalangan akar rumput suku besar Amungme dan Komoro di Papua yang tergabung dalam Masyarakat Adat Independen (MAI) menyatakan tidak mengakui kesepakatan Pemerintah dan Freeport yang baru-baru ini diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignatius Jonan.

Kalangan akar rumput suku besar Amungme dan Komoro mengatakan sampai saat ini suku Amungme dan Komoro tidak dilibatkan dalam perundingan tentang masa depan Freeport padahal mereka merupakan pemilik hak ulayat atas tanah tempat dimana operasi Freeport McMoran berada.

Oleh karena itu, MAI menuntut agar Freeport ditutup, dan hasil kekayaan Freeport diaudit. Selanjutnya, Freeport wajib membayar upah dan pesangon pekerja akibat Freeport ditutup.

Selanjutnya, MAI meminta Freeport dan pemerintah bertanggung jawab mengembalikan segala kerugian alam yang sudah dirusak.

Terakhir, MAI  meminta agar masyarakat adat Papua diberi kesempatan menentukan masa depan pertambangan di tanah mereka.

Pernyataan ini disampaikan oleh perwakilan MAI dalam konferensi pers di kantor LBH Jakarta, hari ini (02/04).

Empat Tuntutan Masyarakat Adat Independen

  • 1. Tutup Freeport!
  • 2. Segera audit hasil kekayaan Freeport dan Freeport wajib membayar upah dan pesangon pekerja.
  • 3. Freeport dan pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab mengembalikan segala kerugian alam yang sudah dirusak.
  • 4. Biarkan masyarakat yang menentukan masa depan pertambangan di Tanah Papua

 

 

 

 

 

 

 

Mereka yang memberikan pernyataan adalah Ronny Nakinaya, sekretaris MAI dan merupakan perwakilan dari Suku Kamoro. Ia bersama Nicolaus Kanuggok, perwakilan dari suku Kamoro dan Amungme dan merupakan koordinator pemuda MAI serta Adolfina Kuum, tokoh perempuan suku Amungme.

“Kami muncul ketika kami melihat lembaga adat yang dipercaya masyarakat tidak lagi membawa aspirasi masyarakat yang sebenarnya,” kata Ronny.

“MAI datang dari masyarakat akar rumput dari dua suku, Amungme dan Komoro bersama dengan partisipasi teman-teman dari luar, di luar dua suku ini,” kata dia.

Dalam pernyataan resminya, MAI menyatakan situasi konflik antara pemerintah RI dan PT Freeport Indonesia saat ini berdampak besar pada dunia, Indonesia, Papua dan khususnya kabupaten Mimika.

Konflik tersebut memicu banyak persepsi dan kepentingan di kalangan elit nasional mau pun elit Papua sendiri.

“Mereka tidak berbicara persoalan yang terjadi dan yang dirasakan oleh masyarakat akar rumput  yang mengalami dampak langsung dari keberadaan PT Freeport di Timika,” bunyi pernyataan MAI.

Lebih jauh, MAI mengatakan semenjak masuknya PT Freeport di Timika yang mendapat legalitas melalui UU Penanaman Modal Asing pertama tahun 1967, pemerintah tidak pernah melibatkan dan menghargai hak-hak masyarakat adat dan dua suku besar Amungme dan Komoro.

“Ketika kesadaran masyarakat adat muncul dengan melakukan aksi masyarakat pada tahun 1996 di TImika yang mengorbankan nyawa manusia dan materi, barulah PT Freeport mengeluarkan program CSR yang disebut Dana 1 persen. Namun dana itu diberikan tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat pemilik ulayat melainkan membuat konflik internal di kalangan masyarakat akar rumput dan elit,” demikian pernyataan MAI.

Kamis lalu dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengatakan PT Freeport Indonesia setuju akan melakukan penawaran saham (divestasi) 51 persen kepada pemerintah.

Ia juga mengatakan Freeport telah menyetujui mengubah perjanjian antara RI dan Freeport dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Sebelumnya, Menko Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, mengatakan dalam perjanjian dengan Freeport, Pemda dan masyarakat Papua akan mendapat 5 persen saham hasil divestasi, dalam bentuk dividen.

MAI menolak kesepakatan itu karena menganggap ia tidak dibicarakan dengan melibatkan rakyat Papua.

“Yang kami lihat selama ini belum melibatkan rakyat Amungme. Baru kompromi pemerintah lokal dengan pemerintah, tetapi tidak melibatkan akar rumput di bawah. Ini yang menyebabkan akar rumput bergerak di bawah,” kata dia.

Oleh karena itu pula, mereka mendesak agar operasi PT Freeport dihentikan. Selanjutnya kekayaan Freeport diaudit untuk mengetahui seberapa besar hasil dari pertambangan tersebut dan selanjutnya menentukan kewajiban Freeport.

Tahap selanjutnya, menurut MAI, adalah perundingan tripartit antara Pemerintah RI, Freeport dan masyarakat adat Papua.

“Harapan kami dari masyarakat akar rumput, ketika ada proses tripartit itu, kami dilibatkan dalam membuat aturan hukum. Tidak seperti di masa lalu yang pahit, ketika merumuskan Kontrak Karya, kami sama sekali tidak dilibatkan,” kata Nicolaus Kanuggok.

Sementara itu Adolfina Kuum mengatakan sudah saatnya pemerintah berhenti untuk melakukan pembangunan yang bersifat formalitas tanpa terjun ke bawah mendapatkan kenyataan di akar rumput.

Ia juga mengeritik dana CSR Freeport yang selama ini menurut dia tidak dinikmati oleh masyarakat bawah. “Itu yang dikirim ke luar negeri untuk sekolah, kita tidak tahu anak siapa,” kata  Adolfina.

“Pembangunan itu dinikmati siapa. Pemerintah harus lihat, apakah cuma laporan saja. Jangan hanya percaya pada laporan-laporan di atas kertas,” kata dia.

Editor : Eben E. Siadari

Kamis, 22 Januari 2015 07:21, BintangPAPUA>com

JAYAPURA – Ancaman pemerintah pusat untuk menghentikan ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia lantaran belum adanya kemajuan dalam pembangunan pengelolaan dan pemurnian dalam perusahaan asal Amerika Serikat, mendapat dukungan dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR) Papua. Komisi IV menyatakan mendukung penuh sikap pemerintah tersebut.

“Kami dari Komisi IV DPR Papua sangat mendukung penuh apa yang disampaikan oleh Menteri SDM jika membekukan izin PT Freeport Indonesia. Sebab manajemen PT Freeport Indonesia tidak menunjukan kesungguhannya membangun pabrik Smelter di tanah Papua,” ungkap Ketua Komisi IV DPR Papua, Boy Markus Dawir kepada Bintang Papua, melalui telephone selulernya.

Ia menyatakan, selama ini Freeport Indonesia tidak setuju apa yang telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan juga Pemeirntah Provinsi Papua. “Seharusnya manajemen Freeport Indonesia tunduk kepada pemerintah Indonesia bukan tunduk kepada pemerintah Amerika Serikat,” katanya.

Boy mengungkapkan, salah satu contoh besar yang tidak di gubris oleh manajemen PT Freeport Indinesia adalah pembangunan semelter yang selama ini diminta untuk harus dibangun di Papua, untuk lebih meningkatkan pembangunan SDM dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

Apalagi lanjut dia, Pemerintah Indonesia telah memberikan kepercayaan penuh kepada PT Freeport Indonesia untuk memberikan Izin Ekspor melalui penandatangan MoU pada tahun 2014 lalu. Namun kenyataannya kepercayaan yang dilakukan tidak mampu melakukan pembangun smelter.

“Sebenarnya di awal tahun 2015 ini sudah ada eksen dari PT Freeport Indonesia. Dia harusnya sudah mulai melakukan pembangunan jika punya niat baik untuk membangun Semter di Papua. Tapi buktinya sampai saat ini tidak ada,” katanya.

Dikatakannya, Perusahaan Freeport Indonesia yang sudah sekian tahun dikelolah sangat tidak rugi jika Izin dihentikan. “Indonesia bakal tidak rugi jika dihentikan. Biar perusahaan itu dikelolah Pemerintah Indonesia sendiri. Jadi, apa yang disampaikan Menteri SDM kami sangat mendukung agar PT Freeport Indonesia taat dan tunduk dengan pemerintah Indonesia,” pungkasnya.(Loy/don/l03)
Baca 17 kali

Skip to toolbar